Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 6081 60g14 60g15 60p15 69g17 60183 607887 608737 628137 60271 60317 60810 60017 608,17 60819
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PT. HONDA PROSPECT MOTOR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengajukan PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI kepada MahkamahAgung Republik Indonesia atas Putusan Pengadilan Pajak No Put.60817/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 (selanjutnya disebut PutusanPengadilan Pajak) yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 yangdisampaikan melalui cap pos kepada kami pada tanggal 12 Mei 20152.
    diimpor dandiberitahukan dengan PIB nomor: 196036 tanggal 16 Mei 2012 wajib dilunasibea masuknya dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 500%dari bea masuk yang seharusnya dibayar.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tanggal 14 April 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakanbahwa pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembaliatas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung RI.Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60817
    Masuk danSanksi Administrasi sebesar 500%, dengan tagihan sebesarRp.1.757.958.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding.Pemenuhan Persyaratan Formal Jangka Waktu Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa Pasal 92 ayat (3) Undangundang Pengadilan Pajak menyatakan,Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukandalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 60817
    Dengan demikian pengajuanPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60817/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 masih dalam jangka waktusebagaimana dimaksud oleh UndangUndang Pengadilan Pajak dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Pasal 6 huruf e.Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/2016Kronologis permasalahan :1.
    Put. 60817/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015.Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60817/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015, pada halaman 30, berdasarkan pemeriksaanMajelis berturutturut menyatakan halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis dalam persidangan, PemohonBanding menyatakan telah mengekspor barang jadi berupa 360 unit Unit HondaFreed S2 AT Model GB384CEX Displacement: 1.497 CC/AT dan 300 HondaFreed E/AT Without Audio Model GB387CEN Displacement: 1.497
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 01-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 14-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 62/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
TETTY REMINESOURY, SH
Terdakwa:
MAHMUD OKTARIZA
88 — 26
  • dari PT DUTA LINTAS NUSA kepada driver PT PUTRA ALAM LOGISTICS
  • 1 (satu) bendel Berita Acara Pengambilan uang muka/Down Payment (DP) Tanggal 30 Mei 2018 dan 30 Agustus 2017
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran invoice dari PT DUTA LINTAS ALAM ke PT PUTRA ALAM LOGISTICS
  • 1 (satu) bendel bukti claim sdr MAHMUD OKTARIZA atas biaya perjalanan driver PT PUTRA ALAM LOGISTICS
  • 1 (Satu) bendel Surat Pernyataan Pembayaran berikut invoice No: 429/PAL/08/2017-60817
    ; No: 355/PAL/08/2017-60805; No: 529/PAL/08/2017-60817; No: 18/PAL/04/009-44441; No: 18/PAL/03/006-44428 dari PT PUTRA ALAM LOGISTICS ke PT DUTA LINTAS NUSA
  • 1 (satu) bundle surat pernyataan driver atas nama sdr ADI SETIAWAN;sdr UJANG;sdr ANDRI AGUSTINA; sdr SAMARANG.