sebagaimana ditentukandalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7ayat (1), maka permohonan banding tersebut secaraformal harus dinyatakan dapatditerima; DALAMKONPENSI : +r rrr rrr errr errr rere Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasanyang telah disampaikan oleh para pihak, sepanjangmengenai perceraian Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama,karena telah sesuai dan telah didasarkan padaperaturan perundang undangan yang berlaku namundemikian berkaitan dengan ex offico

permohonanbanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;DALAM KONPENSIMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jember dalam konpensiini yang amarnya memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERBANDING) di depansidang Pengadilan Agama Jember, dan hahal yang telah diuraikan dalampertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar dan kedua belah pihaktidak menyatakan keberatannya, karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;Menimbang, bahwa secara ex offico

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwagugatan Pemohon telah beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohonsudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu secara ex offico diperintahkankepada Panitera Penggadilan

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7tahun 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor50 tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat di langsungkan pernikahan Penggugat denganTergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatantempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud pasaltersebut, Majelis secara ex offico

dalam pemeriksaan tingkat banding sebagaimanaketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR yang menyebutkan bahwa jika dalampemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, makadalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan, karena itugugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah dan mutahmeskipun dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan, akan tetapihal tersebut merupakan akibat terjadinya cerai talak dimana Hakim secaraex offico

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 tahun1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009,bila dihubangkan dengan maksud pasal Pasal 71 atat (2) dan Pasal 72 Undang undangyang sama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatanhukum tetap ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di langsungkanpernikahan Pemohon dengan Termohon dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatantempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka Majelis secara ex offico

kepada bekas suami untukmemberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagibekas isteri.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a dan bKompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa nafkah iddah dan mutah isteri yangditalak adalah kewajiban suami yang mentalak, dengan demikian Pemohon yang9akan mentalak Termohon mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddahdan mutah kepada Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakimsecara ex offico

berdasarkan fakta bahwa Pemohon dan Termohontelah dikaruniai 3 (tiga) anak maka telah nyata Termohon dalam keadaanbada dukhul, karenanya dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak terhadap Termohon, maka perlu pula ditetapkan kewajibanPemohon untuk memberikan mutah kepada Termohon;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat tuntutan dariTermohon mengenai mutah dimaksud beserta, maka penetapan kewajibanPemohon dimaksud akan dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkanjabatannya (ex offico

Menghindari kesulitan besar harus diutamakan daripadamengharap meraih kesejahteran yang harmonis dalam impian belaka.Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat perceraian berupa kewajibansuami (Pemohon) untuk memberikan kepada isteri yang diceraikan (Termohon)yaitu; Mutah, Nafkah iddah, Maskan, Kiswah dan termasuk Nafkah kebutuhanhidup anakanak Pemohon dan Termohon, adalah merupakan hak ex offico MajelisHakim, yang dalam hal tersebut telah diputus/ditetapkan oleh Majelis Hakimtingkat pertama besaran

PA.Bktkesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, thalakyang dijatuhkan adalah thalak satu bain sughra ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPNKantor Urusan Agama Kecamatan tempat di langsungkan pernikahanPenggugat dan Tergugat dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempattinggal Penggugat dan Tergugat, maka Majelis secara ex offico

yangkesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, thalakyang dijatuhkan adalah thalak satu bain sughra ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPNKantor Urusan Agama Kecamatan tempat di langsungkan pernikahanPenggugat dan Tergugat dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempattinggal Penggugat dan Tergugat, maka Majelis secara ex offico

sepatutnya dikabulkan denganmemberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatanhukum tetap terhadap;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut hakhaknyasebagai istri yang diceraikan oleh suami (Pemohon), namun Majelis Hakimdapat membebani/menghukum Pemohon untuk membayar hakhakistri/Termohon berupa Iddah dan Mutah ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak terbukti nusuz, makamajelis hakim sepakat secara Ex Offico

, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 tahun1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009,bila dihubangkan dengan maksud pasal Pasal 71 atat (2) dan Pasal 72 Undang undangyang sama, Panitera berkewajiban men girimkan salinan Putusan yang telah berkekuatanhukum tetap ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di langsungkanpernikahan Pemohon dengan Termohon dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatantempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka Majelis secara ex offico

No. 0011 / Pdt.P/ 2015 / PA.Krs10Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah , KabupatenProbolinggo, maka yang berhak untuk menjadi wali hakim dan sekaligus untukmenikahkan Pemohon secara ex offico adalah Kepala Kantor Urusan Agama ,Kabupaten Probolinggo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUandang No.7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka Pemohon

Menghindari kesulitan besar harus diutamakan daripadamengharap meraih kesejahteran yang harmonis dalam impian belaka.Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat perceraian berupa kewajibansuami (Pemohon) untuk memberikan kepada isteri yang diceraikan (Termohon)yaitu; Mutah, Nafkah iddah, Maskan, Kiswah dan termasuk Nafkah kebutuhanhidup anakanak Pemohon dan Termohon, adalah merupakan hak ex offico MajelisHakim, yang dalam hal tersebut telah diputus/ditetapkan oleh Majelis Hakimtingkat pertama besaran

dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7tahun 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor50 tahun 2009, bila dihubangkan dengan maksud pasal Pasal 71 atat (2) danPasal 72 Undang undang yang sama, dimana Panitera berkewajibanmengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN Kantor Urusan AgamaKecamatan tempat di langsungkan pernikahan Pemohon denganTermohon dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohondan Termohon, maka Majelis secara ex offico

sengketaperkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;Menimbang bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuanPasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, maka secara ex Offico

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 tahun1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009,bila dihubungkan dengan maksud pasal Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 Undang undangyang sama, dimana Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan PPN Kantor Urusan AgamaKecamatan tempat tinggal Pemohon, maka Majelis secara ex offico

241 :( )Artinya : Kepada wanita wanita yang diceraikan hendaklah diberikan olehsuaminya mutah dengan maruf sebagai suatu kewajiban bagi orang orang yangbertaqwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Replikdan Duplik serta keterangan para saksisaksi Pemohon, Majlis Hakim berkesimpulanPenggugat tidak jatuh nusyuz, oleh karena Pemohon yang meninggalkan Termohonmaka Majlis Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dalam batasbatas kewajaran, maka Majl;is Hakim secara Ex Offico

Pasal 84 UndangUndang Nomor 7tahun 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor50 tahun 2009, bila dihubangkan dengan maksud pasal Pasal 71 atat (2) danPasal 72 Undang undang yang sama, Panitera berkewajiban mengirimkan saturangkap salinan Putusan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatantempat di langsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan KantorUrusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, makauntuk memenuhi maksud Pasal tersebut, Majelis secara ex offico