Fotocopy Kartu Penunjukan Isteri/Suami Anggota Polri No.Pol042/PSRS/KPIS/IV/1985, selanjutnya diberi tanda P4 ;5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Achmad Koersani yangdikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarangtertanggal 29 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P5 ;6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Kematian Nomor470/28/Kel.PB/V/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pamulang Barat tertanggal02 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P67.

padatanggal 30 April 2018 ;Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalahdikarenakan ada kesalahan dalam Akta Kematian atas nama Achmad Koersanikhususnya pada tempat lahir Achmad Koersani, yang mana dalam Akta Kematiantersebut tertulis dan terbaca tempat lahir di Malang ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu Kartu Tanda AnggotaPersatuan Purnawirawan Polri (PPPolri) No.KTA : 93/II/KTA/O7 CabangSemarang Selatan dan P4 yaitu Kartu Penunjukan Isteri/Suami Anggota PolriNo.Pol : 042/PSRS/KPIS

Penunjukan Isteri/Suami Anggota Polri No.Pol042/PERS/KPIS/IV/1984 ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut khusus hanya untukAkta Kematian atas nama Achmad Koersani, dimana semua data administrasiKependudukan sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UndangUndangNo. 24 Tahun 2013 tentang identitas kependudukan Pemohon sudah benar, danternyata Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa karena Pemohon

Khairul (DPO),Sdr Tarmaji (DPO) dapat melarikan diri, Terdakwa mengangkut kayu jati diminta oleh Sdr Samsu denganupah Rp 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam hutan menujukerumah Sdr, Samsu namun dalam perjalanan terdakwa ditangkappetugas karena terdakwa telah mengankut kayu jati tanpa dUengkapidengan Surat Keterangan Sahnya Hasii Hutan (SKSHH), Berdasarkan SK Dereksi Perum Perhutani No. 664/ KPIS/ DIR/2010tanggal 01 Oktober 2010 tentang tarif kerugian :e 1 batang kayu jati panjang 4 Meter

Samsu namun dalam perjalanan terdakwaditangkap olen saksi Karena terdakwa telah mengankut kayu jatitanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH),e Berdasarkan SK Dereksi Perum Perhutani No. 664/ KPIS/ DIR/2010tanggai 01 Oktober 2010 tentang tarif kerugian, 1 batang kayu jatipanjang 4 Meter Diameter 19 Cm dengan kubikasi 0,215 M3, 1Batnag kayu jati panjang 3,6 Meter Diameter 25 Cm dengankubikasi'0,132 M3 total dengan kubikasi 0,347 M3 sebesar Rp2.314.983,(dua juta tiga ratus empat

Khairul(DPO), Sdr Tarmaji (DPO) dapat melarikan diri.e Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu jati dari dalamhutan menuju kerumah Sdr. mengankut kayu jati tanpadilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH), Berdasarkan SK Dereksi Perum Perhutani No. 664/KPIS/ DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang tarifkerugian, 1 batang kayu jati panjang 4 Meter Diameter 19Cm dengan kubikasi 0,215 M3, 1 Batang kayu jati panjang3,6 Meter Diameter 25 Cm dengan kubikasi 0,132 M3 totaldengan kubikasi

KPIS A. VED MOM cssssese PASAL YANG DILANGGAR : PA Seb GE LAT gh. 0a TAS Pc 1S On PBR ud EGR... MAS. aS)2. Kerugian akibat perbuatan tersebut SebESAr RD. ......ceccsssssssesscesssseessssssssseesessssssseseesseseey %.nal Nax.Z. PONS AOS ct sessstsconintBWNemae. ) B oN eenel len cise hrenun der clabursotstuminsdsiyta science ). 0 oc cil cae mci eae eel elec ee Nes)b.

