Riza Addrianta bin Adril Horem
4.Fetty Festya Addriani binti Adril Horem
5.Dedy Noviandy binti Adril Horem
6.Edwin Herwanto bin Zainal
7.Suprihadi. B.SC bin Zainal
8.Wiharman bin Zainal
9.Liestriza binti Zainal
10.Sunasman bin Zainal
11.Hj. Nurziani binti Zainal
12.Zulhanif bin Zainal
13.Beni S.IP bin Zainal
Tergugat:
1.Danilson bin Nasrul
2.Pitra Jaya binti Nasrul
3.Dewi Sartika binti Nasrul
4.Wira Santi binti Nasrul

RIZAADRIANTA bin ADRIL HOREM (Penggugat III);11.2. FETTY FESTYA ADRIANI binti ADRIL HOREM (PenggugatIV);11.3. DED! NOVIANDY binti ADRIL HOREM (Penggugat V);Adalah ahli waris pengganti dari Alm. ELNIZA binti RADINAS;12. Bahwa setelah ELNIZA binti RADINAS meninggal dunia, meninggalkanahli waris sebagai berikut:12.1. ZAINAL bin RADINAS (anak lakilaki kKandung);12.2. SYAFRINA binti RADINAS (anak perempuan kandung);12.3. WARTINIS binti RADINAS (Penggugat II/Anak Perempuankandung);12.4.

RIZA ADRIANTA bin ADRIL HOREM (Penggugat III);12.7. FETTY FESTYA ADRIANI binti ADRIL HOREM (PenggugatIV);12.8. DEDI NOVIANDY binti ADRIL HOREM (Penggugat V);13.Bahwa setelah Alm.

RIZAADRIANTA bin ADRIL HOREM (Penggugat III);16.6. FETTY FESTYA ADRIANI binti ADRIL HOREM (PenggugatIV);16.7. DEDI NOVIANDY binti ADRIL HOREM (Penggugat V);16.8. EDWIN HERWANTO bin ZAINAL (Penggugat VI);16.9. SUPRIADI B.SC bin ZAINAL (Penggugat VII);16.10. =WIHARMAN bin ZAINAL (Penggugat VIII);16.11. LIESTRIZA binti ZAINAL (Penggugat IX);16.12. SUNASMAN bin ZAINAL (Penggugat X);16.13. Hj. NUZRIANI binti ZAINAL (Penggugat XI);16.14. ZULHANIF bin ZAINAL (Penggugat XII);16.15.

RIZAADRIANTA bin ADRIL HOREM (Penggugat III);19.6. FETTY FESTYA ADRIANI binti ADRIL HOREM (PenggugatIV);19.7. DED! NOVIANDY binti ADRIL HOREM (Penggugat V);19.8. EDWIN HERWANTO bin ZAINAL (Penggugat VI);19.9. SUPRIADI B.SC bin ZAINAL (Penggugat VII);19.10. WIHARMAN bin ZAINAL (Penggugat VIII);19.11. LIESTRIZA binti ZAINAL (Penggugat IX);19.12. SUNASMAN bin ZAINAL (Penggugat X);19.13. Hj. NUZRIANI binti ZAINAL (Penggugat XI);19.14. ZULHANIF bin ZAINAL (Penggugat XII);19.15.

RIZA ADRIANTA bin ADRIL HOREM (Penggugat III),FETTY FESTYA ADRIANI binti ADRIL HOREM (Penggugat IV), DEDINOVIANDY binti ADRIL HOREM (Penggugat V) adalah ahli waris penggantidari ELNIZA binti RADINAS;5. Menetapkan DANILSON bin NASRUL (Tergugat I), PITRA JAYA bintiNASRUL (Tergugat II), DEW! SARTIKA binti NASRUL ( Tergugat III), WIRASANTI binti NASRUL (Tergugat IV) adalah ahli waris pengganti dariSYAFRINA binti RADINAS;6. Menetapkan harta berupa:6.1.

