Pemohon:
Tri Hananingrum
Termohon:
Kepala Kepolisian Daeraa CqPenyidik pada Direktotar Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo

Surat penunjukan kapeling ini diberikan untuk waktu 1(satu) tahun dan dapat digunakan untuk usaha usahapersiapan mendirikan bangunan permanent sesuaipersyaratan Dina Pekerjaan Umum Dati Nusa TenggaraTimur dan jjin Rooy dari Dinas Umum dati Il KabupatenKupang;Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT KPGWayjib membayar biaya pelaksanaan Kepeling kepadaBendaharawan Khusus pada Kantor Direktotar AgrariaPropinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 50.000, (lima puluhribu rupiah);Tidak akan mengajukan

berdasarkan keterangan saksi bapakConstanteyn Raja Haba tersebut di atas dan buktiP2 SK Penujunkan tanah kapeling dari PemerintahPropinsi NTT sesuai SK Gubernur NTT Tanggal 27Mei 1982 serta fakta persidangan pemeriksaanlokasi sengketa, maka point 1 dari SKPenunjunkan = tanah kapeling dari PemerintahPropinsi NTT sesuai SK Gubernur NTT Tanggal 27Mei 1982 telah dipenuhi oleh Kaho Kudji (alm);Bahwa benar Kaho Kudji (alm) telah membayarbiaya pelaksanaan Kapeling kepada BendaharawanKhusus pada Kantor Direktotar

l (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satukepadanya.Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerimauang iwadh itu dan kemudian menyerahkan Direktotar JenderalBimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan AgamaIslam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.Halaman 2 dari 12 halamanPutusan No 1647/Pdt.G/2019/PA.Pwd4.

/gaji pimpinan dan staf STAI AL WASLIYAHLabuhan Batu bulan Oktober 2006 tanggal 01 Nopember 2004;27 Surat Keputusan No. 149/01/AKA/IX/2004 tentang Pengangkatan Dosen matakuliah Unima dan STAI Al Washliyah Labuhan Batu, tanggal 25 September 2004;28 Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggiperihal usulan Perobahan Bentuk STAIS (Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta) menjadiUniversitas No. 40/D/T/2006 tanggal 06 Januari 2006;29 Surat Departemen Agama Republik Indonesia Direktotar

/gaji pimpinan dan staf STAI AL WASLIYAHLabuhan Batu bulan Oktober 2006 tanggal 01 Nopember 2004;27 Surat Keputusan No. 149/01/AKA/1X/2004 tentang Pengangkatan Dosen matakuliah Unima dan STAI Al Washliyah Labuhan Batu, tanggal 25 September 2004;28 Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggiperihal usulan Perobahan Bentuk STAIS (Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta) menjadiUniversitas No. 40/D/T/2006 tanggal 06 Januari 2006;29 Surat Departemen Agama Republik Indonesia Direktotar

Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak kepada Kementrian KeuanganCq Direktotar Jenderal Pajak senilai Rp2.402.334.300,00 diberi tanda P29;30. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak kepada Kementrian KeuanganCq Direktotar Jenderal Pajak senilai Rp2.054.401.215,00 diberi tanda P30;Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Brt.31. Fotokopi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang TransaksiElektronik, diberi tanda P31;32.

Bahwa dengan dikeluarkannya surat dari kementrian hukum dan hakasasi manusia Republik Indonesia, CQ Direktotar Jendral KekayaanIntelektual No. HKI.4.H!.

Bahwa dengan dikeluarkannya surat dari Kementrian hukum danhak asasi manusia Republik Indonesia, CQ Direktotar Jendral KekayaanIntelektual No. HKI.4.H!.

., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat PPKC,Direktotar Jenderal Bea dan Cukai;Hari Kristianto W.K., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat PPKC,Direktotar Jenderal Bea dan Cukai;Rusdianto K. Mardani, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat PPKC,Direktotar Jenderal Bea dan Cukai;Riksi A.

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatanatas pertimbangan dalam putusan Judex Factiterkait dengan adanya bukti P 12 berupa bukti surat tanda penerimaan asli bukti P1 sampai dengan P6dari Direktotar Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (vide putusanhalaman 44), yang dijadikan dasar oleh Judex Facti bahwa bukti P1 sampaidengan bukti P6 adalah bukti surat yang dapat diterima dan memilikikekuatan pembuktian...

TermohonKasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, dalam persidangan tanggal 9Maret 2010 lalu, akta bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahuluTerbanding/Penggugat adalah akta bukti P1 sampai dengan P9 adalahakta bukti berupa fotocopy dan akta bukti P10 sampai dengan P11adalah akta bukti asli (terlampir), jadi tidak ada dan atau tidak pernahTermohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, mengajukan di dalampersidangan bukti asli P12 berupa bukti surat tanda penerimaan aslibukti P1 sampai dengan P6 dari Direktotar

Anentinus (Bukti P12);Bahwa, Penggugat adalah sah secara hukum sebagai Calon Legislatipterpilin periode 20092014 berdasarkan Surat Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Ri Direktotar Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor HAM 2PH.04.0316 tanggal 14 Januari 2013 Perihal: Klarifikasi (Bukti P13);Bahwa, Penggugat adalah sah secara hukum sebagai Calon Legislatipterpilin periode 20092014 berdasarkan Surat Ketua Pengadilan TUNPalembang kepada Presiden RI Nomor W1TUN2/171/HK.06/X/2012tanggal 15 Oktober 2012

Kepala SUB Direktotar Agraria Drs. A.G.

