Objek gugatan Penggugat adalah ;Sertipikat HGB (Hak Guna Bangunan) No. 35/Cibadung Surat Ukur No.86/2002 tertanggal 26082002, yang tercatat dalam Buku Tanah No.35 yang diterbitkan pada tanggal 1102002, luas 18.730 M2 (saattersisa seluas 14710) M2) atas nama Koperasi Kelompok Tani WargaHalaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor393 K/TUN/2013Sejahtera, terletak di Desa Cibadung Kecamatan Gunung SindurKabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang diterbitkan oleh Tergugat:2.

tersisaseluas 14.710 M2), yang terletak di Desa Cibadung KecamatanGunung Sindur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang tercatatdalam Buku Tanah No. 35, Daftar Isian 12984/2004, Pembukuan danPenerbitan tanggal 1102002:Bahwa, penerbitan objek sengketa Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 35/Cibadung ternyata didasarkan atas objek sengketa SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat Nomor : 190550.2322002, tanggal 26072007,Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Seluas 18.730

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Cibadung Surat Ukur Nomor86/Cibadung/2002 tanggal 2682002 luas 18.730 M2 atas namaKoperasi Kelompok Tani Warga Sejahtera ;b. Bahwa, terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/CibadungSurat Ukur Nomor 86/Cibadung/2002 tanggal 2682002 luas 18.730 M2telah dikeluarkan /dipisahpisah /splitsingsebanyak 59 buah SertipikatHak Guna Bangunan sehingga sisa HGB No. 35/Cibadung seluas 14.478M2 :c.

Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupaSertipikat Hak Guna Bangunan No. 35/Cibadung Surat Ukur No. 86/2002tertanggal 26 Agustus 2002, yang tercatat dalam buku tanah No. 35, yangditerbitkan pada tanggal 1 Oktober 2002 luas 18.730 M? ( saat ini tersisaseluas 14.710 M?) atas nama Koperasi Kelompok Tani Warga Sejahtera,terletak di Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten BogorPropinsi Jawa Barat.:3.

Putusan Nomor393 K/TUN/2013Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 35 /Cibadung Surat Ukur No. 86/2002tertanggal 26 Agustus 2002, yang tercatat dalam buku tanah No. 35 yangditerbitkan pada tanggal 1 Oktober 2002 luas 18.730 M? ( saat ini tersisaseluas 14.710 M?) atas nama Koperasi Kelompok Tani Warga Sejahtera,terletak di Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten BogorPropinsi Jawa Barat;4.

Tanggal 18 November 2011 denganRegister Perkara Nomor : 116/G/2011/PTUNBDG, sebagaimanatelah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22Desember 2011, dimana isi ringkasan gugatannya sebagaiberikut : 2. objek gugatan PenggugatEUG jms tree rere re ree reree Sertipikat HGB (Hak Guna Bangunan) No. 35/Cibadung SuratUkur No. 86/2002 tertanggal 26082002, yang tercatatdalam Buku Tanah No. 35 yang diterbitkan pada tanggal1102002, luas 18.730 M2 (saat tersisa seluas 14710) M2)atas nama Koperasi Kelompok

Bahwa, terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :35/Cibadung Surat Ukur Nomor 86/Cibadung/2002 tanggal2682002 luas 18.730 M2 telah dikeluarkan /dipisahpisah /splitsingsebanyak 59 buah Sertipikat Hak Guna Bangunansehingga sisa HGB No. 35/Cibadung seluas 14.478c.

Bahwa, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Cibadung, Surat Ukur Nomor : 86/Cibadung/2002 tanggal2682002 luas 18.730 M2, atas nama Koperasi KelompokTani Warga Sejahtera diterbitkan pada tanggal 01 Oktober.

Sertipikat hak guna bangunan No. 35 / Cibadung, suratukur nomor 86 / Cibadung/2002, tanggal 26 8 2002luas 18.730 M2 atas nama Koperasi Kelompok taniwargaSC) aE a ee nsee meres crete enereennrenenseenemensnnneeBahwa terhadap sertipikat hak guna bangunan no. 35 /Cibadung, surat ukur No. 86/Cibadung/2002 tanggal2682002 luas 18.730.telagh dikeluarkan / dipisahpisah /splitsing sebanyak 59 buah sertipikat hak GunaBangunan, sehingga sisa dari HGB No. 35/Cibadungseluas 14.478 M2..

Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan olehTergugat berupa : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.35/Cibadung Surat Ukur No. 86/2002 tertanggal 26 Agustus2002, yang tercatat dalam buku tanah No. 35, yangditerbitkan pada tanggal 1 Oktober 2002 luas 18.730 M?( saat ini tersisa seluas 14.710 M7?)

No.211/B/2013/PT.TUN.JKTBahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan karena jelas gugatan bukanmempermasalahkan tentang kepemilikan akan tetapi gugatan Penggugat/Pembanding adalah tentang tidak cermatnya atau ketidak hatihatian olehTergugat I/Terbanding I dalam mengeluarkan Surat Keputusan Sertipikat HakPakai Nomor : 0002/Parangmulya, terbit tanggal 01 Mei 2009, Gambar SituasiNomor 0001/Parangmulya/2009 tanggal 23 April 2009 seluas 18.730 m2(delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi)

sebagai pengganti atasSertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Pinayungan, terbit tanggal 9 April 1985,Gambar Situasi Nomor 3038/1984, seluas 18.730 m2 (delapan belas ribu tujuhratus tiga puluh meter persegi) atas nama Perum Percetakan Uang RepublikIndonesia (vide bukti TII Int17); Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya kontradiksi, disatu sisimengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugatmenerbitkan sertipikat tidak sesuai prosedur perundangundangan akan tetapidisatu sisi

Sertipikat Hak Pakai No 0002/Parungmulya, terbit tanggal 29 Mei 2009,surat ukur No 00001/Parungmulya/2009, tanggal 23 April 2009, seluas18.730 M2 (Delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) Sebagaipengganti atas sertipikat hak pakai No 2/Desa Pinayungan, terbit tanggal 9April 1985, Gambar situasi No 3038/1984, seluas 18.730 M2 (Delapan belasribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PERUM PERCETAKANUANG RI; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara

(delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi)sebagai pengganti atas sertipikat hak pakai No 2/Desa Pinayungan, terbittanggal 9 April 1985, Gambar Situasi No 3038/1984, seluas 18.730 M2(delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atas namaPERUM PERCETAKAN UANG RI;3.

Juni 1984, Gambar Situasi No 2538, tanggal30 Mei 1984, seluas 2.007.350 M2 (dua juta tujuh ribu tiga ratus limapuluh meter persegi) atas nama PERUM PERCETAKAN UANG RI;Sertipikat Hak Pakai No 0002/Parungmulya, terbit tanggal 29 Mei 2009,surat ukur No 00001/Parungmulya/2009, tanggal 23 April 2009, seluas18.730 M2 (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi)sebagai pengganti atas sertipikat hak pakai No 2/Desa Pinayungan, terbittanggal 9 April 1985, Gambar Situasi No 3038/1984, seluas 18.730

Sertipikat Hak Pakai No 0002/Parungmulya, terbit tanggal 29 Mei2009, surat ukur No 00001/Parungmulya/2009, tanggal 23 April2009, seluas 18.730 M2, ( Delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluhmeter persegi) Sebagai pengganti atas sertipikat hak pakai No 2/Desa Pinayungan, terbit tanggal 9 April 1985, Gambar situasi No3038/1984, seluas 18.730 M2. ( Delapan belas ribu tujuh ratustiga puluh meter persegi) atas nama PERUM PERCETAKAN UANG2.

, (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sebagaipengganti atas sertipikat hak pakai Nomor 2/Desa Pinayungan, terbit tanggal 9April 1985, Gambar Situasi Nomor 3038/1984, seluas 18.730 m?

(dua juta tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) atas namaPerum Percetakan Uang RI;b Sertipikat Hak Pakai Nomor 0002/Parungmulya, terbit tanggal 29 Mei 2009, SuratUkurNomor 00001/Parungmulya/2009, tanggal 23 April 2009, seluas 18.730 m?(delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sebagai pengganti atasSertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Pinayungan, terbit tanggal 9 April 1985,Gambar Situasi Nomor 3038/1984, seluas 18.730 m2?

, danHak Pakai Nomor 2/Desa Parungmulya, luas 18.730 m?

(delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sebagaipengganti atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Pinayungan, terbit tanggal 9April 1985, Gambar Situasi Nomor 3038/1984, seluas 18.730 m?

Dulhak: Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat ( Nyoman Saber) mempunyaitanah seluas 18.730 M?

