Ditemukan 75 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-07-2006 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308K/TUN/2003
Tanggal 24 Juli 2006 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT; VIKTOR PURBA
2023 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 21-07-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.42614/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 10 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11344
  • Sehubungan dengan adanya perbedaan nama eksportir (pbemasok) antara FormE dan PIB beserta dokumen pendukungnya, maka disampaikan pembahasansebagai berikut:a. bahwa perbedaan nama Ekportir pada Invoice dan Form E, dikategorikansebagai Third party invoicing.b. berdasarkan penelitian terhadap "Operational Certification Procedures for therules of origin atas perjanjianperjanjian FTA yang berlaku saat ini,kedapatan bahwa ketentuan "Third Country Invoicing" hanya berlaku untukCEPTAFTA, AKFTA, dan IJEPA
    Perbedaan nama Ekportir pada Invoice dan Form E,dikategorikan sebagai Third party invoicing sehingga Form EE nomorE114500000520235 tanggal 21 Pebruari 2011 tidak dapat digunakan untukmendapatkan tarif preferensi dalam rangka ACFTA, dan atas importasi dimaksuddikenakan tarif Bea Masuk yang berlaku umum;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilaipabean dalam keputusan keberatan Nomor: KEP2552/KPU.01/2011 tanggal 6 Juni2011, dengan alasan karena penggunaan Form E untuk
Register : 06-01-2011 — Putus : 28-04-2011 — Upload : 28-10-2011
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 01-K/PM III-15/AD/I/2011
Tanggal 28 April 2011 — LETTU CBA BOBBY SATRIA PUTRA
10147
  • Bahwa setiap Ekportir akan mengirim barang barang ke Oecusi Negara Timor Leste harus mempunyaisurat ijin dari Bea Cukai' disamping itu jugamelaporkan pengiriman barang kepada Terdakwa selaku7Dan Unit Intel Kodim 1618/TTU selanjutnya Terdakwamenanda tangani foto copy Surat Pemberitahuan EksporBarang ( PEB ) yang akan dibawa ke Timor Leste, danSaksi secara suka rela memberikan uang kepadaTerdakwa.4.
    Fatkhurohman sebagai Ekportir namun Saksitidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi 1 danSaksi23. Bahwa sepengetahuan Saksi wilayah Kodim 1618/TTUada lima Eksportir yang membuka usaha pengirimanbarangbarang ke Oecusi Negara Timor Leste dan setiapEksportir yang hendak mengirim barangbarangnya harusdilengkapi surat pemberitahuan Eksport barang (PEB)yang dikeluarkan oleh kantor Bea Cukai.4.
    Bahwa setiap Ekportir yang hendak = mengirimkanbarangnya ke Timor Leste pihak intel harusmengetahui barang apa saja yang dibawa dan Terdakwaselaku Dan Unit Intel Kodim menanda tanganidibelakang surat PEB tanda bukti barang yang akandiekpor telah diperiksa, hal ini sudah dilakukanpula oleh pejabat Dan Unit intel yang lama sebelumTerdakwa.5.
Putus : 06-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 K/TUN/2011
Tanggal 6 April 2011 — DEWAN PEMAKAI JASA ANGKUTAN INDONESIA (DEPALINDO) vs DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ; ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA (APTMI)
6124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 41 K/TUN/20114Tata Gabungan Industri Elektronika Indonesia Asosiasi Produsen Syntetis Fiber Indonesia APS YFI Asosiasi Apparel manufaktur Indonesia AMI Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh Indonesia GAPMMI* Asosiasi Pabrik Billet Besi Beton dan Profil Seluruh Indonesia ABBEPSI Asosiasi Permebelan & Kerajinan Indonesia ASMINDO Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia AEKI Asosiasi Ekportir Lada Indonesia AELI Asosiasi Kakao Indonesia ASKINDO Asosiasi Panel Kayu Indonesia APKINDO Asosiasi Semen
    ekspor impor dan komoditi yang tergabung dalambeberapa asosiasi yaitu :Asosiasi Pertekstilan Indonesia APIAsosiasi Pabrikan Sepatu Indonesia APRISINDOGabungan Industri Elektronik IndonesiaAsosiasi Produsen Syntetis Fiber Indonesia APS YFIAsosiasi Apparel Manufaktur Indonesia AMIGabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh IndonesiaGAPMMIAsosiasi Pabrik Billet Besi Beton dan Profil Seluruh Indonesia ABBEPSIAsosiasi Permebelan & Kerajinan Indonesia ASMINDOAsosiasi Eksportir Kopi Indonesia AEKIAsosiasi Ekportir
    No. 41 K/TUN/201118 Asosiasi Produsen Syntetis Fiber Indonesia APS YFI Asosiasi Apparel Manufaktur Indonesia AMI Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh IndonesiaGAPMMI Asosiasi Pabrik Billet Besi Beton dan Profil Seluruh IndonesiaABBEPSI Asosiasi Permebelan & Kerajinan Indonesia ASMINDO Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia AEKI Asosiasi Ekportir Lada Indonesia AELI Asosiasi Kakao Indonesia ASKINDO Asosiasi Panel Kayu Indonesia APKINDO Asosiasi Semen Indonesia ASI Asosiasi Produsen The Indonesia
Putus : 09-04-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020
Tanggal 9 April 2020 — PT. TIMUR RAYA MAS VS 1. ADILIA DIAN ANGGRAINI, DKK
910683 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Timur Raya Mas tanggal 27September 2013 (Bukti P.PK6):Surat Pengakuan sebagai Ekportir Terdaftar Produk Pertambangan HasilPengolahan dan Pemurnian (ETPPHPP) Nomor 87/DAGLU/ETPPHPP/5/2014 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan LuarNegeri tanggal 9 Mei 2014 (Bukti P.PK7);Surat Keterangan Kemsip 3 Nosi SKH Nomor 1766/Ratket/MPSO/1/0819tanggal 21 Agustus 2019 dikeluarkan oleh PT.
Putus : 18-09-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/PID/2012
Tanggal 18 September 2012 — RECKO BUKARSITO
4113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ratus juta rupiah) dan telah membayar uang mukapembayaran pengangkutan kapal sebesar Rp.50.000.000, (ima puluh jutarupiah), sebagaimana bukti transfer terlampir, di mana pada saat barang akandikirim kepada KURNIA HADI, maka KURNIA HADI harus membayar sisauang pembelian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), namun dikarenakanpada saat itu di KupangNusa Tenggara Timur ada peristiwa penangkapan kapalpihak lain pengangkut Batu Mangan yang memakai Dokumen palsu, sehinggasemua para Pengusaha baik para ekportir
Register : 06-10-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 24 Februari 2010 — Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo);1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia, Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2. Assosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (Aptmi)
8229
  • dan komoditi yang tergabung dalambeberapa asosiasi yaitu Asosiasi Pertekstilan Indonesia API Asosiasi Pabrikan Sepatu Indonesia APRISINDO Gabungan Industri Elektronika Indonesia Asosiasi Produsen Syntetis Fiber Indonesia~ APSYFI Asosiasi Apparel manufaktur Indonesia AMI Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman SeluruhIndonesia GAPMMI Asosiasi Pabrik Billet Besi Beton dan ProfilSeluruh Indonesia ABBEPSI Asosiasi Permebelan & Kerajinan Indonesia ASMINDO Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia AEKI Asosiasi Ekportir
Register : 04-09-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 19-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 2503/Pid.Sus/2015/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2015 — - PERI IRAWAN
204
  • mempertanggungjawabkanperbuatannya adalah terdakwa PERI IRAWAN ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Putusan No. 2503/Pid.Sus/2015/PN.MdnHalaman 910Ad.2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak yakni bahwaterdakwa tidak mempunyai izin dari instansi berwenang untuk memiliki jenis sabu yangdapat diijinkan memiliki untuk digunakan adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi,sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, ekportir
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2006
Tanggal 30 Oktober 2009 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; P.T. NEWMONT MINAHASA RAYA,
3318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah pajak yangdapatdiperhitungkan(atb+c+d+e+f.4)PPN yang kurang dibayar (2.c 3.g)/lebih bayar (3.g 2.c)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak kurang dibayar (4 5)/seharusnya tidak terutangPPN lebih bayar khususnya untuk ekportir/penyerahankepada Pemungut PPN :a. Restitusi % x Dasar Pengenaan Pajakb. Kompensai 7.737.3347.737.33407.137.334 709.939.0720 Hal.9 dari 15 hal. Put.
Register : 24-05-2012 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 732/Pdt.G/2012/PA JB
Tanggal 17 Oktober 2012 — Teddy Taufik bin M. Taufik Ismayanti binti Mukri Tarnya
100
  • Rekonpensitersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut TergugatRekonpensi untuk Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh limajuta) untuk selama masa tunggu 3 bulan (90) hari);Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap berapa penghasilanTergugat Rekonpensi perbulan dan berapa Tergugat Rekonpensimemberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi perbulan selama dalamperkawinan, namun menurut keterangan saksi di bawah sumpah yangmenyatakan Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai ekportir
Putus : 10-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III PERSERO
3918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan berdasarkan 1 butir 14 PMK 214/2008, tanggalperkiraan ekspor dimaksudkan dengan tanggal perkiraan keberangkatansarana pengangkut yang akan menuju keluar daerah pabean yang justrumemberikan keuntungan bagi ekportir untuk menghindari kenaikan tarifHalaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 172/B/PK/PJK/2015karena bea keluar telah dibayarkan pada saat pengajuan PEB sementarabarang masih belum terealisasi ekspornya.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 PP 55/2008 jo.
Register : 21-03-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SIKA INDONESIA;
4831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakmencantumkan NPWP namun ketiadaan NPWP tersebut tidak akanmempengaruhi perusahaan tersebut dalam melakukan ekspor daridalam Kawasan Berikat, karena tarif PPN tidak dipungut untuk ekspordan atas penyerahan tersebut telah dilaporkan Pemohon Bandingdalam SPT Masa PPN;Bahwa menurut Majelis, Terbanding tidak yakin penyerahan yangdilakukan Pemohon Banding kepada perusahaan di Batam untukekspor tetapi Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pembeliyang berdomisili di Pulau Batam tersebut bukan sebagai ekportir
    proses pemeriksaan tidakdiperhitungkan;(3) Bahwa dengan demikian pokok sengketa adalah terkait denganyuridis dan pembuktian mengenai adanya penyerahan denganPajak Keluaran sebesar Rp.29.030.197,00;Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 583/B/PK/PJK/2017(4) Bahwa Majelis tidak mempertahankan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak dapatmembuktikan bahwa pembeli yang berdomisili di Pulau Batamtersebut bukan sebagai ekportir
Register : 12-07-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1437 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — PT. SAMBAS MINERAL MINING VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
8654 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jin Zhou HaiVoy.23 adalah sudah sesuai dengan data dan fakta di lapangan yaitu datadata yang berkaitan dengan Ekportir, Importir, tanggal muat, tempat muat,jumlah barang yang dimuat, adapun Nilai ekspor barang (FOB) yangtercantum di dalam LS itu tidak ada kaitannya dan tidak berdasarkankepada hasil analysis nilai kadar barang, karena memang nilai kadar barangtersebut tidak disajikan di dalam LS melainkan disajikan di dalam dokumenCertificate of Analysis (COA) yang diterbitkan setelah keberangkatan
Putus : 09-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 903/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III PERSERO
4319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan berdasarkan 1 butir14 PMK 214/2008, tanggal perkiraan ekspor dimaksudkan dengantanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akanmenuju keluar daerah pabean yang justru memberikan keuntunganbagi ekportir untuk menghindari kenaikan tarif karena bea keluar telahdibayarkan pada saat pengajuan PEB sementara barang masih belumterealisasi ekspornya.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 PP 55/2008 jo.
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1181 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SIKA INDONESIA;
4925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakmencantumkan NPWP namun ketiadaan NPWP tersebut tidakakan mempengaruhi perusahaan tersebut dalam melakukanekspor dari dalam Kawasan Berikat, karena tarif PPN tidakdipungut untuk ekspor dan atas penyeran tersebut telah dilaporkanPemohon Banding dalam SPT Masa PPN;Bahwa menurut Majelis, Terbanding tidak yakin penyerahan yangdilakukan Pemohon Banding kepada perusahaan di Batam untukekspor tetapi Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pembeliyang berdomisili di Pulau Batam tersebut bukan sebagai ekportir
    dengan menggunakan Faktur PajakSederhana yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalamproses pemeriksaan tidak diperhitungkan;Bahwa dengan demikian pokok sengketa adalahterkait dengan yuridis dan pembuktian mengenaiadanya penyerahan dengan Pajak Keluaran sebesarRp 15.674.479,00;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembalidengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatmembuktikan bahwa pembeli yang berdomisili di PulauBatam tersebut bukan sebagai ekportir
Putus : 08-01-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 8 Januari 2010 — VELYSSA alias ZAITUN
4853 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ekspor jenis kayuolahan dan barang jadi jenis kayu dihubungkan denganBarang Bukti yang ada ternyata barang bukti tersebuttermasuk kayu olahan jenis S4S yang keempat sisinya telahdiketam dan telah dilakukan pengolahan, penyambungan daribeberapa batang dengan pengeleman dan terhadap barangtersebut dinamakan flngger Joint laminating yang Igolongkansebagai kayu kampung dengan ukuran 20 mm X 45 mm X3900 mm dan 15 mm X 3900 mm adalah barang yang dapatdiekspor oleh perusahaan eksportir yang memiliki ETPIK(Ekportir
Register : 30-08-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN ATAMBUA Nomor 99/Pid.B/2018/PN Atb
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
AGUSTINA KRISTIANA D, SH
Terdakwa:
THONY TAMELAN
20756
  • .# Ekportir/Kuasanya wajid membuat pemberitahuan pabean ekspor denganlengkap dan benar; Eksportir/Kuasanya wajid memberitahukan barang yang akan dieksporkekantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang; Terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan eksporbarang dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen pemberitahuandisampaikan; Dalam hal tertentu pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisikatas barang ekspor (diantaranya apabila adanya hasil analisis informasilainnya
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1732 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang ; BENNY
265194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Pasal 3 Ayat (1) Permendag 46/MDAG/PER/7/2012, menyebutkanyaitu: Perak dan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapatdiekspor oleh Eksportir yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor(SPE) Perak dan Emas";Berdasarkan dua ketentuan tersebut baik emas yang merupakan hasil produkpertambangan dari perut bumi Indonesia maupun yang bukan apabila akandiekspor maka ekportir harus memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, sedangkan berdasarkan
    Putusan No. 1732 K/PID.SUS/2017sebenarnya adalah dalam bentuk emas batangan dan emas kawat yang dipilin,yang seharusnya ditulis scrap jewelry;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran peraturanperundangundangan, karena untuk mengekspor emas dalam bentuk demikianhanya dapat diekspor oleh ekportir yang telah mendapatkan Surat PersetujuanEkspor (SPE) dari Menteri Perdagangan, kecuali itu juga menyangkut kewajibaneksportir untuk membayar bea keluar/bea ekspor;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut
Upload : 15-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/PID.SUS/2011
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari; Latifah SH alias Eva alias Ifa alias Dina binti Hasan
3228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa telahmelakukan ekspor barang melalui / atas nama Ekportir CV. Panel ArthaGraha.
Register : 01-09-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. SARI DUMAI SEJATI;
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan berdasarkan 1 butir 14PMK 214/2008; tanggal perkiraan ekspor dimaksudkan dengan tanggalperkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju keluardaerah pabean yang justru memberikan keuntungan bagi ekportir untukHalaman 12 dari 22 halaman.