Thoyib

• Lahan seluas lebih kurang 1171 (Seribu Seratus Tujuh Puluh Satu) Ha yang dibuka oleh Terdakwa dan saksi Thoyib masuk didalam kawasan hutan Produksi Tetap wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis sebagaimana Terlampir didalam Berkas Perkara An. Sugito dikembalikan sebagaimana fungsi asalnya sesuai dengan Pasal 46 UU No. 18 Tahun 2013 melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Cq. Pemkab Musi Banyuasin Cq.

(KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara MedakKecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin kemudian langsungmensosialisasikan kepada masyarakat Desa Muara Medak termasuk TerdakwaSUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHANterkait peraturan perundangundangan dibidang kehutanan, kawasan hutan danprogram kemitraan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) serta menstopusaha membuka dan menggarap kawasan hutan dimana selanjutnya saksiAMSYAHRUDIN Bin BURHANUDIN bersama Terdakwa

Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi(KPHP) Lalan Mangsang Mendis Desa Muara Medak Kecamatan Bayung LincirKabupaten Musi Banyuasin;Bahwa Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIBM.AMIN Bin AMIN BURHAN tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kehutanan ataupejabat yang berwenang untuk itu dalam hal pembuatan jalan, kanal, pembukaanlahan, penanaman tanaman sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap LalanWilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan MangsangMendis, Desa

No.45/PIDLH/2017/PT.PLG.Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis di DesaMuara Medak Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin dibentuklahKelompok Tani yang diberi nama kelompok tani Mekar Jaya yang diketuai olehTerdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dimana kelompo tani tersebutberbentuk tanpa Badan Hukum.

Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi(KPHP) Lalan Mangsang Mendis Desa Muara Medak Kecamatan Bayung LincirKabupaten Musi Banyuasin;Bahwa Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIBM.AMIN Bin AMIN BURHAN tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kehutanan atauHalaman 10 dari 25 halaman Put.

(KPHP) Lalan Mangsang Mendis di Desa Muara MedakKecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin kemudian langsungmensosialisasikan kepada masyarakat Desa Muara Medak termasuk TerdakwaSUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIB M.AMIN Bin AMIN BURHANterkait peraturan perundangundangan dibidang kehutanan, kawasan hutan danprogram kemitraan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) serta menstopusaha membuka dan menggarap kawasan hutan dimana selanjutnya saksiAMSYAHRUDIN Bin BURHANUDIN bersama Terdakwa

Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi(KPHP) Lalan Mangsang Mendis Desa Muara Medak Kecamatan Bayung LincirKabupaten Musi Banyuasin;Bahwa Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIBM.AMIN Bin AMIN BURHAN tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kehutanan ataupejabat yang berwenang untuk itu dalam hal pembuatan jalan, kanal, pembukaanlahan, penanaman tanaman sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap LalanWilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan MangsangMendis, Desa

Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi(KPHP) Lalan Mangsang Mendis Desa Muara Medak Kecamatan Bayung LincirKabupaten Musi Banyuasin;Bahwa Terdakwa SUGITO BIN WONGSO KASTAM dan saksi TOYIBM.AMIN Bin AMIN BURHAN tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kehutanan ataupejabat yang berwenang untuk itu dalam hal pembuatan jalan, kanal, pembukaanHalaman 10 dari 25 halaman Put.

) Lalan Mangsang Mendis atasdasar : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.866/Menhut1/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan ProvinsiSumatera Selatan Tangal 29 September 2014; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.789/MENHUTII/2009 TentangPenetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) ModelHalaman 11 dari 25 halaman Put.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA PETRUS HILMAN DAPOT TUAH PURBA1. 4 (empat) lembar keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.789/MENHUT-II/2009, tanggal 7 Desember 2009, tetang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lalab Kab Muba Prov Sumsel, yang dilegalisir oleh sdr.BUSTANUL ARIFIN, 1 (satu) lembar peta petapan wilayah KPHP Model Lalaln Kab Muba Prov Sumsel, yang dilegalisir sdr.BUSTANUL ARIFIN2.

