• MENGADILI

  • Mengabulkan gugatan Penggugat;
  • Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat(Hendra Mahesa Astri bin Asep Susilo) terhadap Penggugat (Ledy Nilma Reza binti Abdul Rahim .D);
  • Menetapkan anak-anak yang lahir didalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

  • Muhammad Agiefan Fadillah Mustasyar bin Hendra Mahesa Astri bin (Asep SusiloUmur 11 Tahun);
  • Hamizan Kenan Mustasyar bin Hendra Mahesa

  Astri bin Asep Susilo(Umur 4 tahun );

Keduanya berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

• Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

• Muhammad Agiefan Fadillah Mustasyar bin Hendra Mahesa Astri bin (Asep SusiloUmur 11 Tahun);
• Hamizan Kenan

  Mustasyar bin Hendra Mahesa Astri bin Asep Susilo(Umur 4 tahun );

Masing-masing sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) nafkah tersebut diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dan akan diberikan melalui rekening tabungan atas nama anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

• Muhammad Agiefan Fadillah Mustasyar bin Hendra Mahesa

  Astri bin

• Hamizan Kenan Mustasyar bin Hendra Mahesa Astri bin Asep Susilo

dan/atau rekening atas nama Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut pada setiap awal bulan;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

• Surat Keputusan DPPPKNU Nomor SK052/DPP01/II/2011 tanggal 29 Maret 2011 M/23 RabiulAkhir 1432 H tentang Perubahan Susunan Dan Personalia Dewan PengurusCabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sumenep Masa Khidmat20102015 posisi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV,Penggugat V dan Penggugat VI, didalam personalia kepengurusan tersebutadalah sebagai berikut:ABDULLAH ARIEF (Penggugat I) sebagai: Wakil Ketua Dewan Tanfidz;KH.ABD.WASIK BAHAR (Penggugat IT) sebagai: Rais Dewan Mustasyar

  Pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukanmelalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasanyang kuat secara organisatoris dan/atau atas usulan Dewan Mustasyar;Selama ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, PenggugatV dan Penggugat VI, tidak merasa melakukan pelanggaran terhadap AD/ARTdan disiplin partai. Justru Dewan Pengurus Partai sendiri yang banyakmelakukan pelanggaran terhadap AD/ART Partai.

  Padahal Penggugat IIsebagai Rais Dewan Mustasyar tidak pernah merasa merekomendasikan/mengusulkan pemberhentian personalia Dewan Pengurus Partai.

  Hal tersebutsangat mustahil dilakukan, karena terbukti Penggugat II sendiri juga terkenapenggusuran;Frasa hanya dapat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partaiberdasarkan alasanalasan yang kuat secara organisatoris dan/ atau atas usulanDewan Mustasyar yang didahului oleh kopula Pemberhentian PersonaliaDewan Pengurus Partai merupakan norma yang bersifat perintah (gebood),agar supaya Dewan Pengurus Partai tidak bertindak arogan;13 Bahwa, Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan

  Nomor 54 K/Pdt.SusParpol/2014DPP PKNU sebagai Tergugat I dan DPC PKNU Kabupaten Sumenep sebagaiTergugat I;5 Bahwa, DPP PKNU yang digugat adalah keseluruhan organ pengurus yang terdiridari:Dewan Mustasyar, Dewan Syura dan Dewan Tanfiedz.Demikian juga DPC PKNU Kabupaten Sumenep yang digugat adalah keseluruhanorgan pengurusnya yang terdiri dari: Dewan Mustasyar, Dewan Syura dan DewanTanfiedz;6 Bahwa, namun demikian yang bertindak sebagai Pemberi Kuasa dari ParaTergugat dalam perkara a quo adalah Ketua

• Sedangkan ART PKNU Pasal 64 ayat (1) C, yaitu: Musyawarah CabangKhusus diselenggarakan untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu rais(Ketua) Dewan Mustasyar dan/atau Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua DewanTanfidz DPC;Bahwa karena Surat Keputusan Nomor SK795/DPP01/IV/2013 tertanggal 16 April2013 diterbitkan tanpa dasar dan secara melawan hukum, maka K.NurulHidayat,SPd.I., dan Zubaidi Habibullah Asyari,S.Ag., selaku Pejabat sementarapemegang mandat Ketua dan Sekretaris DPC PKNU Kabupaten Bondowoso

  Memilih danMenetapkan Rais (Ketua) Dewan Mustasyar, d.

