Ditemukan 308388 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 2001 k/pdt/2022 Uu no 20 th 2001 48/g/2001/ptun-bdg 55/g/2001/ptun-bdg Surat keputusan (bapek) no.068/kpts/bapek/2001 tanggal 12 september 2001 Bantahahn atas penetapan pn no.06/cb/2001/pn.jkt.ut. del. tertanggal 6 juni 2001 Surat keputusan no. km.32/kp.403/mnkp- 2001 tertanggal 2 oktober 2001 Pasal 55 uuri no.22 tahun 2001
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-01-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2001/Pid.Sus/2015/PN PLG
Tanggal 18 Januari 2016 — ANDI LALA BIN MUSTAR; DAN SOLEHA BIN ISKANDAR
40 — 11
  • 2001/Pid.Sus/2015/PN PLG
    P UTUSANNo. 2001/Pid.Sus/2015/PN PLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan NegeriKlas IA Khusus Palembang yang mengadili perkaraperkarapidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa :.
    Hakim Pengadilan Negeri Palembang No.2001 /.Pid Sus/ 2015/PN.Plg sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;5.
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.2001/Pid.Sus/2015/PN.Plgsejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum dari POS BAKUMPengadilan Negeri Palembang.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara :Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan para terdakwa dipersidanganTelah membaca hasil laboratorum yang terlampir dalam berkas perkara.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Juli 2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 K/Pdt/2022
Tanggal 6 Juli 2022 — EFENDI VS ANDRE SUSANTO LUKMAN DAN 1. HENWIRA HALIM, DKK.
131 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2001 K/Pdt/2022
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI
86 — 51
  • MBELO, A.Md, tanggal 22 Mei 2007.8. 1 (satu) buah Buku Kas Biaya Pemungutan PBB dari TA. 2004 sampai dengan September 2008.9. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Ende nomor : SK.248.829.3/0927/PK/2001, tanggal 31 Mei 2001, tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya, berserta Lampiran.10. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, nomor 6 tahun
    Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaanSubsidair;3.
    MBELO, A.Md, tanggal 22 Mei 2007.8) 1 (satu) buah Buku Kas Biaya Pemungutan PBB dari TA.2004 sampai dengan September 2008.Halaman 13 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG9) 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Ende nomor :SK.248.829.3/0927/PK/2001, tanggal 31 Mei 2001, tentangPemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan PegawaiNegeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, yangtelah di legalisir sesuai dengan aslinya, berserta Lampiran.10) 2 (dua) lembar salinan Keputusan Kepala
    Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.
    Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP ;Subsidair :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No.20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Pencurian
Register : 27-02-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — ALOYSIUS LAGU
79 — 22
  • MBELO, A.Md, tanggal 22 Mei 2007.8. 1 (satu) buah Buku Kas Biaya Pemungutan PBB dari TA. 2004 sampai dengan September 2008.9. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Ende nomor : SK.248.829.3/0927/PK/2001, tanggal 31 Mei 2001, tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya, berserta Lampiran.10. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, nomor 6 tahun
    MBELO, A.Md, tanggal 22 Mei2007.8. 1 (satu) buah Buku Kas Biaya Pemungutan PBB dari TA.2004 sampai dengan September 2008.9. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Ende nomor :SK.248.829.3/0927/PK/2001, tanggal 31 Mei 2001, tentangPemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan PegawaiNegeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, yangtelah di legalisir sesuai dengan aslinya, berserta Lampiran.10. 2 (dua) Ilembar salinanKeputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah KabupatenEnde, nomor 6 tahun 2007, tentang
    MBELO, A.Md, tanggal 22 Mei2007.8. 1 (satu) buah Buku Kas Biaya Pemungutan PBB dari TA.2004 sampai dengan September 2008.9. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Ende nomor :SK.248.829.3/0927/PK/2001, tanggal 31 Mei 2001, tentangPemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan PegawaiNegeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, yangtelah di legalisir sesuai dengan aslinya, berserta Lampiran.2 (dua) lembar salinanKeputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah KabupatenEnde, nomor 6 tahun 2007, tentang
    tentang Perubahan atas UndangUndang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan terdakwa harus dijatuhipidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 UndangUndangNo. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.