KantorKesyahbandaran dan Otorias Pelabuhan Kuala Langsa;Bahwa saksi tidak mengetahui dimana perubahan Stempel yang awalnyaADPEL (Administrator Pelabuhan) Kuala Langsa menjadi Stempel KantorKesyahbandaran dan Otorias Pelabuhan Kuala Langsa sekitar tahun 2012dan untuk orang yang bernama TARMIZI, M.M dari pertama saksi bekerjadi Syahbandar Kuala Langsa sampai sekarang tidak ada yang bernamaTARMIZI,MM;Bahwa SPB tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan Blangko yangdikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan melalui Direktotar

000367810 tertanggal penerimaan21 Maret 2011, telah didaftarkan oleh Tergugat dengan iktikad tidakbaik;Membatalkan pendaftaran merek dagang LGS74 Nomor PendaftaranIDM 000367810 tertanggal penerimaan 21 Maret 2011 dan tanggalpendaftaran 06 September 2012 atas nama Tergugat dari daftar umummerek Direktorat Merek pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiRepublik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;Memerintahkan Direktorat Merek, Direktotar

terbacadengan menggunakan cetakan permanen, yaitu : Merek hasil tembakau,Jenis hasil tembakau, yang disingkat penyebutannya menjadi : SKM,SPM, SKT, SKTF, TIS, KLM, CRT, atau HPLT, Jumlah isi tembakau yangdikemas, Nama Pabrik atau Importir, Lokasi Pabrik atau Importir,Peringatan dan informasi kesehatan;Bahwa perbedaan pita cukai yang asli tulisan Hologramnya sangatterlihat jelas, sedangkan pita cukai yang palsu hasil cetakan buramtulisan Hologramnya terlihat tidak jelas;Bahwa dalam sistem Aplikasi Cukai Direktotar

;Bahwa menurut saksi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut tidakbenar dan tidak sesuai dengan Blangko yang dikeluarkan oleh KementrianPerhubungan melalui Direktotar Jendral Perhubungan Laut di Jakarta;Bahwa Blangko Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehKementrian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Lauttersebut untuk 1 (satu) Examplar SPB terdiri dari 3 (tiga) Lembar dimanasetiap lembar yakni ;Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Ksp halaman 15 dari 30 halaman Lembaran

Resi 604860389, tanggal 5 Desember2016, telah diberi Materai secukupnya dan selanjutnya diberi tandaFoto copy Surat dari Direktotar Jenderal Standarisasi dan Perlindungan KonsumenNomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tanggal 31 Desember 2016 Kepada BPSK Kab.Batu Bara , telah diberi Materai secukupnya dan selanjutnya diberi tandaFoto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor : MBD.KPJ/0375/PKKUM/2014, tanggal26 September 2014 yang telah diberi Materai secukupnya dan selanjutnya diberiTANdA BUKUi.............ccccceeseccceeeceeeceeeeeceueeecceuecceensueeceseneceseseceeseeecesenseeeseaecetaseeeteues

PEM00629/WPJ.15/KP.0203/2003 = dari Departemen KeuanganRepublik Indonesia Direktotar Jenderal Pajaktertanggal 26 Februari 2003, diberi tanda T. lI, Il,IV T.27 (Bukti tersebut sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy Surat Izin Walikota Makassar Nomor.503/353/SITU B/KPP/2003 Tentang Izin Tempat Usaha/UUGangguan Walikota Makassar atas nama UMMU KALSUMtertanggal 05022003, diberi tanda T.l, Il, IV.28(Bukti tersebut sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy Surat Izin Walikota Makassar Nomor.503/350/SIUPKB/KPP Tentang

;Bahwa menurut saksi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut tidakbenar dan tidak sesuai dengan Blangko yang dikeluarkan oleh KementrianPerhubungan melalui Direktotar Jendral Perhubungan Laut di Jakarta;Bahwa Blangko Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehKementrian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan LautPutusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Ksp halaman 19 dari 39 halamantersebut untuk 1 (satu) Examplar SPB terdiri dari 3 (tiga) Lembar dimanasetiap lembar yakni ; Lembaran

Amentimus....... eee eee eeceeeeeeseeeeeeceeeeseeesneecsaecnseesseeeeaeeenaeens(BUKTI P 12)Bahwa, Penggugat adalah Sah secara hukum sebagai Calon Legislatip terpilihperiode 20092014 berdasarkan Surat KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKHalaman 5 dari74 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2013/PN Set.1415161718ASASI MANUSIA RI DIREKTOTAR JENDERAL HAK ASASI MANUSIANomor: HAM2PH.04.0316 tanggal 14 Januari 2013 Perihal:Fea a a caceesccrasreemreeconesseemn cent enema en cea NE (BUKTI P 13)Bahwa, Penggugat adalah Sah secara hukum

Losarang, adalahsekolah unggulan kejuruan sebagai sekolahyang melaksanakan program unggulan dansebagai sekolah rintisan standar nasionaldan pada akhir tahun 2008 setelah diverifikasi oleh direktotar pendidikansekolah kejuruan masuk ke Sekolah RintisanInternasional; bahwa sebagai kepala sekolah saksimentukan besaran yang diterimakan kepadamasing masing yang berhak atas danabantuan kinerja tersebut; bahwa saksi tidak tahu persis mengenaitemuan BPK, akan tetapi karena ada anjurandari atasan saksi (terdakwa

Akan tetapi JUBLINA LANI tidak digugat, sehingga menjadi kurangpihak.3) Bahwa didalam gugatan bagian Pokok Perkara angka romawi II tentangPerbuatan Melawan Hukum, butir 16 pada baris kalimat ke4, dalam fraseyang menyatakan:...pada tahun 1985 oleh ibu kandung Tergugat yang bernamaANACE LANI (almh) mengajukan permohonan penegasan hak milik atastanah objek sengketa kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timurmelalui Turut Tergugat dalam hal ini Kepala Direktotar Agraria ProvinsiNusa Tenggara Timur /