Ditemukan 21 data
NURUL AFIFAH ANA, SH
Terdakwa:
1.SAHARUDIN Bin MAPPIARE Alm
2.SAMINGUN Bin MADISWAN Alm
299 — 71
kebakaran tanah garapan dimaksud berupasemak belukar dan luas lahan sejumlah 5 (lima) hektar;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat padapersidangan yakni Peta Pengambilan Data Lokasi Kebakaran Hutan di DesaSungai Jeruk, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani PetugasLapangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 5Agustus 2020 menjelaskan lahan yang terbakar seluas 16.030
pada ban dalammotor yang diletakan pada semak belukar dan rumput kering dimaksud pada3 (tiga) titik/tempat, dimana 1 (satu) titik terbakar oleh Terdakwa I, 1 (Satu) titikterbakar dikarenakan inisiatif Terdakwa II dan 1 (Satu) titik terbakar olehTerdakwa II berdasarkan instruksi Terdakwa I; Bahwa setelah dilakukan pengambilan kordinat pada tanah garapanTerdakwa yang terbakar oleh petugas lapangan kantor Pertanahan NasionalKabupaten Tanjung Jabung Timur yakni luas tanah garapan yang terbakarsejumlah 16.030
Setelahdilakukan pengambilan kordinat pada tanah garapan Terdakwa yang terbakaroleh petugas lapangan kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung JabungTimur yakni luas tanah garapan yang terbakar sejumlah 16.030 M2 (enam belasribu tiga puluh meter persegi) pada 4 (empat) hamparan bidang tanah garapandan pasca 1 (satu) jam terbakarnya tanah garapan Terdakwa tersebut dimanaapi menyala semakin besar dan pihak kepolisian mendatangi lokasi kejadianterbakarnya tanah garapan Terdakwa I, sehingga berdasarkan
samasecara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama danditujukan kepada hal yang dilarang undangundang dan ada pelaksanaanbersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbuktisalah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengansendirinya unsur ini telah terbuktiMenimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum diatas yakniterbakarnya tanah garapan milik Terdakwa seluas 16.030
22 — 4
Atin pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013sekira pukul 16.030 Wib atau setidaknyatidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun2013, bertempat di Jl. Anggur Kel. Suka Maju Kec.
54 — 3
HPBlackberry , 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor. 6019 0045 1030 0047dan 1 (satu) buah KTP atas nama EDCO AVIRIN SYARIEF,SE ;Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari instansiyang berwenang ;22Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut,terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwayang pada pokonya sebagai berikut :Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014sekitar pukul 16.030
EDCO AVIRIN SYARIEF yang menggunakan pin25A1700D ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, makasegala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dalam Putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya salingbersesuaian , maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :25Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27Pebruari 2014 sekitar pukul 16.030
Dengan sengaja menggunakan kesempatan judi ;Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014sekitar pukul 16.030 WIB ditokonya beralamat di Jl.Soekarno Hatta No.478 BRT.004/002 Kota Bandung dengan sengaja menggunakan kesempatan mainjudi sebagai member sedangkan saksi Rudi Setiawan sebagai agen judi ,29terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polda jawa Barat yaitu saksi AminIskandar, Ade Sutiman,lwan Wandani dan Suherman sebagai hasilpengembangan sebelumnya telah dilakukan
ANNY HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
DODY KUSUMA
243 — 127
TENTANG ALASAN GUGATAN1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 16.030 M2?(enam belas ribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kel. SrimulyaKec.
Bahwa pada tahun 1997, alas hak atas tanah Seluas 16.030 M? (enambelas ribu tiga puluh meter persegi) tersebut, yaitu Sertipikat Hak Milik No.1238 /Desa Gasing, Dusun Srimulya tanggal 09 Desember 1982, GambarSituasi No. 1632/1982 tanggal 28 Agustus 1982 Seluas 16.030 M2? (enambelas ribu tiga puluh meter persegi) atas nama Salamun Bin Keromo yangditerbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasindibalik nama menjadi atas nama NYONYA ANNY HALIM (Penggugat);.
Bahwa pada tahun 2015, Sertipikat Hak Milik No. 1238 /Desa Gasing,Dusun Srimulya tanggal 09 Desember 1982, Gambar Situasi No.1632/1982 tanggal 28 Agustus 1982 Seluas 16.030 M? (enam belas ributiga puluh meter persegi) atas nama NYONYA ANNY HALIM tersebutHalaman 24 Putusan Perkara Nomor 66/G/2020/PTUN.PLGsudah di cek bersih (telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantorpertanahan) oleh Badan Pertanahan Kota Palembang;.
P.5Sertipikat Hak Milik No. 1238 /Desa Gasing, Dusun Srimulya,tanggal 09 Desember 1982, Gambar Situasi No. 1632/1982tanggal 28 Agustus 1982 luas 16.030 M (enam belas ribu tigapuluh meter persegi) atas nama Nyonya Anny Halim (Penggugat).(Sesuai dengan asli);Surat Kuasa No. 010/A/TBG/2013 tanggal 21 Februari 2013 dariPT. Tirta Basandi Graha kepada Emon Suparman.
Bahwa Penggugat mengakui sebagai pemilik sebidang tanah dengan alashak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1238 /Desa Gasing, Dusun Srimulya,tanggal 09 Desember 1982, Gambar Situasi No. 1632/1982 tanggal 28Agustus 1982 Seluas 16.030 M? (vide bukti P1, T.61, T.62);2.
25 — 4
persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukumseringanringannya ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleidoi) terdakwa tersebut PenuntutUmum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimanadalam surat dakwaannya tertanggal 06 Oktober nomor register Perkara : PDM189/K/10/2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :DAKWAAN : Bahwa terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin SAILI pada hari Selma. tanggal 05Agustus 2014 sekira pukul 16.030
100 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Pelawan LIX); SHM Nomor 593 tahun 2011, Surat Ukur 144/Kabun/2011;: 16.030 m?:: Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu,Riau;: BPN Kabupaten Rokan Hulu;: Meiseri (Pelawan LX); SHM Nomor 541 tahun 2011, Surat Ukur 99/Kabun/201 1;: 20.000 m?:: Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu,Riau;: BPN Kabupaten Rokan Hulu;Halaman 15 dari 21 hal. Put.
73 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum), karena Judex Facti telah melaksanakanhukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusanJudex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa semula tanah objek sengketa adalah milik Nurdin dan Hadibursesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 730, Gambar Situasi (GS) Nomor 2956tahun 1993, yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 337,Gambar Situasi Nomor 4533/1989 seluas kirakira 16.030
469 — 2086 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti bahwa 2 (dua) orang asing tersebut mendapatkanhonor/gaji sebagai Arbiter di Indonesia seperti terbukti dari SuratPenetapan BANI Nomor 16.030/I/SPBANI/HU tentang BiayaHalaman 13 dari 52 hal. Put.
Nomor 1238 B/Pdt.SusArbt/2017V.14778/XI/ARBBANI/2015 tanggal 20 Januari 2016 pada butir ketiga(vide bukti P30) yang dikutip sebagai berikut:Pasal 6 ayat (3) Peraturan Prosedur Arbitrase BANI:Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biayapemeriksaan perkara dan biaya Arbiter serta biaya Sekretaris Majelis.Butir Ketiga Surat Penetapan BANI Nomor 16.030/I/SPBANI/HUtentang Biaya Arbitrase Perkara Nomor: 778/XII/ARBBANI/2015:Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan, dan Biaya Arbiter sebesarRp1.653.022.113.16,00
Bukti bahwa 2 (dua) orang asing tersebut mendapatkan honor/ gajisebagai Arbiter di Indonesia seperti terbukti dari Surat PenetapanBANI Nomor 16.030/1/SPBAN1/HU tentang Biaya ArbitrasePerkara Nomor 778/XII/ARBBANI/2015 tanggal 20 Januari2016 yang pada butir Ketiga dikutip sebagai berikut:"Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan, dan Biaya Arbitersebesar Rp1.653.022.113.16,00 dibulatkan menjadiRp1.653.022.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga jutadua puluh dua ribu rupiah) menjadi tanggungan
136 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah jatuh tempo pertanggal2 September 2009 s/d 21 Oktober 2009, dengan jumlah nasabah 11 Nasabah.1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor wilayahperwakilan Gatsu Denpasar yang telah jatuh tempo pertaggal 2 Oktober 2009dengan nasabah sebanyak 2 nasabah.4 (empat) bundel Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance KantorCabang Denpasar dan kantor unit dibawahnya terdiri dari Klungkung danRenon yang masih aktif pertanggal 1 Oktober 2009 s/d 31 Agustus 2010,sejumlah 16.030
508 — 331
Bukti bahwa 2 (dua) orang asing tersebut mendapatkanhonor/gaji sebagai Arbiter di Indonesia seperti terbuktidari Surat Penetapan BANI No. 16.030/I/SPBANI/HUtentang Biaya Arbitrase Perkara Nomor: 778/XII/ARBBANI/2015 tanggal 20 Januari 2016 yang pada butirKetiga dikutip sebagai berikut :Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan, dan BiayaArbiter sebesar Rp. 1.653.022.113.16,00 dibulatkanmenjadi Rp. 1.653.022.000,00 (Satu milyar enamratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah)menjadi tanggungan
TanChee Meng) tersebut akan menerima HONOR/GAJI/UPAH SEBAGAIARBITER (berperan seperti hakim pengadilan untuk memutusperkara) di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PeraturanProsedur Arbitrase BANI (Vide Bukti P29) dan Surat Penetapan BANINo. 16.030/I/SPBANI/HU tentang Biaya Arbitrase Perkara Nomor:778/XI/ARBBANI/2015 tertanggal 20 Januari 2016 pada butir ketiga(Vide Bukti P30) yang dikutip sebagai berikut:Pasal 6 ayat (3) Peraturan Prosedur Arbitrase BANI:Hal 26 dari 103 Hal Putusan No.
751/Pdt.G/2016/PN.Jkt.SelBiaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat,biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biayaSekretaris Majelis.Butir Ketiga Surat Penetapan BANI No. 16.030/I/SPBANI/HUtentang BiayaArbitrasePerkaraNomor: 778/XII/ARBBANI/2015:Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan, dan Biaya Arbitersebesar Rp. 1.653.022.113.16,00 dibulatkan menjadi Rp.1.653.022.000,00 (Satu milyar enam ratus lima puluh tiga jutadua puluh dua ribu rupiah) menjadi tanggungan kedua belahpihak
35Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KetenagakerjaanNo. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja AsingP27 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja AsingP28 Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6Tahun 2011 Tentang KeimigrasianP29 Pasal 6 ayat (3) Peraturan Prosedur Arbitrase BANIP30 Surat Penetapan BANI No. 16.030
101 — 55
M (Pelawan LIX): SHM No. 593 tahun 2011, Surat Ukur 144/Kabun/201 1: 16.030 M2: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.Hal.23 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBRAsal SHMNamaNo. SHMLuasLokasiAsal SHMNamaNo. SHMLuasLokasiAsal SHMNamaNo. SHMLuasLokasiAsal SHMNamaNo. SHMLuasLokasiAsal SHMNamaNo. SHMLuasLokasiAsal SHMNamaNo. SHMLuasLokasiAsal SHMNamaNo. SHMLuasLokasiAsal SHM: BPN Kab.
Rokan Hulu: ALDI M (Pelawan LIX): SHM No. 593 tahun 2011, Surat Ukur 144/Kabun/201 1: 16.030 M2: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.: BPN Kab. Rokan Hulu: MEISERI (Pelawan LX): SHM No. 541 tahun 2011, Surat Ukur 99/Kabun/201 1: 20.000 M2: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.: BPN Kab. Rokan Hulu: ASMAWATI(Pelawan LXI): SHM No. 558 tahun 2011, Surat Ukur 58/Kabun/201 1: 20.000 M2: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.: BPN Kab.
176 — 89
M (Pelawan LIX):SHM No. 593 tahun 2011, Surat Ukur 144/Kabun/ 2011: 16.030 M2: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.: BPN Kab. Rokan Hulu: MEISERI (Pelawan LX):SHM No. 541 tahun 2011, Surat Ukur 99/ Kabun/2011: 20.000 M2: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.: BPN Kab. Rokan Hulu: ASMAWATI (Pelawan LX):SHM No. 558 tahun 2011, Surat Ukur 58/Kabun/2011: 20.000 M2: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.: BPN Kab.
215 — 13
anggota Dewan Pembina adalah SekretarisJendaral Departemen Sosial RI dan Inspektur Jendral departemen Sosial RI (Suratbukti P16 yang sama dengan Bukti T116 serta TI6);Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Surat TI1 telah terbukti bahwa sesuaiKeputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 34/Huk/1986 tanggal 19Maret 1986 Menteri Sosial Republik Indonesia telah memberikan Hak Pengelolaankepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) atas tanah milikDepartemen Sosial seluas kurang lebih 16.030
91 — 52
pertanggal 2 September 2009 s/d 21 Oktober 2009, dengan jumlah nasabah 11 Nasabah.9. 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor wilayah perwakilan Gatsu Denpasar yang telah jatuh tempo pertaggal 2 Oktober 2009 dengan nasabah sebanyak 2 nasabah.10. 4 (empat) bundel Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang Denpasar dan kantor unit dibawahnya terdiri dari Klungkung dan Renon yang masih aktif pertanggal 1 Oktober 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 16.030
telah jatuh tempo pertanggal 2September 2009 s/d 21 Oktober 2009, dengan jumlah nasabah 11 Nasabah.1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor wilayahperwakilan Gatsu Denpasar yang telah jatuh tempo pertaggal 2 Oktober 2009dengan nasabah sebanyak 2 nasabah.4 (empat) bundel Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance KantorCabang Denpasar dan kantor unit dibawahnya terdiri dari Klungkung danRenon yang masih aktif pertanggal 1 Oktober 2009 s/d 31 Agustus 2010,sejumlah 16.030
Terbanding/Tergugat I : SUDIRMAN
Terbanding/Tergugat II : SYAMSUL BAHRI Glr RAJO NAN ITAM
Terbanding/Tergugat III : DARMAWI
Terbanding/Tergugat IV : DONI INDRA
Terbanding/Tergugat V : JAFRIL
Terbanding/Tergugat VI : DASRIZAL
Terbanding/Tergugat VII : ERIZAL
Terbanding/Tergugat VIII : NOFRIZON
Terbanding/Tergugat IX : ASRIL
Terbanding/Turut Tergugat I : MUZARLIM Glr RAJO LENGGANG
Terbanding/Turut Tergugat II : ALMAN ZAKRI
Terbanding/Turut Tergugat III : HADIBUR
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ir. JOHNY HALIM DJAAFAR
Terbanding/Turut Tergugat V : MUHARDANUS
88 — 46
Taruko KorongGadang; Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Muzarlim;Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Nomor 84/PDT/2020/PT.PDG Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Muzarlim; Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Taruko KorongGadang(selanjutnya disebut obyek sengketa/bantahan)Yang dahulunya milik Nurdin dan Hadibur sesuai Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 730, Gambar Situasi (GS) Nomor 2956 tahun 1993, yangmerupakan pecahan dari SHM.Nomor 337, Gambar Situasi Nomor 4533/1989seluas kirakira 16.030
