M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semula bernama Yandi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No 18558/PM/CS-KTB/VI-87 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, tertanggal 30 Juni 1987, berganti menjadi bernama Yandi Kamitono ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan

Pemohon:
YANDI KAMITONO

PENETAPANNomor 5/Pdt.P/2020/PN Bin.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara permohonan atas nama :YANDI KAMITONO, Tempat/tgl Lahir Kotabaru 6 April 1972, Jenis kelaminlakilaki, Alamat JI.

Bahwa untuk keseragaman dokumen administrasi Pemohon, makaPemohon ingin melakukan pergantian nama Pemohon yang tercatat dikutipan akta kelahiran Pemohon dari nama Pemohon sebelumnyaYandi berganti menjadi Yandi Kamitono sebagaimana yang tertulis danterbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK : 6302060604720009 dan KartuKeluarga No.6310061804170013 ;.

Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semulabernama Yandi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No18558/PM/CSKTB/VI87 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor CatatanSipil Kabupaten Dati Il Kotabaru, tertanggal 30 Juni 1987, bergantimenjadi bernama Yandi Kamitono, adalah sah;3.

nama Yandi, in casu Pemohon, diterangkan bahwa nama Yanditelah berganti menjadi Yandi Kamitono ;Menimbang, bahwa demikian pula, keterangan saksisaksi dibawahsumpah di persidangan, yaitu Andi Ihwan Gunawan dan Amran Buhari Amri,menerangkan, orang yang bernama Yandi yang tertera pada kutipan aktakelahiran adalah sama dengan orang yang bernama Yandi Kamitono yangtertera pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ( vide keterangansaksi Andi Ihwan Gunawan dan Amran Buhari Amri ) ;Menimbang, bahwa jika

Menyatakan sah menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semulabernama Yandi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No18558/PM/CSKTB/VI87 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor CatatanSipil Kabupaten Dati Il Kotabaru, tertanggal 30 Juni 1987, bergantimenjadi bernama Yandi Kamitono ;3.

JONY KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1218/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JONY KAMITONO, beralamat di JI. Putri Citrasari RT/RW. 10/02, PulauLaut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 72113, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Drs. HARIYASIN, Ak., S.H., BKP,beralamat di Jl. Serai No. 49 RT. 36, Simp.

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNo. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: Jony Kamitono, tersebut tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : JONY KAMITONO

JONY KAMITONO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1215/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JONY KAMITONO, beralamat sesuai Keputusan di Jalan PutriCitrasari RT 10 RW 02, Pulau Laut Utara, Kotabaru, KalimantanSelatan 72113, beralamat korespondensi di Jalan Putri CiptasariRT 10 RW Il, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan PulauLaut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 72113, dalam hal inimemberikan

Putusan Nomor 1215/B/PK/PJK/2015Keberatan Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006Nomor 00006/207/06/734/11 tanggal 12 Mei 2011 Yang Dibetulkan DenganKEP5/7/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 13 Juni 2012 atas nama: Jony Kamitono,NPWP: 07.045.624.9734.000 beralamat di Jalan Putri Citrasari RT 10 RW 02,Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 72113.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50765/PP/M.

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: JONY KAMITONO tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: JONY KAMITONO

JONY KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1228/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JONY KAMITONO, beralamat di JI. Putri Citrasari RT/RW 10/02,Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: Drs.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put50745/PP/M.XVIIIB/16/2014, Tanggal 27 Pebruari 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP834/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentangKeberatan Wajid Pajak Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2004 Nomor 00034/207/04/734/11 tanggal 13 Mei 2011 YangDibetulkan Dengan KEP45/WPUJ.29/KP.06/2012 tanggal 13 Juni 2012, atasnama: Jony Kamitono

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangHalaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1228/B/PK/PJK/2015nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: JONY KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehinggaharus

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : JONY KAMITONO

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: YANDI KAMITONO,tersebut;

YANDI KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 126/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YANDI KAMITONO,beralamat di Jalan Putri Citrasari Nomor 8,RT.010 RW.002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, KotaBaru, Kalimantan Selatan 72113, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Drs.

telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP782/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan NilaiMasa PajakSeptember 2005 Nomor 00022/207/05/734/11tanggal 13 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP111/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni 2012, atasnama Yandi Kamitono

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali:YANDI KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: YANDI KAMITONO

JONY KAMITONO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1227/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JONY KAMITONO, tempat kedudukan sesuai Keputusan diJalan Putri Citrasari RT/RW. 10/02, Pulau Laut Utara, Kotabaru,Kalimantan Selatan 72113, alamat korespondensi di Jalan PutriCiptasari RT/RW. 10/Il, Kelurahan Kotabaru~ Tengah,Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan72113, dalam hal ini memberikan

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50764/PP/M.XVIIIB/16/2014, tanggal 27 Februari 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP814/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentangKeberatan Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006Nomor 00007/207/06/734/11 tanggal 12 Mei 2011 Yang Dibetulkan DenganKEP56/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 13 Juni 2012 , atas nama: Jony Kamitono

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: JONY KAMITONO tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

Putusan Nomor 1227/B/PK/PJK/2015Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan lainnya yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: JONY KAMITONO tersebut;Menghukum

YANDI KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 125/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YANDI KAMITONO,beralamat di Jalan Putri Citrasari Nomor 8,RT.010 RW.002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, KotaBaru, Kalimantan Selatan, 72113, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Drs.

Putusan Nomor125/B/PK/PJK/201700013/207/06/734/11tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Pembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP90/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono,NPWP 07.045.645.4734.000, beralamat di Jalan Putri Citrasari Nomor 8RT.010 RW.002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, Kota Baru, KalimantanSelatan 72113;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = yaitu.

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali:YANDI KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

YANDI KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 970/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YANDI KAMITONO, tempat tinggal di Jalan Putri CitrasariNomor 8 RT 010 RW 002, Kota Baru Tengah, Pulau LautUtara, Kota Baru, Kalimantan Selatan 72113, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Drs. Hariyasin, Ak., S.H., BKP.

telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 Nomor 00026/207/07/734/11 tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Pembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP98/WPUJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: YANDI KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

Putusan Nomor 970/B/PK/PJK/201 7tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: YANDI KAMITONO tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar

YANDI KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 118/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YANDI KAMITONO, beralamat di Jalan Putri Citrasari Nomor 8RT 010 RW 002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, KotaBaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:Drs. Hariyasin, Ak., S.H., BKP., beralamat di Jalan Serai, Nomor49, RT 36, Simp.

Putusan Nomor 118/B/PK/PJK/2017Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP765/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2004 Nomor 00014/207/04/734/11tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanPembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP73/WPJ.29/KP.06/2012tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono, NPWP 07.045.645.4734.000

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: YANDI KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

Putusan Nomor 118/B/PK/PJK/2017MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : YANDI KAMITONO tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapbkan sebesar Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H.

JONY KAMITONO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1209/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JONY KAMITONO, beralamat sesuai Keputusan di Jalan PutriCitrasari RT 10 RW 02, Pulau Laut Utara, Kotabaru, KalimantanSelatan 72113, beralamat korespondensi di Jalan Putri CiptasariRT 10 RW Il, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan PulauLaut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 72113, dalam hal inimemberikan

Putusan Nomor 1209/B/PK/PJK/2015Keberatan Atas SKPKB PPN Nomor 00033/207/03/734/11 tanggal 13 Mei 2011Masa Pajak Oktober 2003 Sebagaimana Telah Dibetulkan Dengan SuratKeputusan Nomor KEP25/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 13 Juni 2012, atasnama: Jony Kamitono, NPWP: 07.045.624.9734.000 beralamat di Jalan PutriCitrasari RT/RW 10/02, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 72113.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50735/

Putusan Nomor 1209/B/PK/PJK/2015berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: JONY KAMITONO tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum

biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: JONY KAMITONO

JONY KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1232/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JONY KAMITONO, beralamat di JI. Putri Citrasari RT/RW. 10/02, PulauLaut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 72113, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Drs. HARIYASIN, Ak., S.H., BKP,beralamat di JI. Serai No. 49 RT. 36, Simp.

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put50758/PP/M.XVIIIB/16/2014, Tanggal 27 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP817/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April2006 Nomor 00008/207/06/734/11 tanggal 12 Mei Yang Dibetulkan DenganKEP50/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 13 Juni 2012, atas nama: Jony Kamitono

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNo. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: JONY KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

kembali;Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1232/B/PK/PJK/2015Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : JONY KAMITONO

YANDI KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 127/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YANDI KAMITONO,beralamat di Jalan Putri Citrasari Nomor 8,RT.010 RW.002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, KotaBaru, Kalimantan Selatan 72113, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Drs.