  Memilih dan Menetapkan KetuaDewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz setelah mendapat persetujuan oleh Rais(Ketua) Dewan Mustasyar;Pasal 64 ayat (1) c berbunyi: Musyawarah Cabang Khusus diselenggarakan untukmelakukan pengisian lowongan antar waktu rais (Ketua) Dewan Mustasyar dan/atauKetua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Tanfidz DPC;Tetapi juga melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik yang berbunyi

  ketentuan Pasal 23 ayat (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yangberbunyi: Pergantian Kepengurusan Partai Politik di setiaptingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART;c Pergantian/Perubahan Kepengurusan DPC PKNU KabupatenBondowoso kepada Tergugat HI tidak dilakukan sesuaidengan ketentuan Pasal 60 jo. 64 ART PKNU, yaitu:Pasal 60 ART PKNU berbunyi: Musyawarah Cabang memiliki wewenang: c.Memilih dan menetapkan Rais (ketua) Dewan Mustasyar

  Memilih danMenetapkan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz setelah mendapatpersetujuan oleh Rais (ketua) Dewan Mustasyar;Pasal 64 ayat (1) c berbunyi: Musyawarah Cabang Khusus diselenggarakanuntuk melakukan pengisian lowongan antar waktu rais (Ketua) DewanMustasyar dan/atau ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Tanfidz DPC;12 Bahwa pemberhentian Para Penggugat selaku FKNU DPRD Kabupaten Bondowosoyang hanya diusulkan oleh Tergugat III selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidzyang mengaku dan

• Memilih dan menetapkan Rais (Ketua) Dewan Mustasyar ;d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz setelahmendapat persetujuan oleh Rais (Ketua) Dewan Mustasyar ;e. Menetapkan keputusankeputusan lain yang dianggap perlu ;(3) Peraturan Tata Tertip Musyawarah cabang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang ;Menimbang, bahwa Pasal 64 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulamatentang Musyawarah Cabang Khusus :(1). Musyawarah Cabang Khusus dapat diselenggarakan :a.

  Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Rais (Ketua) Dewan Mustasyar dan/atau Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Tanfidz DPC ;(2). Musyawarah Cabang Khusus dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setenganjumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah ;(3).

  Melanggar disiplin Partai ;Pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukan melalui RapatPleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secara organisatoris dan /atau atas usulan Dewan Mustasyar ;Pemberhentian sementara Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsungdalam forum permusyawaratan tertinggi partai hanya dapat dilakukan melalui Rapat PlenoDewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secara organisatoris dan/atauatas usulan

  Dewan Mustasyar ;Pemberhentian secara tetap atau permanen Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilihsecara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi partai hanya dapat dilakukanmelalui forum permusyawaratan tertinggi luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggikhusus sesuai tingkatannya ;Personalia Dewan Pengurus Partai baik yang bukan dipilih secara langsung dalam forumpermusyawaratan tertinggi partai maupun Personalia Dewan Pengurus yang dipilih secaralangsung dalam forum permusyawaratan

• Kabupaten Jepara dariPenggugat ke DPC PKNU Jepara tertanggal 4 Januari 2012. adapun surat ini tidak adatanggapan dari ketua DPC PKNU Jepara(Tergugat I);Berdasarkan peraturan bahwa perkara perselisihan partai diselesaikan secarainternal partai melalui Mahkamah Partai yang ada dalam tubuh partai politik;Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah merupakan perkaraperselisihan internal antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak melakukan PAWterhadap Tergugat II;Dalam DPC PKNU Jepara ada Dewan Mustasyar

  yang berwenang sebagaiMahkamah Partai yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah internal partai.Adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I belum pernah diselesaikanmelalui Dewan Mustasyar.

  No.491 K/Pdt.Sus/2012penyelesaian di Dewan Mustasyar DPC PKNU Jepara sebagai Mahkamah Partai yangberfungsi menyelesaikan masalah internal partai di DPC;Dengan alasanalasan tersebut di atas, para Pemohon Kasasi menyimpulkanbahwa Pengadilan Negeri Jepara belum berwenang menyelesaikan/mengadili perkaraNo. 15/Pdt.Sus/2012/PN.Jpr, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, halini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003, kemudianPasal 32 Undangundang No. 2 Tahun 2008 yang

• Memilih danMenetapkan Rais (ketua) Dewan Mustasyar, d.

  Memilih dan Menetapkan KetuaDewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz setelah mendapat persetujuan oleh Rais(ketua) Dewan Mustasyar .Pasal 64 ayat ( 1 ) c berbunyi : Musyawarah Cabang Khusus diselenggarakan untukmelakukan pengisian lowongan antar waktu rais ( ketua ) Dewan Mustasyar dan / atauKetua Dewan Syura dan / atau Ketua Dewan Tanfidz DPC .Tetapi juga melanggar ketentuan pasal 23 ayat ( 1 ) UU Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yangberbunyi

  Pergantian / Perubahan Kepengurusan DPC PKNU KabupatenBondowoso kepada Tergugat III tidak dilakukan sesuai denganketentuan pasal 60 Jo 64 ART PKNU, yaitu :Pasal 60 ART PKNU berbunyi : Musyawarah Cabang memiliki wewenang : c.Memilih dan menetapkan Rais (Ketua) Dewan Mustasyar, d.

  Bdw.Cabang Khusus diselenggarakan untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu rais(Ketua) Dewan Mustasyar dan / atau Ketua Dewan Syura dan / atau Ketua Dewan TanfidzDPC.Bahwa karena Surat Keputusan Nomor : SK 795/DPP O1/IV/2013 tertanggal 16 April2013 diterbitkan tanpa dasar dan secara melawan hukum, maka K.

  Memilih dan menetapkan Rais (ketua) Dewan Mustasyar ;d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidzsetelah mendapat persetujuan oleh Rais (ketua) Dewan Mustasyar ;e. Menetapkan keputusankeputusan lain yang dianggap perlu ;= Pasal 60 (3) : Peraturan tata tertib Musyawarah cabang ditetapkan olehMusyawarah Cabang ;Hal. 80 dari 82 hal. Put. No. 29 / Pdt.G / 2013 / PN. Bdw.Sedangkan pasal 64 (1) Musyawarah Cabang Khusus dapat diselenggarakan :a.

• ACHMAD BAHRUJI, selaku Ketua Dewan Mustasyar;Drs. K.H. MUHSIN AHMADTL selaku anggota Dewan Mustasyar;K. MUHAMMAD SUBHAN, selaku anggota Dewan Mustasyar;K. H. ASYARI HAZIN, S.H., selaku Ketua Dewan Syura;ACHMAD GHOZALL, S.Ag., selaku Wakil Ketua Dewan Syura;K.H. SAIFUL KARAMAH, selaku Wakil Ketua Dewan Syura;ACHMAD FADHIL DJAILANI, S.H., M.H., selaku SekretarisDewan Syura;MOCHAMMAD KABATULLAH, S.Pd., selaku Wakil SekretarisDewan Syura;MUHAMMAD HUSIN, selaku anggota Dewan Syura;10 K.

• Tausiyah dari Mustasyar pada rapat Pleno bersama Dewan Syuro danDewan Tanfidz selasa 27 Oktober 2009 Tentang Pernikahan AgusSukarno Putro (Penggugat) ;b. Hasil Rapat Pleno Mustasyar bersama Dewan Syuro dan Dewan TanfidzSelasa 27 Oktober 2009 tentang nama baik Partai harus dijaga ;c. Surat Pernyataan Agus Sukarno Putro tanggal 24 Oktober 2009 yangmenyatakan telah menikah siri ;d.

• Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, danhanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh PengadilanNegeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30(tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan MahkamahAgung;a Bahwa PKNU dalam menyelesaikan setiap perselisihan didalam internalpartai adalah melalui Dewan Mustasyar

  Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep didalam menjatuhkanputusan atas perkara a quo telah tidak menerapkan hukum, baik dalambidang Hukum Acara Perdata maupun Hukum Perdata, secara tepat danbenar;Bahwa, pihak yang digugat oleh Para Pemohon Kasasi dalam PerkaraNomor 21/Pdt.G/2013/PN.Smp., adalah:Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sumenepsebagai Tergugat;4 Bahwa, DPC PKNU Kabupaten Sumenep yang digugat adalah keseluruhanorgan pengurusnya yang terdiri dari: Dewan Mustasyar

• Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, danhanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh PengadilanNegeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;a Bahwa PKNU dalam menyelesaikan setiap perselisihan didalam internalpartai adalah melalui Dewan Mustasyar

  Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, danhanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;6 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh PengadilanNegeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;a Bahwa PKNU dalam menyelesaikan setiap perselisihan didalam internalpartai adalah melalui Dewan Mustasyar

• BAHRO MUSTASYAR BIN MUNJARI, umur 34 tahun, agama Islam,pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT.05 RW. 04 Desa Gribig, KecamatanGebog, Kabupaten Kudus ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan sebagaitetangga dekat Pemohon dan saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suamiisteri sah menikah pada tahun 2005;Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagailayaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulankemudian mereka hidup berpisah selama

• pasal 11Anggaran Rumah Tangga Partai tersebut diatas;10.Bahwa, dengan demikian Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan NasionalUlama Kabupaten Sumenep nyatanyata telah mencederai Anggaran RumahTangga Panai, sehingga seharusnya produk hukum yang dihasilkan menj adicacat hukum, tidak syah dan batal demi hukum;11.Bahwa, selain telah melanggar pasal 11 Anggaran Rumah Rangga Partai, DewanPengulus Cabang Partai Kebangkian Nasional Ulama Kabupaten Sumenep, jugatelah melanggar :Pasal 21:Ayat 6 : Dewan Mustasyar

  Hal tersebut sangat mustahildilakukan, karena terbukti Penggugat II sendiri juga terkena penggusuran;Frasa hanya dapat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan PengurusPartai berdasarkan alasanalasan yang kKuat secara organisatoris dan/atau atas usulan Dewan Mustasyar yang didahului oleh kopulaPemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai merupakan normayang bersifat perintah (gebood), agar supaya Dewan Pengurus Partai tidakbertindak arogan;13.Bahwa, Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai KebangkitanNasional

• Maksum Ahmad,meminta fatwa kepada Dewan Mustasyar, namun pada waktu itu DewanMustasyar tidak bisa bicara apaapa dan tidak mengeluarkan fatwa apapun,hanya mengeluarkan airmata; Bahwa pada saat yang sama pada Muktamar tersebut terjadi permasalahanlain yaitu, adanya situasi yang tidak kondusif karena ada beberapa pendemoyang memaksakan kehendak agar Hj.

  ZainuddinAbdul Madjid ) sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan periode19982003 berdasarkan hasil pengambilan suara dengan memperoleh suarasebanyak 54 suara.Kemudian pada halaman 16 alenia ke dua alat bukti T1 menyebutkan sebagaiberikut : Menimbang, bahwa mengenai petitum d, berdasarkan bukti P.2 dihubungkandengan keterangan dari semua saksi juga diperoleh fakta bahwa selain terpilihnyaPemohon sebagai Ketua Umum PBNW juga telah di pilih dan dibentuk susunankomposisi dan personalia Dewan Mustasyar

  Mahsum Ahmad Abdul Madjid meminta fatwa Dewan Mustasyarnamun Dewan Mustasyar hanya bisa mengeluarkan air mata tidak bisamemberikan fatwa mengenai boleh atau tidaknya pemimpin perempuan di tubuhNahdlatul Wathan, kemudian H. Mahsum Ahmad Abdul Madjid walk out dariruang sidang muktamar, kemudian pimpinan sidang muktamar dilanjutkandipimpin oleh Saksi Penggugat Ir. Afuani Kasim yang kemudian Ir. Afuani Kasimmenskors sidang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bahwa Ir.

  Mahsum Ahmad Abdul Madjid meminta fatwa kepada Dewan Mustasyar yangkemudian Dewan Mustasyar menyampaikan fatwa bahwa Perempuan bolehmenjadi pemimpin dalam tubuh Nahdlatul Wathan jika merupakan kehendakjamaah / ummat. Dengan adanya fatwa Dewan Mustasyar ini H. Mahsum AhmadAbdul Madjid kecewa dan meninggalkan ruangan sidang / Walk Out, kemudiansidang dilanjutkan dipimpin oleh Ir. Afuani Kasim ( saksi Penggugat ) untukmenetapkan Hj.

