menggiring" Pekerjake situasi Pemutusan Hubungan Kerja;Bahwa oleh karena kesewenang wenangan' tersebut,Penggugat menolak mutasi dan menolak untuk melanjutkanhubungan kerja karena tidak sesuai dengan keterampilan,juga karena telah terjadi hubungan yang tidak harmonis,sehingga juga tidak ada alasan kuat Tergugat melakukanmutasi ;Bahwa Tergugat justru) = menonaktifkan Penggugatmelalui suratnya tertanggal O09 Juni 2009 tanpa membayarupah yang seharusnya Penggugat masih berhak atas upah;Bahwa dengan adanya nonaktif

No. 891 K/Pdt.Sus/2010Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagaiberikutZ2.onDalam ProvisiMengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat danTergugat pada bulan Juni 2009 hingga April 2010 atauselama nonaktif adalah masih sah dalam statushubungan Pengusaha dan Tenaga Kerja sebagaimanaketentuan Ketenagakerjaan;.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yangmelanggar ketentuan pasal 169 UU No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yakni dengan melakukantindakan nonaktif terhadap diri Penggugat tanpamembayarkan hak hak pekerja;. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah/uang sesuaidengan ketentuan pasal 169 UU No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat berupa : Uang pesangon 2 X (9 X Rp 838.500,00)= Rp 5.093.000, 00 Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp 838.500,00 = RpHal. 5 dari 9 hal.

Maksud dari surat nonaktif ini adalah Termohon/dahulu Penggugat sudahtidak aktif lagi menduduki posisi salesmantetapi dimutasi dan diharapkan aktif diposisilain yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Halini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemohon/dahuluTergugat dengan melakukan panggilan secara patutdan layak sebanyak ex ;.

sering melakukan tindakpidana narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Budianto Alias Budi didalam rumah miliknya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib para saksi polisimelihat Terdakwa tiba di rumahnya, selanjutnya para saksi polisi langsungmengamankan Terdakwa, kemudian dengan didampingi oleh Pangulu Sei Toropyakni Saksi Azar, SH para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumahmilik Budianto dimana di atas meja dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu)unit handphone Nokia warna hitam dalam keadaan nonaktif

Saksi dan rekanrekan Saksi mendapatkan bukti sehubungandengan tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa, lalu dengandidampingi oleh Pangulu Sei Torop bernama Azar, SH kemudian Saksidan rekanrekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumahmilik Terdakwa yang mana saat itu dari atas meja dapur rumahTerdakwa ditemukan 1 (Satu) unit handphone Nokia warna hitam dalamkeadaan nonaktif/mati namun setelah handphone tersebut diaktifkanternyata dalam keadaan rusak, kemudian setelah dibuka bagianpenutup

Hadi Wijayamendapatkan bukti sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukanTerdakwa, lalu dengan didampingi olen Pangulu Sei Torop bernama Azar, SHHalaman 17 dari 23 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Simkemudian Saksi Halomoan Sinaga, Saksi Rio Septian Dwi Cahyo, IndraSahputra, Erikson Sitorus dan Rahmad Hadi Wijaya melakukan penggeledahandi dalam rumah milik Terdakwa yang mana saat itu dari atas meja dapur rumahTerdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dalamkeadaan nonaktif

di atas, menurut hemat Majelis Hakim karena pada saat Terdakwadiamankan oleh Saksi Halomoan Sinaga, Saksi Rio Septian Dwi Cahyo, IndraSahputra, Erikson Sitorus dan Rahmad Hadi Wijaya yang semuanya adalahanggota polisi dari Polsek Bosar Maligas, Terdakwa diamankan dirumahnyayang terletak di Huta Simpang Pete Nagori Sei Torop Kecamatan BosarMaligas Kabupaten Simalungun dan narkotika jenis sabu dalam perkara iniditemukan di bagian penutup batre 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitamdalam keadaan nonaktif

Rp650.000,00 (enamratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk biaya bulanan calonmahasiswa baru yang terdiri dari uang SPP sebesar Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu), uang asrama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah), uang listrik Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan digratiskan,padahal diketahui Terdakwa sebelumnya pada tanggal 18 Maret 2014 telahdiadakan Rapat Pembina YBSI yang memutuskan untuk membubarkanYBSI yang menaungi STKIP Arastamar sehingga status STKIP Arastamaradalah nonaktif

Putusan Nomor 1468 K/PID/2016membuat orang tertarik mendaftar dan membayar sejumlah uang gunaberbagai keperluan dalam mengikuti program pendidikan di STKIPArastamar;Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2014 telah diadakan Rapat PembinaYBSI yang memutuskan untuk membubarkan YBSI yang menaungi STKIPArastamar sehingga status STKIP Arastamar adalah nonaktif, namunTerdakwa tetap melaksanakan Penerimaan Mahasiswa STKIP ArastamarTahun Ajaran 2014/2015 yang seolaholah STKIP Arastamar masih berjalan;Bahwa benar

STKIP Arastamar kalaupunmasih ada tidak ada penanggungjawabnya;Bahwa benar Terdakwa tidak mengindahkan instruksi dari Pengurus YBSIterkait penangguhan Penerimaan Mahasiswa Baru STKIP Arastamar denganinstruksi dan tetap melakukan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru;Bahwa benar berdasarkan Panduan Pengaktifan Kembali Status PT/Program Studi Non Aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi bagiKoordinator Perguruan Tinggi Swasta, dengan penjelasan pada pointsebagai berikut: Apa konsekuensi status PT/Prodi NonAktif

Jika suatu program studi berstatus nonaktif, maka Prodi tersebut:1. Tidak boleh menerima Mahasiswa Baru untuk Tahun Akademik Baru;2. Tidak memperoleh layanan Ditjen Kelembagaan Iptekdikti dalambentuk beasiswa, akreditasi, pengurusan NIDN, sertifikasi dosen,hibah penelitian, partisipasi kegiatan Ditjen Kelembagaan Iptekdiktilainnya, serta layanan kelembagaan dari Ditjen KelembagaanIptekdikti.

Tidak memiliki akses terhadap basis data pangkalan dataPendidikan Tinggi untuk pemutakhiran data (akses terhadap basisdata Prodi tertutup bagi Prodi);Jika suatu Perguruan Tinggi berstatus nonaktif, maka PT tersebut:1. Tidak boleh menerima Mahasiswa Baru untuk Tahun Akademik Baru;2. Tidak boleh melakukan wisuda (jika terjadi dualisme kepemimpinandan atau kasus kualifikasi kepemimpinan yang tidak dapat dipercaya);3.

waktu ditempatkandi Kantor Perwakilan Pekanbaru.Bahwa, Tergugat kemudian menemukan penyimpangan pengelolaankeuangan tersebut berindikasi dugaan tindak pidana, baik terkait pemalsuansurat maupun penggelapan, yang dilakukan secara masif dan berkelompok,sehingga kemudian pada tanggal 1 Oktober 2014, Tergugat membebastugaskan (nonaktif) Penggugat dari segala pekerjaan.Bahwa, pembebas tugasan (nonaktif) Penggugat dari segala pekerjaannyatersebut kemudian diikuti dengan pembuatan laporan polisi oleh Tergugatpada

tanggal 3 Oktober 2014 di Kepolisian Negara Republik Indonesia DearahRiau (selanjutnya disebut Polda Riau), sebagaimana dimaksud dalamLaporan Polisi Nomor STPL/357/X/2014/SPKT/Riau (selanjutnya disebutLaporan Polisi), dimana dugaan tindak pidana yang dilaporkan olehTergugat adalah terkait dengan Pasal 263 dan/atau Pasal 374 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) juncto Pasal 55 dan 56KUHP.Bahwa, pembebas tugasan (nonaktif) Penggugat dari segala pekerjaannyatersebut ditujukan

Adapun terkaitpenyakit diabetes dan jantung yang diderita olen Penggugat sejak 5 (lima)tahun lalu, hal tersebut tentunya tidak memiliki relevansi dengan Perkara aquokarena terjadi atau tidak terjadinya pembebas tugasan (nonaktif) penyakittersebut tetap ada dan tetap dapat memberikan tekanan psikis/ mental.Bahwa, Tergugat juga menolak secara tegas dalildalil Penggugat pada PositaAngka 21 sampai dengan 24 Gugatan aquo yang pada pokoknya mendalilkanseolaholah Tergugat telah melakukan PHK berdasarkan

ketentuan Pasal 158UU Ketenagakerjaan dan pembebas tugasan (nonaktif) Penggugatbertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.Bahwa, perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban aquo, Tergugat TIDAKPERNAH melakukan PHK terhadap Penggugat sehingga dalildalil Penggugatdalam Gugatan aquo yang coba menunjukkan seolaholah Tergugat telahmelakukan PHK atas dasar penggunaan Pasal 158 UU Ketenagakerjaanadalah menyesatkan dan haruslah ditolak begitu juga dengan Petitumnomor 2 dan 3 Gugatan aquo haruslah

penyimpangan pengelolaankeuangan tersebut berindikasi dugaan tindak pidana, baik terkait pemalsuansurat maupun penggelapan, yang dilakukan secara masif dan berkelompok,sehingga kemudian pada tanggal 1 Oktober 2014, Tergugat membebastugaskan (nonaktif) Penggugat dari segala pekerjaan yang kemudian diikutidengan pembuatan laporan polisi olen Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2014di Polda Riau terkait dengan Pasal 263 dan/atau Pasal 374 juncto Pasal 55 dan56 KUHP dan sampai dengan tanggal diajukannya

tidak mungkin untuk dilanjutkankarena PT AKES (Termohon ) tidak melakukan kegiatan usaha(nonaktif) selama lebih dari 3 (tiga) tahun, yaitu sejak didirikanpada tahun 2011 sampai dengan didaftarkannya Permohonan ini;9.

Perseroan melakukan perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan;Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasanadanya cacat hukum dalam akta pendirian;Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.Bahwa menurut penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang UndangPerseroan Terbatas yang dimaksud dengan alasan Perseroan tidakmungkin untuk dilanjutkan "salah satunya adalah:Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif

Bahwa sejak didirikan sampai dengan diajukannya Permohonan iniDireksi PT AKES (Turut Termohon) tidak melaksanakan ketentuanPasal 12 Akta Pendirian PT AKES Nomor 06/2011 juncto Pasal100 juncto Pasal 66 Undang Undang Perseroan Terbatas;Faktafakta tersebut diatas membuktikan bahwa PT AKES(Termohon ) tidak mungkin untuk dilanjutkan karena PT AKES(Termohon ) tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selamalebih dari 3 (tiga) tahun, yaitu sejak didirikan pada tahun 2011sampai dengan didaftarkannya Permohonan

Nomor 1618 K/Pdt/2016"Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas: (c)permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan",yang dalam penjelasannya menyebutkan yang dimaksud dengan"alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", salah satunya"Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuanyang disampaikan kepada instansi pajak";Bahwa Pasal 146 ayat

Bahwa permohonan penetapan pembubaran perseroan terbatasPT AKES (Termohon Kasasi I/Termohon ) yang diajukan PemohonKasasi/Pemohon adalah bukan permohonan yang tergesagesa(premateur) karena permohonan yang diajukan ini telah memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UndangUndang Perseroan Terbatas, yaitu Termohon Kasasi I/Termohon sebagai perseroan terbatas tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, tepatnya sejak didirikan padabulan Juli

Gugatan kabur serta Pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara initidak Jelas, tergugat tidak lengkap dan salah orang atau error EnPersonaBahwa penggugat menjadikan saya sebagai tergugat yang posisinyahanyalah Penjabat Kepala Desa Papaloang Sementara yang mempunyabatas waktu tertentu yaitu Cuma 6 bulan terhitung sejak 12 November2019 sampai dengan 12 april (Bukti T.2), sementara itu Kepala Desa Nonaktif Safri abdullayang belum diberhentikan tapi hanya di non aktif tidakdijadikan Tergugat padahal

Sehingga menurut tergugatdengan tidak menggugat kepala Desa Nonaktif membuat perkara inimenjadi kabur atau tidak jelas atau obscur libel karena dengan tidakmenggugat atau menjadikan Tergugat atau turut tergugta makapenggugat sengaja agar perkara ini sebagian atau seluruhnya menjadikabur atau bahkan sengaja menyembunyikan atau ada niat yangtersembunyi untuk menyembunyikan fakta yang sesungguhnya.Bahwa menjadikan kepala Desa Non aktif sebagaiTergugat adalahsesuatu yang sangat urgen dan penting untuk

Maka dengandemikian tergugat tidak dapat dinayatakan wanprewstasi ataucidera janji dari perjanjian yang dibuat penggugat dan kepaladesa nonaktif, karena perjanjian yang disepakati melanggarsyarat subyektif dan syarat obyektif.

Menyatakan gugatan penggugat kabur, tergugat tidaklengkap dan salah orang/ Error En Persona dan atau seharusnyaKepala Desa Nonaktif juga menjadi Tergugat4. Menyatakan objek gugatan penggugat tidak punyahubungan hukum dengan tergugat. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterimah.DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatak untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima2.

ALHASAN KAMRULLAH, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai@ Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat danTergugat mengenai pembelian lampu jalan;Halaman 22 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh@ Bahwa Kepala Desa Papaloang yang non aktif telan membelllampu kepada penggugat, namun nama kepala Desa Papaloang nonaktif saksi lupa;@ Bahwa yang memesan lampu di Penggugat bukan kepala Desayang sekarang (Tergugat) akan tetapi Kepala Desa lama yang telahNon Aktif;@

merupakan fakta di atas, bahwa perusahaantelah tidak beroperasi selama lebih dari 3 (tiga) tahun yangmana dapatdibuktikan dengan Laporan Keuangan yang diaudit dan juga suratpelaporan pajak beserta pemberitahuan kepada Kantor Pajak, maka telahmemenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud di dalam Penjelasan Pasal146 ayat (1) huruf c UndangUndang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkanYang dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untukdilanjutkan, antara lain : Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak;b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;C. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yangsah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki

Tentang Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif)selama 3 (tiga) tahun atau lebih ;Menimbang, bahwa tentang keadaan Perseroan tidak melakukankegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih tersebut menurutketentuan dalam penjelasan Pasal 146 huruf c hal tersebut harus dibuktikandengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPemohon yaitu ;1.

Bhakti Wira Satria Perkasa) telahtidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga) tahunatau lebih;Menimbang, bahwa hal yang demikian juga didukung denganketerangan saksi EDI TAN dimana setahu saksi sejak tahun 2000 PT. BhaktiWira Satria Perkasa sudah tidak ada kegiatan usaha lagi. Saksi pernahmembantu membuat laporan pajak PT.

Bhakti Wira Satria Perkasa telah tidak melakukankegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, sehingga PT. BhaktiWira Satria Perkasa patut dan beralasan hukum untuk dibubarkan ;2. Bahwa Perseroan (PT.

Padahal faktanya tindakan nonaktif dan PHK merupakan 2 (dua)hal yang sangat berbeda. Karena berdasarkan pengetahuan umummasyarakat seseorang yang dinyatakan non aktif tidak dapat ditafsirkantelah di PHK atau diberhentikan tetap.

Hal tersebut juga diperkuat olehberbagai contoh yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ketikaseseorang yang telah dinonaktifkan kemudian aktif kembali atauseseorang yang telah dinonaktifkan kemudian diberhentikan tetap.Dengan demikian fakta bahwa tindakan nonaktif adalah bukanmerupakan PHK seharusnya merupakan notoir feiten atau fakta notoir,sehingga tidak perlu lagi dibuktikan karena merupakan sebuahkebenaran yang sifatnya umum (vide M.Yahya Harahap, SH., HukumAcara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika

Bahwa untuk menguatkan hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat telahmengajukan buktibukti tertulis yang membuktikan bahwa tindakan nonaktif yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sama dengan PHKberupa:a. Slip Gaji PENGGUGAT per Januari 2011 sampai dengan Mei 2011 (BuktiTI);b. Surat No. 002/HRDMSLJ/Eks/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal NonAktif (BuktiT3);c. Definisi "Non Aktif?

Walaupun berstatus nonaktif Syarifuddin masih mendapatpenghasilan sebagai seorang Hakim berupa 50% gaji pokokditambah tunjangan istri dan anak. Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Bapak Dr. H. Harifin A.

No. 2179 K/Pdt/2015Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahalaman 61 alinea 3, yang menyatakan Perseroan tidak melakukankegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih yangdibuktikan dengan Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepadainstansi pajak, ternyata terhadap bukti P 13 berupa Bukti penerimaansurat dari Direktorat Jenderal Pajak Pelayanan Pajak Pratama JakartaPademangan yang menerangkan PT.

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga)tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak;Bahwa di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri JakartaUtara, berdasarkan surat Bukti P 13, sejak bulan Juni hingga saatini diketahui Laporan perpajakan PT.

Sunway Kreasi Bestindo terhadap Karyawan, pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak didasarkan pada suratBukti P 12 yang diajukan oleh Termohon Kasasi; sehinggaPertimbangan Hukum Pengadilan yang menyatakan bahwa perseroantidak berjalan (nonaktif) selama minimal 3 (tiga) tahun adalahPertimbangan hukum yang keliru;Karena berdasarkan fakta Bukti P 12, nonaktifnya perseroanberdasarkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan, baruberlangsung selama 2 (dua) tahun yakni pada Desember 2012

Ini sesuai dengan penjelasan pasal 146 ayat (1) UU PT, yangberbunyi, Perseroaan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif)Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan suratpemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.Bahwa dari penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PT tersebut sangat jelasyang dimaksud undangundang adalah terhitung sama dengan ataulebih dari 3 (tiga) tahun.C.

kelirudan/atau salah di dalam menilai fakta yang dikemukakan;1.Bahwa pertimbangan hukum di dalam Putusan Judex Facti telahtepat dan benar dalam halaman 61 perihal beberapa alat buktiyang disampaikan kepada intansi pajak untuk sebagai alasanperseroaan tidak mungkin dilanjutkan, yang berbunyi sebagaiberikut:Menimbang, bahwa di dalam salah satu penjelasan pasal 146 ayat (1)huruf c yang dimaksud dengan alasan peseroan tidak mungkin untukdilanjutakan antara lain: Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif

Mojokerto, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa (Nonaktif),dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Budi Cahyono,. SH.M.Kn, Lugman Wahyudi,.SH., Kasyful Qulub,.

BADRI KODRI dengan menggunakan akunfacebook BAGUS PAMUNGKAS yang baru sdr. buat denganalamat email : pamungkasbagus382@gmail.com denganpasword pmkgile999, dan video tersebut terdakwa posting digrup facebook Pemangkat Informasi (namun postingantersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif). Pada tanggal 9 September 2020 terdakwa memposting 1(satu) buah Video Sdr. H.

BADRI KODRI denganmenggunakan akun facebook BAGUS PAMUNGKAS yang barusaksi buat dengan alamat emailpamungkasbagus382@gmail.com dengan pasword pmkgileg99,dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook PemangkatInformasi (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akunterdakwa sudah nonaktif).Pada tanggal 9 September 2020 terdakwamemposting 1 (Satu) buah Video Sdr. H.

BADRI KODRI dengan menggunakan akunOLBI RUMI yang juga baru terdakwa buat dengan user name :olbirumi@gmail.com dengan pasword olbi4567, dan videotersebut terdakwa posting di grup facebook Sambas Informasi,Tebas Informasi, grup Jawai berjualan, Selakau Informasi,Cangkau Pemangkat dan pemangkat Informasi (namun postingantersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).

BADRI KODRI denganmenggunakan akun facebook BAGUS PAMUNGKAS yang barusaksi buat dengan alamat emailpamungkasbagus382@gmail.com dengan pasword pmkgile999, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook PemangkatInformasi (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akunterdakwa sudah nonaktif).Pada tanggal 9 September 2020 terdakwamemposting 1 (satu) buah Video Sdr. H.

Buat denganalamat email : pamungkasbagus382@gmail.com denganpasword pmkgile999, dan video tersebut terdakwa posting digrup facebook pemangkat informasi (namun postingan tersebutsudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif). Pada tanggal 9 september 2020 terdakwa memposting 1(Satu) buah video sdr. H. Badri kodri dengan menggunakanakun facebook gobi indie yang baru sdr.

Hal ini membuktikanperusahaan tidak secara serta merta memindahkan Penggugat dari rumahdinas, meskipun pada bulan Desember 2013 Penggugat telah menerimasurat nonaktif, dan pada bulan Februari 2014 Penggugat telahmenyampaikan surat pernyataan siap mengundurkan dir;Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah di nonaktifkan padaDesember 2013, Majelis Hakim melihat kepada pembayaran gaji yangdilakukan Tergugat kepada Penggugat selama masa nonaktif.

Mdnyang mana kesalahan tersebut adalah pelanggaran terhadap peraturan kerjakarena merupakan bentuk benturan kepentingan (conflict of interest);Menimbang, bahwa saat surat pernyataan ini dibuat Penggugat telahmasuk dalam masa nonaktif dan masih menerima gaji secara penuh, sertajika merujuk pada pernyataan Saksi Johannes Hasan surat pengunduran diritersebut belum disetujui oleh perusahaan Tergugat oleh karena penyidikanyang masih berlangsung;Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti surat bertanda T10

Borneo Damai Lestari Raya tentang statusPenggugat sebagai pekerja pada perusahaannya, yang mana surat ini dibuatpada bulan Juni 2014, saat Penggugat masih dalam status nonaktif denganperusahaan Tergugat (ic PT.

Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan PT.Borneo DamaiLestari Raya sebelum status nonaktif Penggugat berakhir dengan PT. PPLondon Sumatera Indonesia, Tbk apakah sama dengan tindakanpengunduran diri?Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pokok permasalahan di atasyang secara substansi adalah tentang kepatutan pemenuhan hakhakPenggugat oleh Tergugat terhadap faktafakta dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti T10 yang menyatakan bahwa Penggugatadalah pekerja pada PT.

London Sumatera Indonesia,Tbk sebesar 75% gaji untuk JuniAgustus 2014 dan selanjutnya 50% gaji untukSeptember dan Oktober 2014, dimana selama sepuluh bulan terakhir masa nonaktif Penggugat tetap digaji perusahaan sampai adanya hasil investigasi;Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2014, Penggugat telahmengajukan surat permohonan yang isinya siap mengundurkan diri;Menimbang, bahwa Penggugat telah dengan sengaja menerima uang daripihak ketiga yang mana kesalahan ini merupakan bagian dari conflict of

Cianjur Nomor : 414.2/SK.27/PMD/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang rencana perguliran kegiatan SPKP.9467.1 lembar Surat pernyataan tidak menggunakan dana PNPMMP atas nama AgusNurohman (Sekretaris UPKnonaktif)68. 1 Lembar Surat pernyataan tanggung renteng/penyerahan asset atas nama AgusNurohman (Sekretaris UPK nonaktif)69. 1 lembar surat pernyataan penyerahan jaminan penyelesaian dana atas nama DadangWahyudin (Bendahara UPK nonaktif)70. 1 lembar surat pernyataan kesiapan berkooperatif dalam penyelesaian

masalah PNPMMP atas nama Dadang Wahyudin (Bendahara UPK nonaktif)71. 1 lembar surat pengakuan hutang atas nama Deni Kusmayadi (Ketua UPK nonaktif)72. 1 lembar surat pernyataan kesiapan berkooperatif dalam penyelesaian masalah PNPMMP atas nama Deni Kusmayadi (Ketua UPK nonaktif)73. 2 lembar Berita Acara Serah terima Aset/Jaminan berupa sertifikat tanah milik No. 22seluas 1.180 m2 atas nama Deni Kumayadi (Ketua UPK nonaktif)74. 2 lembar Surat pernyataan pengakuan penyalahgunaan dana (SPPPD) atas nama

DeniKusmayadi (Ketua UPK nonaktif)75. 1 lembar surat pernyataan penyerahan aset (SPA) atas nama Deni Kusmayadi (KetuaUPK nonaktif) berupa 2 unit rumah dan 1 bidang tanah seluas 1.050 m2 beserta 1lembar surat keterangan tentang penyerahan aset dari ahli waris, 1 lembar surat kuasajual dan 1 bundel berita acara kunjungan BKAD ke lokasi aset76. 1 lembar surat pernyataan pengakuan penggunaan dana (SPPPD) PNPM atas namaEfi Suherlan (Staff UPK) beserta 2 lembar lampirannya77. 1 lembar Surat pernyataan

PENETAPANNomor : 106/Pdt.SusPHI/2020/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabayayang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrialpada Peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalamperkara antara:DWI ADY NOFIANSYAH, Warga Negara Indonesia, alamat Tambak MayorUtara NO.65 Rt/Rw 8/7 Dupak Kota Surabaya, pekerjaan pekerja Nonaktif PT.Gading Puri Perkasa.

dari rumah saksi dibawa oleh orang tua Tergugat, dan beberapahari kemudian Tergugat datang lagi untuk mengambil anaknya ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan saat itu sempat terjadi pertikaian tarikmenarik untuk menentukan siapa yang berhak mengajak ANAK PENGGUGATDAN TERGUGAT, namun akhirnya, Penggugat dan keluarga mengalah danmembiarkan Tergugat membawa pergi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,dan sejak saat itu Tergugat dan Penggugat putus komunikasi sama sekali, karenanomor yang dipakai oleh Tergugat telah nonaktif

Penggugat dan Tergugat wajib memelihara,mendidik dan mengasuh anaknya tersebut meskipun antara Penggugat denganTergugat telah bercerai, tapi berdasarkan fakfa dipersidangan, karena anak yangbernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak 2 (dua) bulan yang laluttidak lagi dalam asuhan Penggugat karena anak tersebut telah diajak oleh Tergugatke Jawa, namun tempat tinggal pasti dari Tergugat tidak diketahui Penggugat, bahkansudah putus komunikasi sama sekali karena nomor handphone yang digunakanTergugat telah nonaktif

(QS11) ge eee sees some sees seme s ome soBukti P31 : Gorontalo Post SK NonAktif Haris Ditangan Gubernur Senintanggal 18 Oktober 2010.(QSIT) fe en en tn te i eeBukti P32 : Gorontalo Post*Kemendagri Warning Gubernur Selasatanggal 19 Oktober 2010.(QB) 9 gon < ee ees ce woe seme = ee me = oeBukti P33 : Gorontalo Post SK NonAktif Gagal Diserahkan Sabtu' tanggal 23Oktober 2010.(asli) 9 j eee eee eePAGE34. Bukti P34 Gorontalo Post"Gubernur Serahkan SK Non Aktif Rabutanggal 27 Oktober 2010.

Bukti P36 Gorontalo Post SK NonAktif Haris Dicabut ? Senin tanggal 15November 2010.CL) pre i re rt rc te ami em37. Bukti P37 Gorontalo Post RelawanH20 Segel Kantor Sekolah Kamis tanggal 11November 2010.(asli) 3 38. Bukti P38 Gorontalo Post "5Bupati Desak Gubernur Tinjau SK HarisSenin tanggal 29 November 2010.(QS11) go eee sens some sees seme 2 ome39. Bukti P39 Undang Undang TentangPemerintahan Daerah.

terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 saksi M Syaifudin Zuhriyang merupakan anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukanpatroli cyber dan mendapati akun instagram dengan nama djagomart,farhanahsantoso dan farhanahsantoso2425 dengan profile sebagaiberikutihre ae ge folteleloMmunlolas Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL19.47 o& So Bo ae QI al Ga Whatsapp dengan Nomer 089694790608> Michat dengan nama akun Euthanasia25 ( sudah nonaktif

berjenisHandphone REDMI 5Bahwa benar ketiga Profile akun Instagram diatas bernama djagomart ,Farhanahsantoso dan farhanahsantoso2425 adalah yangmenggunakan nama profile Instagram Farhanah dan Farhanah santoso danmenggunakan Foto Profile wajah saksi yang diantaranya memposting videovideo dan foto yang bermuatan Ujaran kebencian SARA dan penodaanagamaBahwa benar yang saksi ketahui mungkin pelaku mengambil foto foto saksidari Facebook saksi dengan nama akun Facebook bernama FahannahSantoso ( yang sudah nonaktif

Cianjur Nomor :414.2/SK.27/PMD/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang rencanaperguliran kegiatan SPKP2467.1 lembar Surat pernyataan tidak menggunakan dana PNPMMP atasnama Agus Nurohman (Sekretaris UPKnonaktif)68.1 Lembar Surat pernyataan tanggung renteng/penyerahan asset atasnama Agus Nurohman (Sekretaris UPK nonaktif)69.1 lembar surat pernyataan penyerahan jaminan penyelesaian dana atasnama Dadang Wahyudin (Bendahara UPK nonaktif)70.1 lembar surat pernyataan kesiapan berkooperatif dalam penyelesaianmasalah

PNPMMP atas nama Dadang Wahyudin (Bendahara UPKnonaktif)71.1 lembar surat pengakuan hutang atas nama Deni Kusmayadi (KetuaUPK nonaktif)72.1 lembar surat pernyataan kesiapan berkooperatif dalam penyelesaianmasalah PNPMMP atas nama Deni Kusmayadi (Ketua UPK nonaktif)73.2 lembar Berita Acara Serah terima Aset/Jaminan berupa sertifikat tanahmilik No. 22 seluas 1.130 m2 atas nama Deni Kumayadi (Ketua UPKnonaktif)74.2 lembar Surat pernyataan pengakuan penyalahgunaan dana (SPPPD)atas nama Deni Kusmayadi

(Ketua UPK nonaktif)75.1 lembar surat pernyataan penyerahan aset (SPA) atas nama DeniKusmayadi (Ketua UPK nonaktif) berupa 2 unit rumah dan 1 bidangtanah seluas 1.050 m2 beserta 1 lembar surat keterangan tentangpenyerahan aset dari ahli waris, 1 lembar surat kuasa jual dan 1 bundelberita acara kunjungan BKAD ke lokasi aset76.1 lembar surat pernyataan pengakuan penggunaan dana (SPPPD)PNPM atas nama Efi Suherlan (Staff UPK) beserta 2 lembarlampirannya77.1 lembar Surat pernyataan pengakuan hutang (

atas nama Dadang Wahyudin (Bendahara UPK nonaktif)1 lembar surat pengakuan hutang atas nama Deni Kusmayadi (Ketua UPKnonaktif)1 lembar surat pernyataan kesiapan berkooperatif dalam penyelesaianmasalah PNPMMP atas nama Deni Kusmayadi (Ketua UPK nonaktif)2 lembar Berita Acara Serah terima Aset/Jaminan berupa sertifikat tanahmilik No. 22 seluas 1.130 m2 atas nama Deni Kumayadi (Ketua UPK nonaktif)2 lembar Surat pernyataan pengakuan penyalahgunaan dana (SPPPD)atas nama Deni Kusmayadi (Ketua UPK nonaktif

Pembuatan lahan nonaktif :Penimbunan tanah areal sampah nonaktif Rp. 76.344.800,IV.