Surat 882.4/4210/404.6.1/2009 tanggal 2Nopember 2009 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian danPemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun an. Drs.H. M. HASAN BASRI, M. Si.

;(Foto kopi) ; Surat Sekreariat Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama BupatiSidoarjo No. : 882.4/4210/ 404.6.1/2009 tertanggal 2 November2009 yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Presiden RepublikIndonesia tentang Usul KP Pengabdian dan Pemberhentiandengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun An.Sdr. Drs. M.Hasan Basri, M.Si. NIP. 19541005 197502 1 002, dkk.

. : 882.4/4210/ 404.6.1/2009Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor: 203/G/2011/PTUNJKTPAGEBukti P 10. Bukti P . Bukti P . Bukti P 13. Bukti P 20tertanggal 2 November 2009 yang ditujukan kepada Yth. Sdr.Presiden Republik Indonesia tentang Usul KP Pengabdian danPemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiunAn.Sdr. Drs. M. Hasan Basri, M.Si. NIP. 19541005 197502 1002, dkk.

Hasan Basri, M.Si tertanggal 7 Oktober2009 yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo ; (Sesuai dengan asli) ;Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten SidoarjoNomor : 882.4/4210/404.6.1/2009 perihal Usul KP Pengabdiandan Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan HakPensiun an. Sdr. Drs. M.

Hasan Basri, M.Si NIP. 19541005197502 1 002, dkk sebanyak 4 (empat) orang tertanggal 2Nopember 2009 yang ditujukan kepada Presiden RepublikIndonesia ; (Sesuai dengan asli) ; Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten SidoarjoNomor: 882.4/4980/404.6.1/2011 perihalPAGE12. Bukti T13. Bukti T14.

Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 887/47/404.6.1/2016 tentangPemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri PNSa.n. Sdr. Dra. YULIANI, M.d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor :X.800/47/404.3.1/2016 Perihal : Laporan Petikan Putusan ; e.

Yuliani tanggal 22 November 2017; : Fotokopi, Berita Acara Penyampaian Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tanggal 30 November 2017 ;: Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :821.2/07/404.6.1/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 15 Januari 2014, beserta lampiran ;: Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor821.2/130/404.6.1/2014 tanggal 20 Januari 2014 ;: Fotokopi sesuai asli, Putusan Nomor : 229/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Sby. tanggal 15 April 2016 ;: Fotokopi

/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatantanggal 31 Mei 2013, beserta lampiran ;: Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :821.2/07/404.6.1/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 15 Januari 2014, beserta lampiran ;: Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :821.2/14/404.6.1/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 20Januari 2015, beserta lampiran ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksimeskipun Majelis Hakim telah

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2/07/404.6.1/2014tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Penggugat diangkat menjadi Kepala UPTDCabdin Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo(vide bukti P23 dan P3); 4.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoardjo Nomor : 887/47/404.6.1/2016tanggal 1 Februari 2018, Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan negeridengan alasan Penggugat sedang menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan NegeriSidoarjo karena disangka telah melakukan tindak pidana korupsi (bukti T7) ;6.

Penggugat juga lapor kepada Bapak Bupati Sidoarjo, dengan adanya kejadian inimelalui BKD untuk dapatnya Izin permohonan melakukan Perceraian dan saat inisudah di kabulkan oleh Bapak Bupati Sidoarjo, KEPUTUSAN BUPATISIDOARJO Nomor 474.2/373/404.6.1/2013, Tentang Pemberian Izin untukMelakukan Perceraian atasnama Sdr.

Fotokopi Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian DaerahSidoarjo nomor 800/2800/404.6.1/2013 tanggal 11 Desember 2013 (P.3);4. Fotokopi Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sidoarjo nomor474.2/373/404.6.1/2013 tanggal 09 Desember 2013 (P.4);Menimbang bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksisaksidari keluarga atau orang dekatnya yaitu;1. SAKSI I, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjan ONS, Tempat tinggal diKecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Foto Kopi Surat Pemberitahuan Izin Perceraian Nomor474.2/563/404.6.1/2012 atas nama Rini Dwi Puspita, S.ST yang dikeluarkanoleh Bupati Sidoarjo tanggal 28 Desember 2012 (P.3) ;4.