• No.19/Pdt.P/2018/PA.Stglebih 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Muhammad Agibhan Mustasyar binHendra Mahesa Astri umur 5 (lima) tahun;Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilaksanakan di hadapanpenghulu namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahanPemohon dan Pemohon Il belum didaftarkan berkasberkasnya keKUA Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sehingga sampai saat iniPemohon dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyaiKutipan

• DEWAN MUSTASYAR : Rois Am: Raden TGH. L. Muh. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc., MA; Rois Awwal : TGH. Lalu Anas Hasyri; Rois Tsani : TGH. Muh. Ruslan Zain AnNahdii; Rois Tsalits : Dr. TGH. Sahabuddin, MA; Khatib Am : TGH. Zainal Arifin Munir, Lc., M.Ag; Khatib Awwal : TGH. M. Nasir Abdul Manan; Khatib Tsani : TGH. Hilmi Najamuddin; AlAwan:1. TGH. Sholehuddin, Lc;2. TGH. Burhanuddin, S. Ag;3. TGH. Qomaruddin;PENGURUS BESAR NAHDLATUL WATHAN (PBNW) : Ketua Umum :#Hj.

  Maksum Ahmad, memintafatwa kepada Dewan Mustasyar, namun pada waktu itu DewanMustasyar tidak bisa bicara apaapa dan tidak mengeluarkan fatwaapapun, hanya mengeluarkan air mata;Bahwa pada saat yang sama pada Muktamar X di Praya tahun 1998tersebut terjadi permasalahan lain yaitu, adanya situasi yang tidakkondusif karena ada beberapa pendemo yang memaksakankehendak agar Hj.

  Hudatullah Muhibbuddin Abdul Azis selakuRaisam Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan,Halaman 55 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUNJKT.1.3.1.4.berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NusaTenggara Barat sebagai Tergugat Il Intervensi;Bahwa akhir dari Perkara Nomor : 203/G/2014/PTUNJKT. Jo.

  HudatullahMuhibbuddin Abdul Azis selaku Raisam Dewan Mustasyar PengurusBesar Nahdlatul Wathan, Berkedudukan di Pancor, Kabupaten LombokTimur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat Il Intervensi;10.Bahwa akhir dari perjalanan Perkara Nomor : 203/G/2014/PTUNJKTtersebut adalah dijatunkannya Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RINomor : 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016 yang amarnya berbunyisebagai berikut :11.MENGADILI : Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi:NAHDLATUL WATHAN tersebut

• Putusan Nomor : 255/G/2015/PTUN.JKT681.5.1.1.Bahwa Pasal 14 Anggaran Dasar NU menyatakan sebagaiberikut:1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar,Syuriyah, dan Tantfdziyah;2) Mustasyar adalah adalah penasehat yang terdapat diPengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, dan Pengurrus Majelis WakilCabang;3) Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama;4) Tanfidziyah adalah pelaksana;Bahwa selanjutnya Pasal 58 ayat (1) huruf (c) juncto Pasal 64ayat (

• MuhammadBadawi Mustasyar N.U, Kecamatan Sleman, maka kecurigaan ParaPenggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa tersebut dimilikisecara pribadi adalah tidak benar.6.

• ,Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalamjabatannya selaku Raisam Dewan Mustasyar PengurusBesar Nahdlatul Wathan, berkedudukan di Pancor,Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.Selanjutnya memberi kuasa kepada: Herman Saputra, SH., MH.dan Burhanudin, SH., keduanya adalah Advokat berkantor padaKantor Hukum Burhanuddin, SH. & Rekan, beralamat di Jalan giliMeno Nomor 2 BTN Griya Pagutan Indah, Pagutan Barat, KotaHalaman 2 dari 37 halaman.

• Maksum Ahmad,meminta fatwa kepada Dewan Mustasyar, namun pada waktu itu DewanMustasyar tidak bisa bicara apaapa dan tidak mengeluarkan fatwa apapun,hanya mengeluarkan airmata; Bahwa pada saat yang sama pada Muktamar tersebut terjadi permasalahanlain yaitu, adanya situasi yang tidak kondusif karena ada beberapa pendemoyang memaksakan kehendak agar Hj.

• MuhammadBadawi Mustasyar N.U, Kecamatan Sleman, maka kecurigaan ParaPenggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa tersebut dimiliki secarapribadi adalah tidak benar.6.