Putusan Nomor127/B/PK/PJK/2017Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2003 Nomor 00020/207/03/734/11tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanPembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP65/WPJ.29/KP.06/2012tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono, NPWP 07.045.645.4734.000, beralamat di Jalan Putri Citrasari Nomor 8 RT.010 RW.002, Kota BaruTengah, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan 72113;Menimbang

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang,berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali:YANDI KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Halaman12dari14halaman.

membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;MemperhatikanpasalpasaldariUndangUndangNomor 48 Tahun 2009tentangKekuasaanKehakiman, UndangUndangNomor 14 Tahun = 1985tentangMahkamahAgungsebagaimana yang telahdiubahdenganUndangUndangNomor 5 Tahun 2004 #danperubahankeduadenganUndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajaksertaperaturanperundangundanganlainnya yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: YANDI KAMITONO

JONY KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1219/B/PK/Pjk/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JONY KAMITONO, beralamat sesuai Keputusan diJl. Putri Citrasari RT/RW. 10/02, Pulau Laut Utara, Kotabaru,Kalimantan Selatan 72113,dalam hal ini memberikan kuasakepada: Drs. Hariyasin, Ak., SH., BKP., beralamat di Jalan SeraiNomor 49, RT.36, Simp.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomorPut.50759/PP/M.XVIIIB/16/2014, tanggal 27 Februari 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP818/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentangKeberatan Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa PajakMei 2006Nomor00009/207/06/734/11 tanggal 12 Mei 2011 Yang Dibetulkan Dengan KEP51/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 13 Juni 2012, atas nama: Jony Kamitono

Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali:JONY KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

YANDI KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1011/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YANDI KAMITONO, tempat kedudukan di Jalan Putri Citrasari,Nomor 8, RT.010, RW.002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara,Kota Baru, Kalimantan Selatan 72113, dalam hal ini memberikuasa kepada: Drs.

Putusan Nomor 1011/B/PK/PJK/2017Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP762/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2004 Nomor0001 7/207/04/734/11 tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Pembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP76/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono,NPWP 07.045.645.4734.000

UndangUndang KUP jo Pasal 9ayat (3) UndangUndang PPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002;Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: YANDI KAMITONO

Putusan Nomor 1011/B/PK/PJK/2017Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: YANDI KAMITONO tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan

JONY KAMITONO VS DIREKTUR JENDRAL PAJAK

PUTUSANNomor 1214/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JONY KAMITONO, beralamat di JI. Putri Citrasari RT/RW 10/02,Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: Drs.

Pengadilan Pajak NomorPut.50756/PP/M.XVIIIB/16/2014, Tanggal 27 Februari 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP820/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentangKeberatan Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2006 Nomor0001 1/207/06/734/11 tanggal 12 Mei 2011 Yang Dibetulkan Dengan KEP48/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 13 Juni 2012 Masa Pajak Januari 2006, atasnama: Jony Kamitono

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: JONY KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : JONY KAMITONO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS JONY KAMITONO

Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat), surat PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor S3079/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013,hal Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atasSKPKB PPN atas nama Jony Kamitono TidakMemenuhi Persyaratan Formal, bukan merupakan objekyang dapat diajukan gugatan sesuai dengan Pasal 23UU KUP;b.

$S338/PJ.073/2013 tanggal 31 Desember 2013 halPermintaan Data/Dokumen untuk proses Gugatan atasnama Jony Kamitono NPWP 07.045.624.9734.000,sertab.

S44/PJ.073/2013 tanggal 7 Februari 2014 halPermintaan Data ke2 untuk proses Gugatan atas namaJony Kamitono NPWP 07.045.624.9734.000;dan terhadap permintaan tersebut dijawab oleh KPPPratama Batulicin melalui surat Nomor S039/WPJ.29/KP.0608/2014 tanggal 13 Februari 2014 yangsecara garis besar menyampaikan:1) Berdasarkan penelitian Register pengiriman SKP dariSeksi Pelayanan, SKPKB atas nama Jony KamitonoHalaman 15 dari 30 halaman.

Atas surattersebut telah dijawab oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) melalui surat Nomor S703/WPJ.29/KP.0608/2011 tertanggal 5 Agustus 2011perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatanatas SKPKB PPN atas nama Jony Kamitono TidakMemenuhi Persyaratan Formal, yakni tidak memenuhiPasal 25 ayat (1) huruf b UU KUP (berdasarkan hasilpembahasan diketahui bahwa persyaratan yang tidakterpenuhi adalah Pasal 25 ayat (3) UU KUP). DalamHalaman 20 dari 30 halaman.

Berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusanMajelis yang menyatakan: Membatalkan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor S3079/WPJ.29/KP. 0608/2013 tanggal 2 September 2013tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPNatas nama Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atasnama Jony Kamitono, NPWP: 07.045.624.9.734.000 tidak didasarkanpada ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku danPasal

YANDI KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 122/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YANDI KAMITONO, beralamat di Jalan Putri Citrasari, Nomor 8,RT 010, RW 002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, KotaBaru, Kalimantan Selatan;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Drs. Hariyasin, Ak., S.H., BKP, beralamat di Jalan Serai, Nomor49, RT 36, Simp.

122/B/PK/PJK/2017hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP779/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2005 Nomor 00019/207/05/734/11 tanggal13 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan PembetulanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP108/WPUJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni2012, atas nama Yandi Kamitono

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: YANDI KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

Putusan Nomor 122/B/PK/PJK/2017MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : YANDI KAMITONO tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapbkan sebesar Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: YANDI KAMITONO tersebut;

YANDI KAMITONO vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 925/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YANDI KAMITONO, beralamat di Jalan Putri Citrasari Nomor 8RT/RW 010/002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, Kota Baru,Kalimantan Selatan 72113, dalam hal ini memberikan kuasakepada: Drs. Hariyasin, Ak., S.H., BKP., Kuasa Hukum, beralamatdi JI. Serai No. 49 RT. 36, Simp.

telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP809/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor 00029/207/07/734/11tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanPembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP101/WPJ.29/KP.06/2012tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: YANDI KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 925/B/PK/PJK/2017MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: YANDI KAMITONO

YANDI KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 972/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YANDI KAMITONO, tempat tinggal di Jalan Putri Citrasari Nomor8 RT 010 RW 002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, KotaBaru, Kalimantan Selatan 72113, dalam hal ini memberikankuasa kepada Drs.

Putusan Nomor 972/B/PK/PJK/2017Keputusan Pembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP92/WPUJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono, NPWP07.045.645.4734.000, beralamat di Jalan Putri Citrasari Nomor 8 RT 010 RW002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan72113;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51383/PP/M.XVIII.A/16/2014 tanggal 18 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon

Putusan Nomor 972/B/PK/PJK/201 7Peninjauan Kembali: YANDI KAMITONO, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: YANDI KAMITONO tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS JONY KAMITONO

Jony Kamitono Tidak MemenuhiPersyaratan Formal atas nama Jony Kamitono, NPWP : 07.045.624.9.734.000,alamat : Jl. Putri Citrasari RT/RW. 10/02, Pulau Laut Utara, Kotabaru,Kalimantan Selatan 72113;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

Jony Kamitono Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakansangat keberatan dan tidak setuju terhadap pertimbangan hukum danputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikanpada Butir V.2. di atas dengan alasanalasan sebagai berikut:3. 1.

Jony Kamitono Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 1302 B/PK/PJK/2016 Juli 2011Hal: Pengajuan KeberatanTidak Memenuhi Persyaratan FormalDalam surat tersebut disampaikan bahwa suratTermohon Peninjauan Kembali belum memenuhiketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU KUP,sehingga tidak dapat diteruskan ke Kantor WilayahDJP.

Jony Kamitono Tidak MemenuhiPersyaratan FormalDalam surat tersebut disampaikan bahwa surat TermohonPeninjauan Kembali belum memenuhi ketentuan Pasal 25ayat (1) huruf b UU KUP, sehingga tidak dapat diteruskanke Kantor Wilayah DJP.

Jony Kamitono Tidak MemenuhiPersyaratan Formal, yakni tidak memenuhi Pasal 25ayat (1) huruf b UU KUP (berdasarkan hasilpembahasan diketahui bahwa persyaratan yang tidakterpenuhi adalah Pasal 25 ayat (3) UU KUP).