1.HM. CHOLIS HASAN, SH.,MH
2.SAURIP KADI
3.SURIPTO, SH
4.Ny. JUSTIANI
Tergugat:
1.H. MOERWANTO SOEPRAPTO
2.KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA D.h DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
236 — 114
., Nomor 34/HUK/1986, tanggal 19 Maret1986, tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah DepartemenSosial, yng terletak di Jalan Letjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timurkepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial, hal ini membuktikanTergugat II memberikan hak pengelolaan kepada YDBKS atas tanahTergugat II seluas 16.030 M2 yang berlokasi di Jalan Letjen Sutoyo,Cililitan, Kampung/Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, JakartaTimur, selanjutnya YDBKS diberikan ijin untuk membangun gedungserbaguna
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Terbanding/Tergugat II : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Sosial dahulu Departemen Sosial Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Citra Satya Utama
73 — 54
tertanggal 19 Maret 1986, Yayasan Dana Bhakti KesejahteraanSosial (YDBKS) menerima Hak pengelolaan, penguasaan danPenggunaan atas bekas hak eigendom verponding No. 6972, dimanaMenteri Sosial bertindak selaku Perwakilan (vertegenwoordiging)sekaligus kuasa (bezwaarde) dari liquidator Yayasan Rehabilitasi Sosial(YRS);Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Sosial aquo disebutkan :PERTAMA Memberikan hak pengelolaan kepada YayasanDana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) atastanah Departemen Sosial seluas 16.030
45 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Esih binti Dakir berdasarkan Surat Keterangan Hak Ahli Waris(Vesterfrecht) tanggal 2 April 1974 No.62/WRS/1974 dan Bupati Bandungtelah memberikan kuasa khusus kepada Yusuf Sanusi untuk menjualtanah milik Dakir yaitu surat kuasa khusus No. 012M174 tanggal 15 April1974 yang dibukukan oleh Notaris Noezar tangal 17 April 1974No.16.030, setelah itu untuk keperluan membuat Sertifikat tanah makaKepala Desa D.Iskandar atas permintaan ahli waris Dakir telah membuatsurat keterangan Kepala Desa/Camat No.139
363 — 249
Ka ULP barang/jasa DKI Jakarta Barat.q. 1 (satu) lembar asli surat penyampain Dokumenhasil pelelangan nomor: 16.030.V1I/073.21 tanggal 5Desember 2014 dari Ka ULP barang/jasa daerah DKIJakarta Barat kepada PPK SUDIN Jakarta Barat yangditandatangani oleh IDewa Gede Soni Haryawanselaku Pit.
Ka ULP barang/jasa DKI Jakarta Barat.q. 1 (satu) lembar asli surat penyampain Dokumenhasil pelelangan nomor: 16.030.VI/073.21 tanggal 5Desember 2014 dari Ka ULP barang/jasa daerah DKIJakarta Barat kepada PPK SUDIN Jakarta Barat yangditandatangani oleh IDewa Gede Soni Haryawanselaku Pit.
334 — 431
Ka ULP barang/jasaDKI Jakarta Barat.. 1 (satu) Jembar ash surat penyampain Dokumen hasilpelelangan nomor: 16.030.VI/073.21 tanggal 5 Desember2014 dari Ka ULP barang/jasa daerah DKI Jakarta Baratkepada PPK SUDIN Jakarta Barat yang ditandatangani olehIDewa Gede Soni Haryawan selaku Plt.
Ka ULPbarang/jasa DKI Jakarta Barat.. 1 (satu) lIembar asl surat penyampain Dokumenhasilpelelangan nomor: 16.030.VI/073.21 tanggal 5 Desember2014 dari Ka ULP barang/jasa daerah DKI Jakarta Baratkepada PPK SUDIN Jakarta Barat yang ditandatanganioleh IDewa Gede Soni Haryawan selaku Plt.