    MBELO, A.Md, tanggal 22 Mei2007.8. 1 (satu) buah Buku Kas Biaya Pemungutan PBB dari TA.2004 sampai dengan September 2008.9. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Ende nomor :SK.248.829.3/0927/PK/2001, tanggal 31 Mei 2001, tentangPemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan PegawaiNegeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, yangtelah di legalisir sesuai dengan aslinya, berserta Lampiran.10. 2 (dua) lembar salinanKeputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah KabupatenEnde, nomor 6 tahun 2007, tentang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 21-05-2001 — Putus : 30-07-2001 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 48/G/2001/PTUN-BDG
Tanggal 30 Juli 2001 — NY. NANA MURSANAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
115 — 30
  • 48/G/2001/PTUN-BDG
    PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNGJalan Diponegoro No. 34 Bandung SURAT KETERANGAN TIDAK DAPATMELAMPIRKAN SOFT COPY PUTUSANDalam PerkaraNomor : 48/G/2001/PTUNBDG, Jo. Nomor 191/B/2001/PT.TUN.JKT,Kami Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan ini menerangkanbahwa:Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Nomor : 48/G/2001/PTUNBDG,Jo. Nomor 191/B/2001/PT.TUN.JKT, antara :NY.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 48/G/2001/PTUNBDGtertanggal 30 JUll 2001 j ~ ses nnn cscs cess nse nsenennennensennennnenscnennssnnsss2.
    Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No191/B/2001/PT.TUNJKT tertanggal 21 Nopember 2001; Sehubungan dengan Putusanputusan tersebut sudah lama, maka tidak dapatdilampirkan Soft Copy atas putusanputusan tersebut;Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya;Bandung, 21 Februari 2017PaniteraSUBEJO,SHNIP. 19580807 198603 1 005.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 31-05-2001 — Putus : 21-08-2001 — Upload : 01-06-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 55/G/2001/PTUN-BDG
Tanggal 21 Agustus 2001 — TRESNA HIDAYAT VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
180 — 73
  • 55/G/2001/PTUN-BDG
    INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 55/PEN AC/2001/PTUNBDGtertanggal 5 Juni 2001 tentang Pemeriksaan Dengan AcaraCepat3Meni nbang, ?
    Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 55/Pen.MH/2001/PTUNBDGtertanggal 5 Juni 2001 tentang Penetapan PenunjukanHakim Tunggal yang memeriksa. memutus dan menyelesaikanSengketa Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor 55/Pen.HS/2001/PTUNBDGtertanggal 28 Juni 2001 tentang Penetapan Hari SidangPertama ; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ; Telah memeriksa bukti bukti surat
    kedua belah pihakyang berperkara dalam persidangan :TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 21 Mei 2001 telah mengajukan gugatan terhadapTergugat, surat gugatan mana diterima dan didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal31 Mei 2001 dibawah Register Perkara Nomor 55/G/2001/PTUNBDG,dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut1.
    LIPPO KARAVVACI Tbktertanggal 9 Juli 2001 untuk masuk sebagai pihak dalamperkara ini dan berdasarkan Putusan Sela No.55/G/2001/PTUNBDG tertanggal 13 Juli 2001, pemohonIntervensi tersebut didudukkan sebagai Tergugat IIIntervensi ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihakTergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapannyatertanggal 19 Juli 2001, dengan, mengemukakan hal halsebagai berikutI. DALAM EKSEPSI1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu.TPertanggal ?
    Tunggal Reksa Kencana ) sejakditerimanya penjelasan dari Tergugat melaluisuratnya tertanggal 11 Mei 2001 No.570/532/04.V/2001 adalah alasan yang di buat buat,karena secara yuridis formal Penggugat telah mengetahuitanah milik Penggugat terletak dalam areal tanahmilik PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-04-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381K/TUN/2004
Tanggal 30 April 2008 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; vs. Ir. GAYA GAHARA
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JalanKehakiman II Setjen C13, Perumahan Kehakiman Tangerang ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu. sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :DASAR GUGATAN.bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat keputusan TergugatNo. 068/KPTS/BAPEK/2001
    tanggal 12 September 2001 mengenai PenguatanHukuman Disiplin atas nama Ir.