) buah mesin pompa air warna kuning merk robin (sesuai keterangansaksi Herman Silaban),1 (satu) buah Mesin pompa air warna merah merk koshin (sesuai keterangansaksi Herman Silaban),DIRAMPAS UNTUK NEGARA2 1 (Satu) buah excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning tahun perakitan2007.DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA PETRUS HILMAN DAPOTTUAH PURBA1 4 (empat) lembar keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.789/MENHUT11/2009, tanggal 7 Desember 2009, tetang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaan Hutan Produksi (KPHP

tanggal penetapan 7 Desember 2009tentang Penetapan Wilayah KPHP Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin PropinsiSumatera Selatan dan pada saat melakukan pengecekan terhadap lahan tersebut, saksiEDWAR sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwa lahan tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola KPHP Lalan Mangsang Mendis dansekira 3 (tiga) bulan kemudian, lahan tersebut selesai dikerjakan dengan menghasilkanluas lahan + 700 (tujuh ratus) hektar, sehingga pada tanggal 3 Juni 2013 dibuatlah

Lalan masuk dalam wilayahkelola KPHP(Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) unit IIl Lalan MangsangMendis di Pai.9 Desa Kepayang Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten MusiBanyuasin Propinsi Sumatera Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu,bersamasama dengan Kanang(dpo), Boman(dpo), Wagiman (dpo), Limun(dpo)serta pelaku lainnya (masingmasing disidangkan dalam berkas terpisah)Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2015/PN.Skydengan

Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2015 terdakwa Eswanto BinSukamto mulai bekerja sebagai operator excavator membuat kanal ukuran lebar2 Meter dan kedalaman 3 Meter yang berguna menghubungkan lokasi dengansungai lalan yang termasuk didalam Kawasan Hutan Produksi Wilayah KelolaKPHP Lalan dalam wilayah kelola KPHP(Kesatuan Pengelolaan HutanProduksi) unit Ill Lalan Mangsang Mendis di Pal.9 Desa Kepayang KecamatanBayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

===AtauKedua: Bahwa ia terdakwa Eswanto Bin Sukamto pada tanggal 05 Agustus 2015sampai dengan 15 September 2015 atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 bertempat diKawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola KPHP Lalan masuk dalam wilayahkelola KPHP(Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) unit Ill Lalan MangsangHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2015/PN.SkyMendis di Pal.9 Desa Kepayang Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten MusiBanyuasin Propinsi

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 789/Menhutll/2009 tanggalpenetapan 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lalan Kabupaten MusiBanyuasin Propinsi Sumatera Selatan.2.

/05/2013) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sampai denganpada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua RibuEnam Belas (16/08/2016) atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentuyang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas(05/2013) sampai dengan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas(08/2016) atau setidaktidaknya diwaktu lain dalam Tahun 2013 sampaidengan Tahun 2016 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap WilayahKelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP

atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Orang PeroranganDengan Sengaja Menyuruh, Mengorganisasi, Atau MenggerakanPembalakan Liar Dan/Atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara TidakSah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 19 Huruf a, yang dilakukanoleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bahwaPenetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Wilayah KelolaKesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP

) Lalan MangsangKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.866/MenhutlI/2014 Tentang Kawasan Hutan dan KonservasiPerairan Provinsi Sumatera Selatan Tangal 29 September 2014;Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.789/MENHUTII/2009Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi(KPHP) Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi SumateraSelatan Tanggal 07 Desember 2009;Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 76/Kpts11/2001 Tanggal 15 Maret 2001;Keputusan Menteri

alat semprotan rumput, meteran, dodos sertapembibitan kelapa sawit dan pinang yang menurut saksi Paiminbibit kelapa sawit dan pinang tersebut akan ditanam di lahan miliksaksi Dameriana disekitar pondok yang ditinggali oleh saksi Paimin.Bahwa pada Tahun 2013 telah terjadi kesepakatan kerjasamaantara Terdakwa dan Saksi Sugito Bin Wongso Kastam dalam halmelakukan kerjasama melakukan pembuatan jalan dan kanaldidalam di Kawasan Hutan Produksi Tetap Wilayah Kelola KesatuanPengelolaan Hutan Produksi (KPHP

KPHP LalanMangsang Mendis;4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,2017 Nomor 806/Pid.SusLH/2016/PN. Sky, yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Thoyib M.

KPHP Model Rambat Menduyung (UNIT 1) yangditandatangani oleh Plt. Kepala KPHP Rambat Mendayung, Ardianeka,ST.,M.Si. NIP. 198012282009032003.

