Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat dalammelakukan penguasaan hak atas sebidang tanah dan bangunan sertasegala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor3209 yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura,Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikandalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 7 September 2002 Nomor334/Singopuran/2002 seluas lebih kurang 235 m?

Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dariTergugat untuk segera mengosongkan/menyerahkan tanpa syarat dandalam keadaan baik hak atas bidang tanah dan bangunan serta segalasesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor3209 yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura,Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikandalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 7 September 2002 Nomor334/Singopuran/2002 seluas lebih kurang 235 m?

pekerjaan Buruh tani, bertempattinggal di Dusun Andelan RT.002 RW.002 DesaSumberkencono Kecamatan Wongsorejo KabupatenBanyuwangi, sekarang tidak diketahui alamatnya secarapasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti ;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2016yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor3209

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;SUBSIDAR :Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugatmenghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi danpatut, dengan surat panggilan pertama tanggal 24 Juni 2016, Nomor3209/Pdt.G/2016/PA.Bwi dan surat panggilan

dimaknaibahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yangcukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;e Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yangcukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, danPasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209

) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, danbukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalamPasal 184 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana;e Pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikHalaman

3 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Pol.Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapantersangka, penggeledahan, dan penyitaan;e Pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan.Dengan kata lain, penetapan

Tanggal 1 Mei 2012 Nomor : 65/PUUIX/2011yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;MIGTIY 2 TANG M fon nn ann nnn nnn nnn nmnnnnnmrimnnmnmn nn nninmmn namee Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;e Pasal 83 ayat (2) Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (lembaran Negara Indonesia tahun 1981Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia tahun 1945 ;e Pasal 83 ayat (2) Undangundang Nomor 8 tahun

1981 tentangHukum Acara Pidana (lembaran Negara Indonesia tahun 1981Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;e Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita NegaraRepublik Indonesia sebagaimana mestinya ;e Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ; Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia tersebut adalah putusan Lembaga Peradilan Negara RepublikIndonesia yang keberadaannya diatur dalam pasal 1

., yang dimohonkanbanding;Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Para Tergugat/Terbanding;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard); Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan ini untuk tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor3209 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembandinguntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor3209 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 13 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus

Salegok Rt. 004 Rw. 005Desa Bojong, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2019telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Garut, dengan Nomor3209/Pdt.G/2019/PA.Grt, tanggal 20 Agustus 2019, dengan dalildalil

telah memeriksa relaas panggilanPenggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak danternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acarayang berlaku;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadapdipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupunmengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut sesuai Surat panggilan (relaas) Nomor3209

Blitar, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;MELAWAN:TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal diKabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, saksisaksi dan telah memeriksabuktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor3209

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor3209/Pdt.G/2019/PA.BL tanggal 09 September 2019 dan tanggal 19 September2019 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya danketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menuruthukum;Bahwa Majelis Hakim

Malang berdasarkan surat kKuasa khusus tanggal 27 Juni2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malangpada tanggal 26 Agustus 2021 dengan Nomor3209/Kuasa/8/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, NIK , tempat/tanggal lahir , umur 54 tahun, agama Islam,pendidikan , pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman diKabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar

mempertimbangkanterlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan olehpihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasayang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkanuntuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untukmewakili kKepentingan hukum pihak berperkara;Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan suratkuasa khusus tanggal 27 Juni 2021 yang terdaftar pada KepaniteraanPengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor3209

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :dstdstPasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukumacara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk PenetapanTersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;Pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukumacara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan danPenyitaan;Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi No. 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa PenetapanTersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan.

Pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Halaman 5 dari 46 Putusan Praperadilan, Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Bko10.Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapantersangka, penggeledahan, dan penyitaan;Pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan;Bahwa merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan PeninjauanKembali Putusan Praperadilan, telan tegas mengatur bahwa ObyekPraperadilan adalah:a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian

) bertentangan dengan Undangundang Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai segera dan tidaklebih dari 7 hari;1.2 Frasa segera dalam Pasal 18 ayat (3) Undangundang Nomor 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai segera dan tidak lebih dari 7 hari;Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan Termohon yang barumenyerahkan Tembusan Surat

Frasa segera dalam Pasal 18 ayat (3) Undangundang Nomor 8 tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara nomor3209) bertentangan dengan Undangundang Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sepanjang tidak dimaknai segera dan tidak lebih dari 7 harib.

Frasa segera dalam Pasal 18 ayat (3) Undangundang Nomor 8 tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai segera dan tidak lebih dari 7 hari.Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan Termohon yang barumenyerahkan Tembusan Surat Perintah Penangkapan atas diri Pemohonkepada pihak keluarga Pemohon setelah hari ke6 setelah dilakukannyapenangkapan tersebut adalah

Pendidikan SLTP, Pekerjaan suptr,Tempat kediaman di Kampung Sasak Ill No. 57 Desa TridayaSakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ProvinsiJawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 10 September 2020 telahmengajukan Permohonan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Selatan dalam buku register perkara Permohonan nomor3209

, Nomor : 65/PUUIX/2011 dalam amarputusannya antara lain menyatakan bahwa : Pasal 83 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor : 3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; Pasal 83 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209

BumiMondoroko Raya Blok GN II No. 27 Rt. 03 Rw. 15 DesaWatugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Jawa Timur Indonesia berdasarkan surat kuasa khusustanggal 11 Oktober 2019 yang didaftarkan diPengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15Oktober 2019 dengan Nomor3209/Kuasa/10/2019/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebutsebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihakpihak terkait dalam perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

mempertimbangkanterlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan olehpihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasayang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkanuntuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untukmewakili Kepentingan hukum pihak berperkara;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan suratkuasa khusus tanggal 11 Oktober 2019 yang terdaftar pada KepaniteraanPengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor3209

Akta permintaan banding dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSurabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atasputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Desember 2018, Nomor3209/Pid.Sus/2018/PN Sby;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor3209/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 5 Desember 2018 yangdimintakan banding;3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Februari2019 oleh kami Herry Sasongko, S.H.

BwiBahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2020yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor3209/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 07 Juli 2020 pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut:COPY PASTE DARI gugatanBahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara

tahun, agama Islam, pendidikan Sd, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso KelurahanKranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagaiPemohon II ;Selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut para Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor3209

Nomor 349 K/Pdt/201777 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana yang telah diperluas cakupannya dengan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 yang antara lain amarnya berbunyisebagai berikut:1.1Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang

tidak dimaknai termasuk penetapantersangka, penggeledahan, dan penyitaan;1.2Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan;Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 hanyamencakup perluasan makna dari Pasal 77 huruf (a)

Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor3209/Pid.Sus/2020/PN Mdn tertanggal 16 Desember 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor3209/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 3209/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar

selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;MELAWAN:TERGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh HarianLepas, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, saksisaksi dan telah memeriksabuktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor3209