    (lll/o) Pegawai Negeri Sipil padaDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman danHak Azasi Manusia Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat tidakatas permintaan sendiri (Bukti P1) ;bahwa Surat keputusan Tergugat dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal12 September 2001 dan diberitahukan kepada Penggugat melalui suratnyaNo.346/BAPEK/S.1/2001 tanggal 13 Nopember 2001, (Bukti P2) ;bahwa Surat Keputusan Tergugat No.068/KPTS/BAPEK/2001 tanggal12 September 2001 baru kami terima melalui
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (BAPEK)No.068/KPTS/BAPEK/2001 tanggal 12 September 2001 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru yang berisi : Mengubah hukuman disiplin yang dijatunkan oleh Menteri Kehakiman danHak Azasi Manusia RI dengan surat keputusannya No.M.59KP.05.04Tahun 1999 terhadap Penggugat (Sadr. Ir.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (BAPEK)No.068/KPTS/BAPEK/2001 tanggal 12 September 2001 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yangberisi: Mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri Kehakiman danHak Azasi Manusia Republik Indonesia No.M.59KP.05.04 Tahun 1999tanggal 12 April 1999, yang telah dikuatkan oleh Tergugat (BAPEK)terhadap Penggugat Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-04-2008 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30PK/TUN/2005
Tanggal 4 April 2008 — DRS. AGUS MANGATTA, MSi ; vs. MENTERI NEGARA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KM.32/Kp.403/MNKP/2001 tertanggal 2 Oktober2001 dan No. KM.34/KP.403/MNKP/2001 tertanggal 17 Oktober 2001yang diterbitkan Tergugat;Mewajibkan/memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNo. KM.32/Kp.403/MNKP/2001 tertanggal 2 Oktober 2001 dan No.KM.34/Kp.403/MNKP/2001 tertanggal 17 Oktober 2001 yang dinyatakantidak sah tersebut;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.78.000, (tujuh puluh delapan ribu rupiah);Hal. 7 dari 15 hal. Put.
    KM. 34/KP.403/MNKP/2001 tanggal 17Oktober 2001 baik dalam posita maupun petitum gugatan;Bahwa Judex Factie tidak salah menentukan objek gugat yaitu SuratKeputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.32/KP.403/MNKP/2001 tanggal 02 Oktober 2001 tentang PengangkatanPejabat Akademi Pariwisata Makassar (Obyek Gugat).
    KM. 34/KP.403/MNKP/2001 tanggal 17 Oktober 2001 diajukan olehTergugat dalam pembuktian, merupakan ralat/perbaikan dari objekgugat, tidak merubah subtansi dan konsideran dari Surat Keputusan(objek gugat a quo No. KM. 32/KP.403/ MNKP/2001 tanggal 2 Oktober2001);Bahwa sewaktu Surat Keputusan No.
    KM. 32/KP.403/MNKP/ 2001 tanggal 2 Oktober 2001, makaseterusnya Tergugat akan berdalin bahwa objek gugat yang lainnyabelum dibatalkan yaitu No. KM. 34/KP.403/MNKP/2001 tanggal 17Oktober 2001;Triktrik inilah yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Judex Juris kelirudan terperosok menilai objek gugat;Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.
    KM. 34/KP.403/MNKP/2001tanggal 17 Oktober 2001 tidak mencabut Surat Keputusan Tergugat No.KM. 32/KP.403/MNKP/2001 tanggal 2 Oktober 2001 hanya memperbaikijadi jelas melanggar Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) UndangUndang No. 5Tahun 1986 jo.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penghinaan
Putus : 04-12-2014 — Upload : 11-12-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 529/PID.B/2014/PN.DPK
Tanggal 4 Desember 2014 — SUHARDI alias ADI bin M. CH. MANGKUTO
73 — 22
  • Putusan Nomor 529/Pid.B/2014/PN DpkSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan bahwa terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin M.CH MANGKUTObersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengajadan tanpa hak menggunakan Merk yang sama pada pokoknya dengan Merkterdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksidan/atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU RI Nomor 15Tahun 2001
    daftar nomor IDM000099244 milik RONNYLUKITO untuk barang sejenis sehingga apabila barang tersebut dijualberdampingan dipasaran akan dapat membingungkan konsumen.Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 529/Pid.B/2014/PN Dpke Bahwa benar saksi menerangkan bahwa letak persamaannya pada bunyi ucapan,penempatan atas merk tersebut, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasisebagai tindak pidana di bidang merk dan unsurunsur pidana sebagaimana yangdimaksud dalam ketentuan pasal 91 UU RI No. 15 tahun 2001
    tentang merk telahterpenuhi.e Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bagi yang menjual ataumemperdagangkan dapat dikategorikan melakukan tindak pidana di bidang merkyang diatur dalam pasal 94 UU RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk dan dapatdikenai sanksi pidana.e Bahwa benar saksi menerangkan bahwa merek EIGER untuk barang berupasandal jepit tidak dalam sengketa perdata.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa adalah seorang
    EIGERINDO MULTIPRODUCT INDUSTRI milik saksi RONNY LUKITO mengalamikerugian yaitu penurunan omzet penjualan dan rusaknya citra merkEIGER.Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas bahwa perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merk yang sama padapokoknya dengan Merk terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksidan diperdagangkan;19Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 91 UU RI Nomor 15Tahun 2001 Tentang Merk telah terpenuhi, maka
    Terdakwa berjanji tidak akan menggunakan merek EIGER dalammenjalankan usahanya yang akan datang dikarenakan terdakwa telahmengajukan lisensi merek sendiri dengan nama elgon Memperhatikan, Pasal 91 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa SUHARDI Alias ADI Bin M.CH MANGKUTO,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 28-11-2013 — Upload : 17-02-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 360/PID.B/2013/PN.SBG
Tanggal 28 Nopember 2013 — ALBERT RIZAL MANSU SIMAMORA ALS UCOK
158 — 99
  • saksisaksi yang diucapkan di bawah sumpah dipersidangan juga keterangan terdakwa;Telah mendengarkan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yangdibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa ALBERT RIZAL MANSU SIMAMORA ALS UCOKterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yangmenyalah gunakan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidipemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal55 UURI No.22 tahun 2001
    terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen pengangkutandan niaga BBM ttersebut, selanjutnya terdakwa ALBERT RIZAL MANSUSIMAMORA Als UCOK berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dumtruck125 PS BK 9244 CL, 8 (delapan) jerigen plastik yang berisikan BBM subsidi jenissolar, 16 (enam belas) jerigen plastik kosong dan selembar bon faktur pembelian BBMdibawa ke Polres Sibolga guna proses hukum lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 55 UURI.No.22 Tahun 2001
    ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secarayuridis apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidanasebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini halhal yang sudah termuatdalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan suratdakwaan melanggar pasal 55 UU RI.No.22 Tahun 2001
    tentang Migas;Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya,terdakwa dalam pekara ini telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana bersamasama mengangkut minyak tanah bersubsidi tanpa ijin dari yang berwenang yangdiancam pidana dalam pasal 55 UU RI.No.22 Tahun 2001 tentang Migas;Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi majelis untukmembuktikan dakwaan penuntut umum tersebut;Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum adalah berbentuk tunggal dimanaterdakwa didakwa
    telah melanggar pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 dalam dakwaan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Unsur Setiap Orang ;2 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyakyang disubsidi oleh pemerintah;3 Sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut sertamelakukan perbuatan ;Ad.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2006 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53K/TUN/2003
Tanggal 19 Juli 2006 — PT. KERTA JAYA (PT. KERTA JAYA TRAVEL AGENT) ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT ; KEPALA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA ; Dkk
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Surat Tergugat No. 1365/1.711.9 tanggal 17 Oktober 2001 (Bukti P3) adalah merupakan kelanjutan dari Surat Tergugat No.1211/1.711.9tanggal 26 September 2001 (Bukti P2) yang juga merupakan kelanjutan dariSurat Tergugat No. 146/2001 tanggal 27 Agustus 2001 (Bukti P1). Dengandemikian, maka Surat Bukti P3, P2, dan P1 adalah merupakan satukesatuan.
    No. 1211/1.711.9 tanggal 26 September 2001 (P2) jo.
    No.1211/1.711.9 tanggal 26 September 2001 (P2) jo. No. 146/2001 tanggal27 Agustus 2001 (P1), yang biasanya adalah perbuatan atau tindakanpengosongan secara paksa terhadap rumah yang Penggugat tempatisecara sah menurut hukum yang terletak dan setempat dikenal JI.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No.1355/1.711.9tanggal 17 Oktober 2001 (P3) jo. Surat Keputusan TergugatNo. 1211/1.711.9 tanggal 26 September 2001 (P2) jo. Surat KeputusanTergugat No. 146/2001 tanggal 27 Agustus 2001 ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TergugatNo. 1355/1.711.9 tanggal 17 Oktober 2001 (P3) jo. Surat KeputusanTergugat No. 1211/1.711.9 tanggal 26 September 2001 (P2) jo.