Umar mengamankan Terdakwa yangsedang mencoba mesin dengan cara dihidupkan sebagai pesiapanmelakukan penambangan; Bahwa Saksi Alfrenda Wiratama alias Pepen bin Sutohadi dan Saksi S.Hasan bin Umar langsung berkordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan untukmemastikan status lokasi tersebut merupakan kawasan hutan konservasiGunung Menumbing; Bahwa berdasarkan Surat Peta Pengecekan Lokasi Tambang Inkonvensional(Tl) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungDinas Kehutanan UPTD KPHP

Kepala KPHP Rambat Mendayung, Ardianeka,ST.,M.Si. NIP. 198012282009032003, yang menerangkan bahwa Petatersebut dengan sekala 1;1000, dengan status lokasi tersebut merupakanTaman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Menumbing, Desa Air Putih,Kecamatan Mentok. Dengan Titik Koordinat: X:520268 dan Y:9778666; Bahwa Terdakwa tidak memilik izin atas perbuatannya membawa alatalattambang masuk kedalam kawasan hutan menumbing;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;Saksi S.

Kepala KPHP Rambat Mendayung, Ardianeka,ST.,M.Si. NIP. 198012282009032003, yang menerangkan bahwa Petatersebut dengan sekala 1;1000 dengan status lokasi tersebut merupakanhalaman 7 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN MtkTaman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Menumbing, Desa Air Putih,Kecamatan Mentok.

Rully Adiansyah, S.H. yang ditunjuk olehDinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung UPTD KPHP Unit Rambat Mendayung didapat titik koordinat X:520268 dan Y:9778666 yangberdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia nomor SK.1940/MenLHkPKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 3 April 2017 masuk kedalam kawasanHutan Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Menumbing;Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung

KPHP Kahayan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tabffal 11November 2019 barang bukti milik tersangka TANDAK Bin HATERMANSesuai Hasil Pengukuran Kayu Olahan berjenis Kayu Bangkirai, KayuOlahan berbentuk Balok, Panjang 4 M, Tebal 5 cm, Lebar 7 Cm, berjumlah32 Keping Kayu Olahan dengan Volume 0.4480 M3 (Meter Kubik).Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan danPengambilan Titik Koordinat Sawn Timber Kayu Olahan tersangka TANDAKBin HATERMAN Lapangan di Lokasi Kayu Tebangan dari Dinas KehutananUPT

Bahwa berdasarkan pengukuran dari UPT KPHP Kahayan Hulu Unit XVtelah melakukan penghitungan dan pengukuran terhadap barang buktiberupa kayu olahan jenis balok sebanyak 32 keping, dari hasil pemeriksaandiketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kayu olahan berupa SawnTimber (Kayu Gergajian) jenis Bangkirai sebanyak 32 (tiga pulun dua) Pucukdengan jumlah volume 0.4480 M?

Bahwa berdasarkan pengukuran dari UPT KPHP Kahayan Hulu Unit XVtelah melakukan penghitungan dan pengukuran terhadap barang buktiberupa kayu olahan jenis balok sebanyak 32 keping, dari hasil pemeriksaandiketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kayu olahan berupa SawnTimber (Kayu Gergajian) jenis Bangkirai sebanyak 32 (tiga puluh dua) Pucukdengan jumlah volume 0.4480 M?

KPHP KAHAYAN HULU UNIT XVI GUNUNG MASTanggal 11 November 2019 adalah berada dilokasi kayu gergajian tanpaizin di daerah Wilayah Desa Teluk Nyatu sebagai berikut :1. Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) TumpikanKayu Gergajian yang berasal dari penebang pohon tanpa izin beradapada titik koordinat 1130 59 240,2 Bujur Timur dan 010 10 39,5Lintang Selatan;Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn2.

KPHP KAHAYAN HULU UNIT XVI GUNUNG MAS Tanggal 11November 2019 adalah berada dilokasi kayu gergajian tanpa izin di daerahWilayah Desa Teluk Nyatu sebagai berikut :1. Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) TumpikanKayu Gergajian yang berasal dari penebang pohon tanpa izin berada padatitik koordinat 1130 59 240,2 Bujur Timur dan 010 10 39,5 LintangSelatan;2.

KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV yakni Sdr.KASPUL ANWAR, S.E, hal mana kayu bulat tersebut merupakan salah satu hasilhutan kayu yaitu kayu olahan kelompok jenis rimba campuran (halaban/vitex pinnata)dengan jumlah 392 potong dengan volume 17,9590 m3. Dan berdasarkan ahliHERODES DJAYA P.A, S.Hut, M.P. dari Dinas Kehutanan UPT.

Ahli KASPUL ANWAR, SE Bin ABDUL RAHMAN, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :UBahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana TeknisKesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII danUnit XIV Dinas Kehutanan Prop.

Ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU, yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :UBahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana TeknisKesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII danUnit XIV Dinas Kehutanan Prop.

Kalimantan Tengah,ahli KASPUL ANWAR, SE dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan PengelolaanHutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV DinasKehutanan Prop.

Kapuas Hulu (foto copy legalisir);

Kapuas Hulu Nomor 522/32/ DKH/KPHP-MODEL tanggal 18 Februari 2013, perihal usulan nama pelaksana RHL pada KPHP Model Kab.

Kapuas Hulu;

PAWAN SARI MANUNGGAL;

Kapuas Hulu, terdapat kegiatanproyek Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan pada KPHP di Kec.

dan tempat sebagaimana tersebut diatas tim PolhutKPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Kab.Mukomuko sedangmelakukan patrol di wilayah Hutan Produksi terbatas (HPT) yang berada diKecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan pada saat melaksanakanpatroli tersebut tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adatumpukan kayu yang berada di Kawasan kebun milik masyarakat tepatnya didesa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya kabupaten Mukomuko, selanjutnyasetelah mendapatkan informasi tersebut Tim KPHP

langsung berkoordinasidengan pihak Unit Tipiter Polres Mukomuko sehingga Tim KPHP dan Tim UnitTipiter Sat Reskrim Polres Mukomuko secara bersamasama langgsung menujulokasi tepatnya di kebun masyarakat di desa Aur Cina Kec.Selagan Rayatersebut.

Kesatuan Pengelolaan WHutan Produksi) Kab.Mukomuko sedangmelakukan patrol di wilayah Hutan Produksi terbatas (HPT) yang berada diHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan pada saat melaksanakanpatroli tersebut tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adatumpukan kayu yang berada di Kawasan kebun milik masyarakat tepatnya didesa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya kabupaten Mukomuko, selanjutnyasetelah mendapatkan informasi tersebut Tim KPHP

Muluk, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruhketerangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan; Bahwa semenjak tahun 2007 saksi diangkat menjadi PNS danditempatkan di kantor camat kecamatan Lubuk Pinang dan pada tahun 2010saksi dimutasikan ke dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kabupatenMukomuko (staf bidang kehutanan) dan tahun 2014 di mutasikan kepadakantor UPTD kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP

INDRA memintaketerangan kepada saksi dan rekan rekan saksi di KPHP Muntai Palasterkait masalah aktivitas Penambangan Pasir bangunan tersebut. Sadr.INDRA juga menyampaikan kepada saksi bahwa hari Sabtu, tanggal 15September 2018 akan ada kegiatan Operasi Gabungan Bersama tim dariGAKKUM PUSAT, DINAS KEHUTANAN, KPHP Muntai Palas dan didampingi Tim Tipidter Polda Kep.

Karlianto melalui merekamenyampaikan kepada Kepala UPTD KPHP Muntai Palas yaitu BapakFahrorozi, selanjutnya saksi dan rekan saksi pun berangkat ke Toboali danberkumpul di kantor KPHP Muntai Palas melakukan koordinasi setelah itusekitar jam satu lewat saksi dan rekan saksi bersama Tim KPHP menuju keKubu dan setelah sampai di lokasi kubu selanjutnya Tim saksi dan rekansaksi semua menyaksikan adanya alat berat berupa EXCAVATOR (PC)merk.

Saksi danrekan saksi melalui kepala seksi pengendalian kerusakan hutan danpengamanan hutan berkoordinasi dengan pemangku wilayah yaitu PolhutUPTD KPHP setempat yaitu Pak Hendri dan Karlianto melalui merekamenyampaikan ke Kepala UPTD KPHP Muntai Palas yaitu Bapak Fahrorozisaksi dan rekan saksi pun berangkat ke toboali dan berkumpul di kantorKPHP Muntai Palas melakukan koordinasi setelah itu sekitar jam satu lewatsaksi dan rekan saksi bersama Tim KPHP menuju ke Kubu.

Dan tandatangan sebagai bukti tandaterimasurat saat itu adalah SARIAT yang menerimanya, hal ini disaksikan olehTim Kehutanan Provinsi Babel dan personil KPHP Muntai Palas.

Babel, UPTD KPHP MuntaiPalas dengan didampingi oleh Kasi Korwas dan Tim dari Subdit 4 TipidterDit Reskrimsus Polda Kep. BabelBahwa sewaktiu saksi dan rekan saksi melakukan patroli gabungan denganUPTD KPHP Muntai Palas pada hari Senin tanggal 10 September 2018yang saksi temui bersama Tim di lokasi hanya Saudara SARIAT AliasMOGE dia mengaku sebagai Pengawas pada PT. GBU dan HENDIsebagai pegawai di PT.

Sumsel;

Sumsel Periode 2014-2023 beserta lampiran buku RPHJP;

Hutan Bumi Lestari;

LAJ selanjutnyaatas perintah Bapak Kapolres dilakukan patroli gabungan yang dipimpinlangsung oleh Bapak Kapolres yang terdiri dari anggota Polres, pihak PT.LAJ sendiri dengan didampingi oleh KPHP; Bahwa sebagai penunjuk arah ke mana kami melakukan patroladalah dari pihak PT.

LAJ selanjutnyaatas perintah Bapak Kapolres dilakukan patroli gabungan yang dipimpinlangsung oleh Bapak Kapolres yang terdiri dari anggota Polres, pihak PTLAJ sendiri dengan didampingi oleh KPHP; Bahwa sebagai penunjuk arah ke mana kami melakukan patrolladalah dari pihak PT.

LAJ selanjutnyaatas perintah Bapak Kapolres dilakukan patroli gabungan yang dipimpinlangsung oleh Bapak Kapolres yang terdiri dari anggota Polres, pihak PTLAJ sendiri dengan didampingi oleh KPHP;Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.SusLH/2020/PN Mrt Hakim Bahwa sebagai penunjuk arah ke mana kami melakukan patrolladalah dari pihak PT.

Kristovan Bin Asharri Nurmadin, yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Fungsional umum KPHP TeboBarat adalah membantu kepala bidang Penataan Kawasan Hutan dalamhal Pemetaan Kawasan Hutan dan pengambilan titik koordinat; Bahwa yang Ahli lakukan di areal konservasi PT.

XI/2016 Tanggal 14 Juli2016 yang ditandatangani oleh Ahli Sirajuddin, S.Hut dan diketahui olehKepala KPHP Model Seruyan Hairil Anwar, S.Hut.wonn Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 108 Jo.

/XI/2016 Tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani olehAhli Sirajuddin, S.Hut dan diketahui oleh Kepala KPHP Model SeruyanHairil Anwar, S.Hut.wonn Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 187 ke1 KUHP Jo.

/XI/2016 Tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani olehAhli Sirajuddin, S.Hut dan diketahui oleh Kepala KPHP Model SeruyanHairil Anwar, S.Hut.wonn Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 188 KUHP Jo.

/XI/2016Tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ahli Sirajuddin, S.Hut dandiketahui olen Kepala KPHP Model Seruyan Hairil Anwar, S.Hut.

/XI/2016 Tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatanganioleh Ahli Sirajuddin, S.Hut dan diketahui oleh Kepala KPHP Model SeruyanHairil Anwar, S.Hut.

satu) berkas Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani.18. 1 (satu) buah mesin pompa air warna kuning merk robin (sesuai keterangan saksi Herman Silaban), 19. 1 (satu) buah Mesin pompa air warna merah merk koshin (sesuai keterangan saksi Herman Silaban).20. 1 (Satu) buah excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning tahun perakitan 2007.21. 4 (empat) lembar keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.789/MENHUT-II/2009, tanggal 7 Desember 2009, tetang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP

) Model Lalab Kab Muba Prov Sumsel, yang dilegalisir oleh sdr.BUSTANUL ARIFIN, 1 (satu) lembar peta petapan wilayah KPHP Model Lalaln Kab Muba Prov Sumsel, yang dilegalisir sdr.BUSTANUL ARIFIN22.

Tani.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN1 (satu) buah mesin pompa air warna kuning merk robin (sesuai keterangansaksi Herman Silaban), 1 (satu) buah Mesin pompa air warna merah merk koshin(sesuai keterangan saksi Herman Silaban),1 (Satu) buah excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning tahun perakitan2007.DIKEMBALIKAN KEPADA PETRUS HILMAN DAPOT TUAH PURBA.4 (empat) lembar keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.789/MENHUT11/2009, tanggal 7 Desember 2009, tetang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaan Hutan Produksi (KPHP

Tuntutan semula ;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umumyang pada pokoknya tetap pada pembelaanyaMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu : Bahwa ia terdakwa EDWAR Bin MIUN pada hari Kamis tanggal 17 September2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanSeptember 2015 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola KesatuanPengusahaan Hutan Produksi (KPHP

