ASSE MT Bin MUH TANG, dan IWAJENG BINTISAMASALLE, Tertanggal 20 Februari 2012;4. Bahwa antara Pemohon (JUMARDIN BIN LATONRA) denganPemohon II (IWAJENG BINTI SAMA SALLE), tidak ada pertaliannasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sertamemenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;5.

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (JUMARDIN BINLATONRA) dengan Pemohon II (IWAJENG BINTI SAMASALLE)yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2016 di Dusun MenrailiDesa Lempong Rilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo denganmaskawin berupa uang senila 44 Real dibayar Tunai;3.

Asse MT Bin Muh Tang terhadap Penggugat Iwajeng bin Sama Salle
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Menjatuhkan talak antara Penggugat Iwajeng Binti Sama Salledengan Tergugat Muh. Asse MT Bin Muh Tang;3.

La Ponding bin Pengkong, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaanpetani, bertempat tinggal di Desa Ajubissu, Kecamatan Pitu Riawa,Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberiketerangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penggugat bernama Iwajeng bin Sama Salle dan Tergugatbernama Muh. Asse MT bin Muh.

Arman bin La Ponding, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani,bertempat tinggal di Desa Ajubissu, Kecamatan Pitu Riawa, KabupatenSidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Penggugat bernama Iwajeng bin Sama Salle dan Tergugatbernama Muh. Asse MT bin Muh. Tang;Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersamamembina rumah tangganya selama kurang lebih empat tahun.

Asse MT bin Muh.Tang) terhadap Penggugat (Iwajeng bin Sama Salle).Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidangperkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal1189 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat.Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan