mermaid;pada tanggal 15 Pebruari 1965 dibawah no. 80518 berupa merekkata"Shikibo dengan gambar mermaid;680bahwa pemohon sangat berkeberatan terladap pendaftaran merek2 termohontersebut oleh karena merek pemohon bersamaan pada pokoknja dengan merek2termolion tersebut; bahwa persamaan itu adalah begitu besarnja, sehingga tidakbisa tidak pasti menimbulkan kekatjauan dan kebingungan diantara chalajakramai mengenai merek pemohon dan merek termohon; bahwa maksud termohon untuk meniru merek pemohon adalah djelas

Bahwa denganmenderita lahir djelas dan past6. Bahwa pihatpermasalahan2. Memberi Izin kepada Pemofte fcr gikrarkan Talak terhadap Termohondihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohonhadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilanNomor 2509/Pdt.G/2018/PA.BL tanggal 06 Agustus 2018 dan 06 SeptemberHal. 2 dari 13 hal.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (AHMAD ZAENAL ITO BINTI MISDI ) terhadap Penggugat (DJELAS KUSTIANAH BINTI SUNDOYO.)

FU al Bah ia PE jae Oahergugat rukundan harmo ne ab onis, karenasering berssering cenithubungan djelas; Bahwa saksiPenggugat dantahun; memberi nafkah kepada Penggugat; Bahwa saksi sebagai ibu kandung telah berusaha untuk memberikannasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugatdengan Tergugat;2. MXXXXXXXXXX , UMUr 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,bertempat tinggal di XxxxXxXXXXXxx Hal. 5 dari 14 hal.

Bahwa LIE OEN HOCK berpendapat : Dan apabila kitamemperhatikan Undangundang, ternjata bagi kita, bahwa undangundang tidak sadja menundjukkan banjak kekurangankekurangan, tapiseringkali djuga tidak djelas. Walaupun demikian hakim harusmelakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undangundang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendirimaknanja kententuan undangundang itu atau artinja suatu kata jangtidak djelas dalam suatu ketentuan undangundang.

Bahwa LIE OEN HOCK berpendapat : Dan apabila kitamemperhatikan Undangundang, ternjata bagi kita, bahwa undangundang tidak sadja menundjukkan banjak kekurangankekurangan, tapiseringkali djuga tidak djelas. Walaupun demikian hakim harusmelakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undangundang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendirimaknanja kententuan undangundang itu atau artinja suatu kata jangtidak djelas dalam suatu ketentuan undangundang.

Sebagaimanaditerangkan oleh LIE OEN HOCK dalam pendapatnya:Hal 5 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.JktSelDan apabila kita memperhatikan Undangundang, maka ternjata bagi kita,bahwa undang undang tidak sadja menundjukkan banjak kekurangankekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas.

Walaupun demikian hakimharus melakukan peradilan. 020Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undangundang memberi kuasakepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanja ketentuan undangundang itu atau artinja suatu kata jang tak djelas dalam suatu ketentuanundangundang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undangundangsetjara gramatikal atau historis, baik recht maupun wetshistoris, setjarasistimatis atau setjara sosiologis atau dengan cara memperbandingkan(Mr.

Bahwa yang berhak dan diberi kewenangan untuk menafsirkan11.12.undangundang demi kepentingan proses peradilan hanya hakim.Sebagaimana diterangkan oleh LIE OEN HOCK dalam pendapatnya:Dan apabila kita memperhatikan Undangundang, maka ternjata bagi kita,bahwa undang undang tidak sadja menunjukkan banjak kekurangan kekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas.

Walaupun demikian hakimharus melakukan peradilan.Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undangundang memberi kuasakepada Hakim unluk menetapkan sendiri maknanja ketentuan undangundangitu atau artinja suatu kata jang tak djelas dalam suatu ketentuan undangundang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undangundang setjaragramatikal atau historis, baik 'recht maupun wetshistoris ', setjara sistimatisatau setjara sosiologis atau dengan tjara meniperbandingkan hukum.(Mr.

Lie Oen Hock (Bukittinggi, 13 Desember 1904Jakarta, 5 November 1966) dalam pendapatnya:Dan apabila kita memperlihatkan UndangUndang, maka ternjata bagikita, bahwa undangundang tidak sadja menundjukkan banjakkekurangankekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas. Walaupundemikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalamhal sedemikian undangundang member! kuasa kepada Hakim untukHal. 5 dari 61.

Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.menetapkan sendiri maknanja ketentuan undangundang itu atauartinja Ssuatu kata jang tidak djelas dalam suatu ketentuan undangundang. Dan hakim boleh menafsir suatu undangundang setjaragramatikal atau historis, baik recht maupun wethistoris, setjarasistimatis atau setjara sosiologis atau dengan cara membandingkanhukum.Mr. Prof.

sebagaipelaksana undangundang, harus menjalankan seluruh isi undangundang sesuai bunyi undangundang;Halaman 4 dari 57 Penetapan Nomor 02/Pid.Pra/2018/PN Mar.10.11.12.Bahwa yang berhak dan diberi kewenangan untuk menafsirkanundangundang demi kepentingan proses peradilan hanya hakim.Sebagaimana diterangkan oleh LIE OEN HOCK dalam pendapatnya:"Dan apabila kita memperhatikan Undangundang, maka ternjata bagi kita,bahwa undang undang tidak sadja menunjukkan banjak kekurangan kekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas

Walaupun demikian hakimharus melakukan peradilan.Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undangundang memberi kuasakepada Hakim unluk menetapkan sendiri maknanja ketentuan undangundangitu atau artinja suatu kata jang tak djelas dalam suatu ketentuan undangundang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undangundang setjaragramatikal atau historis, baik 'recht maupun wetshistoris ', setjara sistimatisatau setjara sosiologis atau dengan tjara meniperbandingkan hukum.(Mr.

Utroleh LIE OEN HOCK dalam pendapatnya: Dan apabila kitamemperhatikan UU, maka ternjata bagi kita, bahwa undangundang tidaksadja menundjukkan banjak kekurangankekurangan, tapi seringkali djugatidak djelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan.Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepadaHakim untuk menetapkan sendiri maknanja ketentuan UU itu atau artinjasuatu kata jang tak djelas dalam suatu ketentuan UU.

III ; Sebelah Barat : Hj.Siti Rokajan dan Ibu Kamsiah ; Sebelah Timur : Rumah Nur Rofii ;Yang selanjutnya disebut tanah dan rumah sengketa ; Bahwa, tanah dan rumah yang berdiri diatasnya tersebut hingga saat ini belum dibagikepada anakanaknya ; Bahwa, rumah dan tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat IIdan Tergugat III dengan tanpa alasan yang djelas, dan Penggugat telah beberapa kaliberusaha menemui para Tergugat untuk meminta penjelasan dan dimusyawarahkansecara kekeluargaan

Sebagaimanaditerangkan oleh LIE OEN HOCK dalam pendapatnya,Dan apabila kita memperhatikan Undangundang, maka ternjatabagi kita, bahwa undangundang tidak sadja menundjukkan banjakkekurangankekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas. Walaupundemikian hakim harus melakukan peradilan.Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undangundang memberikuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanja ketentuanundangundang itu atau artinja suatu kata jang tak ajelas dalamsuatu ketentuan undangundang.

melainkan wajib memeriksa dan menggalinya.Pasal 5 ayat (1):Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Pendapat bahwa hakim berhak dan diberi Kewenangan untuk menafsirkanUU demi kepentingan proses peradilan telah dikemukan oleh LIE OENHOCK dalam pendapatnya:Dan apabila kita memperhatikan UU, maka ternjata bagi kita, bahwaundangundang tidak sadja menundjukkan banjak kekurangan kekurangan,tapi seringkali djuga tidak djelas

Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberikuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanja ketentuan UU ituatau artinja suatu kata jang tak djelas dalam suatu ketentuan UU. Danhakim boleh menafsir suatu ketentuan UU setjara gramatikal atau historis,baik recht maupun wetshistoris, setjara sistimatis atau setjara sosiologisatau dengan tjara memperbandingkan hukum.(Mr.

. , Saja mMengaku djual kepada nama ENGBAK KIA tinggal dan berdjiwa di muara Sabak dengan harga Rp.50.000, (limapuluh ribu rupiah) jang mana uangnja telah saja terima djelas dari nama EngBak Kia tersebut.

Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undangundang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendirimaknanja kententuan undangundang itu atau artinja suatu kata jangtidak djelas dalam suatu ketentuan undangundang.

Teranglah,bahwa dalam hal sedemikian undangundang memberi kuasa kepada Hakimuntuk menetapkan sendiri maknanja kententuan undangundang itu atauartinja suatu kata jang tidak djelas dalam suatu ketentuan undangundang.Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undangundang setjaragramatikal atau historis, baik recht maupun wetshistoris; (Lie Oen HockJurisprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan pada PengresmianPemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar IlmuHukum dan Tata Hukum

pihak TERGUGAT.Halaman 24 Putusan Sela Nomor 249/Pdt.G/2019/PN Sby10.Bahwa pada isi BAST tersebut dalam Syarat dan ketentuan dipoin 8 berisi bahwa, Dl KEMUDIAN HARI akan diberikanJADWAL SERAH TERIMA KUNCIkepada PENGGUGAT IVsebagai TANDA BEROPERASIONALNYA UNIT APARTEMENTERSEBUT.Bahwa hingga saat gugatan ini diajukanPENGGUGAT IV SAMASEKALI TIDAK PERNAH MEMBAYAR Biaya Pengelolaan,Biaya Utilitas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajakpajakdan biayabiaya lain.Bahwa berdasarkan posita IV nomor 8.2 hurup djelas

Teranglah , bahwadalam hal sedemikian undangundang memberi kuasa kepada hakim untukmenentapkan sendiri maknanja ketentuan undangundang itu atau artinjasuatu kata jang tidak djelas dalam suatu ketentuan undangundang.

melainkan wajib memeriksa danmenggalinya.Pasal 5 ayat (1):Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.21.Pendapat bahwa hakim berhak dan diberi Kewenangan untukmenafsirkan UU demi kepentingan proses peradilan telah dikemukanoleh LIE OEN HOCK dalam pendapatnya:11Dan apabila kita memperhatikan UU, maka ternjata bagi kita, bahwaundangundang tidak sadja menundjukkan banjak kekurangankekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas

Walaupun demikian hakimharus melakukan peradilan.Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepadaHakim untuk menetapkan sendiri maknanja ketentuan UU itu atau artinjasuatu kata jang tak djelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim bolehmenafsir suatu ketentuan UU setjara gramatikal atau historis, baik rechtmaupun wetshistoris, setjara sistimatis atau setjara sosiologis ataudengan tjara memperbandingkan hukum.(Mr.