Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hartaran, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

UtjBahwa pada tanggal 11 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Jorlang Hartaran, Kabupaten Simalungunsebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/12/X/95,yang dikeluarkan oleh KUA Jorlang Hartaran, Kabupaten Simalungun,tertanggal 11 Oktober 1995;Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkanTergugat berstatus jejaka;Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan

dibacakanlah surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan Penggugat dengan memberikan tambahan penjelasansebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya tersebut,Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat Nomor: 152/12/XI/95 tertanggal 11 Oktober 1995 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiga Balata Jorlang Hartaran

secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;2Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;3Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);4Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hartaran

Mengembalikan hartaran pernikahan Pemohon dan Termohon;

e. Biaya persalinan melahirkan sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);