Menuruthukum, tatkala suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukan merupakankewenangan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka halprosedur dan substansial dari Keputusan Tata Usaha Negara yangdimaksud merupakan kewenangan TIM Pokja III Bagian Barang dan JasaSetda Kabupaten Gorontalo;4.1. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 64:1.Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapatcacat:a. Wewenang;b.

Putusan Nomor 03 P/KHS/20174.3.4.4.4.5.4.6.kewenangan untuk menentukan pemenang lelang adalah hakprerogatif Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Barang Dan JasaSetda Kabupaten Gorontalo, dan bukan wewenang Termohon apalagidikategorikan sebagai Kebijakan yang penting dan strategis sertaberdampak luas pada kehidupan masyarakat Daerah dan Negara yangdiduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa dengan demikian keputusan Unit Layanan Pengadaan (ULP)Bagian Barang dan Jasa Setda

KaryaCender telah ditetapkan sebagai perusahaan yang lulus dalamproses tender pengadaan motor tempel oleh Kelompok KerjaUnit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/JasaSetda Provinsi Sulawesi Utara.Sehingga jelaslah bahwa surat objek gugatan dibuat berdasarkanpenetapan lulus dalam proses tender oleh Kelompok Kerja UnitKerja Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/JasaSetda Provinsi Sulawesi Utara dan selanjutnya harusditindaklanjuti dengan surat perjanjian antara Tergugat dan CV.Karya

Trigil, perihal : Sanggahankepada Pokja 23 UKPBJ : Biro Pengadaan Barang/JasaSetda Provinsi Sulawesi Utara. (Fotokopi sesuai denganHalaman 40 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.Mdo13.14.15.16.17.18.19.20.Al.Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Bukti P18asli);Surat dari Pokja 23 UKPBJ, Perihal : JawabanSanggahan kepada CV. Trigil. (Fotokopi dari download);Surat dari Direktur CV. Trigil, perihal : Pengaduankepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

.;22) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 08/PANSEKAP/PAKET.1/PSW/2010tanggal 6 Desember 2010 perihal Berita Acara Klarifikasi tahun 2010 yangbertandatangan Pungut Pranajaya dan panitia pengadaan Barang dan JasaSetda Pesawaran TA. 2010;23) Asli 1 (satu) lembar surat lampiran Berita Acara Klarifikasi Nomor 08/PANSEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya dan panitia pengadaan Barang dan Jasa SetdaPesawaran TA. 2010;24) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia

KPASEKAP/PAKET.01/PSW/2010tanggal 6 Desember 2010 perihal penetapan pemenang lelang yangditandatangani oleh Barmajasa, A.P.;21) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 09/PANSEKAP/PAKET.1/PSW/2010tanggal 6 Desember 2010 perihal laporan dan usulan penetapan pemenangpelelangan yang bertandatangan Hermanto, S.T.;22) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 08/PANSEKAP/PAKET.1/PSW/2010tanggal 6 Desember 2010 perihal Berita Acara Klarifikasi tahun 2010 yangbertandatangan Pungut Pranajaya dan panitia pengadaan Barang dan JasaSetda

KPASEKAP/PAKET.01/PSW/2010tanggal 6 Desember 2010 perihal penetapan pemenang lelang yang ditandatangani oleh Barmajasa, A.P.;21) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 09/PANSEKAP/PAKET.1/PSW/2010tanggal 6 Desember 2010 perihal laporan dan usulan penetapan pemenangpelelangan yang bertandatangan Hermanto, S.T.;22) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 08/PANSEKAP/PAKET.1/PSW/2010tanggal 6 Desember 2010 perihal Berita Acara Klarifikasi tahun 2010 yangbertandatangan Pungut Pranajaya dan panitia pengadaan Barang dan JasaSetda

Bah wa berdasarkan hasil seleksi tersebut, berdasarkan Berita Acara HasilPelelangan Nomor 12.07/BAHP/POKJAIV/APBD/PBJ/V/2018 tanggal 09Mei 2018 maka Pokja IV di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/JasaSetda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 menetapkan PenyediaJasa sebagai calon pemenang pelelangan adalah sebagai berikut :1. Calon Pemenang : PT. Arshy Citra Kamato.2. Calon Pemenang II : PT. Bintang Mutiara.3. Calon Pemenang III : PT. Kalber Rekda Abadi.LS.

Bah wa atas jawaban Pokja IV di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/JasaSetda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 tersebut, Penggugattidak merasa puas, sehingga mengajukan sanggahan banding kepadaBupati Kampar pada tanggal 27 Mei 2018, namun sanggahan bandingPenggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 82 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa

Foto copy Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 671/948 tanggal7 Oktober 2020 perihal penyesuaian Reviu dokumen pengadaanbarang/jasa yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang JasaSetda Aceh, tanpa aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda TII.13;14.

Seruyan Tahun2007 ;Pengumuman Panitia Pengadaan Barang dan JasaSetda Kab. Seruyan;SK Sekda Kab. Seruyan No. 900/66/KEU/II/2007tentang Penetapan / Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab.Seruyan Tahun 2007 tanggal 01 Februari 2007 ;SK Sekda Kab. Seruyan No. 900/64/KEU/II/2007tentang Penetapan / Penunjukan Tim PanitiaPengadaan Barang/Jasa di Lingkungan SekretariatDaerah Kab.

Seruyan Tahun2007 ;Pengumuman Panitia Pengadaan Barang dan JasaSetda Kab. Seruyan ;SK Sekda Kab. Seruyan No. 900/66/KEU/II/2007tentang Penetapan/Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab.Seruyan Tahun 2007 tanggal 01 Februari 2007 ;SK Sekda Kab. Seruyan No. 900/64/KEU/II/2007tentang Penetapan/Penunjukan Tim PanitiaPengadaan Barang/Jasa di Lingkungan SekretariatDaerah Kab. Seruyan Tahun 2007 tanggal 21Februari 2007 ;Dokumen Penawaran Rekanan Peserta Lelang :PT.

Barang/JasaSetda, Bag. HukumSetda, dan Bag. Administrasi Pembangunan Setda;Usulan pengenaan sanksi daftar hitam dari PPK kepada Kepala DinasPariwisata dan Kebudayaan melalui surat Nomor 022/86/2019 tanggal10 Januari 2019 telah disampaikan kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasadan diterima melalui petugas administrasi PT.Tesa Mulsoko Perkasa diPurworejo. PPK menyampaikan bahwa sesuai aturan Perka LKPP, PT.Tesa memiliki hak untuk mengajukan tanggapan dan keberatanterhadap usulan daftar hitam tersebut.

Surat dari PPTK kepada Panitia Pengadaan Barang/JasaSetda Kota Bengkulu Nomor 028/62/B.XI11/2008tertanggal 30 April Perihal : Mohon Proses PengadaanKendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 6 (enam);23.Surat dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setda KotaBengkulu kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor04/Umum/Pan Setda/2008 Perihal : Mohon PertimbanganPenetapan HPS Mobil Dinas Branweer ;24.Pengumuman Lelang Nomor : 08/Lelang/Pan Setda/2008tertanggal 2 Mei 2008 ;25.Pengumuman Lelang Nomor : 07/Lelang/Pan

Surat dari PanitiaPengadaan Barang/JasaSetda Kota Bengkulu kepadaKuasa Pengguna Anggaran,Nomor 04/Umum/PanSetda/2008 Perihal : MohonPertimbangan Penetapan HPSMobil Dinas Branweer ;24. Pengumuman Lelang Nomor08/Lelang/Pan Setda/2008tertanggal 2 Mei 2008 ;25. Pengumuman Lelang Nomor07/Lelang/Pan Setda/2008tertanggal 2 Mei 2008 ;26. Tabel Jadwal Lelangtertanggal 30 April 2008 ;27.

Adalah tidak benar Pokja Pemilihan XIV Biro Pengadaan Barang dan JasaSetda Aceh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dapatdiketahui bahwa setiap tahap yang dilakukan dalam proses pengadaanbarang dan jasa sesuai dengan aturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

No. 1849 K/Pid.Sus/201 1 Cempaka, Kote Bengkulu;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS/Staf DinasPendapatan,PengelolaanKeuangan & AsKota BengkuluMantan KetuaPanitia PengaoBarang / JasaSetda KotaBengkulu; Terdakwa berada di luar tahananan dan pernah ditahan:1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 20September 2010 (tahanan kota);2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengantanggal 16 Oktober 2010 (tahanan kota);3.

Made Wijaya Kusuma, ST;Hal 46 dari 150 halaman Putusan Tipikor Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN Dps Bahwa Saksi sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) JasaKonsultansi ULP Provinsi Bali (Biro Pengadaan Barang dan JasaSetda Provinsi Bali) dengan tugas pokok dan fungsi yang diaturdalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan KetigaPerpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah ; Bahwa Pada tahun 2014 ada permintaan dari Dinas Kelautan danPerikanan Prov.

LNYOMAN ARTABUDI, MSiBahwa jabatan saksi menjabat pada Tahun 2014 sebagai Kepala ULPProvinsi Bali; dan Tahun 2017 sebagai Kasubbag Pembinaan PengadaanBarang/Jasa dan Distribusi Biro Administrasi Pengadaan Barang/JasaSetda Prov.Bali.Bahwa struktur kepengurusan Pokja Jasa Konsultansi ULP Provinsi Balitahun 2014 adalah sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor : 456/04G/HK/2012 tanggal 03 April 2012 yaitu:Ketua yaitu saya sendiri (Ir.

Tahun Anggaran 2018 Komisi Il DPRD KabupatenBengkalis 07 November 2017 beserta dokumen pendukungnya.1 (satu) lembar Nota Dinas Untuk : Pimpinan DPRD KabupatenBengkalis, Dari, Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, tanggal 10Oktober 2017, Perihal : Pembahasan KUPA PPAS TahunAnggaran 2017.1 (satu) lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD KabupatenBengkalis, Tanggal : 11 Oktober 2017, Acara : Rapat KerjaKomisi Il DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Pembahasan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2017 dengan Bagian Barang dan JasaSetda

TahunAnggaran 2018 tanggal 8 Juni 2018 yang telahdilegalisir;

9 1 (satu) rangkapfotocopyKerangkaAcuanKerja Pembangunan Gedung PuskesmasBatuaTahap I TahunAnggaran 2018 pada bulanJuli 2018 yang telahdilegalisir;

10 1 (satu) lembarfotocopy Surat Nomor: 756 / Dinkes / 445 / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 perihalRencanaPelaksanaanKegiatan Pembangunan Gedung PuskesmasBatuaTahap I yang ditujukankepadaKabagLayananPengadaanBarang dan jasaSetda

APBA 2017 Rekap Kegiatan StrategisHalaman 339 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBBBBBB228.229.230.231.232.233.234.235.OTSUS KABUPATEN / KOTA 20171 (satu) bundel print warna Rekap Paket Lelang APBA20181 (satu) bundel print warna DATA PROSESPELELANGAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSIBIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAACEH TA. 2018 EDISI: 08 AGUSTUS 20181 (satu) bundel print warna DATA PROSESPELELANGAN PEKERJAAN BARANG DAN JASALAINNYA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASASETDA