Kalusi bin H. Agam, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut di bawahSumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karenakeponakan;Hal.4 dari 12 hal. Pentpn.

mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1,P.2, dan P. 3, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratanmateriil dan formil, dan berdasarkan alatalat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebutterbukti bahwa Pemohon dan Pemohon II berada dalam wilayah hukumPengadilan Agama Lahat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Pemohon II telahpula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kalusi

Memberi izin kepada Pemohon ( Arhansya Bin Sumatari ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Arlina Binti Kalusi ) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp571.000,00 ( lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Nahari) dengan Pemohon II (Kulelah Binti Kalusi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanra, Kabupaten Serang;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanra, Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

sehingga dipanggil dipersidangan ini sehubungandengan kasus kecelakaan lalu lintas ;O Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Kamis tanggal 6Desember 2018 di Jalan Poros Majene di Dusun Totolisi Tengah, Desa TotolisiKecamatan Sendana, Kabupaten Majene ;Hal 3 dari 15 hal Putusan No.5/Pid.Sus/2019/PN.MjnBahwa pada saat kejadian Saksi sedang dibonceng oleh terdawameninggalkan Kota Majene dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Variowarna Merah hendak menuju kerumah saksi yang berada di Kalusi

empatratus ribu rupiah);Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 bahwa para pihakyang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika:1) Butir e. bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentengankepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidaklangsung dalam proses pengadaan barang/jasa;2) Butir g. bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kalusi

empat ratusribu rupiah);Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 bahwa para pihakyang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika:1) Butir e. bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangankepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidaklangsung dalam proses pengadaan barang/jasa;2) Butir g. bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kalusi

empatratus ribu rupiah);Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 bahwa para pihakyang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika:1) Butir e. bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentengankepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidaklangsung dalam proses pengadaan barang/jasa;2) Butir g. bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kalusi

empat ratusribu rupiah);Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 bahwa para pihakyang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika:1) Butir e. bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangankepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidaklangsung dalam proses pengadaan barang/jasa;2) Butir g. bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kalusi

Bahwa Sengketa sebagaimana yang telah diuraiakan pada hurufB di atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuaidengan prosedure, tatacara dan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku, serta tidak bertentangan denganAzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diaturdalam pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999, tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kalusi, Korupsidan Nepotisme; 2.

Sengketa sebagaimana yang telah diuraiakan pada huruf B di ataspenerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai denganprosedure, tatacara dan ketentuan peraturan perundangan yangberlaku, serta tidak bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam pasal 3UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999, tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas Kalusi, Korupsi dan Nepotisme;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas terbukti bahwa gugatan PenggugatIntervensi diajukan

Jika ternyata hanya ada 1 (satu) dari beberapa penyedia mengikutipenawaran yang mendekati anggaran sementara yang lainnya jauh dariharga yang dianggarkan, fasilitator perlu memastikan bahwa tidak adapenyalahgunaan dana dan atau kalusi dalam pengadaan bahan dan alattersebut.