Bahwa berdasarkan hasil penelitian KPPI atas permohonan serta buktibukti awal yang lengkap yang diajukan IISIA, KPPI menerima permohonandan memulai penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf bKeppres 84/2002. Bahwa, sebelum melakukan penyelidikan KPPI telahmemberikan pengumuman dalam koran Bisnis Indonesia tanggal 21 Januari2010 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) keppres 84/2002;21.

Bahwa pengumuman oleh KPPI dilakukan secara terobuka untukmemberikan kesempatan kepada pihakpihak berkepentingan menyampaikantanggapan dan sanggahan dalam rangka membela kepentingannyasebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keppres 84/2002;22. Bahwa KPPI juga mengirimkan kuesioner kepada pihakpihakberkepentingan termasuk Pemohon untuk kepentingan alat bukti dankepentingan pembuktian, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal14 Keppres 84/2002.

Bahwa KPPI telah melakukan dengar pendapat dimaksudpada tanggal 9 Maret 2010 untuk mendapatkan tanggapan secara tertulis daripihak berkepentingan termasuk Pemohon;24. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, maka sesuai Article XIX GATT1994 Pasal 2.1 dan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Keppres 84/2002, KPPImenyampaikan rekomendasi tindakan pengamanan kepada MenteriPerindustrian dan Perdagangan dengan dasar laporan hasil penyelidikan yangdilakukan oleh KPPI.

Bahwa KPPI merekomendasikan pengenaan bea masuktindakan pengamanan selama tiga tahun untuk memberikan waktu pemulihankepada industri dalam negeri (IISIA) dari kerugian akibat lonjakan volumeimpor kawat seng;25. Bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI diketahui olehPemohon, hal ini terbukti dengan adanya keikutsertaan Pemohon dalamproses penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI dengan menyampaikantanggapan dan kuesioner serta mengikuti dengar pendapat yang dilakukanoleh KPPI;26.

Bahwa selama proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI telahterbukti bahwa Pemohon selaku importir telah mengikuti proses penyelidikanyang dilakukan oleh KPPI, sehingga sangat tidak beralasan apabila Pemohonmenyatakan tidak mengetahui proses pembentukan PMK 56/2011;30. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Pemohon telah diberikankesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait pelaksanaanpenyelidikan tindakan pengamanan yang dilakukan oleh KPPI.

diharuskanmembayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesarRp2.769.782.000,00;bahwa berdasarkan hasil penelitian atas datadata yang dilampirkan, disimpulkan dua jenisbarang 100% Cotton 60x40 (pos 1) dan 100% Cotton 60x40 (pos 2) dengan klasifikasi5208.29.00.00, negara asal China yang diberitahukan PT Duta Abadi Primantara dengan PIBnomor 2092,08 tanggal 08 Juni 2011 termasuk ke dalam barang yang dikenakan BMTP sebesarRp. 116.800,00/kg;bahwa atas penyelidikannya, KPPI

tidak atau belum memenuhi persyaratan sebagaimanadiamanatkan dalam PP No. 34 Tahun 2011 tersebut.a. bahwa Pemohon Banding tidak pernah dimintakan penjelasan maupun dengar pendapat atasterjadinya lonjakan jumlah impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantangdan tidak dikelantang, sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri;b. bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima pemberitahuan dari KPPI secara tertulisdengan alasanalasannya, tentang adanya ancaman serius yang

Bahwa Pemohon Banding tidak pernah diminta untuk hadir dalam dengar pendapat yangdiadakan oleh KPPI sehubungan dengan pengenaan Tindakan Pengamanan Tetap.Bahwa Pemohon Banding sudah membuka PO/Order dan telah membayar down payment jauhsebelum ditetapkannya peraturan tersebut, hal ini dapat dibuktikan dari PO dan pembayaranD/P dimaksud, dapat dijadikan bahan telaahan oleh bapak Ketua Majelis Hakim.bahwa sesuai Keputusan Keberatan Nomor: KEP5244/KPU.01/2011 tanggal 17 Oktober 2011,Terbanding pada pokoknya

baja (Steel Wire Ropes)dengan pos tarif 7312.10.90.00 sehingga menyebabkan kerugian serius pada industridalam negeri.b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dalam huruf a, MenteriPerdagangan melalui Surat Nomor: 1907/MDAG/SD/12/2010 tanggal 28 Desember2010, menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadapimpor produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00.Pemohon Banding bersurat ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI

KepalaKantor Pelayanan Utama dan Cukai Tipe A, Tanjung Priok dan jawaban atas surat PemohonBanding ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) No. 198/KPPI/VII/2011tanggal 20 Juli, perihal keberatan Atas Diberlakukannya BMTP sebagaimana dimaksuddalam PMK No. 54/PMK.011/2011, bahwa:a. Produk Impor Galvanized Steel Wire (GSW) Stranded tidak termasuk barang yangdiselidiki.b.

untuk kawattransmis1;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor:54/PMK.011/2011 tanggal 23 Maret 2011 diktum Menimbang huruf a disebutkan berdasarkanhasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah dibuktikan terjadilonjakan volume impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan pos tarif 7312.10.90.00sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri;bahwa berdasarkan surat Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Nomor:198/KPPI

baja (Steel WireRopes) dengan pos tarif 7312.10.90.00 sehingga menyebabkan kerugian serius padaindustri dalam negeri.b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dalam huruf a,Menteri Perdagangan melalui Surat Nomor: 1907/MDAG/SD/12/2010 tanggal 28Desember 2010, menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamananterhadap impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan Pos Tarif7312.10.90.00.Pemohon Banding bersurat ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI

Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Cukai Tipe A, Tanjung Priokdan jawaban atas surat Pemohon Banding ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia(KPPI) No. 198/KPPI/V1I/2011 tanggal 20 Juli, perihal keberatan Atas DiberlakukannyaBMTP sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 54/PMK.011/2011, bahwa:a. Produk Impor Galvanized Steel Wire (GSW) Stranded tidak termasuk barang yangdiselidiki.b.

Steel Reinforced (ACSR);bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor:54/PMK.011/2011 tanggal 23 Maret 2011 diktum Menimbang huruf a disebutkanberdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telahdibuktikan terjadi lonjakan volume impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) denganpos tarif 7312.10.90.00 sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri;bahwaberdasarkan surat Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Nomor:198/KPPI

PUTUSANNomor 222/PDT/2017/ PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :SURANTA SEMBIRING dan EFFENDY CHANDRA, selaku Sekretaris danBendahara KOMUNITAS PELAKU PARIWISATAINDONESIA selanjutnya disingkat KPPI dalamkedudukannya sebagai Pengurus KPPI berdomisili diJl.Gelas No. 47 Medan , dalam hal ini diwakili oleh Kuasahukumnya

perkara dan turunan resmi perkara Perdata Nomor607/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 6 April 2016 yang dimohonkanbanding ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 05Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan padatanggal 05 Nopember 2015 terdaftar dengan register perkara Nomor : 607/Pdt.G/2015/ PN Mdn, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah Pengurus Komunitas Pelaku Pariwisata Indonesiaselanjutnya disingkat KPPI

Bahwa KPPI yang merupakan organisasi terouka dan independent yangberlandaskan Pancasila dan UUD 1945 merupakan tempat berkumpulnyakomunitas pelaku pariwisata Indonesia yang berprofesi sebagaiPramuwisata ( guide ) di Sumatera Utara.. Bahwa Penggugat menyambut positip dengan terbitnya PERGUB No. 21Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di PropinsiSumatera Utara yang dikeluarkan oleh Tergugat , yang terdiri dari 15 Pasal..

Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (LegalStanding) Mengajukan Gugatan.Bahwa jika dicermati dengan seksama identitas pihak Penggugat dalamgugatan dapat diketahui dengan jelas dan tegas tentang pihak yangHalaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT MDNmengajukan gugatan dalam perkara ini adalah pribadi SurantaSembiring dan Efendi Chandra yang secara kebetulan menjabatsebagai Sekretaris dan Bendehara organisasi atau lembaga yang diberinama KPPI, namun apabila ditelaah lebih

adalah organisasi atau lembaga yang diberi nama KPPI,memunculkan pernyataan kenapa Ketua lembaga atau organisasi tidakturut sebagai pihak Penggugat dan apakah dalam AD dan ART lembagaatau organisasi tersebut tidak memiliki kKetua dan hanya ada strukturorganisasi berupa Sekretaris dan Bendahara semata, dan jika subjekhokum mengajukan gugatan adalah pribadi Suranta Sembiring danEfendi Chandra memunculkan pertanyaan lanjutan apakah pribadi pribaditersebut adalah pribadi pribadi yang memiliki profesi

percayakepada instansi yang berwenang untuk memproses perizinan tersebut, makaPenggugat menyepakati atau setuju untuk mengajukan Proses PengajuanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2002, Penggugat telah mengurus untukSurat Persetujuan dari tetangga untuk kelengkapan administrasiPermohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut;Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan dan menyerahkan seluruhberkas Permohonan lIzin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui KantorPelayanan Perizinan Satu Atap (KPPI

Koefisien Angka Banding BangunanPerdagangan di tepi Jalan Kolektor Terpenuhi; Koefisien Dasar Bangunan (KDB) > Memenuhi Syarat; Koefisien Lantai Bangunan (KLB) > Memenuhi Syarat; Koefisien Ruang Parkir (KRP) > Memenuhi Syarat; Koefisien Ruang Terbuka (KRT) > Memenuhi Syarat;Keempat Koefisien Angka Banding tersebut di atas telah sesuai denganPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2003;Bahwa pada tanggal 5 Juni 2003, Kantor KPPI telah mengeluarkanSurat Keterangan dengan No. 648/147/2003, yang

Bamas Satria Perkasa (Moro Grosir), kecualibangunan milik saudara mundur kurang lebih 1,5 meter (satu koma limameter) dari bangunan milik kami;Bahwa pada tanggal 19 Juni 2003, Penggugat mendapat surat dariKepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi untuk melangkapipersyaratan yaitu : Dokumen UKL/UPL yang telah direvisi; Rencana alur lalu lintas menuju dan meninggalkan area parker;Selanjutnya terhadap surat dari Kepala KPPI tersebut telah dijawab dandilakukan penyelesaian kelengkapan Berkas Persyaratan

,tertanggal 10 Januari 2004 dengan No. 648/43/2004 yang isinya supayaPenggugat untuk melengkapi gambargambar yang dilampirkan dalamPermohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pada tanggal 27 Januari2004, Penggugat telah mengirimkan gambargambar yang dimaksud untukmelengkapi lampiran Permohonan IMB (zin Mendirikan Bangunan) tersebutdan gambargambar yang telah Penggugat revisi juga diserahkan kepadaKantor KPPI untuk dilampirkan dalam berkas Permohonan IMB;Bahwa pada tanggal 15 Maret 2004, Penggugat

Cukaimengalami kesulitan menerapkan maksud dari PMKNomor: 54/PMK.011/2011 tersebut sehingga PC StrandWire Pemohon Banding dianggap juga sebagai Tali KawatBaja (Steel Wire Ropes) dan dikenakan Bea MasukTindakan Pengamanan, padahal jelas PC Strand Wiresangat berbeda dengan Tali Kawat Baja (Steel WireRopes) baik dalam fungsi, SNI maupun definisinya;Surat Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (pihak yang melakukan penyelidikandan memberikan rekomendasi awal diperlukannya tindakan pengamanan ini) Nomor: 90/KPPI

sebesar Rp 24.080/kg;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 54/PMK.011/2011 tanggal 23 Maret 2011 diktumMenimbang huruf a disebutkan berdasarkan hasil penyelidikan KomitePengamanan Perdagangan Indonesia telah dibuktikan terjadi lonjakanvolume impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan pos tarif7312.10.90.00 sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri dalamnegeri;bahwa berdasarkan surat Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Nomor:198/KPPI

Ketua KPPI. Sekretaris DirJend BIM.

.: 54/PMk.011/2011tentang Pengenaan Bea dan Cukai Tindakan Pengamanan terhadap ImporProduk Tali Kawat Baja ( Steel Wire ropes) dengan HS 7312.10.90.00dimana dalam pelaksanaan PMK tersebut mengalami dampak negativebagi industry lain yang bukan industry Tali Kawat Baja yang harus segeradiselesaikan;Bahwa Pada Tanggal 26 Mei 2011, Komite Pengamanan PerdaganganIndonesia (KPPI) mengirimkan surat balasan kepada PT Wire & Wire PrimaInternasional sehubungan dengan Surat PT Wire & Wire PrimaInternasional

Direktur Industri Material Dasar Logam Kemenperind.Surat Nomor: 90/KPPI/V/2011, menjelaskan PMK 54 tahun 2011, bahwadengan sudah dikeluarkan Surat No.: 420/BIM.2/4/2011 oleh DirekturIndustri Material Dasar Logam KemenPerind dan Direktur Jenderal Basisindustry Manufaktur Kemenperind Nomor 208/BIM/4/2011, ProdukPrestressed Concrete Wire Strand (PC Strand) atau Kawat Baja Pratekandan produkproduk lainnya SELAIN tali kawat baja (Steel Wire Rope) tidaktermasuk produk yang dikenakan PMK No. 54/PMK.011/

Melalui suratNo.062/WWP/V.2012 Permohonan Peninjauan kembali mengenai NOTULyang dikeluarkan oleh KPU Tanjung Priok karena BMITP, dengandilampirkan lengkap Surat dari KPPI No.90, Surat menteri PerindustrianNo.448, Surat dari Dirjen BIM kemenperind No.208 dan PMKNo.57/PMK.01 1/2012 sebagai perubahan dari PMK No.54/PMK.01 1/2011;Halaman 12 dari 46 halaman.

Pada Tanggal 06 Mei 2011, Komite Pengamanan PerdaganganIndonesia (KPPI) mengirimkan surat balasan kepada PT Wire & WirePrima International sehubungan dengan Surat PT Wire & Wire PrimaInternational No. OO3/WPI/IV/11, 28 April 2011 kepada MenteriPerdagangan perihal Penjelasan PMK 54 tahun 2011.Tembusan:1) Menteri Perdagangan RI;Halaman 35 dari 46 halaman.

berbeda denganproduk Tali Kawat Baja karenafungsinya pun sangat berbedaserta barangbarang lainnya;Berdasarkan halhal tersebut, produkPC Strand atau Kawat Baja Pratekandan produkproduk lainnya selainTali Kawat Baja (Steel Wire Rope)tidak termasuk produk = yangdikenakan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 54/PMK.011/2011sekalipun masuk dalam HS7312.10.90.00 dan diusulkan kepadaDirjen Pajak agar ini dimasukan dalamJuklak Dirjen Bea dan Cukai tentangprodukproduk yang dikenakanPMK Nomor 54/PMK.011/2011;3 90/KPPI

Surat Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Nomor: 90/KPPI/V/2011 tanggal 6Mei 2011,8.

YUSUF SUTRISNO bahwaTergugat I menggembok pintu masuk Tower atas nama pribadi bukanatas Nama Wala ; nnn nena n nnn nnn nnnBahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat IV Konvensi /Penggugat IV Rekonvensi / Terbanding IV SOENARYO, bahwa pintumasuk tower di gembok oleh Tergugat I dan menurut cerita dariTergugat I setelah 5 (lima) tahun tower berdiri dan 1jin HO sudah habiskemudian Tergugat I melaporkan hal tersebut ke kantor KPPI dan olehpetugas KPPI disarankan agar pintu tower di gembok aja ; Menimbang

merupakan kejahatan, maka hal tersebutsudah menjadi kompetensi ronah hukum pidana, bukan domein hukum perdata ; Menimbang, bahwa di dalam posita ke7 Para Penggugat Rekonvensimenyatakan bahwa perpanjangan ijin gangguan (HO) tidak dapat diperpanjangoleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (KPMT) karena adanyadokumen palsu yang masuk ke Kantor KPMT, Pengadilan Tinggi berpendapatsebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat ke5 :SIDIK PURWANTO selaku Pejabat di KPPI

, bahwa ijin gangguan (HO) diperlukaketika alat itu menggunakan jenset (menimbulkan bunyi yang dapat mengganggumasyarakat) dan apabila tidak menggunakan jenset maka ijin gangguan (HO) tidakdiperlukan lagi (hal. 33) ; e Bahwa, persyaratan pendirian tower ternyata sudah lengkap, sehinggaprosedur yang dikeluarkan oleh KPPI terhadap permohonan pendiriantower di RT. 02 RW. 04 Kel.

PURNAWAN SETIADIselaku pejabat KPMPT yang dahulu bernama KPPI menerangkan saat sosialisasi dikelurahan pada tahun 2007 dihadiri oleh sekitar 20 orang warga dan dari pihak PT.STI diwakilkan oleh PT Primatama, pada waktu sosialisasi tidak ada keberatan dariwarga mengenai adanya pendirian tower di wilayahnya (hal. 35) ; e Bahwa, untuk perjanjian iin, tidak perlu lagi ijin gangguan karenabangunan tower milik PT.

Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum,tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Para TergugatKonvensi / Para Terbanding, oleh karena itu petitum ini tidak dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa mengenai petitum ke5, Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa kompetensi untuk menghentikan operasional tower (menaracellular) dan menurunkan / membongkar tower adalah ada pada institusi danpejabat yang berkompeten, dalam hal ini Kantor Penanaman Modal dan PerijinanTerpadu, yang dahulu bernama KPPI

Pemohon akan mengalami kebangkrutan yang tidak dapat diperbaiki(irreparable damage), sehingga perlu pengenaan BMTPS terhadap barang yangdiselidiki untuk mencegah terjadinya kebangkrutan.Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI, terdapat kerugian seriusyang dialami oleh Industri Dalam Negeri disebabkan lonjakan jumlah impor barangyang diselidiki yaitu produk Kain dengan 107 Nomor HS dan bukan disebabkan olehfaktor lain, berdasarkan fakta hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI yaitu

Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk TindakanPengamanan Sementara (BMTPS) terhadap impor Tekstil dengan pertimbangansesuai hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia(KPPI) terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat darilonjakan jumlah impor produk tekstil Tiongkok/China, Komite PengamananPerdagangan Indonesia (KPPI) yang merupakan komite independen yangmendapat permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yangselanjutnya

Pemohon akan mengalami kebangkrutan yang tidak dapat diperbaiki(irreparable damage), sehingga perlu pengenaan BMTPS terhadap barang yangdiselidiki untuk mencegah terjadinya kebangkrutan.> Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI, terdapat kerugian seriusyang dialami oleh Industri Dalam Negeri disebabkan lonjakan jumlah impor barangyang diselidiki yaitu produk Kain dengan 107 Nomor HS dan bukan disebabkan olehfaktor lain, berdasarkan fakta hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI

Penurunan aktivitas industri dalam negeri berupa penurunan produksi danpenurunan penyerapan tenaga kerja bukan disebabkan faktor lain sesuaidengan penyelidikan KPPI, namun disebabkan oleh lonjakan impor;Menimbang, bahwa dari analisis tersebut diatas, terdapat kerugianperekonomian negara yang dinilai secara keekonomian adalah sebesarRp1.646.216.880.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar dua ratusenam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana PT.

(konveksi) akan tetapi terdakwa menjualnya langsung kepadapihak lain dengan harga yang lebih murah dari harga tekstil produk dalam negeri,yang mengakibatkan rusaknya industri tekstil dalam negeri serta perusahaantekstil mengalami kebangkrutan sebagaimana tersebut dalam surat AsosiasiPertekstilan Indonesia (API) nomor 140/API/IX/2019 tanggal 12 September 2019melalui Surat nomor 140/API/IX/2019 mewakili 64 Perusahaan Anggotanya,mengajukan permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia(KPPI

/PT.DKIPendapatan negara dari industry dalam negeri tidak optimal.Menindaklanjuti fakta hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI tersebut,Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Nopember 2019 mengeluarkan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea MasukTindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap impor Tekstil denganpertimbangan sesuai hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan PerdaganganIndonesia (KPPI) terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeriakibat

dari lonjakan jumlah impor produk tekstil Tiongkok/China, KomitePengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang merupakan komite independenyang mendapat permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yangselanjutnya melakukan penyelidikan dan hasilnya direkomendasikan kepadaMenteri Perdagangan yang selanjutnya diteruskan ke Menteri Keuangan sebagairegulator dan penyusun kebijakan fiskal yang selanjutnya Menteri Perdaganganmengirimsurat kepada Menteri Keuangan untuk meminta penetapan pengenaan

(KPPI) terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeriakibat dari lonjakan jumlah impor produk tekstil Tiongkok/China, KomitePengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang merupakan komite independenyang mendapat permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yangselanjutnya melakukan penyelidikan dan hasilnya direkomendasikan kepadaMenteriPerdagangan yang selanjutnya diteruskan ke Menteri Keuangansebagai regulator dan penyusun kebijakan fiskal yang selanjutnya MenteriPerdagangan

/PT.DKIPenurunan produksi terjadi dengan estimasi penurunan produksi nasional sebesarRp.63,35 Triliun.Penurunan aktivitas industri dalam negeri berupa penurunan produksi danpenurunan penyerapan tenaga kerja bukan disebabkan faktor lain sesuai denganpenyelidikan KPPI, namun disebabkan oleh lonjakan impor.Perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Komisaris PT. FLEMINGSINDO BATAM dan selaku Direktur PT.

Industri Dalam Negeri disebabkanlonjakan jumlah impor barang yang diselidiki yaitu produk Kain dengan 107Nomor HS dan bukan disebabkan oleh faktor lain, berdasarkan fakta hasilpenyelidikan yang dilakukan oleh KPPI yaitu :a.

Penurunan aktivitas industri dalam negeri berupa penurunanproduksi dan penurunan penyerapan tenaga kerja bukan disebabkanfaktor lain Ssesuai dengan penyelidikan KPPI, namun disebabkanoleh lonjakan impor.Perbuatan Drs. Irianto bersamasama dengan TerdakwaHariyono Adi Wibowo, S.E., Mokhammad Mukhlas, S.E., KamaruddinSiregar, SS,dan Dedi Aldrian, S.E., sebagaimana diuraikan di atasbertentangan dengan :1.

Penurunan aktivitas industri dalam negeri berupa penurunanproduksi dan penurunan penyerapan tenaga kerja bukan disebabkanfaktor lain sesuai dengan penyelidikan KPPI, namun disebabkan olehlonjakan impor.Perbuatan Drs. Irianto bersamasama dengan TerdakwaHariyono Adi Wibowo, S.E., Mokhammad Mukhlas, S.E., KamaruddinSiregar, SS,dan Dedi Aldrian, S.E., sebagaimana diuraikan di atasbertentangan dengan :1.

Flemings Indo Batam merek Dekkson dengangantungan warna kuning bertuliskan cloudfoam;eNo. 1648, berupa 1 (Satu) buah CDR merek GTPro kapasitas700 MB;No. 1649 sampai dengan 1652, berupa bundel fotocopy suratsurat Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) danAsosiasi Pertekstilan Indonesia (API);Halaman 111 Puts.

(konveksi) akan tetapi terdakwa menjualnya langsung kepadapihak lain dengan harga yang lebih murah dari harga tekstil produk dalam negeri,yang mengakibatkan rusaknya industri tekstil dalam negeri serta perusahaantekstil mengalami kebangkrutan sebagaimana tersebut dalam surat AsosiasiPertekstilan Indonesia (API) nomor 140/API/IX/2019 tanggal 12 September 2019melalui Surat nomor 140/API/IX/2019 mewakili 64 Perusahaan Anggotanya,mengajukan permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia(KPPI

/PT.DKIPendapatan negara dari industry dalam negeri tidak optimal.Menindaklanjuti fakta hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI tersebut,Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Nopember 2019 mengeluarkan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea MasukTindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap impor Tekstil denganpertimbangan sesuai hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan PerdaganganIndonesia (KPPI) terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeriakibat

dari lonjakan jumlah impor produk tekstil Tiongkok/China, KomitePengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang merupakan komite independenyang mendapat permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yangselanjutnya melakukan penyelidikan dan hasilnya direkomendasikan kepadaMenteri Perdagangan yang selanjutnya diteruskan ke Menteri Keuangan sebagairegulator dan penyusun kebijakan fiskal yang selanjutnya Menteri Perdaganganmengirimsurat kepada Menteri Keuangan untuk meminta penetapan pengenaan

(KPPI) terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeriakibat dari lonjakan jumlah impor produk tekstil Tiongkok/China, KomitePengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang merupakan komite independenyang mendapat permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yangselanjutnya melakukan penyelidikan dan hasilnya direkomendasikan kepadaMenteriPerdagangan yang selanjutnya diteruskan ke Menteri Keuangansebagai regulator dan penyusun kebijakan fiskal yang selanjutnya MenteriPerdagangan

/PT.DKIPenurunan produksi terjadi dengan estimasi penurunan produksi nasional sebesarRp.63,35 Triliun.Penurunan aktivitas industri dalam negeri berupa penurunan produksi danpenurunan penyerapan tenaga kerja bukan disebabkan faktor lain sesuai denganpenyelidikan KPPI, namun disebabkan oleh lonjakan impor.Perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Komisaris PT. FLEMINGSINDO BATAM dan selaku Direktur PT.

sakei kerban Ali Usman Bin Mat Sari di Desa Keta Batu Kec.WarSelatan KabsoKu gelatan terdakwa Imam Suparitt Bin Supardi telah menowruin 2( apa) karung Xepi Swear ukuran 106 Kg.caranya adalah terdakwa pergi kerumah kerban sampai dirumah kerban terdakwa megmfupintwu belakang rumah kerban dan terdakwa melihat +yang ada di pintu belakang ramah kemudian terdakwa memasukkanalu pintu kunci yang terjepit dengan kawat terdakwa angkat sam =dereng kemudian pintu tersebut terbuka kemudian,terdakwa langbil kppi