KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKDI) PROPINSI NTT DI KUPANG CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPCPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPCPKDI) KABUPATEN ALOR DI KALABAHI, ; PERMENAS LAMMA KOLLY, S.E., dkk

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAIKASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKD INDONESIA)SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINANDAERAH PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA(DPDPKDI) PROPINSI NTT DI KUPANG CQ.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia(DPDPKD Indonesia)sekarang berubah menjadi Ketua Dewan Pimpinan DaerahPartai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPDPKDI) Propinsi NTT di Kupang Cq.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPCPKDIndonesia) sekarang berubah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PartaiKesatuan Demokrasi Indonesia (DPCPKDI) Kabupaten Alor di Kalabahi tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KASIHDEMOKRASI INDONESIA (DPDPKD INDONESIA)SEKARANG BERUBAHMENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KESATUANDEMOKRASI INDONESIA (DPDPKDI) PROPINSI NTT DI KUPANG CQ.KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KASIH DEMOKRASIINDONESIA (DPCPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADIKETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KESATUAN DEMOKRASIINDONESIA (DPCPKDI) KABUPATEN ALOR DI KALABAHI tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPDPKD Indonesia) sekarang berubah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPDPKDI) Propinsi NTT di Kupang Cq. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPCPKD Indonesia) sekarang berubah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPCPKDI) Kabupaten Alor di Kalabahi (di Jl.

Ketua Dewan Pimpinan DaerahPartai Kasih Demokrasi Indonesia (DPDPKD Indonesia)sekarang berubah menjadi Ketua Dewan PimpinanDaerah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPDPKDI)Propinsi NTT di Kupang Cq. Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPCPKDIndonesia) sekarang berubah menjadi Ketua DewanPimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia(DPCPKDI) Kabupaten Alor di Kalabahi (di Jl.

Petrus Fatlolon, SH, MH oletPartai Politik atau Gabungan Partai Politik, tertanggal 08Desember 2011 (Model BKWK.KPU.Partai Politik), (fotokopsesuai dengan fotokopinya); Surat Pernyataan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Tidak akarMenarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah darWakil Kepala Daerah tertanggal 08 Desember 2011 (Model B2KWK.KPU.Partai Politik), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasin Demokrasi Indonesi(PDP PKDI) Kota Sorong Nomor: 02/DPDPKD

tertanggal 23 Nopember 2011, Perihal: Dukungan KandidaWalikota/Wawali Kota Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinyajm Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesi(DPD PKDI) Provinsi Papua Barat Nomor: 044/DPDPKD vendPB/IX/2011 tertanggal 24 Nopember 2011 perihal: DukungamKandidat Walikota/Wawali Kota Sorong, (fotokopi sesuai denganaslinya); Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih DemokrasiIndonesia DPPPKD Indonesia, Nomor: 420/DPPPKDI/Tus/II/20114tertanggal 20 Nopember 2011

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati buktibuktiyang diajukan para pihak di Persidangan ditemukan faktafakta hukumyang Hakim Tunggal susun menjadi rangkaian peristiwa hukumberkaitan dengan pemberian dukungan dari Partai Kasih DemokrasiIndonesia kepada Para Penggugat sebagai berikut : Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasin Demokrasi IndonesiaKota Sorong telah mengajukan surat permohonan kepada KetuaDewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia ProvinsiPapua Barat dengan Nomor : 02/DPDPKD

Indonesia/PB/XI/2011Tanggal 23 November 2011 untuk mendapat pertimbangan danpersetujuan dukungan terhadap Pasangan Bakal Calon atas nama Ir.Marthinus Salamala, M.S. dan Petrus Fatlolon, S.H., M.H. in casu ParaPenggugat (vide Bukti P8) ; Bahwa atas permohonan dari Dewan Pimpinan Cabang tersebutselanjutnya Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih DemokrasiIndonesia Provinsi Papua Barat telah mengajukan surat permohonankepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasin DemokrasiIndonesia dengan Nomor : 044/DPDPKD

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia(DPPPKD Indonesia)sekarang berubah menjadi Ketua Dewan PimpinanPusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPPPKDI) di Jakarta Cq.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia(DPDPKD Indonesia)sekarang berubah menjadi Ketua Dewan PimpinanDaerah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPDPKDI) Propinsi NTTdi Kupang Cq.

adalah Kepala Sub Bagian Kelembagaan,jadi dari tahun 2008sampai ...sampai dengan tahun 2011 saya di Kelembagaan, namun untuk penyaluranditingkatan kami itu untuk penyaluran sering kita kerjasama artinya setiappengajuan itu baik Kepala Sub Bagian Kelembagaan, Kepala Sub BagianPemerintahan Desa maupu Kepala Sub Bagian Kekayaan Desa masalah pengkajianitu kita kerjasama, sedikit banyak tahu permasalahan ; Bahwa yang menyalurkan ke rekening ke Perangkat Desa Dinas Pendapatan DanPengelola Keuangan Daerah (DPDPKD

dan HAM RI;mengaku masih sebagai Ketua Umum mengundang Pengurus DPD,mengadakan dan memimpin Rapat Kordinasi di Yogyakarta;mengaku masih sebagai Ketua Umum mengirimkan surat kepadaPengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan PimpinanCabang (DPC) diseluruh Indonesia.mengaku masih sebagai Ketua Umum yang sah mengirimkan suratkepada instansiinstansi terkait, termasuk kepada Tergugat; dansebagainya.Mengaku= masih sebagai Ketua Umum mengundang danmelaksanakan Rapat Konsultasi Nasional dengan Pengurus DPDPKD

dana sudah bisa dilihat di SPD (Surat Penyediaan dana).Bahwa yang mengajukan faktur pajak dan SSP yang menyiapkan penyedia jasa.Bahwa mengenai SPP,SPM dan SP2P sudah langsung terpotong pajak yalangsung diperhitungkan, saksi tinggal mengecek ulang saja.Bahwa terkait perhitungan pajak tidak dihitung 10 % kali nilai kontrak yaitu100/110 x DPP x 10%, yang 2 % langsung setelah dikurangi nilai PPN.Bahwa mengenai jaminan pemeliharaan saksi lupa tahu, mestinya ada karenajika nanti dokumennya kurang oleh DPDPKD

dana sudah bisa dilihat di SPD (Surat Penyediaan dana).Bahwa yang mengajukan faktur pajak dan SSP yang menyiapkan penyedia jasa.Bahwa mengenai SPP,SPM dan SP2P sudah langsung terpotong pajak yalangsung diperhitungkan, saksi tinggal mengecek ulang saja.Bahwa terkait perhitungan pajak tidak dihitung 10 % kali nilai kontrak yaitu100/110 x DPP x 10%, yang 2 % langsung setelah dikurangi nilai PPN.Bahwa mengenai jaminan pemeliharaan saksi lupa tahu, mestinya ada karenajika nanti dokumennya kurang oleh DPDPKD

karena dana sudah bisa dilihat di SPD (Surat Penyediaandana).Bahwa yang mengajukan faktur pajak dan SSP yang menyiapkanpenyedia jasa.Bahwa mengenai SPP,SPM dan SP2P sudah langsung terpotongpajak ya langsung diperhitungkan, saksi tinggal mengecek ulang saja.Bahwa terkait perhitungan pajak tidak dihitung 10 % kali nilai kontrakyaitu 100/110 x DPP x 10%, yang 2 % langsung setelah dikurangi nilaiPPN.Bahwa mengenai jaminan pemeliharaan saksi lupa tahu, mestinyaada karena jika nanti dokumennya kurang oleh DPDPKD