pemohon selaku pemegang saham 44 % dari paratermohon, maka berdasarkan pasal 110 ayat (1) jo pasal 110 ayat (3) UndangUndang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berhak untuk mengajukanpermohonan pemeriksaan atas para termohon tersebut;bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan pemeriksaan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pengadilan NegeriJakarta Pusat mengeluarkan penetapan untuk mengangkat dan menunjuk timahli guna melakukan audit investigasi/special audit indepeden

5,584,727,485 5,584,727,485Jumlah Penerimaan 43,931,122,186 40,873,861,661 3,057,260,525 Saldo Akhir Piutang 11,379,303,290 11,379,303,290 Saldo Awal Piutang (6,379,362,926) (6,379,362,926) Net Off 15,842,112,564 16,948, 110,653 (1,105,998,089)Penjualan 64,773,176,114 62,821,913,678 1,951,262,436Penjualan Cfm SPT WP 62,821,912,678 62,821,912,678 Koreksi 1,95 1,263,336 1,951,262,436 bahwa berdasarkan pembukuan/ledger pelunasan piutang dan laporan arus kas PemohonBanding yang telah diaudit auditor indepeden

Istimewa Rp 5.946.499.316,00Pihak Ketiga Rp 432.863.610,00Rp6.379.362.926,00Penjualan tahun 2007 :Pihak Hubungan Istimewa Rp 46.436.358.566,00Pihak Ketiga Rp 16.385.554.112,00Rp 62.821.912.678,00Piutang Usaha Akhir :Pihak Hubungan Istimewa Rp 4.727.561.236,00Pihak ketiga Rp6.651.742.054.00Rp 11.379.303.290,00Penerimaan arus kas dari aktivitas operasi Rp 57.821.972.314,00bahwa Pemohon Banding dalam hal ini hanya mengakui penjualan bersih sebesarRp 62.821.912.678 yang telah sesuai dengan Laporan Audit Indepeden

Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 43 alinea ke6 dan 7Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 1001 B/PK/PJK/201416bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding sertapemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat berdasarkan pengujianarus piutang tidak terdapat bukti adanya peredaran usaha yang belumdiperhitungkan oleh Pemohon Banding sehingga jumlah peredaran usahaPemohon Banding adalah sebesar Rp 62.821.912.678 telah sesuai denganLaporan Audit Indepeden

Semarangpada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa Para Penggugat adalah buruh Tetap Tergugat antara lain :Penggugat sejak 18 Mei 2004 s/d 30 Juni 2008 atau masa kerja empattahun lebih, Penggugat II sejak.5 Februari 2004 s/d 30 Juni 2008 atau masakerja empat tahun lebih, Penggugat Ill sejak 5 Februari 2004 s/d 30 Juni2008 atau masa kerja empat tahun lebih, dan Penggugat IV sejak 30 April2004 s/d 30 Juni 2008 atau masa kerja empat tahun lebih, hal mana ParaPenggugat adalah Anggota Federasi Serikat Buruh Indepeden

Central Windu Sejati padadasarnya bukan/tidak ada hubungannya dengan Peredaran Usaha dan atastransaksi hutangpiutang tersebut tercermin dalam Pos Hutang HubunganIstimewa dalam Laporan Auditor Indepeden Paul Hadiwinata dan Rekan denganopini Wajar Tanpa Pengecualian. Jadi, tidak seharusnya Tergugat melakukanKoreksi atas Pinjaman dari PT. Central Windu Sejati Sebagai Penerimaan UangMuka Penjualan Udang dari Perusahaan kepada PT.

arus piutang tersebut adalah sebagai berikut: Keterangan JumlahA Penerimaan dari pelanggan dan Penerimaan Revitalisasi 65.793.784.209B Saldo Piutang usaha akhir tahun 2006 6.379.362.926C Saldo Piutang usaha awal tahun 2006 (2.119.946.247)D Penjualan usaha dan Penerimaan revitalisasi (a+bc) 70.053.200.888E Saldo Hutang Revitalisasi per 31 Desember 2006 (de) (42.000.000.000)F Penjualan Usaha 28.053.200.888 Bahwa dimana saldo tersebut diatas sudah sesuai dengan pembukuanPenggugat dan laporan auditor indepeden

Padahal sesuai PMK Nomor 27/PMK.06/2016,penentuan nilai limit barang yang akan dilelang harus atas dasarpenetapan dari Penilai (Juru Nilai) atau Penaksir (Juru Taksir) yangresmi, berkompeten dan indepeden; Bahwa untuk pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukannilai limit barang yang akan dilelang melalui Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) resmi, yaitu KJPP Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun dan rekan (bukti T.I18).

Amat Gogol justru melaporkan perbuatan Terdakwatersebut ke Pomal Lantamal Belawan.Bahwa benar setelah perkara ditangani oleh Penyidik Pomal, penyidikmemfasilitasi untuk mengundang Tim Indepeden melakukan perhitunganpembangunan rumah milik Terdakwa dengan ketentuan apapun keputusanTim Independen Terdakwa menyanggupi untuk membayar kekurangan sisabiaya pembangunan rumah milik Terdakwa yang dibangun oleh SaksiI Sdr.Amat Gogol..

Tasikmalayasebagai salah satu syarat calon indepeden untuk ikutdalam Pemilukada ; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira jam12.00 wib masyarakat Desa Sundawenang kedatangan petugasPPS untuk melakukan verifikasi faktual terhadap dukunganpasangan H.R. HARMAEN MUCHY!I WIRATANUNINGRAT S. Ip. danDrs.

Tasikmalayasebagai salah satu syarat calon indepeden untuk ikutdalam Pemilukada ;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira jam12.00 wib masyarakat Desa Sundawenang kedatangan petugasPPS untuk melakukan verifikasi paktual terhadap dukunganpasangan H.R. HARMAEN MUCHY! WIRATANUNINGRAT S. Ip. danDrs.

Uang muka penjualan bersih sebesar Rp283.223.367,00Bahwa sesuai dengan laporan auditor indepeden, subledger, dandokumen pendukung yang telah diserahkan, terbukti tidak ada pos dengandeskripsi uang muka penjualan udang dalam neraca per 31 Desember 2006.Jumlah sebesar Rp283.223.367,00 merupakan Biaya Dibayar di Muka yangberasal dari selisin Saldo Biaya Dibayar di Muka awal tahun 2006 dengan SaldoBiaya Dibayar di Muka akhir tahun 2006;Bahwa untuk biaya asuransi dibayar dimuka Penggugat telahmemberikan

Bahwa selain itu. penunjukkan CCIC Singappore PTE LTD dan CCICShandong CO.LTD. sebagai lembaga indepeden yang memeriksa kualitasdan kuantitas bauksit yang dibeli merupakan penunjukan sepihak olehPenggugat saja tanpa persetujuan dari Tergugat dan melanggarkesepakatan antara Tergugat dan Penggugat dalam Perjanjian No.AMD2201203 tanggal 15 Februari 2012 yang telah sah berlaku danmenjadi undangundang bagi para pihak yang menandatanganinya,karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalamPasal 9 ayat (1)

Dinito Jaya Sakti telahmembentuk Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Indepeden IndonesiHal. 9 dari 28 Put. No. 101/Pdt.SusPHI/2020/PN. Bdg.

Pasal 104 UndangundangNomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak untukmembentuk dan menjadi anggota serikat pekerja terlebih lagi Serikat Buruh Metaldan Elektronik Gabungan Serikat Buruh Independen (SBMEGSBI) telah tercatat diDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi, oleh karenanya telah sahsecara hukum keberadaan Serikat Buruh Metal dan Elektronik Gabungan SerikatBuruh Indepeden (SBMEGSBI) di perusahaan Tergugat, maka dengan demikianterhadap petitum Nomor 5

No.123PK/Pid.Sus/2011Perwakilan Yogyakarta, tahun 2005, oleh KantorAkuntan ~~ Publik Indepeden tahun 2006 tidak ada, tapiBadan Pengawan (Banwas) PDAM Kabupaten Lumajangsetiap 3 (tiga) bulan sekali melakukan pemeriksaan,tahun 2007 tidak ada yang kesemuanya menunjukkantidak ada penyimpangan ;Masih menurut keterangan saksi ahli BUDI KUSWANTO,bahwa hubungan atau korelasi antara PDAM dengan PemdaKabupaten Lumajang, yaitu) : karena modal awal dariPDAM dengan Pemda Kabupaten Lumajang merupakanpenyertaan

Pengakuan dengan tegas ini TermohonKasasi tidak pernah membuktikan sebaliknya melainkan menggandalkankepada Majelis Hakim yang telah berpihak menjadi Majelis Hakim/JudexFacti sudah tidak indepeden lagi dalam membuat putusan perkara a quo,semestinya menurut hukum acara Termohon Kasasi harus dengandibuktikan kepalsuan sumpah palsu berdasarkan putusan pidana yang23berkekuatan hukum tetap (res judicata), dengan demikian kebenaran yangterkandung dalam pengakuan yang murni merupakan kekuatan yangbersifat

SULCHAN ARIFIN bersifat final dan mengikat para pihak(Penggugat dan Tergugat) ;Menimbang, bahwa sebelum dapat memastikan secara hukum hasil audit opnametersebut, maka yang perlu dipertegas kembali bagaimana status dari Tim yang melakukanaudit opname ;34Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat dalam gugatannyamenyatakan bahwa Tim yang melakukan opname atas proyek gedung STIKES adalahTim dari ITS yang bersifat indepeden serta tidak memihak kepada salah satu dari parapihak (Penggugat maupun

Padahal pada saat permohonan pembukaan kredit di Bank ofIndia pada tahun 2008, Objek Jaminan telah dilakukan penilaian(appraisal) oleh Penilai Indepeden (sebagai syarat untuk permohonankredit), hasil penilaian Objek Jaminan tahun 2008 adalah sebesarRp15.311.895.000,00 (lima belas milyar tiga ratus sebelas jutadelapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

dan asuransi menjadi tanggungjawab penjual) berbeda dengan kondisi transaksi pada saat PT Zbertransaksi dengan PT A / pihak independen (frankopabrik,barang diambil sendiri oleh pembeli di pabrik penjual, sehinggabiaya pengiriman dan asuransi ditanggung sendiri merupakantanggung jawab pembelli);Bahwa dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisitransaksi independen yang menjadi pembanding, suatu transaksidikatakan wajar jika harga transaksi afiliasi tersebut sama denganharga transaksi indepeden

tersebut,pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Maret2011, yang isinya sebagai berikut ;5 3DALAM EKSEPSIEKSEPSI KOMPETENSI RELATIF PENGADILANBahwa objek gugatan dalam perkara iniadalah : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 / Kpts /KPU Tahun 2011 tanggal 6 Januari 2011, TentangHalaman 13 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUNBNAPemberhentian dan Pengangkatan Ketua KomisiIndependen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur ProvinsiNanggroe AcehDarussalam ; Surat Ketua Komisi Indepeden

telah berdasarkan alas an yang tepat dan dapatdisetujui oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena itu pertimbanganpertimbangantersebut diambil alin dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pertimbangan hukumsekaligus amar putusan pada angka 4 (empat) dengan pertimbangan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pada halaman 57 (lima puluhtujuh) menyatakan bahwa Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, sukimto & Rekanadalah akutan public indepeden

OECD Transfer Pricing GuidelinesCOMPARABILITY ANALYSISHasil Analisis Kesebandingan:CHAPTER III:Berdasarkan penjelasan tertulis yang disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Mei 2014terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali jugamengakui adanya beda kondisi transaksi afiliasi dengantransaksi indepeden;Term of payment untuk copper, gold and silver menurutTermohon Peninjauan Kembali: Jai larg:fee Meera ernbael einlaversnt FesgaSu DE Guy SuaAfllizslAlaovint appar nT TRIM Frsa2

nilai PPN sebesar Rp.21.863.441Faktur Pajak yang diterbitkan PT REKO TEXTILE INDONESIA ke PTSAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI dengan nomor faktur 010.03116.46539457 tanggal 24/10/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp.19.923.023Faktur Pajak yang diterbitkan PT REKO TEXTILE INDONESIA ke PTSAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI dengan nomor faktur 010.03116.46539458 tanggal 27/10/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp.19.076.590Fotokopi Akta Notaris TRI NURSEPTARI, S.H. nomor 01 tanggal 2Maret 2011.Fotokopi Laporan Auditor Indepeden

ZAINUDDIN)atas Laporan Keuangan PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI per31 Desember 2014 dan 2013.Neraca PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI per 31 Desember2015 yang ditandatangani DONG MOOK CHOI.Laporan Laba Rugi PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI per 31Desember 2015 yang ditandatangani DONG MOOK CHOI besertalampirannya berupa Biaya Umum dan Harga Pokok Penjualan.Laporan Auditor Indepeden (KAP AF.

RACHMAN & SOETJIPTO WS.)atas Laporan Keuangan PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI per31 Desember 2015.Kertas Kerja Audit terkait Laporan Auditor Indepeden (KAP AF.RACHMAN & SOETJIPTO WS.) atas Laporan Keuangan PTSAMUDRA DUNIA POLY JAYAABADI per 31 Desember 2015Rekapitulasi Hutang PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI ke PTASIA PACIFIC FIBERS tahun 2014Halaman 52 dari 153, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PT.