Yacob) terhadap Penggugat (Pipit Delyarni binti Addel Horem);

RIAD HOREM DIPL., HE : Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Pensitunan Pegawai Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan terakhir menjabatsebagai Direktur Monitoring dan Evaluasi ;Bahwa setahu saksi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP) mempunyai tugas melaksanakanpengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasapemerintah serta mempunyai fungsi penyusunan dan perumusanstrategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur

Riad Horem DIPL., HE dalam persidangan yangmenerangkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa sudahditentukan dalam peraturan Perundangundangan yaitu PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 khususnya Pasal 7 yaitu PenggunaAnggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan danPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan lebih lanjut dijelaskan olehsaksi bahwa dalam Peraturan Presiden tersebut tidak dikenal KepalaDinas bertindak

Surya Agung, tanggal 24 Juni 2013 ; : Foto copy sesuai asli Surat dari PT.Surya Agung Nomor:O55/SA/2013, tanggal O1 Agustus 2013, perihalPermohonan Penangguhan Penayangan PengumumanBlacklist di Web Site LKPP, yang ditujukan kepada BapakRiad Horem Direktur Bidang Monitoring Evaluasi LKPP,d.a. Gedung SME Tower Lt.8 Jalan Gatot Subroto Kav.94di Jakarta; : Foto copy dari foto copy Surat dari Plt.

RIAD HOREM, Dipl.,HE., mantan salah satu Direkturpada Lembaga Kajian Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP), yangdalam keterangannya sebagai Ahli secara tegas dan jelas yaitu :"Setiap Pengadaan Barang Pemerintah Tidak Pernah Ada AnggaranLebin Dahulu Baru Kemudian Ditenderkan Tetapi Ditenderkan LebihDahulu Kemudian Baru Dianggarkan.

Selain Itu Inti Dari PengaturanDi Daerah Dalam Pengadaan Barang Jasa Adalah AdanyaPersetujuan DPRD Bersama Pemda, Sedangkan Peraturan Daerah(Perda) Baru Menyusul Kemudian ;Bahwa selain buktibukti tersebut di atas dan keterangan Ahli Ir.RIAD HOREM, Dipl.,H.E. masih ada bukti lain yang menunjukkanyaitu sebelum kontrak ditandatangani 05 Januari 2007, telah terlebihdahulu ada penganggarannya yang diikuti dengan proses tendernyayaitu :Hal. 80 dari 123 hal. Put.

RIAD HOREM, Dipl.,H.E.,pemotongan anggaran oleh Bupati dalam kegiatan yanganggarannya telah mendapatkan persetujuan DPRD adalah tidakdibenarkan secara hukum.

RIAD HOREM, Dipl.

Riad Horem Dip.HE tidak dapat melumpuhkan kebenaran atau validitasdari hasil Laporan Investigasi dan klarifikasi Pekerjaaan Pembangunan Ruas JalanGutta Pareppa Pebabri Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 oleh Tim TeknikFakultas Teknik Universitas Hasanuddinbulan Desember 2017 (tanpa Tanggal),sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terdapat kekurangan volume terpasangsebanyak 17.472,49 m;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas telahternyata terdapat kekurangan volume terpasang

Riad Horem Dip.HEyang menyatakan koefisien analisa harga satuan pekerjaan dapat diuji kembali(berubah) sesuai kondisi lapangan berdasarkan keahlian PPK. PH juga telahmengutip pendapat ahli yaitu Drs.

Riad Horem Dip.HE;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah benar telahterjadi kKekurangan volume terpasang dalam Pembangunan Jalan Dua Ruas (Paket20), sebagaimana dakwaan dan tuntutan penuntut umum;Menimbang, bahwa terkait dengan kekurangan volume pekerjaan terpasangsebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutanya, setelahmempelajari dakwaan dan tuntutan penuntut umum, dapat dikatahui bahwa penuntutumum telah mendasarkan pada hasil Laporan Investigasi dan klarifikasi

Riad Horem Dip.HE tidak dapatmelumpuhkan kebenaran atau validitas dari hasil Laporan Investigasi dan klarifikasiPekerjaaan Pembangunan Ruas Jalan Gutta Pareppa Pebabri Kota Palopo TahunAnggaran 2016 oleh Tim Teknik Fakultas Teknik Uiversitas HasanuddinbulanDesember 2017 (tanpa Tanggal), sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terdapatkekurangan volume terpasang sebanyak 17.472,49 m?

RIAD HOREM, Dipl. HE.Bahwa ahli tidak masuk materi perkara, ahli akan menjelaskan dengan halhalyang berkaitan dengan keahlian yang ahli miliki di mana ahli ikut terlibat dalampenyusunan kepres No. 54 ahli ikut terlibat, dan ahli sudah berpengalamandilapangan baik sebagai pimpinan proyek maupun pengalaman ahli yangpernah bekerja selama 5 tahun di lembaga pengadaan dan barang dan jasapemerintah sejak tahun 2008 2013;Putusan Nomor : 83/Pid.SusTpk/2018/PN Mks.

Riad Horem Dip.HE tidak dapat melumpuhkan kebenaran atau validitasdari hasil Laporan Investigasi dan klarifikasi Pekerjaaan Pembangunan Ruas Jalan(Paket 20) Gutta Pareppa Pebabri Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 oleh TimTeknik Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin bulan Desember 2017 (tanpaTanggal), sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terdapat kekurangan volumeterpasang sebanyak 17.472,49 m?

Riad Horem Dip.HEyang menyatakan koefisien analisa harga satuan pekerjaan dapat diuji kemballi(berubah) sesuai kondisi lapangan berdasarkan keahlian PPK. Penasihat Hukumjuga telah mengutip pendapat ahli yaitu Drs.

Riad Horem Dip.HE dalam persidangan telah memberikanpendapat bahwa koefisien analisa harga satuan pekerjaan dapat diuji Kembali(berubah) sesuai kondisi lapangan berdasarkan keahlian PPK;Menimbang, bahwa dengan demikian hasil audit BPKP Nomor : SR077/PW21/5/2018, tanggal 23 Februari 2018 dan pendapat ahli Syamsul dan SuryaPutusan Nomor : 83/Pid.SusTpk/2018/PN Mks.

Riad Horem Dip.HE tidak dapat melumpuhkan kebenaran atauvaliditas dari hasil Laporan Investigasi dan klarifikasi Pekerjaaan Pembangunan RuasJalan Gutta Pareppa Pebabri Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 oleh Tim TeknikFakultas Teknik Universitas Hasanuddin bulan Desember 2017 (tanpa Tanggal),sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terdapat kekurangan volume terpasangsebanyak 17.472,49 m?

BUDI SETYAWAN LESPENDAserta mengajukan ahli pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sadr.RIAD HOREM.1.5. Bahwa Pasal 136 HIR tidak mengatur secara tegas bahwaeksepsi kompetensi absolut harus diputus dalam putusan sela,tidak diputus dalam pokok perkara.

Surya Agung, tanggal 24 Juni 2013 ; : Foto copy sesuai asli Surat dari PT.Surya Agung Nomor:O55/SA/2013, tanggal O1 Agustus 2013, perihalPermohonan Penangguhan Penayangan PengumumanBlacklist di Web Site LKPP, yang ditujukan kepada BapakRiad Horem Direktur Bidang Monitoring Evaluasi LKPP,d.a. Gedung SME Tower Lt.8 Jalan Gatot Subroto Kav.94di Jakarta; : Foto copy dari foto copy Surat dari Plt.

(fotokopi dari fotokopi);Menimbang, bahwa Pemohon untuk = menguatkan dalildalilpermohonannya, Perrmohon mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama : Ir.Riad Horem, Dipl HE dan Dr. H. Ridwan, S.H., M. Hum;Menimbang, Bahwa Abhli Ir. Riad Horem, Dip!

Riad Horem, Dipl. H.E., dan saksi AhiSophian Marthabaya, S.H., M.H., ternyata bukanlah merupakankeadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, danPutusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor92/Pid.SusTPK/2019/PN. Jkt.

Riad Horem, Dipl.

sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdasarkansurat permohoan dari pelaksana kepada PPK.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syahbanur dari LPJKPropinsi Sumatera Barat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menyatakan bahwapekerjaan Bekisting dalam kontrak telah inklud dengan pekerjaan beton dan tidakboleh dirubah volumenya dan sudah termasuk dalam harga pekerjaan beton dimanaBekisting dan perancah adalah jenis pekerjaan yang sama tidak ada bedanya.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Riad Horem

dikerjakanpada pembangunan Trotoar dan Drainase tersebut adalah sebesar 25.432,58 Kg,bukan 17.462,53 Kg dari yang seharusnya 22.935,67 Kg dan terdapat kelebihanpemasangan sebesar 2.496,91 Kg (duaribu empat ratus sembilan puluh enam komasembilan puluh satu kilogram) serta tidak menghitung kelebihan pekerjaan yangdikerjakan oleh Ronny Junaidy sebagai pelaksana pekerjaan merupakan keteranganyang tidak konsisten dan penghitungan yang tidak dapat dibenarkan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Riad Horem

Riad Horem, Dip.HE : Bahwa Perbedaan kotrak dan perjanjian adalah di dalam kontrakpemerintah menjamin adanya jangka waktu sampai pada pengakhir Bahwa Pemerintah menjamin pembayaran setiap kewajiban setiap proyek yang sudah dilakukan perjanjian ; Bahwa Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa ada beberapapihak yang terlibat didalamnya antara lain penyedia jasa danpengguna jasa dimana pengguna jasa ada pihak Kuasa PenggunaAnggaran ( KPA ) selaku pemilik uang, sedangkan yangmerencanakan adalah Pejabat

Riad Horem, Dip! HE.Ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengankeilmuannya.Bahwa di Indonesia, ada 4 (empat) jenis kontrak yang dikenal, yaitu : 1. Kontraklumpsum, 2. Kontrak harga satuan, 3.

RIAD HOREM, Dipl.

RIAD HOREM, Dipl, HE,Ahli Hukum Perdata UGM Prof. NINDYO PRAMONO, SH, MS, Ahli HukumPidana Univ. Muhammadiyah Jakarta dan Staf Ahli Kapolri DR. CHAIRULHUDA, M.Hum;b.

RIAD HOREM, DIPL HE. Auditor atau petugasyang mengaudit harus mempunyai sertifikat keahlian sebagaimana yang diaturdalam UUJK NO; 18 Tahun1999e Ahli Perdata UGM; Prof. DR. Nindyo Pramono, SH, MSSesuai UU Nomor 16 Tahun 2005 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yangdisebut dengan audittor negara adalah BPK;e Ahli Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Staf.

RIAD HOREM, Dipl HE,Jika Proyek Sudah diserahterimakan maka setelah itu tidak ada lagi kegiatan lagi,misal berita acara pemeriksaan fisik, penyelesaian pekerjaan atau punamandemen. Ahli pidana Univ. Muhammadiyah Jakarta dan staf ahli Kapolri, DR.

RIAD HOREM, Dip.

RIAD HOREM,Dipl.HE pada sidang tanggal 7 Februari 2019.Demikian pula hasil pengukuran harus transparan, diperlihnatkan kepadapengawas, PPK dan rekanan dan itu tidak dilakukan Tim Unhas, lalu dimanaletak investigasi dan klarifikasinya ???

