Ditemukan 287547 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-01-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1996/Pid.Sus/2016/PN.Plg Tanggal 17 Januari 2017 —
123 — 30
123 — 30
1996/Pid.Sus/2016/PN.Plg
PUTUSANNomor 1996/Pid.Sus/2016/PN.PlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Negeri Palembang Klas FA Khusus yang memeriksa, mengadilidan memutus perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan AcaraPemeriksaan Biasa telah menjatuhnkan Putusan dalam Perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanMuhammad Safei Alias Fei Bin Panijo;Palembang;20 tahun / 09 Oktober 1996;Lakilaki;Indonesia;Jalan
Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 07 Januari 2017 sampaidengan tanggal 07 Maret 2017;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari POSBAKUM atas penunjukanMajelis Hakim;Pengadilan Negeri Tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah memeriksa dan memperhatikan Barang Bukti; Telah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa;Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1996/Pid.Sus/2016/PN.Plg Telah mendegar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum,
selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukummenyatakan tetap pada pledoinya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengandakwaan sebagai berikut :KESATUBahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAFEI Alias FEI Bin PANUO pada hariSenin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 22.00 wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat Jalan Simanjuntak lorong lebak mulyono. 1370 Rt. 20 Rw. 08 Kelurahan Pahiawan Kecamatan Kemuning Palembang atauHalaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1996
,M.Hum. dan PalukoHalaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1996/Pid.Sus/2016/PN.PlgHutagalung, S.H.,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17Januari 2017 oleh Murni Rozalinda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingiJPL. Tobing, S.H., M.Hum dan Paluko Hutagalung, S.H., M.H. masingmasingsebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jeanny H.Y, S.H.
,M.H.Panitera Pengganti,Jeanny H.Y, S.H.Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1996/Pid.Sus/2016/PN.Plg
Putus : 04-04-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184K/TUN/2004 Tanggal 4 April 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK ; vs. MARWAN
58 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-11-2007 — Upload : 17-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK / Pid / 2008 Tanggal 21 Nopember 2007 — Drs. SUPOTO, SH.MM.
48 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAMUDJI ANANTA, SH. selakuKasi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah dan Risalah Pemeriksaan TanahNo.146 / KR / XI / 1994 tanggal 8 Nopember 1994 selanjutnya Terdakwa Drs.SUPOTO, SH.MM menandatangani dan menerbitkan Sertifikat HAK GUNABANGUNAN No.11 tahun 1996 ;Bahwa penertiban Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No.11 tahun 1996 yangdilakukan Terdakwa Drs. SUPOTO, SH.MM bertentangan menurut hukumkarena sejak proses pengajuan Surat Keterangan dari Kepala DesaGondanglegi Wetan yaitu H.
atas namaTINI isteri ISMAN dan penerbitan Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No.11tahun 1996 diatas tanah obyek yang sama dengan Sertifikat Hak Milik No.1tahun 1962, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Hasil PeninjauanLapangan (bekas tanah Eigendom Verponding No.3621) yang dibuat padatanggal 29 September 2003, dan di tanda tangani oleh penyidikSUMARSONO, SH., A.
No.38 PK/Pid/2007Kasi Pengukuran Dan Pendaftara Tanah dan Risalah Pemeriksaan TanahNo.146 / KR / XI / 1994 tanggal 8 Nopember 1994 selanjutnya Terdakwa Drs.SUPOTO, SH.MM menandatangani dan menerbitkan Sertifikat HAK GUNABANGUNAN No.11 tahun 1996 ;Bahwa penertiban Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No.11 tahun 1996 yangdilakukan Terdakwa Drs. SUPOTO, SH.MM bertentangan menurut hukumkarena sejak proses pengajuan Surat Keterangan dari Kepala DesaGondanglegi Wetan yaitu H.
PAMUDJI ANANTA, SH. selakuKasi Pengukuran Dan Pendaftara Tanah dan Risalah Pemeriksaan TanahNo.146 / KR / XI / 1994 tanggal 8 Nopember 1994 selanjutnya Terdakwa Drs.SUPOTO, SH.MM menandatangani dan menerbitkan Sertifikat HAK GUNABANGUNAN No.11 tahun 1996 ;Bahwa penertiban Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No.11 tahun 1996 yangdilakukan Terdakwa Drs. SUPOTO, SH.MM bertentangan menurut hukumkarena sejak proses pengajuan Surat Keterangan dari Kepala DesaGondanglegi Wetan yaitu H.
SUPOTO, SH.MM. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat AkteOtentik berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11 / 1996 yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 264 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimanadalam Surat Dakwaan Primair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.
Register : 09-09-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 24/PDT.G/2013/PN.BGL Tanggal 2 Desember 2013 — PENGGUGAT :
- SUPRAPTI
TERGUGAT :
- NGATMARI
69 — 13
69 — 13
perkawinan itu sendiri, apakah perkawinanitu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hatikedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudahpecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipunsalah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supayatetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankanmaka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akanberbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;(perhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996
tanggal 18 Juni 1996); Menimbang, bahwa dari kenyataankenyataan tersebutdiatas, maka Majelis berpendapat bahwa dalil pokok gugatanPenggugat dan alasan Penggugat adalah beralasan hukumsebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, oleh karena ituperkawinan tersebut tidak mungkin lagi untukdipertahankan, maka dalil pokok gugatan Penggugat, yaitumengenai putusnya perkawinan karena perceraian dapatCOU LR er Menimbang, bahwa selanjutnya Mejelis akanmempertimbangkan
Putus : 04-11-2011 — Upload : 28-11-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 84/PDT/2011/PT.BTN Tanggal 4 Nopember 2011 — Pembanding Lawan Terbanding
86 — 35
86 — 35
pertimbangantersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa denganmerujuk pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perceraian dapatterjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerusterjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa disamping itu dari Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 354K/Pdt/1996
Register : 27-12-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Pbu Tanggal 24 Mei 2017 — PENGGUGAT : OCTAVIYANTHIE IKAT, Amd. Keb.
MELAWAN :
TERGUGAT : HARNES SERANG, Amd. Kep
754 — 607
754 — 607
apabila suamiistri terus menerus teriadiperselisihandan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hiduprukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan Pasal 19huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dimana hal ini diakuioleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, makagugatan Penggugat yang memohon perkawnan putus dapatdikabulkan, = 27 = 2= 222 n 2 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnne Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 534/K/Pdt.G/1996
tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi :Bahvea dalam hal perceraian tidak peru dilihat dan siapa penyebabpercekcokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan itu sendirimasih dapat dipertahankan atau tidak.
Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :Suami Istri yang telah berpisahtempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanyaperselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukundalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatanperceraian dan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 534 K/Pdt/1996
tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi :Bahva dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yangperlu dilihat adalah perkawnan itu sendiri apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan lagi atau tidak;34Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, MajelisHakim menilai gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syaratperceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf fPeraturan Pemerintah
Register : 14-11-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 34/PDT.G/2014/PN Pbu Tanggal 9 Desember 2014 — PENGGUGAT: NURLIAN MARPAUNG
MELAWAN:
TERGUGAT: ELIPSON MANURUNG
132 — 15
132 — 15
kekalseperti yang dicitacitakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974;Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalamhal perceraian tersebut tidak perlu dilinat dari siapa penyebabnya percekcokanatau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihatPerkawinan itu sendiri apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atautidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukanlagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996
, tanggal 18Juni 1996;Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok dari gugatanPenggugat adalah petitum point ke2 yang memohon agar Majelis HakimMenyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat NURLIAN MARPAUNGdengan Tergugat ELIPSON MANURUNG yang mengajukan/membuat AktaHalaman 13 dari 19 Putusan Perkara Nomor 34/PDT.G/2014/PN PbuPerkawinan ke Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 23April 2004 yang telah terdaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan KependudukanKotamadya Jakarta Timur
Register : 10-06-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 17/PDT.G/2013/PN. P. BUN. Tanggal 18 Desember 2013 — PENGGUGAT: HENDROYONO, ST., MAP
MELAWAN:
TERGUGAT: HENDROYONO, ST., MAP
147 — 18
147 — 18
BunMenimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam halperceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekcokan atau karenasalah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat Perkawinan itu sendiriapakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihaktelah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal imi sesuai yurisprudensi MahkamahAgung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;Menimbang, bahwa yang menjadi
Register : 07-03-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0479/Pdt.G/2017/PA.Plg Tanggal 15 Mei 2017 — Perdata
184 — 24
184 — 24
tempat tinggal yang hingga saat initelah berlangsung lebih kurang 3 bulan ;Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapatmempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat,telah terbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus,tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalamsebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkama Agung RInomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996tanggal 18 juni 1996
Register : 27-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Pbu Tanggal 30 September 2015 — PENGGUGAT: LISMAWATI
MELAWAN :
TERGUGAT : RESI KARI
116 — 8
116 — 8
Register : 07-05-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Pbu Tanggal 6 Juli 2015 — PENGGUGAT : OCHTAVIANE MANGADIL
MELAWAN :
TERGUGAT : ANDRIS YONATAN TUPELU
77 — 7
77 — 7
Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalamhal perceraian tersebut tidak perlu dilinat dari siapa penyebabnya percekcokanatau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihatPerkawinan itu sendiri aoakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atautidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukanHalaman 11 dari 17 Putusan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Pbulagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996
, tanggal 18Juni 1996;Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok dari gugatanPenggugat adalah petitum point ke2 yang memohon agar Majelis Hakimmenyatakan perkawinan antara Penggugat OCHTAVIANE MANGADIL denganTergugat ANDRIS YONATAN TUPELU yang tercatat di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal13 Februari 2014, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 6201KW13022014001 tanggal 13 Februari 2014 putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya, maka
Register : 13-02-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 12 /Pdt.G/2017/PN Sgm Tanggal 17 Mei 2017 — PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat MELAWAN
TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
101 — 24
101 — 24
PP No.9Tahun 1975, disebutkan alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam hal perceraian itu tidak perlu dilihat dari siapapenyebab percekcokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkanpihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Yurisprudensi MA RINo.534/K/Pdt/1996
tanggal 18 Juni 1996( dengan demikian apakah gugatanPenggugat tersebut dapat dibuktikan atau cukup memenuhi salah satu alasanyang ditentukan maka dipertimbangkan berdasarkan buktibukti yang diajukandipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yangmenerangkan dibawah sumpah bahwa saksi memang tidak pernah melihatHalaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sgmsecara langsung percekcokan Penggugat dan Tergugat namun dan saksimengetahui ada masalah
Register : 24-01-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Plg Tanggal 3 April 2017 — Perdata
61 — 23
61 — 23
Halaman 7 dari 10 Halamanterbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus, tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumahtangg tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkama Agung RInomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal18 juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumahtangga, tidak perlu dilihat dari pihak
Putus : 12-09-2011 — Upload : 16-09-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 69/PDT/2011/PT.BTN Tanggal 12 September 2011 — Pembanding Melawan Terbanding
118 — 48
118 — 48
Dengan demikian alasan hukum dalam gugatanPenggugat tentang hal tersebut telah di dukungnya denganketerangan saksi saksi dan bukti surat (P. 9, P. 10, P.15 A, dan P. 15 8B). oleh karenanya kebenaran yangmembuktikan adanya bukti satu) dengan bukti yang lainsaling berhubungan (Teori Korehensi atau Konsistensi) ; Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula denganyurisprudensi MARI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996 yang berbunyiDalam hal perceraian tidak dilihat dari siapapenyebab percekcokkan
Register : 07-07-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 26/Pdt.G/2017/PN PBU Tanggal 23 Agustus 2017 — PENGGUGAT :
KAMTO SUHARTO
TERGUGAT :
SURIANI
147 — 21
147 — 21
dalil Penggugat mengajukangugatan cerai terhadap Tergugat dan faktafakta di persidangan dalam hal manabersesuaian dengan dasardasar/alasanalasan cerai yang ditentukan dalampasal 19 huruf huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinanHal. 12 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN PbuMenimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan YuriprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996tanggal 18 Juni 1996
Register : 25-04-2012 — Putus : 24-05-2012 — Upload : 05-10-2012
Putusan PN GIANYAR Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.GIR Tanggal 24 Mei 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
115 — 56
115 — 56
bahwa di dalam perkara ini,Penggugat mendasarkangugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telahterjadi percekcokan yang terusmenerus dan tidak ada harapan untuk bisahidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasanmana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapatdipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang,bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996
tanggal 18 Juni 1996,bahwa dalamperceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karenasalah satu pihak telah meningggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihatadalah perkawinan itu sendiri,apakah Perkawinan itu. masih dapatdipertahankan atau tidak,karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah makaperkawinan itu sendiri sudah pecah,maka tidak mungkin dapat dipersatukanlagi,meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untukdipertahankan, maka pihak yang menginginkan
Register : 20-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Pbu Tanggal 8 Desember 2016 — PENGGUGAT :
SULASTRI TINGAS
TERGUGAT :
HARIADI SAPTO NUGROHO
126 — 20
126 — 20
dengan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :Suami Istri yang telah berpisahtempat tinggal dan tidak salingmemperdulikan, sudah merupakan faktaHal. 3 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Pbu10.adanya perselisihan atau pertengkaransehingga tidak ada harapan untukhidup rukun dalam rumah tangga dapatdijadikan alasan untuk mengabulkangugatan perceraian dan Yuriprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996
tanggal 18 Juni 1996 yangberbunyi : Bahva dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapapenyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan itu sendiri apakah perkawnan itumasih dapat dipertahankan lagi atau tidak,Bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masihaktif yang dalam hal ini untuk mengajukan Gugatan Cerai di PengadilanNegeri Pangkalan Bun telah memperoleh Izin untuk melakukan perceraiansesuai dengan
Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :Suami Istri yang telah berpisahtempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanyaperselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukundalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatanperceraian dan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 534 K/Pdt/1996
tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : Bahve dalam halperceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satupihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnanitu sendiri apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhisalah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9
Register : 12-07-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 27/Pdt.G/2017/PN PBU Tanggal 28 Agustus 2017 — PENGGUGAT :
YUNNI KARTIKA
TERGUGAT :
DELI PURWADI
142 — 21
142 — 21
atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukangugatan cerai terhadap Tergugat dan faktafakta di persidangan dalam hal manabersesuaian dengan dasardasar/alasanalasan cerai yang ditentukan dalampasal 19 huruf huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinanMenimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan YuriprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996tanggal 18 Juni 1996
Register : 18-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Pbu Tanggal 20 Juni 2017 — PENGGUGAT : DEWI MANTILI KEMALA SARI
MELAWAN :
TERGUGAT : MATIUS YUSNAWIJAYANDI
177 — 53
177 — 53
Register : 30-10-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 67/PDT/2015/PT. PTK Tanggal 25 Januari 2016 — 1. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 01 NANGA TAMAN
PEMBANDING I / TERBANDING I / TERGUGAT I;
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN & PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU
3. BUPATI KABUPATEN SEKADAU
M E L A W A N :
R U D Y
160 — 69
160 — 69
Nomor : 112 K/ Sip / 1996 tanggal 17 September 1998 adalah sah adanya karenakeberadaannya seperti yang asili ;Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Penyerahan Tanahdari Henk Hartoyo kepada Tergugat ( Kepala SMP Negeri 01 NangaTaman ) adalah sah, sehingga keberadaan Tergugat yang telah menerimapenyerahan tanah dimaksud bukanlah merupakan suatu perbuatan melawanhukum, karena tanah sengketa dimaksud bukan untuk pribadi kepala sekolahyang bersangkutan akan tetapi keberadaannya untuk mendukung kegiatanproses