PUTUSANNOMOR 01/PID/TPK/2016/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jakartayangmemeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana korupsi dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :!

Soepomo, SH No.44 jakarta Selatan,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 =Nopember1 Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret20152 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015sampai dengan tanggal 27 April 2015 ; 3 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 April 2015 sampaidengan tanggal 27 Mei 2015 ; Hal 1 dari 200 hal Put.

No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI4 Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Mei 2015 sampaidengan tanggal 24 Juni 2015 ; 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni2015 ;6 Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri JakartaPusat, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada

Jabon Kab.Sidoarjo, Jawa TimurAgama : IslamPekerjaan : Menteri Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2014 September 2019Pendidikan : $2Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal : 13 Oktober 2020Yang menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 30/PID.SUSTPK/2020/PT.DKI tanggal 08 Oktober 2020 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 9/Pid.Sus

/TPK/2020/PN.JKT.PST., tanggal 29 Juni2020, dengan keberatankeberatan kasasi sebagai berikut :akan dikemukakan dalam memori kasasiDemikian akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pemohon Kasasi tersebut.PEMOHON KASASICrhBUDHI SARUMPAET PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSATJALAN BUNGUR BESAR RAYANomor : 24, 26, 28JAKARTA PUSAT AKTE PERMOHONAN KASASINomor: 28/ Akta.Pid.Sus / TPK / 2020 /PN.JKT.PST.Pada hari ini: Senin

Jabon Kab.Sidoarjo, Jawa TimurAgama : IslamPekerjaan : Menteri Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2014 September 2019Pendidikan : 2Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal : 16 Oktober 2020Yang menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 30/PID.SUSTPK/2020/PT.DKI tanggal 08 Oktober 2020 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 9/Pid.Sus/

TPK/2020/PN.JKT.PST., tanggal 29 Juni2020, dengan keberatankeberatan kasasi sebagai berikut :akan dikemukakan dalam memori kasasiDemikian akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pemohon Kasasi tersebut.

(Belum ditanda tangani dan belum distempel dinas).Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri MedanNo. 33/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnHalaman 72 dari 118 Halaman74)75)76)77)78)79)1 (satu) buah Asli buku BosK5 Buku Pembantu Pajak Triwulan tahun2013.

Tidak diperkenankan melakukan manipulasi jumlah siswa.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri MedanNo. 33/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnHalaman 94 dari 118 Halamanb.

(Belum ditanda tangani dan belum distempel dinas).Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri MedanNo. 33/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnHalaman 111 dari 118 Halaman74. 1 (satu) buah Asli buku BosK5 Buku Pembantu Pajak Triwulan tahun2013.

MUHAMMAD NUR, SH, MH selaku HakimKetua, TIRTA WINATA, SH, MH, dan KEMAS AHMAD JAUHARI, SH, MHmasingmasing sebagai Hakim Ad Hoc Anggota, yang diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 23 JULI 2014 oleh Hakim KetuaPutusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri MedanNo. 33/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnHalaman 117 dari 118 Halamandengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANCYSIMANJUNTAK, SH, MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada

KEMAS AHMAD JAUHARI, SH, MHPanitera Pengganti,NANCY SIMANJUNTAK, SH, MHPutusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri MedanNo. 33/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnHalaman 118 dari 118 Halaman

Pengalihan (menjadi Tahanan Kota) Penyidik Kejaksaan Negeri Buol sejaktanggal 11 Juli2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014; Perpanjangan (Tahanan Kota) Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2014sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014; Perpanjangan (Tahanan Kota) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampaidengan tanggal 29 September 2014; Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 02 September 2014 sampaidengan tanggal 21 September 2014; Perpanjangan

(Tahanan Kota) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 September 2014 sampaidengan tanggal 21 Oktober 2014; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tahanan Kota) pada PengadilanNegeri Palu sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12Nlopetmibier 2U)ay accsssscansssesmns sansa siren iain sare insist nr ici SRA28.

Perpanjangan (Tahanan Kota) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampaidengan tanggal 11 Januari 2015; 9.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 September 2011 s/dtanggal 16 Nopember6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 17 Nopember 2011 s/dtanggal 16 Desember7. Penahanan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram,sejak tanggal 7 Desember 2011 s/d 5. Januari 2012 =;8.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 6 Januari 2012 s/d 5 Maret2012 ; Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: KASMAN M. DJAFAR, SH. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum beralamat diJalan Permata Anggrek B.A/36 Puri Anggrek, Kelurahan Tanjung Karang,Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa lKhusustertanggal 12 September 2011 .. ===

Pst.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsipada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. H.

IdeAnak Agung Gde Agung, Kav.E.3.2, No. 1, Jakarta12950., berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2015 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPUSET TEP SISIIUIT 9) eeeseterecsnninntinrasaaneenniineecannninnteiinentainhhiseanineeah beeenTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 149/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.

., tanggal 10 Nopember 2015 tentang Hari Sidang ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 149/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.

Suardi, AM; Barang bukti nomor 6.4 sampai dengan nomor 6.21, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang, dikembalikan kepada H.

Suardi, AM;Barang bukti nomor 6.27 sampai dengan nomor 630, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang, dikembalikan kepada Andrison,S.SIT;Barang bukti nomor 6.31 sampai dengan nomor 6.32, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang, dikembalikan kepada HendyEsa Putra, S.SIT;Barang bukti nomor 6.33 sampai dengan nomor 6.34, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsipada Pengadilan Negeri Padang, dikembalikan kepadaDrs.

Mawardi:Barang bukti nomor 6.35 sampai dengan nomor 6.38, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang, dikembalikan kepadaDrs. H. Suardi, AM;Barang bukti nomor 6.39, selengkapnya sebagaimana dalam PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang,dikembalikan kepada Nurman St.

Dirajo;Barang bukti nomor 6.40 sampai dengan nomor 6.41, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang, dikembalikan kepada MardisalPhi Mudo;Barang bukti nomor 6.42 sampai dengan nomor 6.56, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang, dikembalikan kepada Andrison,S.SIT;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan, sedangkan dalam tingkat banding sejumlahRp5.000,00

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 02 Juni 2014 sampaidengan tanggal 01 Juli 2014 ; 4. Perpanjangan Penahanan Ke 1 oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 02 Juli 2014sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 ; 5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 17 Juli 2014sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 ; 6.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Agustus 2014sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ; 17. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014; 8.

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 39/Pen.TPK / 2014 / PN.Bgl.tanggal 17 Juli 2014, tentang Penetapan hari sidang ;3. Berkas perkara atas nama terdakwa Hisar C. Sihotang, SKM. Msi dansuratsurat lain yang bersangkutan ; Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat dakwaanPenuntut Umum Nomor : REG.

Tidak dilakukan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ternate;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut ;Setelah membaca :1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B411/S.2.15/Ft.1/05/2017. dari KejaksaanNegeri Kepulauan Sula atas nama Terdakwa RUSMI UMASUGI, S.Pd ; 2.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 12/Pid.SusTPK/2017/ PN.Tte. tanggal30 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraTENSE; =

Lampu UV untuk kamar Operasi 1 unitHalaman 41Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Medan42ooo 5 >a >ooo 5 P>a >. Oxygen Concentrator 2 unitm. Collar Support 6 unitn.

SAMOSIR, ST, sebagaiAnggota, GUMIANTO SIMANGUNSONG, ST sebagaiHalaman 99Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Medan100e)Anggota dan WINNER PT.NAPITUPULU,ST sebagaiAnggota.e Bahwa benar Pada tanggal 23 Oktober 2012 Saksimenerima surat dari terdakwa Dr.

Sfesikasi Teknik Barang/Jasa,2).3).Harga Perkiraan Sendiri,Rancangan Kontrak.Halaman 157Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Medan158b.

Menyetujui bukti pembelian atau penandatanganan kuitansi/suratperintah kerja (SPK/Surat Perjanjian).Halaman 159Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Medan160Menimbang bahwa HPS tersebut yang kirim oleh PT.

FADLI NASUTION NIK 1271112801680001tanggal 12 Januari 2010.Halaman 171Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Medan17217)1 lembar Rekening koran PT.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluhrupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2017,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi SumateraSelatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2017,Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017 mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2017 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai PemohonHalaman 4 dari halaman 9 Putusan Nomor 290 k/PID.SUS/2018Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Desember 2017;Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2017 dari PenasihatHukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagaiPemohon Kasasi Il yang

PUTUSANNOMOR :26/Pid.SUS/2012/PN.ABDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan NegeriAmbon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsipada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, SHTempat lahir : Desa IhaluhuUmur atau Tanggal Lahir : 58 Tahun/ 17 Juli 1956Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama :

Sirimau, KotaAmbon, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012 yang telahdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Ambon Nmr: 437/2012 tanggal2a Ja OA 2p ee eeseceeses ee nemeses ere ereese erences SESH HESS SEEPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut 5Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasadari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Piru, beserta suratsurat yangterlampir dalam berkas perkara ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada

Pengadilan Negeri Ambon Nomor :26/Pid.SUS/2012/PN.AB tanggal 29Juni 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis HakimNomor 26/Pid.SUS/2012/PN.AB tanggal 03 Juli 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 26/Pid.Tipikor/2012/PN.AB tertaggal27 Agustus 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili

DKI Blok H7/3 Pondok Kelapa Jakarta TimurSelaku Pemohon Peninjauan Kembali, Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.Sus/TPK/2018/Pn.Jkt.Pst tanggal 04 Februari2019, Atas Nama Terdakwa:Nama Lengkap : AMIN SANTONOTempat Lahir : KuninganUmur/Tel.Lahir : 71 Tahun /25 April 1949.Jenis Kelamin > Lakilaki.Agama : IslamKebangsaan : Indonesia.Pekerjaan : Anggota DPR RI Komisi XI periode 2014 2019Tempat Tinggal : JI. Pondok Kelapa Barat Kav.

DKi Blok H7/3 Pondok KelapaJakarta TimurYang menerangkan bahwa ia / Terdakwa : AMIN SANTONO, Mengajukan PermohonanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor : 75/Pid.Sus/TPK/2018/Pn.Jkt.Pst tanggal 04 Februari 2019.Demikian akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut.PEMOBHON PKAMIN SAN TONO Diketahui oleh :Petugas

Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal :Dusun Batu Cokkong, Desa Lalliseng,Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Kelompok Tani JayaAbadi);Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah TahananKota (RUTAN) oleh:1.Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18April 2017;Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada

Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4Juli 2017;Perpanjangan penahanan ke oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3Agustus 2017;Perpanjangan penahanan keIl olen Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampaidengan tanggal 3 September 2017;Hal. 1 dari 15 Hal.

Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pid.SusTPK/2017/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal22 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pid.SusTPK/2017/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada

Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal21 Maret 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;Membaca memori kasasi tanggal 2 April 2018 dari Penasihat HukumTerdakwa sebagai Pemohon Kasasi , yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 April2018;Membaca memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dari

Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Maret 2018.

.;: ParePare;: 53 tahun / 11 September 1965;: Lakilaki:: Indonesia:: BTN Puskud Palupi Blok C3 Nomor 20Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, KotaPalu;: Islam;: PNS;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejaktanggal 8 Mei 2019 sampai dengan 4 April 2020;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:Kesatu:Primair :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.SusTPK/2020/PN.Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal5 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasiterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tengah

Sus/2020Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukankepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 danPenasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2020 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Maret 2020.

undangundang,oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1/Terdakwatersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitanhukankepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala pada tanggal28 Februari 2020 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggalamengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2020 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada

maka sebagai konsekuensinya biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal 234 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jo Pasal 25Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 4 ayat(2) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;MENETAPKANe Mengabulkan permohonan Terdakwa DJUDJUN MARDJUANAbin MARTA SASMITA, untuk mencabut permohonan bandingyang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 15 Juni 2015 ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Bandung untuk mencatatkan pencabutanperkara banding Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., di BukuRegister perkara banding Tindak Pidana Korups!

Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikankepada Pemerintah Desa Bunder melalui Saksi Wahyu Setiawan; Barang bukti nomor 64 sampai dengan nomor 70, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikankepada Saksi Wagiran; Barang bukti nomor 71 sampai dengan nomor 72, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikanPemerintah Desa melalui Saksi Ngumar, Barang bukti nomor 73 sampai dengan nomor 77, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikankepada Saksi Sugi Sugeng Purnama; Barang bukti nomor 78 sampai dengan nomor 79, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.SusHalaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikankepada SPAM IKK "Oyo Wening Santosa" melalui Saksi Tri Lestari; Barang bukti nomor 80, selengkapnya sebagaimana dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PN.Yyk tanggal14 September 2017, dikembalikan kepada Saksi Widodo; Barang bukti nomor 81 sampai dengan

nomor 82, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikankepada DPD Desa Bunder melalui Saksi Bambang Untung Basuki; Barang bukti nomor 83 sampai dengan nomor 92, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dikembalikankepada Pemerintah Desa Bunder melalui

Saksi Suherman; Barang bukti Nomor 93 sampai dengan 95, selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 September 2017, dirampas untukNegara sebagai pembayaran uang pengganti;7.

., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2017 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena judexfacti telan salah dan keliru menerapkan hukum dalam mengadili perkaraTerdakwa:Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 11/PID.SUSTPK/2017/PT MKS., tanggal13 Juni 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwatersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 11/PID.SUSTPK/2017/PT MKS., tanggal13 Juni 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri

1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 11/PID.SUSTPK/2017/PT MKS., tanggal13 Juni 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada

Menerima permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;2, Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus/2012/PN Mks.tanggal 11 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut;3.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bandingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pid.Sus/2012/PNMks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa padatanggal 21 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumbamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Makassar tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juni 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut sebagai PemohonKasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Juli 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 8 Juni2018

Pst.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsipada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : KAMALUDDIN HARAHAP.Tempat lahir : Padang Sidimpuan.Umur/ Tangal lahir : 47 Tahun/ 28 Pebruari 1968.Jenis Kelamin : Lakilaki.Agama : Islam.Kebangsaan : Indonesia.Alamat : Jalan Tangkul, Nomor

nnn nn nnn monn nn nnn nne Penahanan lanjutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2016sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2016 ; 220020 = =e Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 10Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 ; e Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 12NAEIOT BIG mmm nnn A IGe Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada