KementrianKeuangan RI Direktorah Jendral Kekayaan Negaea Cq. KantorWilayah DJKN Jawa Tenah dan DIY Cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTORBADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWATENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSUKOHARJO; 22> 2 nnn ne nnn nnn nnn nnBeralamat di JI. Jend.

Jaksa Pengacara Negaea ;4. RAKHMAWATI UTAMI, S.H. Jaksa Pengacara Negara ;5. TRIYONO YULIANTO, S.H. Jaksa Pengacara Negara ;6. LAILY ISNAWATI, S.H. Staf Umum Urusan Hukum & Aset PT. PerkebunanNusantara Xl7. AGUSTINUS BANU WIRYAWAN, S.H. Staf Umum Urusan Hukum & AsetPT. Perkebunan Nusantara Xl iBaik sendirisendiri maupun bersamasama bertindak mewakili Direktur UtamaPT.

puiterhjuta ruypiztt))o Sisa thutteng diamgsur secaca tert dam lancar sojumith Rp.11 S8000000, (sattu jute fines rates stow ruppstt)) umttel seta buikanrygaMuUizaipactA bullan Juni 201 9Shimggapiniarea umes:Bathwea apaibita paca Tengugattidak mentaayarataw teleaidalkam mel atcdeanPSMRAYASAN setagainaaaa telat disateiti dalam periaqidan ini, meatcateriatigp aguman yang setbelumnmyya telah dijtatikiean jaminen olen paraterqupgal kepaiia pihak penggiugat dilakulean peetiagganmatdiui KanterPelayanan Kelayaan Negaea

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat (Alm), umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumahtangga, tempat tinggal di Dusun Gesing RT.02 RW. 01 DesaManduro Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat"MELAWANTergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempattinggal di Rumah tahanan Negaea

Menghukum Tergugat I,Il dan III atau siapa saja yang telah memperolehhak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketaselanjutnya diserahkan kepaada Penggugat tanpa syarat dan bebanapapun dalam tempo 14 hari sejak putusan diucapkan hinggadilaksanakan, bila perlu pengosongannya dilakukan dengan upayapaksa dengan bantuan alat Negaea (aparat keamanan );8.

Penggugat tanggal 8 Januari 2008 minta izin masuk PJTKI tujuan negaea Singapuradengan citacita ingin mementaskan masalah ekonomi ;52. Penggugat tanggal 15 Pebruari 2008 masuk negara Singapura dan tanggal 13Agustus 2010 pulang ke Indonesia 2,5 tahun lamanya ;3. Penggugat berangkat bekerja ke Singapura, anak pertama masih duduk di SMAkelas III dan tamat tanggal 14 Juni 2008 tinggal di Ngantang Malang ;4.

SYAHBUDIN PURBA MELAWAN 1.PT.BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk (PTPN) jakarta Cq PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk MUR (BTPN) cabang Pematang Siantar2.PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGAEA Cq KANWIL DJKN SUMATERA UTARA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Pematsng Siantar

Benny Cipta Purba L a w a n: PT.Permodalan Nasional Madani ( Persero) Cabang Pematang Siantar; Pemerintah Ri cq Menteri Keuangan Ri cq Direktorat Jendral Kekayaan Negaea cq Kanwil Djkn Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Pematsng Siantar; 3. Rudolff Sianaga, Alamat di Huta II Kel/Desa Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

Pemerintah Ri cq Menteri Keuangan Ri cq Direktorat JendralKekayaan Negaea cq Kanwil Djkn Sumatera Utara cq KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) PematsngSiantar,selanjutnya disebut sebagai............................ Terlawan II;3.

Bahwa Penggugat secara langsung mengajukan gugatan ini ke Pengadilan TataUsaha Negaea Jakarta karena terhadap Keputusan Tergugat a quo tidak adaupaya administratif (administratief beroep) yang dapat dilakukan, sehinggasatusatunya jalan yang dapat ditempuh adalah secara langsung menggugatnyake Pengadilan Tata Usaha Negara;Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Memeriksa, Mengadili Dan MemutusGugatan Ini;4.

Bukti T5).Menimbang, bahwa penyidikan terhadap Pemohon dimulai berdasarkanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada pihak Kejaksaan NegeriOgan Komering llir terhadap Pemohon/tersangka YOGI SINGA NEGAEA BINTHAMRIN DONO dengan Nomor : SPDP/35/IV/2018/Resnarkoba tanggal 30APRIL 2018 (Vide.

Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AL danbelum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagaiprajurit TNI AL.10.11.12.13.14.24Bahwa sesuai Sekepera dari Komandan Komando latih korp Marinirselaku Papera Nomor Kep/09/X/2017 tanggal 24 oktober 2017 yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda MarMochammad Siddig dan Terdakwalah orangnya.Bahwa sebagai prajurit TNI AL Terdakwa adalah juga sebagai warganegara RI, dan sebagai warga negaea RI Terdakwa adalah

UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 serta surat Ketua MudaMahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negaea tanggal 14101993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihalJuklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan TataUsaha Negara Tahap Il tahun 1993 yang ditujukan kepada Para KetuaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan TataUsaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha

saksi sudah membaca surat BPKP tanggal 13 Juli 2018 yaitu bukti T6;Bahwa didalam lampiran bukti T6 dijadikan tersangka ;Bahwa hasil pemeriksaan ahli konstriksi adalah struktur konstruksi dankualitas bangunan tidak layak untuk digunakan ;Bahwa bukti T3 atas permintaan Polda Sulawesi Selatan dan saksimembenarkan bukti T3 dan telah diduga ada kerugian keuangan negara ;Bahwa soal ketidak layakan konstruksi bangunan adalah ahli dari DinasPekerjaan Umum Pusat ;Bahwa kemudian diduga ada kerugian keuangan negaea

sub mata anggaran 57411)Bahwa pada tahun 2013 di MTsN padang Sibusuk menerima danabantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sijunjung berupauang yang jumlahnya saksi tidak tahu karena pengelolaannyadiserahkan oleh pihak BAZNAS ke wakil kesiswaan atas nama saksiNur Rahma Daini, S.Sos.Bahwa untuk pencairan dana BOS tahun 2013 diatur oleh PeraturanMenteri keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaranpendapatan dan belanja negaea