Foto Kopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor800/175/404.6.1/2013 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Januari 2013 (P.4) ;Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya ;Menimbang, bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksi saksi darikeluarga atau orang dekatnya yaitu :1.

inimenunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dariputusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai diatas ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarmengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), untukmelaksanakan perceraian ini Penggugat telah memperoleh izin dari atasannyaNomor : 800/175/404.6.1

Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 887/48/404.6.1/2016tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri PNS a.n.Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Pd, tanggal 1 Februarid. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tanggal18 Nopember 2016 Nomor : X.800/47/404.3.1/2016 Perihal : Laporan petikankeputusan.e.

Kholiq; Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan keputusan BupatiSidoarjo nomor : 821.2/07/404.6.1/2014 tanggal 15 Januari2014 tentang pengangkatan jabatan baru menjadi KepalaUPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tulangan DinasPendidikan Kabupaten Sidoarjo atas nama Abd.

Kholiq; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pelantikanNomor : 821.2/130/404.6.1/2014 tanggal 20 Januari 2014tentang pengangkatan jabatan baru menjadi Kepala UPTDCabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tulangan DinasPendidikan Kabupaten Sidoarjo atas nama Abd.

Bupati SidoarjoNomor : X.800/01/404.3.1/2016, tanggal 8 Januari 2016,perihal : Laporan ; Fotokopi Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Surabaya Nomor228/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. ; Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati SidoarjoNomor : 887/48/404.6.1/2016 Tentang PemberhentianSementara Dari Jabatan Negeri PNS an.

telahmelakukan tindak pidana korupsi dengan Surat Keputusan Bupati SidoarjoNomor : 887/48/404.6.1/2016 tentang Pemberhentian Sementara DariJabatan Negeri PNS a.n.

untuk membayar biaya perkara ini sesuaidengan peraturan yang berlaku ;SUBSIDER:Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohondan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;Menimbang bahwa Pemohon sebagai PNS, telah memperoleh Suratlin atasan untuk melakukan perceraian berupa Surat Keputusan BupatiSidoarjo, Nomor : 474.2/159/404.6.1

DanTermohon juga sebagai PNS telah memperoleh Surat Keterangan untukmelakukan perceraian Nomor : 472.2/147/404.6.1/2016 tanggal 31 Mei 2016,Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada parapihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dariNURUL HUDA, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 04Agustus 2016 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan

Putusan No.1977/Pdt.G/2016/PA.Sda.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohondan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;Menimbang bahwa Pemohon sebagai PNS, telah memperoleh Suratlin atasan untuk melakukan perceraian berupa Surat Keputusan BupatiSidoarjo, Nomor : 474.2/159/404.6.1/2016, tanggal 31 Mei 2016.

DanTermohon juga sebagai PNS telah memperoleh Surat Keterangan untukmelakukan perceraian Nomor : 472.2/147/404.6.1/2016 tanggal 31 Mei 2016,sehingga ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yangtelah dirubah dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 telahterpenuhi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada parapihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 4 Agustus 2016pokoknya

Surat ijin Perceraian atas nama PENGGUGAT dari bupatiSidoarjo Nomor : 474.2/350/404.6.1/2011 tanggal 09November 2011 (P.2) ;Menimbang bahwa disamping itu pula Penggugatmengajukan saksi saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu1. SAKSI I, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan GedanganKabupaten Sidoarjo.

bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bukti,baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa fotocopy telah dicocokan dengan aslinya serta bermaterai cukup.Sedangkan untuk 2 orang saksi telah memberikan keterangandibawah sumpah, oleh karenanya baik formal maupun materialdapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipiluntuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dariatasan berdasarkan surat Keputusan Bupati Nomor474.2/350/404.6.1

sidang Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidakternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkanniatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PendidikanKabupaten Sidoarjo Penggugat telah mendapat surat ijin untuk melakukan perceraian dari BupatiSidoarjo dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 474.2/561/404.6.1

Dan perkara ini diperiksa dandiputus tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek ) berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PendidikanKabupaten Sidoarjo Penggugat telah mendapat surat ijin untuk melakukan perceraian dari BupatiSidoarjo dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 474.2/561/404.6.1/2012 tanggal 28Desember 2012. sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

Namun ternyata barangbarang berupa fasilitas pemasangan tersebutmemakai fasilitas pemasangan Sambungan Rumah (SR) milik Penggugat darisisa pemasangan 132 unit Sambungan Rumah (SR) terdahulu ;Bahwa pada tanggal 6 Mei 2005, Surat No. 690/27/404.6.1/V/2005, Penggugatdan Tergugat telah sepakat untuk membuat Adendum Surat Kesepakatan tanggal 1Oktober 2002, tentang Surat Perjanjian Hibah Pemasangan Jaringan Pipa Distribusidan Pipa Dinas di Perumahan Kemiri Indah Sidoarjo , dengan tenggang waktu sejak 6Mei

mana masihmerupakan kewajiban Tergugat untuk untuk menyelesaikannya karena seluruhfasilitas dan biaya sudah disediakan dan diberikan kepada Tergugat oleh Penggugat ;Bahwa masih pada tanggal 6 Mei 2005, Penggugat dan Tergugat jugatelah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja pemasanganJaringan juga pipa distribusi dengan tenggang waktu hingga tanggal 31Desember 2005, untuk pemasangan 100 unit Sambungan rumah (SR) untukBlok C RT.17 Perumahan Kemiri Sidoarjo sesuai dengan surat No.690/28/404.6.1

/V/2005 ;Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2005 dengan Surat No.690/96/404.6.1/XII/2005 terjadi Adendum II Surat Perjanjian Kontrak KerjaPemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Pipa Dinas antara Penggugat denganTergugat , dengan jangka waktu diperpanjang dari 29 Desember 2005 hingga28 Desember 2006 untuk pemasangan 100 unit Sambungan rumah (SR)khusus untuk RT.15 dan RT 18 dari sisa 127 unit SR yang belum selesaidikerjakan Tergugat dari Perjanjian Kerjasama sebelumnya, namun ternyatayang dikerjakan

Putusan No 3684/Pdt.G/2013/PA.Sda.Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 jo Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, dan ternyata penggugat telahmelampirkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 474.2/375/404.6.1/2013,tertanggal 9 Desember 2013, tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Sidoarjo,maka pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkanBahwa, kemudian perkara ini dilanjutkan dengan

Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 474.2/375/404.6.1/2013, tentangPemberian ijin untuk melakukan Perceraian atas nama PENGGUGATtertanggal 9 Desember 2013 telah bermeterai cukup dan telah dicocokan sertatelah sesuai dengan aslinya (P3);Bahwa, atas bukti surat dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakantidak keberatan;B. Bukti Saksi :1.

menerimagugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, Penggugat selaku PNS telah melampirkan Surat Izin Pejabat/atasan Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 jo Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, yaitu surat Pemberian IzinPerceraian dari Bupati Sidoarjo tertanggal 9 Desember 2013 Nomor:474.2/375/404.6.1

Perkara Nomor 3439/Pdt.G/2018PA .Sda.Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonanPemohon Nomor 3439/Pdt.G/2018/PA Sda. yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selaku Kepala Sekolah DPKSMK XXXX, Pemohon telah memperoleh dan mengajukan izin cerai yangdikeluarkan oleh Bupati Sidoarjo Nomor 474.2/379/404.6.1/2016 tanggalDesember 2016;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah pula memperolehsurat keterangan dari atasan yang berwenang

(Pemohon), Keputusan Bupati Sidoarjo, No474.2/379/404.6.1/2016, tanggal 122016, kehadapan Ketua MajelisHakim, sidang tanggal 29 Oktober 2018 ;Bahwa, terbukti Pemohon dan Termohon, sering bertengkar secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sertalebih dari 3 (tiga) tahun berturut turut tidak melakukan kewajiban memberinafkah lahir dan batin, maka pemohonan cerai talak Pemohon telahmemenuhi syaratsyarat alasan perceraian yang dibenarkan UndangHal. 11 dari 49 hal.

Suwandi, tentang Pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah, tanggal 13 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh BupatiSidoarjo, (P7);Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor821.1.3/267/404.4.5/2008, atas nama Pemohon, tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 17Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Bupati Sidoarjo, (P8);Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor823.3/242/404.6.1/2010, atas nama Pemohon, tentang Kenaikan PangkatPegawai Negeri

Sipil, tanggal September 2010, yang dikeluarkan olehBupati Sidoarjo, (P9);Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala atas nama Pemohon, Nomor822.3/2464/404.6.1/2014, tanggal 27 Nopember 2014, yang dikeluarkanoleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, (P10);Fotokopi Tagihan Pinjaman kepada Pemohon, tanggal 04 Januari 2019,yang dikeluarkan oleh KUD Jalandara Wilayah Kecamatan Balongbendo,Kabupaten Sidoarjo, (P11);Bahwa disamping itu Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi dimuka persidangan sebagai berikut

untuk menguatkan dalil bantahannya dalam pokok perkara,Termohon mengajukan bukti tertulis berupa:1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/6/IX/93, tanggal 1 September 1993,yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Balongbendo, KabupatenSidoarjo, (T1);Fotokopi Kartu) Tanda Penduduk atas nama Temohon, Nomor3515126707690001, tanggal 26 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (T2);Fotokopi Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian, Nomor472.2/376/404.6.1

Tergugat sudahtidak rukun, tetapi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugatbertengkar; Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah curhat kepada saksi bilang tidakcocok; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih1 Y% tahun; Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akantetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikanPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat Keteranganuntuk melakukan perceraian Nomor : 472.2/112/404.6.1

Putusan No.2548 /Pdt.G/2013 /PA.Sda.Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untukmenempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dariMEDIATOR., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 24 Oktober2013 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmenyampaikan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor472.2/112/404.6.1/2014 dari Bupati Sidoarjo tertanggal 16 Mei 2014, olehkarenanya telah

sesuaidengan peraturan yang berlaku ;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat danTergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikankedua belah pihak namun tidak berhasil;Bahwa terkait Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugattelah mendapatkan surat pemberian izin untuk melakukan perceraian dariatasan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Bupati Sidoarjo Nomor474.2/300/404.6.1

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 474.2/300/404.6.1/2016,tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pemberian Izin Untuk MelakukanPerceraian Atas Nama Sadr.

Putusan No.3568/Pdt.G/2016/PA.Sda.Menimbang, bahwa terkait Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,Penggugat telah mendapatkan surat pemberian izin untuk melakukanperceraian dari atasan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Bupati SidoarjoNomor 474.2/300/404.6.1/2016, tanggal 20 Oktober 2016 ;Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat sebagai anggota POLRI,Penggugat telah mendapatkan surat gugatan cerai kepada Tergugat, yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya NomorB/1137/III/2017/Bagsumda

Fotokopi Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian Nomor474.2/552/404.6.1/2012 atas nama Tri Lestari Handayani Dasa Prapti,S.Pd. yang dikeluarkan oleh Bupati Sidoarjo tanggal 28 Desember 2012(P.4).Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 telah bermeterai cukup, telahdinasegel dan telah dicocokkan dengan aslinya.Hal 3 dari 10 Hal. Putusan. Nomor: 0212/Pdt.G/2013/PA.Sda.Menimbang bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksisaksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:1.

Nomor: 0212/Pdt.G/2013/PA.Sda.Bupati Sidoarjo Nomor : 474.2/552/404.6.1/2012 tanggal 28 Desember 2012,oleh karenanya berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 Penggugat telah memenuhi administrasi untuk melakukan perceraian.Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu perlumempertimbangkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut untukdatang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, dan

SriHartini, S.H. berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo nomor474.2/.57/404.6.1/2016 tanggal 16 Februari 2016;Him.3 dari 14 him. Putusan No.0771/Pdt.G/2016/PA.Sda.Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agarPenggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat,akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangansaksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugatdan berdasarkan buktibukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam suratgugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 berupa suratKeputusan Bupati Sidoarjo nomor 474.2/.57/404.6.1

atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal ia telah dipanggil secara patut dan sah,sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor: 1191/Pdt.G/2014/PA.Bgl. tanggal 07 Agustus 2014 dan 11 September 2014, dan tidakternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yangsah.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil, akan melakukanperceraian harus memperoleh surat ijin untuk melakukan perceraian, dansurat ijin dimasud yaitu Asli Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :474.2/122/404.6.1

Hal 55);Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan , maka upaya mediasi terhadap perkara a quo sebagaimanadimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentangProsedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati SidoarjoNomor : 474.2/122/404.6.1/2014 tanggal 16 Mei 2014, Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian,hal tersebut telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh

Fotokopi Keputusan Bupati Sldoarjo tentang Pemberian Izin untukmelaksanakan perceraian Penggugat nomor 474.2/110/404.6.1/2016 yangdikeluarkan oleh Bupati Sidoarjo tanggal 11 Januari 2016, (P3);Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat jugatelah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat;Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istriyang menikah pada tanggal 17 Desember 2014;Bahwa Saksi mengetahui

di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDNTulangan Kecamatan Tulangan), berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih duludari Pejabat dan ternyata Penggugat telah mendapat surat ijin dari atasannyayang diajukan Penggugat yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tentangPemberian Ijin Untuk Melakukan Perceraian, Nomor 474.2/110/404.6.1

Asli Surat Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama PEMOHONNomor : 474.2/383/404.6.1/2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Sidoarjotanggal 12 Desember 2013 (P.3);Menimbang bahwa disamping itu pula Pemohon mengajukan saksisaksidari keluarga atau orang dekatnya yaitu;1.

terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohon Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohonagar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN)Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, untuk melakukan perceraiantelah memperoleh surat ijin dari Keplada Dinas Pendidikan Kabupaten SidoarjoNomor : 474.2/383/404.6.1

Akta Nikah Nomor : 681/28/IX/2005 dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan KrianKabupaten Sidoarjo tanggal 13 September 2005, telah bermaterai cukupdan telah dicocokan dengan aslinya (P.1);2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515115810820002 atas namaPENGGUGAT yang dikeluarkan dari Kabupaten Sidoarjo Provinsi JawaTimur tanggal 28 April 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokandengan aslinya (P.2);Fotokopi Surat Izin Melakukan Perceraian Nomor : 474.2/374/404.6.1

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugatagar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Perawat)Puskesmas Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan Tergugatsebagai TNI AL untuk melakukan perceraian telah memperoleh surat ijin dariBupati Sidoarjo Nomor : 474.2/374/404.6.1

;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai PNS, maka sebelumMajelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebin dahulu memeriksa surat izindari Pejabat/atasan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dengan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 jo Surat EdaranBAKN Nomor 08/SE/1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, danternyata Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Bupati SidoarjoNomor: 472.2/152/404.6.1

menyampaikan kesimpulannyayang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka halhal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakansebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai PNS, Penggugattelah melampirkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:472.2/152/404.6.1