1. Menyatakan telah terjadi perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian (Acta Van Daading) tertanggal 26 September 2023;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian (Acta Van Daading) yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Sengketa dalam perkara tersebut diatas, yakni Penggugat dan Tergugat telahsepekat dan setuju untuk menyelesaikan secara perdamaian / dading, dengan syaratdan ketentuan sebagai berikut : PIHAK dan PIHAK Il (Para Pihak) berkeinginan untuk mengakhiri Sengketa dalamPerkara Daftar No. 708/Pdt.G/2017/PN.Sby yaitu dalam perkaranya antara Hanafisebagai Penggugat (PIHAK I) melawan Sandi Utomo sebagai Pihak Tergugat(PIHAK Il) ; PIHAK dan PIHAK Il (Para Pihak) telah mengikatkan diri dan akan membuatperdamaian (Daading

yang nanti akan ditunjuk danditetapkan oleh Para Pihak dan setelah itu Akta Perdamaian yang telah dibuatsecara Notariil tersebut kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo untuk selanjutnya Mohon untuk diputuskan.Demikian Akta Perdamaian ini dibuat oleh PIHAK dan PIHAK Il (PARA PIHAK),selanjutnya) mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara DaftarNo. 708/Pdt.G/2017/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan memutus perkaraini yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Daading

., sama dengan yang terdapat dalam perkara yang telahdiputus daading;Perkara terdahulu (perkara 309/Pdt.G/201 1/PN.Bks.)PenggugatnyaObyek perkaraDasar Klaim kepemilikan:M.

Bahwa putusan daading dalam perkara 309/Pdt.G/2011/PN.Bks. tersebut diatas juga disertai dengan adanya penyerahan uang kepada PenggugatM. Yusuf sebagai bentuk konpensasi atas terjadinya kesepakatan daading,yang penyerahannya diluar sidang, dan sama sekali bukan sebagaipengakuan atas kalim kepemilikan Sdr.

Bahwa Putusan daading Hakim a quo dalam perkara Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks. tersebut di atas adalah bersifat final oleh karena perdamaianantara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang berkekuatanhukum tetap (vide Pasal 1858 (1) KUH Perdata) vide Pasal 130 ayat (3) HIRPutusan Akta Perdamaian tidak dapat dibanding*;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan a quo telahberlaku azaz nebis in idem, untuk itu berdasar hukum pula apabila yangmulia menyatakan eksepsi Tergugat diterima

Aspas (PenggugatRekonvensi) tidak terbukti, dan berdasarkan kesimpulan jelas perkara diPolda Metro tanggal 6 Juli 2011 dinyatakan unsur pidana tidak terpenuhidan SP3;Bahwa LP tersebut di atas dijadikan sebagai posisi bergaining tawar olehTergugat Rekonvensi untuk terus kembali menekan dan menakutnakutiPenggugat Rekonvensi agar membuat perdamaian dengan TergugatRekonvensi sampai pada akhirnya gugatan Perdata Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks. yang diputus dengan daading dengan sejumlahpenyerahan uang diluar

Hukum serta tidakmempunyai kekuatan mengikat ;(3) Bahwa, terhadap fakta fakta / kejadian sesuai dengan peristiwa hukumdalam hubungan perkara a quo telah terpenuhi unsur unsur sebagaimanauraian diatas karena terdapat adanya cacat hukum, sehingga cukup alasanmenurut hukum haruslah akta akta tersebut dibatalkan dan /ataudinyatakan batal menurut hukum.PASAL 9Bahwa, berdasarkan Norma norma hukum dan penilaian hukum, Putusandalam Perkara Daftar No. 43/ Pdt.G / 2019 / PN.Sityang dituangkan dalam Akta Daading

Perdamaian itutidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenaihukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.PASAL 10Selain itu, Putusan Daading (Perdamaian) juga bersifat / memiliki kekuataneksekutorial Sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetappada suatu akta perdamaian (acta van dading) sebagaimana yang diatur dalamPasal 1858 BW dan Pasal 130 ayat (2) HIR, yang berbuny!