Riad Horem, Dipl.HE tersebutdidasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2015 mengenaiStandar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan JasaKonsultasi;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Laurensius Teguh KhasantoTan, keterangan saksi Yulianis dan keterangan Terdakwa PT NKEserta Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk Tahun Yang berakhir padatanggaltanggal 31 Desember 2010 dan 2009

Riad Horem, Dipl.HE tersebut didasarkanpada Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2015 mengenai Standardan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT NKE yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan,diketahui bahwa biaya kantor pusat dan kantor cabang (overhead) PTNKE yang telah nyatanyata dikeluarkan oleh

Riad Horem,Dipl.HE di atas, maka keuntungan/laba bersih PT NKE di dalam 8(delapan)Nazaruddin adalah sejumlah Rp. 182.219.245.601 ,00 (seratus delapanpuluh dua milyar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluhproyek yang diperoleh melalui bantuan Muhammadlima ribu enam ratus satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : NAMANO PROYEK JUMLAH PENERIMAAN, KEUNTUNGAN (Rp)1 Pembangunan Kontrak 138.723.000.000,00RS Khusus Penerimaan 122.328.463.636,00Penyakit Infeksi Beban Kontrakdan Pariwisata

RIAD HOREM, DipL.

Bengkalis kemudian menemui Bagian Hukum LKPP dalam rangkaberkonsultasi dan meminta saran pendapat yang nanti akan dijawabLKPP secara formal (tertulis).Terdakwa dan Terdakwa Il yangdidampingi INDRAWAN SUKMANA juga melakukan pendekatan (lobby)kepada pihak LKPP melalui RIAD HOREM (Direktur Monitoring danEvaluasi LKPP). Terdakwa II mengajak SYARIFUDDIN alias H. KATANjuga menemu!l RIAD HOREM di lantai 2 gedung LKPP. RIADHal. 13 dari 524 Hal.

Bengkalis kemudian menemui Bagian Hukum LKPP dalam rangkaberkonsultasi dan meminta saran pendapat yang nanti akan dijawabLKPP secara formal (tertulis).Terdakwa dan Terdakwa Il yangdidampingi INDRAWAN SUKMANA juga melakukan pendekatan (lobby)kepada pihak LKPP melalui RIAD HOREM (Direktur Monitoring danEvaluasi LKPP). Terdakwa II mengajak SYARIFUDDIN alias H. KATANjuga menemui RIAD HOREM di lantai 2 gedung LKPP. RIAD HOREMmeminta SYARIFUDDIN alias H.

Bina Marga dan Cipta Karya Banda Acehdan surat tersebut telah saksi serahkan kepada Penyidik;Bahwa surat dari Gubernur Aceh tersebut isinya bukan tentangpenunjukan langsung;Bahwa saksi menerangkan tidak pernah berhubungan denganTerdakwa;40Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukanpertanyaan dan tanggapan;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depanpersidangan yaitu: BB No. 6, BB No. 7, BB No. 8, BB No. 17, BB No.31, BB No. 32, BB No. 33, dan BB No. 34;RIAD HOREM

pancang bukan untuk bangunanhorizontal nya;148Bahwa Terdakwa pernah bertanya ke LKPP untuk pekerjaan tahun 2011karena Terdakwa merasa tidak mampu untuk melaksanakan, akhirnya RIADHOREM dari pihak LKPP menyampaikan bahwa boleh dilakukanPenunjukan Langsung tetapi sebaiknya agar tanya pada yang ahli, kemudianberdasarkan arahan pihak Kementerian Perhubungan agar berkonsultasidengan pihak konsultan perencana;Bahwa komunikasi dengan LKPP tidak dilakukan secara resmi hanya secaralisan saja dengan RIAD HOREM

RIAD HOREM, Dipl HE., yang pada pokoknya menerangkanSEOEGE!

RIAD HOREM, Dipl HE, Ak, dibawah sumpah menerangkan:138Bahwa Ahli mempunyai keahlian mengenai proses pengadaan barangdan jasa, serta tehnik hidro;Bahwa pekerjaan konstruksi diatur dalam Undangundang no.18 tahun1999 dan Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2000.