persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa :Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115 / Kpts / KPU/ Tahun 2013, tanggal9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilinan dan Alokasi kursi setiapDaerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan UmumHalaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 453 K/TUN/2015Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, khususnya lampiran II.64.73

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negarasekarang ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat No.115/Kpts/KPU/ 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasikursi setiap daerah pemilinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalamPemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur , dimana didalam lampiran Surat keputusan yakni lampiran II.64.73 Keputusan KomisiPemilihan Umum No.115 / Kpts / KPU

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan UmumNo.115 / Kpts / KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang PenetapanDaerah Pemilinan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di WilayahKalimantan Timur khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebutsepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara yang baru, khususnya lampiran II.64.73, sepanjang frasa jumlahpenduduk dan jumlah kursi dengan memperbarui dan menetapkan:a.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara yang baru, khususnya lampiran II.64.73, sepanjang frasajumlah penduduk dan jumlah kursi dengan memperbarui danmenetapkan :a.

Putusan Nomor 38 PK/TUN/2017OBJEK SENGKETA:Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal9 Maret 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilinan dan Alokasi Kursi setiapDaerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihaan UmumTahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, khususnya lampiran II.64.73 dalamkeputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRDKota Tarakan;LEGAL STANDING:Bahwa setiap

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013 tentang PenetapanDaerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di WilayahKalimantan Timur khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebutsepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KomisiPemilinan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013,tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap DaerahPemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun2014 di Wilayah Kalimantan Timur khususnya lampiran II.64.73 dalamkeputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi AnggotaDPRD Kota Tarakan;4.

Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa: Keputusan KomisiPemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret2013, tentang Penetapan Daerah Pemilinan dan Alokasi kursi setiapDaerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalamPemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, knususnyalampiran 1I.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlahpenduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara yang baru, khususnya lampiran II.64.73, sepanjangfrasa jumlah penduduk dan jumlah kursi dengan memperbarui danmenetapkan:a.

PTUNJKT, dan gugatan Penggugat tersebut telah diperbaiki padatanggal 08 Oktober 2014 sebagai berikut; OBJEK SENGKETA : 22222 222 no enn nnn nnn nnn nee nee nee eenKeputusan Komisi Pemilihan Umum No.115 / Kpts / KPU/ Tahun 2013,tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan danAlokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di WilayahKalimantan Timur, khususnya lampiran II.64.73

Bahwa dengan diterbitkannya SK Nomor: 115/Kpts/KPU/TAHUN2013, Tanggal 9 Maret 2013,Tentang Penetapan DaerahPemilinan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam PemilihanUmum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, yangkemudian menimbulkan kerugian bagi Masyarakat KotaTarakan, karena dengan hanya 25 (dua puluh lima ) kursisebagaimana yang tertuang dalam lampiran II.64.73.

Kotauntuk keperluan persyaratan Partai Politik menjadi pesertapemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 yang termuatdalam lampiran Ill Keputusan Komisi Pemilihan UmumNo.156/Kpts/KPU/TAHUN 2012, tanggal 9 Agustus 2012,tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota,Hal 11 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUNJKT.Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kotauntuk Keperluan persyaratan Partai Politik menjadi PesertaPemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan Nomor :XXIll, Kode 64.73

P3 Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan,Nomor : 015/BPN.64.73/1/2014, perihal Klarifikasi dan keberatan atasadanya claim Sdr. Drs. H. Ibrahim atas sebidang tanah yang terletak di areaDLKP PT. Pelindo IV Tarakan, tertanggal 08 Januari 2014 ;4. P4 Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Pengelolaan No.01, DesaLingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur Kabupaten Bulungan, PropinsiKalimantan Timur, tanggal 21 Desember 1993 ;5.

AD, SH;Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PajakBumi Dan Bangunan Tahun 2005 ;Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PajakBumi Dan Bangunan Tahun 2006 ;Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PajakBumi Dan Bangunan Tahun 2007 ;Foto copy sesuai foto copy Surat Pemberitahuan Pajak DaerahTerhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 ;Foto copy sesuai foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaTarakan, Nomor : 015/BPN.64.73/1/2014, Perihal

., M.H. berkirim suratkepada Tergugat untuk mengajukan pemblokiran objek sengketa a quo.Bahkan Tergugat telah menjawab permohonan tersebut yang disampaikankepada kuasa Para Penggugat melalui surat nomorHHP/03/03/201/64.73/V1/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal tindak lanjutsurat blokir. Maka berdasarkan surat tersebut di atas secara nyata bahwaPara Penggugat setidaknya telah mengetahui pada terbitnya objeksengketa a quo pada tanggal 23 Juni 2020.3.

baik kepada ParaPenggugat sebagaimana sebelumnya telah Tergugat jelaskan padaEksepsi Tergugat yakni pada tanggal 23 Juni 2020 melalui surat nomor8/AGAKH/UM/VI/2020 perihal permohonan pemblokiran sertifikattanah, Para Penggugat melalui kuasanya Agustan, S.H., M.H. berkirimsurat kepada Tergugat untuk mengajukan pemblokiran objek sengketaa quo, yang kemudian telah Tergugat tindaklanjuti dengan menjawabpermohonan tersebut yang disampaikan kepada kuasa Para Penggugatmelalui surat nomor HHP/03/03/201/64.73

,MH Nomor: 8/AGAKH/UM/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020Perihal: Permohonan Pemblokiran Sertipikat Tanah;Foto copy sesuai aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor:HPP.03.03/201/64.73/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Perihal: TindakLanjut Surat Blokir, di tujukan kepada AdvokatKonsultan HukumAgustan,SH.,MH;Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Pakai No. 00123, KelurahanKarang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, ProvinsiKalimantan Utara an.

BahkanTergugat telah menjawab permohonan tersebut yang disampaikan kepadakuasa Para Penggugat melalui surat nomor HHP/03/03/201/64.73/V1/2020tanggal 29 Juni 2020 perihal tindak lanjut surat blokir. Maka berdasarkansurat tersebut di atas secara nyata bahwa Para Penggugat setidaknya telahmengetahui pada terbitnya objek sengketa a quo pada tanggal 23 Juni2020.3.

baik kepada ParaPenggugat sebagaimana sebelumnya telah Tergugat jelaskan padaEksepsi Tergugat yakni pada tanggal 23 Juni 2020 melalui surat nomor8/AGAKH/UM/VI/2020 perihal permohonan pemblokiran sertifikattanah, Para Penggugat melalui kuasanya Agustan, S.H., M.H. berkirimsurat kepada Tergugat untuk mengajukan pemblokiran objek sengketaa quo, yang kemudian telah Tergugat tindaklanjuti dengan menjawabpermohonan tersebut yang disampaikan kepada kuasa Para Penggugatmelalui surat nomor HHP/03/03/201/64.73

,MH Nomor: 8/AGAKH/UM/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020Perihal: Permohonan Pemblokiran Sertipikat Tanah;Foto copy sesuai aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor:HPP.03.03/201/64.73/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Perihal: TindakLanjut Surat Blokir, di tujukan kepada AdvokatKonsultan HukumAgustan,SH.

memenuhi Perizinan Berusaha yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Bahwa Penggugat pemilik 4 ( empat ) bidang tanah hak milik masing masingsebagai berikut;a.Sertifikat Hak Milik No.740/Kampung I/Skip seluas 1.948 M2 tercatat atasnama Alfred Wijaya, berdasarkan Kuputusan Kepala Kantor PertanahanKota Tarakan No.238/HM/BPN/64.73/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;dengan batas batas ;Sebelah Utara : berbatasan dengan SungaiSebelah Barat : berbatasan dengan Alfred wijayaSebelah Timur : berbatasan dengan Kejaksaan Negeri TarakanSebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan KalimantanSertifikat

Sertifikat Hak Milik Nomor.740/Kampung I/Skip seluas 1.948 M2 tercatatatas nama Alfred Wijaya,berdasarkan Kuputusan Kepala KantorPertanahan Kota Tarakan No.238/HM/BPN/64.73/2010 tanggal 06Oktober 2010 ; dengan batas batas ; Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Sebelah Barat : berbatasan dengan Alfred wijaya Sebelah Timur : berbatasan dengan Kejaksaan Negeri TarakanHalaman 8 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018./PN. Tar. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kalimantanb.

., M.Kn atas nama Pemilik Ruko,(Sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaTarakan Nomor : 175/64.73.HP.01.04/IV/2021 tanggal14 April 2021, Perihal : Permohonan PerpanjanganHak Guna Bangunan (Sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Surat Walikota Tarakan Nomor : 032/242/BPKPAD, tanggal 28 Maret 2021 Perihal : Tanggapan,(Sesuai dengan aslinya);:Fotokopi Berita Acara Rapat tanggal 16 Maret 2021,Tempat Rapat Ruang Rapat Walikota Tarakan, AcaraRapat Koordinasi Pusat Pertokoaan THM,