Model Lalan KabupatenMusi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dan pada saat melakukan pengecekanterhadap lahan tersebut, terdakwa sudah mengetahui dan memberitahukan kepada saksiPETRUS HILMAN bahwa lahan tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan ProduksiWilayah Kelola KPHP Lalan Mangsang Mendis dan sekira 3 (tiga) bulan kemudian,lahan tersebut selesai dikerjakan dengan menghasilkan luas lahan + 700 (tujuh ratus)hektar, sehingga pada tanggal 3 Juni 2013 dibuatlah Surat Perjanjian Nomor : 01/06/SP/2013

ATAUKedua :w Bahwa ia terdakwa EDWAR Bin MIUN pada hari Kamis tanggal 17 September2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanSeptember 2015 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola KesatuanPengusahaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis yang berada di DusunPancoran Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi BanyuasinPropinsi Sumatera Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Bahwa kemudian terdakwa berhasildiamankan oleh satgas Marinir pemadaman kebakaran hutan wilayahSumatera dan terdakwa kemudian diserahkan kepada yang berwajib.Bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon tanpa adaizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dim ana areal hutanyang pohonpohonya telah dipotong oleh terdakwa termasuk dalamKawasan Hutan Produksi Lalan yaitu areal kelola KPHP (KesatuanPengelolaan Hutan Produksi) unit Ill Lalan Mangsang Mendis berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan

Balwa terdakwa telah melakukan melakukan ataumembantu terjadinya pembalakan liar dar/atau penggunaankawasan hutan secara tidak sah, dimana areal hutan yang pohonpohonya telah dipotong oleh terdakwa termasuk dalam KawasanHutan Produksi Lalan yaitu areal kelola KPHP (Kesatuan PengelolaanHutan Produksi) unit Ill Lalan Mangsang Mendis berdasarkan Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 907/PID.SUS/2015/PN SKYKeputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 789/Menhut11/2009 tanggal07 Desem ber 2009. none: none nnn nnnPerbuatan

Bahwa kemudian terdakwaberhasil diamankan oleh satgas Marinir pemadaman kebakaranhutan wilayah Sumatera dan terdakwa kemudian diserahkan kepada Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 907/PID.SUS/2015/PN SKYBahwa terdakwa = yang karena kelalaiannya turut serta telahmelakukan melakukan atau membantu terjadinya = pembalakanliar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah,dimana areal hutan yang pohonpohonya telah dipotong olehterdakwa termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Lalan yaituareal kelola KPHP

BOMANBahwa benar terdakwa telah melakukan melakukan atau membantuterjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secaratidak sah, dimana areal hutan yang pohonpohonnya telah dipotong olehterdakwa termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Lalan yaitu arealkelola KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) unit Ill LalanMangsang Mendis berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK 789/MenhutII/2009 tanggal 07 Desember 2009;Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 907/PID.SUS/2015/PN SKYTerhadap

) dan sudah bekerja selama 1, 5 bulan sebagai pengurus ransum;Bahwa kegiatan yang dilakukan di kawasan tersebut ada yangmelakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin chainsawSe ee ee aemeter kemudian disusun;Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan rekan terdakwalainnya pada tanggal 22 September 2015 diserahkan ke Polres Mubauntuk diperiksa lebih lanjut;Bahwa benar lokasi tempat terdakwa melakukan penebangan pohonadalah termasuk Kawasan Hutan Produksi Lalan sesuai dengan wilayahkelola KPHP

47M0755352UTM9809353masuk kedalam kawasan Hutan TNKS;Bahwa kayu jenis medang termasuk Hasil hutan dan untuk menebangnyaapabila berasal dari Kawasan Hutan harus dengan Dokumen (SuratHalaman 3 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.BLH/2019/PN SpnKeterangan Sahnya Hasil Hutan), dan untuk mengangkutnya harusdisertakan Dokumen Nota Angkutan Berbasis SIPUHH Online; Bahwa Instansi yang memiliki Kewenanagan adalah Kementrian LingkunganHidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan provinsi Jambi, BPHP Wilayah IVJambi, UPTD KPHP

Kerinci unit 1; Bahwa Kepala UPTD KPHP Kerinci unit 1 tidak pernah memberi izinpenebangan dan tidak ada mengeluarkan izin SKSHH ataupun NotaAngkutan kepada terdakwa.wana nnnn === Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat(1) huruf b jo Pasal 12 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan.ATAUKEDUABahwa terdakwa RONI SAPUTRA Alias RONI Bin RAFLES pada hari Sabtutanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktulain

HutanProvinsi Jambi dipastikan bahwa titik koordinat 47M0755352UTM9809353masuk kedalam kawasan Hutan TNKS;Bahwa kayu jenis medang termasuk Hasil hutan dan untuk menebangnyaapabila berasal dari Kawasan Hutan harus dengan Dokumen (SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan), dan untuk mengangkutnya harusdisertakan Dokumen Nota Angkutan Berbasis SIPUHH Online;Bahwa Instansi yang memiliki kewenanagan adalah Kementrian LingkunganHidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan provinsi Jambi, BPHP Wilayah IVJambi, UPTD KPHP

BONE, Sos Bin ILYAS GUSLI, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa pada saat diperiksa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT.369/ UPTD.KPHP.1.4/VIII/ 2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD KPHP Kerinci Unit 1 An.

Kerinci unit 1; Bahwa dokumen yang diperlukan untuk menebang atau memanen sertamenguasai atau memilki serta mengangkut kayu Jenis Pinus adalahSKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan selanjutnya untukmengangkut Hasil Hutan tersebut Menggunakan Dokumen berupa NotaAngkutan berbasis SIPUHH Online; Bahwa Kepala UPTD KPHP Kerinci unit 1 tidak pernah memberi izinpenebangan dan tidak ada mengeluarkan izin SKSHH ataupun NotaAngkutan kepada terdakwa an.

I, golongan ruang III/d, dengan jabatan sebagai KepalaSub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah KesatuanPengelolaan Hutan Produksi Bongan (UPTD KPHP Bongan),berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1, Kota Balikpapanberdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor821.2/II1.2.205/TUUA/BKD/2017, tanggal 3 Februari 2017 dan SuratPernyataan Pelantikan/Pengukuhan Nomor : 821. 2/III.2216/TUUA/BKD/2017, tanggal 6 Februari 2017, vide bukti P.1 ;2.Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai

Kepala Sub Bagian TataUsaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan HutanHalaman 3 dari 14 HalamanPutusan Nomor : 25/G/2020/PTUN.SMDProduksi Bongan (UPTD KPHP Bongan), Penggugat telahmelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga prestasi kerja,tanggung jawab, dan unsurunsur penilaian lainnya selamamenduduki jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit PelaksanaTeknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan (UPTDKPHP Bongan

M.Si., NIP. 19720524199803 2010 dalam jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UnitPelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan ProduksiBongan (UPTD KPHP Bongan), penerbitan surat keputusan GubernurKalimantan Timur a quo secara jelas dan tegas sangat merugikankepentingan PENGGUGAT yang sampai saat ini masih memegangjabatan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana TeknisHalaman 4 dari 14 HalamanPutusan Nomor : 25/G/2020/PTUN.SMDDaerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

dari daftar pembayaran tambahan penghasilan untuk bulan Maretdan bulan April 2020,tunjangan jabatan Kepala Sub Bagian Tata UsahaUnit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan ProduksiBongan (UPTD KPHP Bongan) ternyata diberikan kepada sdri.

M.Si NIP 197205241998032010 dalam jabatansebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis DaerahKesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan (UPTD KPHP Bongan)oleh TERGUGAT, berdasar dan beralasan hukum dinyatakan batal danmewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan a quo danmenyatakan PENGGUGAT adalah Pejabat Sah atas jabatan sebagaiKepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah KesatuanPengelolaan Hutan Produksi Bongan (UPTD KPHP Bongan) ;15.Bahwa dengan mempertimbangkan

satu) berkas Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani.7. 1 (satu) buah mesin pompa air warna kuning merk robin (sesuai keterangan Saksi Herman Silaban), 8. 1 (satu) buah Mesin pompa air warna merah merk koshin (sesuai keterangan Saksi Herman Silaban).9. 1 (Satu) buah excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning tahun perakitan 2007.10. 4 (empat) lembar keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.789/MENHUT-II/2009, tanggal 7 Desember 2009, tetang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP

) Model Lalab Kab Muba Prov Sumsel, yang dilegalisir oleh sdr.BUSTANUL ARIFIN, 1 (satu) lembar peta petapan wilayah KPHP Model Lalaln Kab Muba Prov Sumsel, yang dilegalisir sdr.BUSTANUL ARIFIN11.