KPIS Mojokento sejak tanggal 20 April 2012 s/d 18 Juni 2012.Terdakwa dimuka persidangan telah didampingi oleh Penugehat hukumSUBIYAKTO INDRA KUSUMA, SHLSE selaku Penasehat Hukum alamat di JI,Piranha F2 Kecamatan Sooko, Mojakerto atas penunjukkan Majelis.Pengadilan Negeri tersebut,Telah membuca suralsurat dalam perkara ini.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa seria memperhatikanbarang bukti di persidangan.Telah mendengar pembacaan tuntulan (Requisitoir) Jaksa Peountut Umum.Telah mendengar

c) 1 (satu) jepit photo copy Keputusan pejabat pengguna anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS/B.1/II/2011, tanggal 11 Februari 2011. Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah.

x) (satu) jepit photo copy keputusan pejabat pengguna anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS/B.1/II/2011 tentang Penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Kabupaten Lampung Tengah. y) 1 (satu) jepit photo copy petunjuk teknis.

KerjaPerangkat Daerah DPASKPD Tahun anggaran 2011.1 (satu) jepit photo copy petikan keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:04/KPTS/D.16/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang penunjukan pejabatpengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkatdaerah (SKPD) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011.1 (satu) jepit photo copy Keputusan pejabat pengguna anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanPertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS

24 Mei 2011 tentang susunan panitia penyelenggaraan pelatihanBintek (Bimbingan teknis) penyuluh dan besarnya honor panitiapenyelenggaraan kegiatan Kabupaten Lampung Tengah TA.2011.= 3 (tiga) lembar jadwal Bimbingan teknis (Bintek) penyuluh profesi Badanketahanan pangan dan penyuluhan Kabupaten Lampung Tengah.= (satu) jepit photo copy keputusan pejabat pengguna anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Badan ketahanan pangan dan penyuluhanpertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS

c) 1 (satu) jepit photo copy Keputusan pejabat pengguna anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS/B.1/II/2011, tanggal 11 Februari 2011. Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah.

w) (satu) jepit photo copy keputusan pejabat pengguna anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS/B.1/II/2011 tentang Penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Kabupaten Lampung Tengah. x) 1 (satu) jepit photo copy petunjuk teknis.

KerjaPerangkat Daerah DPASKPD Tahun anggaran 2011.1 (satu) jepit photo copy petikan keputusan Bupati Lampung TengahNomor :04/KPTS/D.16/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang penunjukanpejabat pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pada satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011.1 (satu) jepit photo copy Keputusan pejabat pengguna anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanPertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS

24 Mei 2011 tentang susunan panitia penyelenggaraan pelatihanBintek (Bimbingan teknis) penyuluh dan besarnya honor panitiapenyelenggaraan kegiatan Kabupaten Lampung Tengah TA.2011.= 3 (tiga) lembar jadwal Bimbingan teknis (Bintek) penyuluh profesi Badanketahanan pangan dan penyuluhan Kabupaten Lampung Tengah.= (satu) jepit photo copy keputusan pejabat pengguna anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Badan ketahanan pangan dan penyuluhanpertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS

541.9/051/Kpis/ESDM/2011 tentang PenyesuaianSuratBin' Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi ein "Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas NamaQV Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani)tanggal 21 Januari 2011,sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap atau sampai ada penetapan lain di kemudian hari;Il.

Rokan Hilir; Agama KPIS KETOIIK: 2eennnnenn ee eneenersensennennmesneeenePekerjaan : Tidak Bekerja; manennmn nn Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan; Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.

saksi koroban Vilan beserta ketiga anaknya,. baik itu nafkah lahirmaupun nafkah batin;Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan sekolahanakanaknya, saksi korban Vilan dibantu oleh kedua orang tuanya dan jugaharus berjualan minuman;Banwa antara terdakwa Yoandra dengan saksi korban Vilan terkait dalamsuatu perkawinan yang sah dan memiliki, surat nikah dengan nomor:18/CS/KT/2007 dan juga sebagai isteri anggota Polri, saksi korban Vilanmemiliki Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) No.Pol : KPIS