Hukum serta tidakmempunyai kekuatan mengikat ;(3) Bahwa, terhadap fakta fakta / kejadian sesuai dengan peristiwa hukumdalam hubungan perkara a quo telah terpenuhi unsur unsur sebagaimanauraian diatas karena terdapat adanya cacat hukum, sehingga cukup alasanmenurut hukum haruslah akta akta tersebut dibatalkan dan /ataudinyatakan batal menurut hukum.PASAL 9Bahwa, berdasarkan Norma norma hukum dan penilaian hukum, Putusandalam Perkara Daftar No. 44 / PdtG / 2019 / PN.Sityang dituangkan dalam Akta Daading

Perdamaian itutidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenaihukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.PASAL 10Selain itu, Putusan Daading (Perdamaian) juga bersifat / memiliki kekuataneksekutorial Sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetappada suatu akta perdamaian (acta van dading) sebagaimana yang diatur dalamPasal 1858 BW dan Pasal 130 ayat (2) HIR, yang berbuny!

sebagai pemegang hakpemeliharaanya;Pasal 7Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian ini Penggugatmengakhiri gugatan asuh anaknya yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bulukumba Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.BIk dengan jalanperdamaian dan hal tersebut telah disetujui Tergugat;Pasal 8Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian ini Penggugat danTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam Akta Perdamaian(acta van daading

kesepakatan bersama sebagai berikut:1.Bahwa Pihak (Penggugat) dengan Pihak II (Tergugat) telahmelangsungkan perkawinan secara sah di KUA KecamatanSukodono, Kabupaten Sragen sebagaimana tersebut dalamKutipan Akta Nikah No.324/39/II/19982.Bahwa Pihak dengan Pihak Il dengan perceraian yang diajukanoleh Penggugatdalam perkara No.1080/Pdt.G/2019/PA.SrPengadilan Agama Sragen dan kemudian Pihak Il (Tergugat)mengajukan Gugatan Rekonpensi mengenai Harta bersama /hartagonogini dan berakhir dengan Perdamaian/Daading

Bahwa Pihak (Penggugat/Tergugat Rekopensi) dan Pihak Il( Tergugat/Penggugat Rekonpensi) sepakat mengadakanperjanjian perdamaian (daading) sebagai berikut:1). Tanah pekarangan dengan No. Hak Milik m?* atas namaSuwarni, yang terletak di , Kabupaten Sragen. denganbatasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Timur : Pekarangan Arjo Suwito, Sebelah Selatan : Pekarangan Supono17 Sebelah Barat : Pekaraangan Karis,2). Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik No.1289, seluas + 1200 m?

Bahwa dengan disepakatinya akta Perjanjian Perdamaian ini, maka parapihak sepakat untuk mengakhiri perselisihan diantara para pihak, dengankesepakatan sebagai berikut :Pasal 1OBYEK PERDAMAIANPara Pihak sepakat untuk mengakhiri perselisihan secara musyawarah mufakat,atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Kadrtanggal 28 Mei 2019 di Pengadilan Negeri Kediri.Pasal 2PERN YATAAN DAN JAMINANBahwa, dengan diselenggarakannya perdamaian (Daading) secara musyawarahmufakat yang disetujui

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN(Acta Van Daading)Yang Bertandatangan di bawah ini :Nama : SUPRIYADITTL : Sleman, 30121969 (49 Tahun)Pekerjaan : Buruh Harian LepasAlamat : Cokrowijayan, RT. 03 RW. 18, Banyuraden, Gamping, SlemanSelanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau TERGUGATNama : DAVID OKTARIO PRAMANTYOTTL : Kebumen, 12101990 (28 Tahun)Pekerjaan : Karyawan SwastaAlamat : Perum Bumi Gemilang No.C 6 RT15 RW.04 BanyuradenGamping, SlemanSelanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau PENGGUGATPARA PIHAK menerangkan

Bahwa menurut data TERBANTAH Il, ternyata asal mula Penetapan EksekusiNomor : 7 / Pdt.Eks / 2019 / PN.Tsm yang diajukan oleh TERBANTAH berdasarkan adanya Gugatan yang diajukan terlebin dahulu oleh TERBANTAH di pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Perkara Perdata Nomor7/Pdt.G/2017/PN.Tsm tanggal 30 Januari 2017 serta telah diterbitkan AktaPerdamaian (Akta Van Daading) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan NegeriTasikmalaya Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Tsm tanggal 05 April 2017 ;3.

langsung maupun melalui transfer bank olehPEMBANTAH dan TERBANTAH II;halaman 3 dari 40 putusan Nomor 203/PDT/2020/PT BDG8.10.Bahwa dari mengelola pendapatan 70% (tujuh puluh persen) Kampus 2 STIKesMitra Kencana Tasikmalaya antara PEMBANTAH dan TERBANTAH II akhirnyamampu mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli tanah dan bangunanyang sampai saat ini dijadikan tempat penyelenggaraan Perkuliahan Kampus 2STIKes Mitra Kencana Tasikmalaya, karena itu PEMBANTAH menolak jika dalamAkta Perdamaian (Akta Van Daading

Oleh karena gugatan TERBANTAH tersebut berkaitan juga dengan objek sengketa, maka PEMBANTAH tertanggal14 Februari 2017 mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara Nomor :07/Pdt.G/2017/PN.Tsm, namun intervensi PEMBANTAH untuk masuk sebagaipihak yang berdiri sendiri / Tussencomst tersebut ditolak atau tidak diterima ;Bahwa ternyata atas gugatan TERBANTAH kepada TERBANTAH II tersebut,PARA PEMBANTAH kemudian berdamai dengan terbitnya Akta Perdamaian(Akta Van Daading) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan

telah jelas dan nyata objek tanah dan bangunan berikut saranaprasarannya yang saat ini dijadikan tempat perkuliahan Kampus 2 STIKes MitraKencana Tasikmalaya adalah hak milik bersama PEMBANTAH dan TERBANTAHIl dari mengelola Pendapatan Kampus 2 STIiKes Mitra Kencana Tasikmalayasebesar 70% (tujuh puluh persen), maka segala peralihan hak tanpa persetujuanbersama PEMBANTAH dan TERBANTAH II adalah perbuatan yang batal demihukum atau harus dipandang tidak pernah ada, sehingga Akta Perdamaian (AktaVan Daading

Menyatakan Batal Demi Hukum Akta Perdamaian (Acta Van Daading) No.7/PDT.G/2017/TSM tanggal 30 Januari 2017;3. Menyatakan Tanah , Bangunan Dan Sarana Prasarana Yang Beralamat DiJIn RE Martadinata No 150 / Sekarang No 142 Kota Tasikmalaya. Merupakanaset Milik PEMBANTAH dan TERBANTAH 2.4. Menyatakan dan mengangkat sumpah Decisoir sebagai alat bukti penentu.5.

Bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 4 huruf(b) di atas, maka hak asuh atas anak yang berada dalam hak asuhnya akanberalin kepada pihak lain;Pasal 5Ketentuan LainLainBahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalamakta perdamaian (acta van daading);Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan AgamaNunukan ditanggung secara bersamasama antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Surat Perdamaian (Acta Van Daading) tanggal 18 Pebruari 2017dalam perkara Perdata Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Tsm., telah ternyata dibuatHalaman 7 dari 40 Hakaman perkara perdata No. 156/Pdt.2018/PT.BDG.cacat Formil dan substansial yang sipatnya melanggar hukum yang terdapatdan melekat pada putusan perdamaian (akta vandading) no7/Pdt.G/2017/PN.Tsm; karena dibuat dalam proses mediasi yang melanggarketentuanketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2016, antara lain :Pasal 27 ayat (2

Menyatakan batal demi hukum putusan akta Perdamaian (Acta Van Daading)No : 7/Pdt.G/2017/PN.Tsm. tertanggal 05 April 2017 dan tidak berkekuatanhukum mengikat;4. Menyatakan bahwa putusan akta Perdamaian (Acta Van Daading) No :7/Pdt.G/2017/PN.Tsm. tertanggal O5 April 2017 aquo tidak dapatdilaksanakan eksekusi (Non Eksekutable);5.

Bahwa, pertimbangan hukum Maje;is Hakim judexfacti Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut keliru dan tidak benar, olehkarena dalam menentukan permintaan (petitum) dalam suatuperlawanan sepenuhnya menjadi hak Pelawan, dan pokok petitumperlawanan Pelawan dalam perkara aquo adalah agar akta Perdamaian(Acta van Daading) No. 7/Pdt.G/2017/PN.Tsm., tertanggal 5 April 2017batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat, serta aktaPerdamaian (Acta van Daading) No. 7/Pdt.G/2017/PN.Tsm., tertanggal 5April

sebagai pemilik danatau sebagai yang berhak atas objek perdamaian aquo, demikian jugaterhadap dasar dari pada akta perdamaiann perkara Nomor7/Pdt.G/2017/PN.Tsm. tertanggal 5 April 2017 telah melanggarketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2016;Bahwa, sangat perlu disampaikan iktikad buruk dari pada para Terlawan/ sekarang para Terbanding bahwasanya Pelawan sebagai pemilik danatau sebagai yang berhak atas objek perkara dalam perkara ini dansebagai objek akta Perdamaian (Acta van Daading

Putus Acta Van DaadingPutus Acta Van DaadingPutus Acta Van DaadingPutus Acta Van DaadingPutus Acta Van DaadingPutus Acta Van DaadingPutus Acta Van DaadingPutus Acta Van DaadingPutus Acta Van DaadingPutus Acta Van Daading

Penggugat dan Tergugat.Pasal 6Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai tanoa ada dendam dan atausentimen serta secara bersamasama dengan sukarela menyerahkan hartabersama yang menjadi bagian masingmasing antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana tersebut pada Pasal 3 dalam akta perdamaian ini.Pasal 7Bahwa dengan tercapainya kesepakatan ini Penggugat dan Tergugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenguatkan kesepakatan tersebut dalam Akta Perdamaian (acta van daading

Fotokopi Akta Perdamaian (daading) antara Pemohon (YANDIPRIMANANDRA, SH) dan Termohon ( Rizki Wulandari, S.H.) tanggal 26September 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T1;2. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tokdan Termohon (Rizki Wulandari,S.H) dengan Nomor Aplikasi Kredit:0002120150529000016 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di Mataram,bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T2;3.

Pihak Il menyerahkan sepenuhnya tanah dan bangunanatersebut, kepada pihak tanpa syarat apapun; Demikian akta perdamaian (daading) ini dibuat dan disepakatiu oleh pihak dan pihak Il, agar akta ini dilampirkan dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan perkara permohonan cerai talak di PengadilanAgama Malang Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Mlg.Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan rekonvensi telahtercapai kesepakatan perdamaian, maka Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi terikat dengan

K/ AG/ 2019tertanggal, 12 Februari 2019;Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Pembantah, bahwaKesepakatan Perdamaian yang sebagian tertanggal 25 Oktober 2017 danKesepakatan Perdamaian tertanggal 09 Mei 2018, dijadikan dasar danpertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Bima sehingga lahirakta Perdamaian (Acta van Daading) dengan Putusan Pengadilan AgamaBima Nomor : 1259/ Pdt. G/ 2017 /PA. BM, Tertanggal 23 Mei 2017 jo. PutusanPengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0061/ Padt.

BM,Tertanggal 23 Mei 2017 adalah akta Perdamaian (Acta van Daading) makapadanya melekat ketentuan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 130 ayatHal. 40 dari 45 Put.

BM, Tertanggal 23 Mei 2017dinyatakan mengikat dan berkekuatan hukum tetap dan lagi pula tertutupbaginya dilakukan upaya hukum baik upaya hukum banding maupun kasasioleh karena putusan tersebut adalah akta Perdamaian (Acta van Daading)maka para pihak dalam hal ini Pembantah maupun Terbantah dinyatakan tidakmempunyai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Bantahan dalam perkaraa quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalileksepsi Terbantah bahwa Gugatan Error In Personna dengan dalil

Majelis Hakim Perkara a guo untuk dapat menuangkannya kedalamAkta Van Daading (Putusan Perdamaian) Nomor : 437/Pdt.G/2019/PAMdn.Halaman 6 dari 12 halamanPutusan Nomor : 437/Pdt.G/2019/PA.MdnSehingga memiliki Kekuatan hukum, dan bilamana masingmasing pihak ingkarjanji (wan prestasi) dapat dituntut secara pidana maupun perdata;Pasal 8Bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi PerjanjianPerdamaian ini, maka terhadap pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjianini, maka Pengadilan Agama Medan

Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Dp.SALINANPasal 13Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membayar biaya perkara secaratanggung renteng;Pasal 14Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian inidalam Akta Perdamaian (Akta Van Daading).Pasal 15Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan kerelaan dan kesadaran sendiriPenggugat dan Tergugat dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan

Perdamaian mempunyai diantara para Pihak satu kekuatanseperti suatu Putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan, tidak dapatlahPerdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai Hukum atas denganalasan bahwa salah satu Pihak dirugikan.Demikian Akta Perdamaian ini dibuat oleh PIHAK dan PIHAK Il (PARA PIHAK),selanjutnya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara DaftarNo. 59/Pdt.G/2017/PN.Sby Pengadilan Negeri Situbondo, berkenan memutusperkara ini yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Daading

Penggugat/Pihak dan Tergugat/Pihak Il memohon kepada PengadilanTinggi Agama Semarang agar kesepakatan perdamaian ini di tuangkandalam diktum Putusan Perdamaian (Acta van daading) danmemerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, turut Tergugat dan turutTergugat Il untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaianini;Demikian kesepakatan perdamaian ini kami buat dan di tanda tangani ataskesadaran diri sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan