Leasse. Pada saat saya/TERDAKWA di periksa oleh Individu Penyidik Kepolisianpada Polresta P. Ambon dan PP. Leasse, mengapa tidak adaPendampingan Penasehat Hukum sebagaimana yang telah tertuang didalam Bab.

Leasse dinyatakan Cacat Hukum/Batal Demi Hukum;Hal seperti ini merupakan persoalan nyata yang sudah sering terjadi sertatidak dapat di pungkiri oleh siapapun selama UndangUndang ini belumdi rubah oleh yang berwajib;Sering pula kebiasaan yang sudah merupakan hal baku yaitu penyidiktelah selesai merneriksa barulah Penasehat Hukum datang kepadasaya/Terdakwa untuk minta TandaTangan Berita Acara Pendampingan.Tentu cara seperti ini merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggarHukum.

sita jaminan, jelas terbukti bahwa ruang danbangunan lantai satu sejak lama adalah hak sewa milik pelawan, sehinggaperolehan barang tersebut oleh pelawan pihak ketiga adalah sah menuruthukum ;Bahwa prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menegaskan perjanjianhanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkarasaja, sebagaimana Perjanjian Kerjasama (Leasse

Nomor 1697 K/Pdt/201721.22.Bahwa prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja,sebagaimana Perjanjian Kerjasama (Leasse Agreement), tanggal 27 Juli2007 yang menjadi dasar dalam Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor 403/Pdt.G/2011/PN.DPS jo.

Leasse, No. Pol. : Sprin/113/V1/2004 dan pada tanggal 1 Juni 2004melalui surat pemberitahuan Kapolres P. Ambom dan P.P. Lease No. :B/176/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 kepada Kabag/Kasat Polres P.Ambon dan P.P.

Ambon danP.P Leasse maupun Patroli Satgas 131/ Braja Sakti mengetahui bahwa Terdakwatidak mempunyai kKewenangan dalam hal memerintahkan anggota Satgas 131/Braja Sakti sedangkan unsur menganggap pada dirinyaada...ada kekuasaan berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatanTerdakwa sebatas melaporkan kejadian kepada Kodim 1504/P.

;DALAM REKONVENSI :Bahwa Tergugat Rekonpensi merupakan salah satu Leasse dariPenggugat Rekonpensi, dengan Lease Agreement No.25/84 tanggal 17 Oktober1985 jo Lease Agreement No.D00110100B8500 dan No.D00110200B8500pada Lease Amortization Schedule, dan sejak ditanda tanganinya LeaseAgrement tersebut tidak melakukan pembayaran sewa guna masihsebagaimana mestinya;Bahwa Tergugat Rekonpensi telah menggunakan mesinmesin milikPenggugat Rekonpensi dengan cara leasing, akan tetapi tidak melakukanpembayaran

Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.1No.84/PMK.012/2006, tentang Sewa Guna Usaha (leasing) adalahkegiatan dalam pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modalbaik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance leasse) maupunsewa guna usaha tanpa hak opsi (operanting lease) untuk digunakanoleh penyewa guna usaha (lease) selama jangka waktu tertentuberdasarkan pembayaran secara angsuran;.

Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.1No.84/PMK.012/2006, tentang Sewa Guna Usaha (leasing) adalahkegiatan dalam pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modalbaik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance leasse) maupunsewa guna usaha tanpa hak opsi (operanting lease) untuk digunakanoleh penyewa guna usaha (lease) selama jangka waktu tertentuberdasarkan pembayaran secara angsuran;.

merampas atau mengambil alih Penguasaan atas satu unit Kendaraan (mobil dump truck) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Sehingga alasan Penggugat sangatlah tidakberalasan. ( Bukti T2 a,b c )bahwa Perjanjian merupakan dasar hukum bagi hubungan antaraTergugat selaku Lessor dan Penggugat selaku Leasse, dan tentunyasegala sesuatu haruslah didasarkan kepada Perjanjian yang telahdisepakati, sehingga dalil Penggugat dalam angka 4 gugatan,hanyalan berupa bentuk kekhawatiran serta tudingan kepadaTergugat akan melakukan perbuatan melawan hukum dalam halpenguasaan kembali barang modal.

sita jaminan, jelas terbukti bahwaruang dan bangunan lantai satu sejak lama adalah hak sewa milik pelawan,sehingga perolehan barang tersebut oleh pelawan pihak ketiga adalah sahmenurut hukum ;.Bahwa prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KitabUndangUndang Hukum Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuaitnya, berlaku juga dalam proses penyelesaianperkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja, sebagaimanaPerjanjian Kerjasama (Leasse

No Nomor Jangka Tanggal Jatuh Jenis Uang DendaPerjanj Waktu Berlaku Waktu Unit Sewa Keterlambatian Leasse an1. 00626 36 6 Okt 6 Ok Hino Rp. 6% per5/TFI Bulan 2011 2014 R260 709.801. bulanLB/X/1 Euro 200,1 2 BusActhn20082. 00630 36 9 Nov9 Hino Rp. 6% per7/TFI Bulan 2011 Nov R260 709.801. bulanLB/XIl/ 201 Euro 2/ 000,11 4 Bus ACthn 20083.) 00633 36 27 Des 27 Mercede Rp. 6% per8/TFI Bulan 2011 Des S Benz 497.613. bulanLB/XII/ 201 OH 600,11 4 1518/60thn 20054. 00633 36 27 Des 27 Hino Rp. 6% per9/TFI

Bahwa Penggugat disini kedudukanya adalah sebagai pihak penerimabiaya (leasse) atau dapat dikatakan sebagai (nasabah) di mana telah terjadiperjanjian atau kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat yaitu PT.Nissan Financial Service Indonesia sebagai pihak (/eassor) perusahaanleassing yang menyediakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaanbarang dan modal kepada Penggugat dengan Nomor Kontrak 1511668.0(bukti P1) tertanggal 16 Desember 2015 dan ansuran Nomor 011511668(bukti PLa) semenjak

Bahwa TURUT TERGUGAT adalah sebuah perusahaan yang bergerakdalam bidang sews beli (leasing), dimana PENGGUGAT adalahsebagai leasse dan TURUT TERGUGAT sebagai lessor, adapunTERGUGAT adalah sebagai penanggung atas kendaran bermotorberupa kendaran HINO FM 260 JD Dump truck, Tahun 2012, No. PolisiDO 9690 XV, sebagaimana dapat dilihat dari perjanjian AsuransiKendaraan Bermotor atas nama PT. Trust Finance Indonesia qq.

SK Menkeu No. 650/MK/IV/5/1974 tentang Penegasan KetentuanPajak Penjualan dan besarnya Bea Materai terhadap Usaha Leasing;Pengertian Leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK/01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaanbarang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak Opsi (Finansiallease) Maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untukdigunakan leasse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaranberkala.

SMFL LeasingIndonesia yaitu: Finance lease dan Operating lease; Bahwa hanya mekanisme pembiayaan adalah pihak leasse (PT. KAR)membayar DP (uang muka) sebesar Rp 20% kepada PT. KOBELCO,kemudian PT. SMFL Leasing Indonesia menganggap uang DP tersebutsebagai security deposit karena PT. SMFL Leasing Indonesia membayarkansisa pelunasan kepada pihak PT.

P Leasse dan saat ini sementara diproses atau ditangani oleh Penyidikpada Poresta Kota Ambon Pulau Ambon & P . P Leasse.14.

Uraian terkait Dusun Dati dan HukumAdatnya dapat juga dibaca pada buku hukum Adat Ambon Leasse yangtelah dipublikasikan oleh Ziwar Effendi, S.H, Jakarta 1987;Bahwa fungsi dan legitimasi Kepala Dati dalam mengurus DusundusunDati/ Pusaka Dati termasuk bertindak di Pengadilan telah menjadiketentuan hukum yang dikukuhkan oleh Mahkamah Agung dalamYurisprudensi Putusan MA No. 318/Ksip/1972, tertanggal 15 Oktober1975 (Ziwar Effendi, S.H, Jakarta, 1987, hal. 131), oleh karenanyaKepala Dati berhak dan berwenang

Uraian terkait Dusun Dati dan HukumAdatnya dapat juga dibaca pada buku hukum Adat Ambon Leasse yangtelah dipublikasikan oleh Ziwar Effendi, S.H, Jakarta 1987;3.

BRENT G WOO dari PT.TIFA Finance karena diberitahukan akan menarik alat berat tersebut karenamenunggak dalam pembayaran cicilan kreditnya.Bahwa baru saksi ketahui beberapa alat berat lainnya juga telah dijual dengancara sewa guna usaha (leasse back) sehingga secara fisik alat berat tersebutHal 48 dari 91 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utrselalu berada dalam penguasaan PT.