Fotokopi sket lokasi, diberi tanda bukti T. 6;7.Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak), Buku Tanah Nomor 941 DesaSukaraja Tiga, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung TengahPropinsi Lampung yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan NasionalPropinsi Lampung , nama pemegang hak Damiri, luas 18.730 m2 diberitanda bukti T.7;8. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/963B/2018/POLDA LAMPUNG/RES LAMTIM, tertanggal 26 Desember 2018,diberi tanda bukti T. 8;9.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1871011901550002 atas namaJamhari MH, diberi tanda bukti TT.1.1;Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah dengan Nomor : 140/11/2013/TS/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019, diberi tanda bukti TT1. 2;Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak), Buku Tanah Nomor 941 Desa SukarajaTiga, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampungyang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung ,nama pemegang hak Damiri, luas 18.730 m2, diberi tanda bukti

Bil Lebin dari Rp. 55.000,00 Rp. 22.000,00 sampal denganRp. 198.000,00Lebin dari Rp. 22.000,00 Rp. 11.000,00sampal dengan Rp.Golongan 55.000,00Lebin dari Rp. 5.500,00 Rp. 1.320,00sampal dengan Rp.22.000,00Paling rendah Rp. 495,00 Rp. 275,00sampal dengan Rp.5.500,00 Bahwa jumlah total Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok jenisSKM dengan merk JITU SUPER J 2 isi 20 batang dan GSP GOLD isi 20batang sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton = 18.730 (delapan belas ributujh ratus tiga puluh) bungkus

25,00GolonganLebih dari Rp. 198.000,00 Rp. 110.000,00Lebih dari Rp. 55.000,00 Rp. 22.000,00sampal denganRp. 198.000,00Lebih dari Rp. 22.000,00 Rp. 11.000,00sampal dengan Rp.TanpaCRT 55.000,00Golongan Lebih dari Rp. 5.500,00 Rp. 1.320,00sampal dengan Rp.22.000,00Paling rendah Rp. 495,00 Rp. 275,00sampal dengan Rp.5.500,00 Bahwa jumlah total Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok jenisSKM dengan merk JITU SUPER J 2 isi 20 batang dan GSP GOLD isi 20batang sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton = 18.730

Cukaisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007,yang diberikan wewenang menyediakan pita cukai untuk hasil tembakau ataurokok adalah Menteri Keuangan yang dalam hal ini didelegasikan kepadaDirektur Jenderal Bea dan Cukai yang secara kelembagaan berada diDirektorat Jenderal Bea dan Cukai; Bahwa berdasarkan analisa AHLI menyatakan Barang Kena Cukai HasilTembakau (BKC HT) rokok jenis SKM dengan merk JITU SUPER J 2 isi 20batang dan GSP GOLD isi 20 batang sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton =18.730

haltersebut mengakibatkan kerugian negara dari segi pembayaran cukai; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 146/ PMK.010/ 2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif CukaiHasil Tembakau, ditetapkan tariff cukai BKC HT jenis SKM terendah sebesarRp. 370, perbatang; Bahwa berdasarkaan Peraturan Menteri Keuangan tersebut jumlah kerugianNegara terhadap BKC rokok jenis SKM dengan merk JITU SUPER J 2 isi 20batang dan GSP GOLD isi 20 batang sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton =18.730

HGB Nomor: 037825 tanah seluas 18.730 m2 tanggal 17 Maret 2017.5.

Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor01308/Bentiring/2017 ;2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04029 denganluas 18.730 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemeganghak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor01309/Bentiring/2017 ;3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04036 denganluas 9.710 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemeganghak PT.

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04029 di KelurahanBentiring seluas 18.730 M2 menjadi HGB nomor 04729 s.d.04829.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04030 di KelurahanBentiring seluas 18.952 M2 menjadi HGB nomor 04911 s.d.05013.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04035 di KelurahanBentiring seluas 19.870 M2 menjadi HGB nomor 04830 s.d.04910.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04036 di KelurahanBentiring seluas 9.710 M2 menjadi HGB nomor 04588 s.d04648.5.

Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04029 denganluas 18.730 M2 di Kelurahan Bentiring dengan namapemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan SuratUkur Nomor 01309/Bentiring/2017 ;c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04036 denganluas 9.710 M2 di Kelurahan Bentiring dengan namapemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan SuratUkur Nomor 01363/Bentiring/2017 ;d.

Menetapkan agar barang bukti berupa:

Sedangkan luas yang terdapat pada SKGRNo. 2383/SH/1994, 20 Oktober 1994 adalah 18.730 M2 ;e. Bahwa akibat adanya perubahan penambahan luas tanah tersebutmenyebabkan tanah hak Suarni terjadi tumpang tindih dengantanah hak Penggugat dan Para Penggugat Intervensi ;f.

PIMSFPulogadung berkedudukan di Jakarta, Gambar Situasi Nomor 1884/1987,tanggal 29 Agustus 1987 dengan luas 18.730 m2, dengan batasbatasseperti yang tercantum dalam Gambar Situasi diatas, yang terletak diJalan Pulogadung Nomor 12 yang berakhir masa berlakunya padatanggal 10 Maret 2017 (bukti PI 4) ;26261.2. Penggugat II PT. PAMINDO TIGA T selaku pemegang hak atau pemilik1.3,tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 100 tanggal21 November 1985 atas nama P.T.

HGB Nomor: 037825 tanah seluas 18.730 m2 tanggal 17 Maret2017.5.

HGB Nomor: 037825 tanah seluas 18.730 m2 tanggal 17 Maret 2017.5.

Tiga PutraMandiri Bengkulu di Bentiring, terdapat sertifikat sebagai berikut :HGB Nomor 038619 seluas 9.710 M2HGB Nomor 038668 seluas 19.870 M2HGB Nomor 038669 seluas 15.560 M2HGB Nomor 037826 seluas 18.952 M2HGB Nomor 038619 seluas 18.730 M2Dijelaskan tidak tercatat dalam Simda BMD Pemerintah Kotaao fF oN PRBengkulu.Bahwa untuk proses administrasi terkait dengan penerbitan darisertipikat sebagai berikut1.

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04029 di KelurahanBentiring seluas 18.730 M2 menjadi HGB nomor 04729 s.d. 04829.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04030 di KelurahanBentiring seluas 18.952 M2 menjadi HGB nomor 04911 s.d. 05013.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04035 di KelurahanBentiring seluas 19.870 M2 menjadi HGB nomor 04830 s.d. 04910.4.

Tiga Putra MandiriBengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01308/Bentiring/2017 ;2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04029 dengan luas 18.730 M2di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT. Tiga Putra MandiriBengkulu dengan Surat Ukur Nomor 01309/Bentiring/2017 ;3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04036 dengan luas 9.710 M2di Kelurahan Bentiring dengan nama pemegang hak PT.

HGB Nomor: 037825 tanah seluas 18.730 m2 tanggal 17 Maret2017.5.

HGB Nomor: 037825 tanah seluas 18.730 m2 tanggal 17 MaretHalaman 35 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.SusTPK/2020/PN.BGL2017.5.

HGB Nomor 038619 seluas 18.730 M2Dijelaskan tidak tercatat dalam Simda BMD Pemerintah KotaBengkulu.Bahwa untuk proses administrasi terkait dengan penerbitan darisertipikat sebagai berikut:1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04030 denganluas 18.952 M2 di Kelurahan Bentiring dengan namaHalaman 91 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.SusTPK/2020/PN.BGLpemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan SuratUkur Nomor 01308/Bentiring/2017;2.

Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04029 denganluas 18.730 M2 di Kelurahan Bentiring dengan namapemegang hak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan SuratUkur Nomor 01309/Bentiring/2017;3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04036 denganluas 9.710 M2 di Kelurahan Bentiring dengan nama pemeganghak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dengan Surat UkurNomor 01363/Bentiring/2017;4.

Bahwa, tanggal 9 Nopember 1996, orangtua Penggugat (Jalinun) mengajukanpermohonan pemisahan sertpikat Hak Milik No. 13/Nagari Kambang, GS No.15/1973, tanggal 7 Mei 1973 dengan luas 18.730 m? kepada Tergugat Vsebanyak 3 bidang;6. Bahwa berdasarkan permohonan pemecahan SHM No. 13/Ken. Kambangtersebut terbitlah 3 (tiga) sertipikat, yaitu:a.Sertipikat Hak Milik No. 106/Desa Pasar Kambang, GS. No. 981/1996,luas 11.400 m2 atas nama Jalinun;Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Pasar Kambang, GS.

Tergugat XIyang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 08 Juli 2020, seluas 18.730 m2 .
c. Surat Pengakuan Hak an. Tergugat XI yang diregister oleh Turut Tergugat III dengan Nomor : 594/124/PH/GDS/2012 dan diregister oleh Turut Tergugat V dengan Nomor : 593/059/PH/PK/2012 .
d. Surat Pengakuan Hak an. Tergugat XI yang diregister oleh Turut Tergugat III dengan Nomor : 593/125/PH/GDS/2012 dan diregister oleh Turut Tergugat V dengan Nomor : 593/060/PH/PK/2012 .