Provinsi Sumatera Selatan, (satu)berkas Berita Acara Pembentukan Kelompkm Tani.1 (satu) buah mesin pompa air warna kuning merk robin (sesuai keteranganSaksi Herman Silaban), 1 (satu) buah Mesin pompa air warna merah merk koshin(sesuai keterangan Saksi Herman Silaban),1 (Satu) buah excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning tahun perakitan2007.4 (empat) lembar keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.789/MENHUT11/2009, tanggal 7 Desember 2009, tetang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaan Hutan Produksi (KPHP

semula ;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umumyang pada pokoknya tetap pada pembelaanyaMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu :none nana Bahwa ia Terdakwa MARWAN TARIGAN pada hari Kamis tanggal 17September 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan September 2015 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola KesatuanPengusahaan Hutan Produksi (KPHP

PembentukanKelompok Tani masyarakat Dusun III Pancoran RT. 06 Desa Muara Merang KecamatanBayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan namaKelompok Tani Pancoran Hasil Tamarona.w Bahwa sekira 10 (sepuluh) hari kemudian dilakukan pekerjaan pembukaan lahanoleh beberapa orang yang diperintahkan oleh Saksi PETRUS dengan menggunakan 1(satu) unit alat berat excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning, padahal lahantersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola KPHP

Wilayah Kelola KPHP LalanMangsang Mendis dan sekira 3 (tiga) bulan kemudian, lahan tersebut selesai dikerjakandengan menghasilkan luas lahan + 700 (tujuh ratus) hektar, sehingga pada tanggal 3 Juni2013 dibuatlah Surat Perjanjian Nomor : 01/06/SP/2013 antara Saksi EDWAR selakuPihak Pertama yang mewakili masyarakat dengan Terdakwa selaku Pihak Kedua yangdiperintahkan oleh Saksi PETRUS untuk mewakilinya selaku pemodal, adapunberdasarkan surat perjanjian tersebut pada Pasal 4 disepakati bahwa Pihak

Muba yang merupakan hutanproduksi lalan Mangsang Mendis yang termasuk dalam tiitk koordinat wilayah kelolah KPHP(kesatuan pengelolaan hutan produksi) unit HI Lalan Mangsang Mendis berdasarkan keputusanMenteri kehutanan Nomor SK 789/MenhutII/2009, tanggal 07 Desember 2009 yakni wilayahtersebut termasuk zona pemanfaatan jasa lingkungan HHBK (hasil hutan bukan kayu) petak1502, terdakwa kemudian menenbang kayu dengan menggunakan CHAINSAW milikWAGIMAN (DPO) yang dipinjamkan kepada terdakwa, kemudian kayu

kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh satgas Marinirpemadam kebakaran hutan wilayah sumatera dan terdakwa kemudiandiserahkan kepada pihak yang berwajib;Bahwa ISMAN, YANTOK dan SEMAN (ketiganya DPO) melarikandiri dan belum tertangkap hingga sekarang;Bahwa terdakwa telah melakukan atau membantu terjadinyapembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah,dimana di Areal hutan yang pohonpohonnya telah dipotong olehterdakwa termasuk dalam kawasan hutan produksi Lalan yaitu areakelola KPHP

Muba, dimana sebelumnya terdakwamendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dari WAGIMAN(DPO) untuk menebang kayu didalam hutan;Bahwa Terdakwa telah melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan /ataupenggunaan kawasan hutan secara tidak sah, dimana areal hutan yang pohonpohonnyatelah diptong oleh terdakwa termasuk dalam kawasan hutan produksi Lalan yaitu arealkelola KPHP (kesatuan pengelola hutan produksi) unit IT Lalan Mangsan Mendisberdasarkan keputusan Menteri Kehutanan

Muba;e Bahwa benar sebelumnya terdakwa mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah) dari WAGIMAN (DPO) untuk menebang kayu didalam hutan;e Bahwa benar terdakwa telah melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan /atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, dimana areal hutan yang pohonpohonnya telah diptong oleh terdakwa termasuk dalam kawasan hutan produksi Lalanyaitu areal kelola KPHP (kesatuan pengelola hutan produksi) unit IT Lalan MangsanMendis berdasarkan keputusan

Muba yang merupakan hutanproduksi Lalan Mangsang Mendis yang termasuk dalam titik koordinat wilayah kelola KPHP( kesatuan pengelolaan hutan produksi) unit II Lalan Mangsang Mendis berdasarkan keputusanMenteri kehutanan Nomor SK 789/MenhutI/2009 tanggal 07 Desember 2009 yakni wilayahtersebut termasuk zona pemanfaatan jasa lingkungan HHBK (hasil hutan bukan kayu) petak1502, terdakwa kemudian menebang kayu dengan menggunakan chainsaw milik WAGIMAN(DPO) yang dipinjamkan kepada terdakwa, kemudian kayu