memberikan ijin hak pakai kepada Lapas karena sudah memenuhipersyaratan bukan karena sudah ada bangunan Lapas Klas IIA Pontianak ;Bahwa alas hak pemberian hak pakai tersebut berupa surat pernyataan bahwatanah tersebut merupakan tanah negara dan secara formal sesuai denganperaturannya ;Bahwa apabila ada sanggahan atau keberatan, permohonan hak pakai tersebuttidak akan disetujui ;Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Lapas Klas IIA Pontianak menguasai tanahtersebut;Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah seluas 57.000m2

Nomor 65 tahun 2006 danKeputusan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaannya ;Bahwa benar ada surat pelepasan hak oleh Hj.Nursiah tertanggal 28 Juni 2010untuk tanah seluas 157.990 M2 ;Bahwa atas tanah Lapas seluas 5,7Ha tersebut tidak ada hak pakai ;Bahwa setahu saksi, tanah Lapas sudah ada ganti rugi tanam tumbuhnya ;Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi team mediasi ;Bahwa saksi tahu ada mediasi karena melihat dari berkas ;Bahwa setahu saksi, dilokasi tanah seluas 57.000m2

Sus/TP Korupsi/2012/PNPtk.Bahwa tanah yang dikuasai oleh TNI AD diluar tanah yang 57.000m2 ;Bahwa benar, ganti rugi tanah antara Hj.Nursiah dengan pihak Lapas ;Bahwa warkah atas nama Hj.Nursiah seluas 6.048m2 tersebut masih dalamproses di PTUN ;Bahwa saksi tidak tahu putusan PTUN atas tanah tersebut ;Bahwa luas tanah yang tercantum dalam surat hibah Hj.Nursiah tanggal 1 Mei1952 tersebut dalam surat hibah tertera 15,7Ha ;Bahwa luas tanah yang dikuasai TNI AD seluas 9,3Ha dan yang dikuasai LapasKlas

pada tahun 1995 ada mengusulkan tanah lapas klas IT A Pontianakuntuk diterbitkan hak pakai ;Bahwa saksi tahu bahwa Hj.Nursiah dan ahli warisnya pernah mengajukanpermohonan hak milik kepada BPN Kabupaten Pontianak;Bahwa Lapas klas II A Pontianak pernah mengajukan permohonan sertifikatpada BPN Kabupaten Pontianak tapi tidak diterbitkan hak miliknya karena adakeberatan dari Hj.Nursiah ;Bahwa dalam penelitian ada dilakukan pengukuran;Bahwa ada dibuat gambarnya ;Bahwa hasil pengukurannya sama seluas 57.000m2

Sus/TP Korupsi/2012/PNPtk.Bahwa setelah diberikannya hak pakai, belum dicatat dalam buku tanah karenabelum diterbitkan sertifikatnya ;Bahwa tanah negara karena memang tanahnya dikuasai oleh negara dan ada jugatanah warga tetapi karena belum ada sertifikatnya sehingga juga termasuk tanahnegara ;Bahwa sertifikat tanah seluas 6.048 M2 termasuk dalam tanah seluas 57.000M2;Bahwa saksi pernah mendengar tim mediasi ;Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap hasilmediasi tanggal 22

tanah atas nama Ceki binti Liong yang dibelldari Amir (pemilik tanah) pada tanggal 5 Mei 1953 yang dipakai olehsemula Penggugat sekarang Pembanding untuk merebut tanah semulaTergugat IIl sekarang Terbanding Ill dari surat tersebut telah dikirim kePengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Maret 2021 sertaarsipnya di tembuskan kepada semua Tergugat sekarang Pembanding IIIBahwa dokumen surat yang dipakai oleh kuasa hukum semulaPenggugat sekarang Pembanding atas nama Ceki binti Liong luas 57.000M2

Nursiah atas tanah 57.000m2 tersebutadalah surat Hibah;Bahwa saksi tahu Hj.

Nursiah yang 6.048 m2 termasuk dalam luas yang 57.000m2;Bahwa terbitnya sertifikat hak milik Hj. Nursiah yang luasnya 6.048 m2 karenatidak ada yang keberatan;Tanggapan terdakwa:Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;10. RIRIM DJATI PERBAWANI, SH.

satu) rangkap Salinan PutusanPengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pdg, tertanggal 16 Juni 2016 antara Lehar melawan BPN Kota Padang, Ketua Yayasan Bung Hatta,Ir.Soehinto Sadikin, dan Ir.Hendrino;

PutusanPengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pdg, tertanggal 16 Juni 2016 antara Lehar melawan BPN Kota Padang, Ketua Yayasan Bung Hatta,Ir.SoehintoSadikin, dan Ir.Hendrino;