SPM No. 01182 tanggal 19 Desember 2005.SURAT:110111213Surat Perjanjian Pengadaan Nomor: 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antaraDinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku dengan CV Balvir.Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15 November2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi.Rekomendasi Walikota Ambon No. 648.11/2257 Setda, tanggal 25 April 2005perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan Pengungsi Silale.Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku No.11/KPIS

Desember 2005.SPM No. 01182 tanggal 19 Desember 2005.1Surat Perjanjian Pengadaan Nomor: 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antaraDinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku dengan CV Balvir.2Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15 November2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi.3Rekomendasi Walikota Ambon No. 648.11/2257 Setda, tanggal 25 April 2005perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan Pengungsi Silale.4Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku No.11/KPIS

No. 1363 K/Pid.Sus/2013401011121314151617Rekomendasi Walikota Ambon No. 648.11/2257 Setda, tanggal 25 April 2005perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan Pengungsi Silale.Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku No.11/KPIS/INPRES/V1I/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang Penunjukan Pembantu PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Propinsi Maluku T.A.2005 di Lingkungan Dinas PU Propinsi Maluku.SP2D tanggal 26 Desember 2005, No. 48637613/061/112 Tahun 2005.Keputusan

;Rekomendasi Walikota Ambon No. 648.11/2257 Setda, tanggal 25 April 2005perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan Pengungsi Silale ;Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku No. 11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang Penunjukan Pembantu PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Provinsi Maluku TA2005 di Lingkungan Dinas PU Provinsi Maluku ;SP2D tanggal 26 Desember 2005, No. 48637613/061/112 tahun 2005 ;Keputusan Gubernur Maluku No.168 a Tahun 2005

Balvir ;Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 413 Tahun 2003 tanggal 15November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi ;Rekomendasi Walikota Ambon No. 648.11/2257 Setda, tanggal 25 April2005 perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan PengungsiSilale ;Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku No. 11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang PenunjukanPembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan PascaKonflik Provinsi Maluku TA 2005 di Lingkungan Dinas PU ProvinsiMaluku

tanggal 19 Desember 2005 ;SURATSURAT :110111213Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 050/10739 tanggal 24 Oktober2005 antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan CV.Balvir ;Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 413 Tahun 2003 tanggal 15November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi ;Rekomendasi Walikota Ambon No. 648.11/2257 Setda, tanggal 25 April2005 perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan PengungsiSilale ;Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku No. 11/KPIS

Pengelompokan jenis hasil hutankayu ini meruuk kepada Lampiran Surat Keputusan Menteri KehutananNomor 163/Kpis W2003 Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai DasarPengenaan luran Kehutanan dan berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bsk.48/Menlhk/SetierKum.1/8/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjer/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan

oleh Mobil Mobil Truk jenis Colt diesel NomorPolisi BA 9455 MJ wama kuning adalah bentuknya berupa kayu gergajiandengan dengan ukuran bervariasi sesuai dengan Daftar Pengukuran Kayu dandari hasil pengukuran berjumlah 328 batang sama dengan 5,0602 m (Tiga ratusDua Puluh delapan batang sama dengan Lima koma Nol Enam Nol Dua MeterKubik ), Dengan jenis Kelompok meranti dan campuran.Bahwa jenis dan kelompok kayu jenis meranti dan Rimba campuran diatur dalamJampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpis

Balvir;Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi;Rekomendasi Walikota Ambon Nomor 648.11/2257 Setda, tanggal 25April 2005 perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan PerumahanPengungsi Silale;Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Nomor 11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang PenunjukanPembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan PascaKonflik Provinsi Maluku T.A. 2005 di Lingkungan Dinas PU

Balvir;Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi;Rekomendasi Walikota Ambon Nomor 648.11/2257 Setda, tanggal 25April 2005 perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan PerumahanPengungsi Silale;Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Nomor11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang PenunjukanPembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan PascaHal. 17 dari 45 hal.

Balvir;Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi;Rekomendasi Walikota Ambon Nomor 648.11/2257 Setda, tanggal 25April 2005 perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan PerumahanPengungsi Silale;Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Nomor11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang PenunjukanPembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan PascaHal. 20 dari 45 hal.

Hutan dan Lahan kepada Kepala BalaiPengelolaan Daerah Aliran Sungai Batang Hari Jambi Nomor$.130/RHL1/2008 tanggal 2 April 2008 perihal laporan pendistribusianbibit GNRHL tahun 2006 tahap (30%) ;26.Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 08/Kpts/I/VKPA/2006tentang penunjukan pimpinan pelaksanaan (Reboisasi dan HutanRakyat) kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Haritahun 2006 yang ditandatangani kuasa Pengguna anggaran pada tanggal8 Pebruari 2006 ;27.Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 01/Kpis

Rehabilitasi Hutan dan Lahan kepada Kepala BalaiPengelolaan Daerah Aliran Sungai Batang Hari Jambi Nomor :$.130/RHL1/2008 tanggal 2 April 2008 perihal laporan pendistribusianbibit GNRHL tahun 2006 tahap (30%);Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 08/Kpts/I/KPA/2006tentang penunjukan pimpinan pelaksanaan (Reboisasi dan HutanRakyat) kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Haritahun 2006 yang ditandatangani kuasa Pengguna anggaran padatanggal 8 Pebruari 2006;Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 01/Kpis

2015Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kptsll/2000 sebagaidasar hukum dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2013/PN.SBS (PutusanPengadilan Negeri Sambas Nomor 68/Pid.Sus/2013/PN.SBS, Halaman 41Alinea ke5 (lima);Pemohon Kasasi sependapat dengan satu di antara Judex Facti di TingkatPertama Pengadilan Negeri Sambas sebagai Hakim Anggota II yangberpendapat "Kepment Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 sudah dinyatakantidak berlaku pada tanggal 23 Agustus 2000 oleh Keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpis

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku No.11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang Penunjukan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Propinsi Maluku T.A. 2005 di Lingkungan Dinas PU Propinsi Maluku.----------5. SP2D tanggal 26 Desember 2005, No. 48637613/061/112 Tahun 2005.------6.

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku No.11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang PenunjukanPembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan PascaKonflik Propinsi Maluku T.A. 2005 di Lingkungan Dinas PU Propinsi. Keputusan Gubernur Maluku No.168a tahun 2005 tanggal 8 JUni2005 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah danPengelola Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Maluku T.A.. Surat Perintah Mulai Kerja No. 050/10760, tanggal 24 Oktober.

setempat maupun instansi yangterkait, yaitu antara lain : Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Riau tanggal 12 Desember1988 No. 151/II/Kw6/1988 ; Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau tanggal 13 Desember 1988No. 1268/3aUm/1988 ; Surat Gubernur Provinsi Riau tanggal 23 Desember 1988 No. 525/ BKPMD/3950 ; Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 21 Maret 1989No. 176/I/PMDN/1989 ; Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tanggal 7 Mei1990 No. 48/Kpis

Atas laporan tersebut, Penggugatdiperiksa dalam pelanggaran kode etik sebagaimanatermuat dalam berkas~ sidang kode etik profesipolri tertanggal 13 April 2010, selanjutnya padatanggal 29 April 2010, dengan tanpa adae saksisaksi dan tanpa ada keterangan saksi yang dibacadi bawah sumpah di depan persidangan, komisi kodeetik pada hari itu juga menjatuhkan putusan denganHal BE G8 #920 Kpis burk ads 7?

., M.Si. sebagai sekretaris Jenderal ;15.Bahwa, kemudian pada tanggal 1 Agusutus 2015, Partai PersatuanPembangunan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan jikaPPP kubu Djan Faridz tidak mengakui pernah mengeluarkan dukungannomor surat 531/KPIS/DPP/VII/2015 tentang persetujuan pencalonan Hj.Choirun Nisa, M.Pd sebagai Calon Bupati dan Sdr. Arifudinsyah, S.H.,Yang mana surat keterangan tersebut ditanda tangani oleh H. DJANFARIDZ sebagai ketua umum dan Dr. H. R. A. DIMYATIN., S.H., M.H.