    Surat Keputusan No.1211/1.711.9 tanggal 26 September 2001 jo. SuratKeputusan No. 146/2001 tanggal 27 Agustus 2001 ;Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 53 K/TUN/2003. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut SK No.1355/1.711.9tanggal 17 Oktober 2001 jo. Surat Keputusan No.1211/1.711.9 tanggal 26September 2001 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2007 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59K/TUN/2005
Tanggal 12 Februari 2007 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI ; vs. SUDARTHY br. SIMANJUNTAK
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-02-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88K/TUN/2004
Tanggal 14 Februari 2008 — KEUCHIK/KEPALA DESA LAMBHEU ; vs. Drs. M. YUSUF PIAH
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-02-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 366/PID.B/2013/PN.SBG
Tanggal 17 Februari 2014 — FAMATI WAU ;
88 — 28
  • pengangkutan dan/atau niaga bahan bakarminyak tanah tersebut kemudian DEDI KURNIAWAN bersama dengan WARISTASAMUEL GINTING membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unithandphone china merk Nokia dan 15 (lima belas) kardus/kotak yang berisikan 180(seratus delapan puluh) botol aqua yang berisikan BBM subsidi jenis minyak tanah keKantor Kepolisian Resor Sibolga guna proses hukum lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001
    Si, MT, keterangannya dibacakan sebagai berikut : e Bahwa sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumiyang dimaksud dengan pengangkutan adalah :Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumidan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempatpenampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumimelalui pipa.Niaga baha bakar minya adalah kegiatan pembelian, penjualan, Eksport,Import minya bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumimelalui
    lagi.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secarayuridis apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidanasebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini halhal yang sudah termuatdalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini.Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan suratdakwaan melanggar Pasal 55 UU RI.No.22 Tahun 2001
    Tentang Migas.Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya,terdakwa dalam pekara ini telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana bersamasama mengangkut minyak tanah bersubsidi tanpa ijin dari yang berwenang yangdiancam pidana dalam Pasal 55 UU RI.No.22 Tahun 2001 Tentang Migas.Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum adalah berbentuk tunggal dimanaterdakwa didakwa telah melanggar Pasal 55 UURI No.22 Tahun 2001 Tentang Migasdalam dakwaan, yang unsurunsurnya adalah sebagai
    terdakwa bekerja sebagai ABK di KM Bone tersebut, dan terdakwamengakut minyak tanah bersubsidi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan UndangUndang.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebut diatas makaunsur ke 2 : menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakarminyak yang disubsidi oleh pemerintah telah terpenuhi.Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari Pasal 55 UURI.No.22 Tahun 2001
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-07-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172K/TUN/2003
Tanggal 5 Juli 2006 — ZAKEUS BOLI SABON ; vs. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR ; BUPATI FLORES TIMUR
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menurut hukum Surat KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur No.31/DPRD.KAB/FLT/2001 tanggal 22 Desember 2001, harus dinyatakantidak sah atau batal karena cacat hukum (cacat yuridis) dengan segalaakibat hukumnya;Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur No. 26Tahun 2001 tanggal 22 Desember 2001 yang menetapkan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2001 yang menyangkut beberapa proyek, antara lainpembangunan trafic light
    Menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor31/DPRD.KAB/FLT/2001 tanggal 22 Desember 2001 dan SuratKeputusan Tergugat Il No. 26 Tahun 2001 tanggal 22 Desember 2001,sampai ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap;5.
    tanggal 22 Desember 2001 tidak ada.
    tanggal 22 Desember 2001.
    Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili Keputusan Tata Usaha Negara No.31/DPRD.Kab/FIt/2001 tanggal 22 Desember 2001 yang diterbitkanTergugat dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Perda No. 26Tahun 2001 tanggal 22 Desember 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat II;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kejahatan Merek
Putus : 24-09-2018 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — RATNA
535 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pontianak;Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/27 April 1967;Jenis Kelamin : Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Pengukiran Il Nomor 24 RT.08 RW. 03, Kelurahan Pekojan,Kecamatan Tambora, Jakarta Barat:Agama > Kristen;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaUtara karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 UndangUndangNomor 15 Tahun 2001
    Menyatakan Terdakwa RATNA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 91 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNA dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/20183. Menyatakan barang bukti berupa:1) 1 (satu) pcs Engedi Olive Oil (minyak buah zaitun) ukuran 20 ml aslimilik PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-04-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04P/HUM/2002
Tanggal 7 April 2008 — GENERASI MUDA TRIKORA PERWAKILAN PANDEGLANG ; MAJELIS WILAYAH KAHMI PROPINSI BANTEN ; Dkk
67 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan olen BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    , tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur sepanjangmengenai tanah ladang sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum ataudibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat kepada para Penggugatatas tanah ladang sengketa ;bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat sebagai nazir (penerimawakaf) sepanjang mengenai tanah ladang sengketa haruslah dinyatakan tidaksah menurut hukum karena orang yang mewakafkan tanah ladangsengketa/oukan pemiliknya ;Hal. 3 dari 9 hal.
    2001 yang diterbitkan oleh BPNKabupaten Lombok Timur sepanjang mengenai tanah ladang sengketa milikpara Penggugat tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikatterhadap para Penggugatatas tanah ladang sengketa ;.
    Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-02-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 187 / PID.B / 2012 / PN.SBG
Tanggal 19 Februari 2013 — MUSLIM HUTAGALUNG.
484 — 386
  • dan diserahkan dipersidangan padatanggal 19 Februari 2013, yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan :Menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut :MENUNTUT1 Menyatakan terdakwa MUSLIM HUTAGALUNG, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * orang yang melakukan,menyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang disubsidipemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001
    ILHAM terdakwa MUSLIM HUTAGALUNG dibawa ke Polres Tapanuli Tengahguna guna proses hukum lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 55UU RI.No.22 Tahun 2001 tentang Migas.Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi danmemohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umumdalam perkara ini
    Hakim kepada pembahasan mengenaiapa yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukansuatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut harusdapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dari pasal yangdidakwakan.Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwamelakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 UU RI No. 22Tahun 2001
    Tentang Migas.Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya,terdakwa dalam pekara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyaktanah yang disubsidi pemerintah yang diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22Tahun 2001 Tentang Migas.Menimbang, bahwa apabila memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umumberbentuk tunggal, dengan demikian maka Hakim akan membuktikan dakwaan tersebutapakah
    sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan tunggal Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, denganunsurunsur sebagai berikut :1 Unsur barang siapa.2 Unsur yang menyalahgunakan pengangkutandan/atau niaga bahan bakar minyaksubsidi pemerintah.3 Unsur orang yang menyuruh, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan.Ad. 1.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-03-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 30 / PID.B / 2013 / PN SBG
Tanggal 5 Maret 2013 — PARLINDUNGAN RAJAGUKGUK.
427 — 246
  • dan diserahkan dipersidangan padatanggal O05 Maret 2013, yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan :Menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut :134MENUNTUTMenyatakan terdakwa PARLINDUNGAN RAJAGUKGUK, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yangmenyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang disubsidipemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001
    Hakim kepada pembahasan mengenaiapa yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukansuatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut harusdapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dari pasal yangdidakwakan.Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwamelakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 UU RI No. 22Tahun 2001
    Tentang Migas.Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya,terdakwa dalam pekara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyaktanah yang disubsidi pemerintah yang diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22Tahun 2001 Tentang Migas.Menimbang, bahwa apabila memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umumberbentuk tunggal, dengan demikian maka Hakim akan membuktikan dakwaan tersebutapakah
    sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan tunggal Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, denganunsurunsur sebagai berikut :1 Unsur barang siapa.2 Unsur yang menyalahgunakan pengangkutandan/atau niaga bahan bakar minyaksubsidi pemerintah.3 Unsur orang yang menyuruh, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan.Ad. 1.
    pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para pesertaitu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur yang tersebut didalamdakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan perbuatan Tindak Pidana setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak tanah yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-07-2007 — Upload : 31-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280K/TUN/2003
Tanggal 24 Juli 2007 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT ; PT. GUNUNG LINTONG
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap