Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mudayan musdayani musdayan misdayana murdayani mustahang mudayang mv.dayang misdayani
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 29-11-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 851/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
1.KEMAS MUH. OSWIMAN
2.KHAIRUL IKHWAN
3.DAKSINA SEMBIRING, SH
4.TORANG A.J. SIREGAR
5.Ir. M. ASYWINSYAH PUTRA
6.WIYANTO
7.H. ZAHRIN AB. SP
8.EKO PRIWIBOWO
9.H. SUGIONO, S.Sos
10.NURIANTO, SE
11.Ir. RONALD MAROJAHAN TAMPUBOLON
12.EDDY SETIAWAN, SE
13.KEMAS MUH. OSWIMAN dan KHAIRUL IKHWAN
14.DAKSINA SEMBIRING, SH dan TORANG A.J. SIREGAR
15.Ir. M. ASYWINSYAH PUTRA dan WIYANTO
16.H. ZAHRIN AB. SP dan EKO PRIWIBOWO
17.H. SUGIONO, S.Sos dan NURIANTO, SE
18.Ir. RONALD MAROJAHAN TAMPUBOLON dan EDDY SETIAWAN, SE
Tergugat:
1.Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia
2.Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Sumatera Utara
3.Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Amatir Radio Indonesia
68 — 14
  • Penggugat IV), dimana para peserta Musda adalahPara Penggugat dan juga Tergugat II selaku Ketua ORARI Lokal ;Pada saat Musda ORARI Tahun 2014 tersebut, semua acaradalam Musda dilakukan berdasarkan kesepakatan peserta Musdayang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Musda ORARI Daerah Sumutsebagaimana Pasal 5 Tata Tertib Musda 2014 yang menyepakatiHalaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 851/Pdt.G/2019/PN Mdnutusan ORARI Pusat mempunyai 1 suara, sehingga pada Musdatahun 2014 tersebut yang terpilin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-11-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1434 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Nopember 2014 — KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROPINSI SUMATERA UTARA, DK VS H.BAHDIN NUR TANJUNG, SE.MM, DK
38 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1434 K/Pdt/201301/Musdasu/2011 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 4Anggaran Dasar Gerakan Pramuka (selanjutnya disebut ADGP) danPasal 76 ayat (1) ARTGP ternyata yang memimpin dan melaksanakanserta yang mengambil keputusan dalam Musda adalah Presidium Musdayang dipilin oleh Musda tersebut;Bahwa Tergugat Ill sama sekali tidak terlibat sebagai pihak dalamkepanitiaan maupun dalam mengambil keputusan dalam Musda tersebutsebagimana diakui Penggugat dalam dalil gugatan halaman 7kewenangan Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 PK/Pdt/2015
Tanggal 10 Februari 2016 — Ny. RINA FAHMI IDRIS, dk. VS DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA/INDONESIA BUSINESS WOMENS ASSOCIATION (DPP IWAPI), diwakili oleh Ir. DYAH ANITA PRIHAPSARI, MBA., alias NITA YUDHI dan MOUDY L. LINYUURAN
92 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 501 PK/Pdt/2015bukti PPK7 adalah membuktikan bahwa pelanggaran terhadap AD/ARTOrganisasi IWAPI terkait penyelenggaraan MUSDA yang telah dilanggar oleh Termohon Peninjauan Kembali, dan selanjutnya MUSDAyang tidak sesuai dengan AD/ART Organisasi IWAPI tersebut dianuliroleh DPP Organisasi IWAPI, selanjutnya DPP Organisasi IWAPImengambil alin dan menyelenggarakan Musda ulang yang sesuaidengan AD/ART Organisasi IWAPI;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti baru (novum)tersebut yaitu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-12-2010 — Putus : 01-12-2011 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 720/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 Desember 2011 —
50 — 31
  • berikut :Bahwa saksi di IWAPI sebagi Wakil Sekjen periode pengurusan tahun2007 s/d 2012 ;Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Tergugat RINA FAMI IDRIS danbeliau sebagai Ketua Umum dan Sekjen saya jabatannya didapat dari hasilMUNAS tahun 2007 sedangkan Penggugat saya kenal dalam kaitansebagai anggota IWAPI sebelum MUNASLUB ;Bahwa Sebelumnya Penggugat sebagai Ketua DPD IWAPI DKI ;Bahwa saksi tahu ada masalah dengan DPD IWAPI DKI mengenaiMUSDA, masalah itu saya lupa tahunnya tetapi pada saat terjadi MUSDAyang