Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelismenimbangPut. 56820/PP/M.IA/16/2014PPN2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas PaMasukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 732.000,00,;bahwa peneliti telah melakukan konfirmasi faktur pajak ke KPP tempat lawan transaksi ydiduga menerbitkan faktur pajak ganda dengan surat S2594/WPJ.22/BD.06/2013 tanggaApril 2013 ke KPP Pratama Jakarta

dari negara asal dannegara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan,tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yangtergolong benda lain melalui tempattempat pemasukan yang telahditetapkan;Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN SagBahwa ahli menjelaskan Telur Ayam dalam perkara ini digolongkan kedalam bahan asal hewan berdasarkan Pasal 1 UndangUndang RI No. 16Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000.Mengenai prosedur pamasukan

telah ditetapkan dan tidak dilaporkankepada petugas karantina di tempat pemasukan; Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah membawa telur ayam asalMalaysia tanpa disertai dokumen karantina untuk dimasukan ke dalamwilayah Indonesia; Bahwa ahli menjelaskan Telur Ayam dalam perkara ini digolongkan kedalam bahan asal hewan berdasarkan Pasal 1 UndangUndang RI No. 16Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000.Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN SagMengenai prosedur pamasukan

Mengenaiprosedur pamasukan bahan asal hewan dalam hal ini telur ayam Sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000 Pasal 5 ayat(1) dan Pasal 3 huruf (a) menjelaskan bahwa media pembawa Telur Ayam yangada dalam perkara ini harus dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan/SertifikatSanitasi dari Negara Asal yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina/Perjabat yang berwenang di Negara Asal;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkanketerangan para Saksi bahwa pada

Mengenai prosedur pamasukan bahan asal hewan dalam hal initelur ayam Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82Tahun 2000 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 3 huruf (a) menjelaskan bahwa mediapembawa Telur Ayam yang ada dalam perkara ini harus dilengkapi denganSertifikat Kesehatan/Sertifikat Sanitasi dari Negara Asal yang diterbitkan olehDokter Hewan Karantina/ Perjabat yang berwenang di Negara Asal (Malaysia)dalam hal ini Malaysian Quarantine and Inspection Services (MAQIS)/ JabatanPerkhikmatan

Kuasa kepada perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK);Pe PPnamun Pemohon Banding tidak menanggapi permintaan peminjaman tersebut (timeminjamkan), sehingga Terbanding menerbitkan Surat Peringatan I Nomor: S57/DWPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan Surat Peringatan II dengan surat Nor> $92/1TV .I/WPJ.07/KP.050/2010 tanggal 2 Februari 2010;bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor :S5253/WPJ.07/2(tanggal 6 September 2011 menyatakan selama proses keberatan terkait dengan PaMasukan

telah diubah dengan UndangundangNomor 28 Tahun 2007 berbusebagai berikut :"Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, aiketerangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada s.pemeriksaaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan beltdiperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informeatau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesa.keberatan;bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Faktur PaMasukan

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelismenimbangmenimbangPut.56822/PP/M.IA/16/2014PPN2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas PaMasukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 1.840.360,00,;bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi atas PajakMasukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 1.840.360,00, yang tidak disetujui olehPemohon Banding;bahwa

tidak didukung dengan bukti Pbk;bahwa dalam hal Kantor Pajak melayani permohonan Pemindahbukuan yang Pemohonajukan dengan cepat atau seyogyanya, Wajib Pajak tidak perlu menanggung kerugian akidenda administrasi yang terjadi dalam SKPKB PPN Masa Juni Tahun 2007;bahwa pokok sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah koreksi PajakMasukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp.226.979.096,00;bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui :menurut dalil Terbanding, pada pokoknya koreksi kredit PaMasukan

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut.56823/PP/M.IA/16/2014PPN2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas PaMasukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 80.000,00,;bahwa peneliti telah melakukan konfirmasi faktur pajak ke KPP tempat lawan transaksi ydiduga menerbitkan faktur pajak ganda dengan surat S1733/WPJ.22/BD.06/2013 tanggaApril 2013 ke KPP Pratama Jakarta Kemayoran

Maxindo Jaya Perkasa yang memperoleh upah sebesar Rp. 2.200.000,(dua juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan yang mempunyai tugas diantaranyamelakukan penagihan terhadap penjualan dan setelah menerima pembayaranuang tersebut harus disetorkan ke kantor sebagai pamasukan kantor, pada tanggal14 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021 terdakwa telahmenerima pembayaran pesanan dari toko Intisari Alak dan Toko Rajawali Tofadengan jumlah keseluruhan Rp.102.264.000, (seratus dua juta dua ratus

Bukti P4: Akta Pamasukan dan Peengeluaran Pesero danPerubahan Anggaran Dasar "CV. Rakha Pratama"Nomor : 03 tanggal 08 September 2011 dihadapanRatu Helda Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris diPekanbaru ;(Sesuai dengan aslinya): Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan TerpaduKota Pekanbaru Nomor : 2752/BPT/N/2013 tanggal18 April 2013 ;(sesuai dengan aslinya): Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana KonstruksiCV.

Umum, Rapat Pamasukan Penawaran yang dilaksanakan padahari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 padahal rapatrapat tersebut tidakpernah dilaksanakan. Kemudian Panitia mempersiapkan Surat PerjanjianPemborongan (Kontrak) dengan Nomor : 024/PPBD/245/2004 tanggal 18Oktober 2004 ;Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004 saksi Abdul Kadir Umasugi, SH. Pj.Sekretaris Daerah bersamasama dengan Santo Ongky melakukanperjanjian pemborongan (Kontrak) dengan menandatangani kontrak di manasaksi Abdul Kadir Umasugi, SH.

Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentangPengawasan Pamasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesiamenjelaskan tentang pengertian obat pada Pasal 1 angka 4 berbunyi: Obatadalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduanbahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi

Apalagi sesuai dengan yang diamanatkanpasal 37 ayat 1 PP No.24 Tahun 1979 tentang pendaftaran tanah jo PP No.37Tahun 1998 tentang jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Peralihan hak atastanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar,hibah, pamasukan dal perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikandengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan

Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentangPengawasan Pamasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesiamenjelaskan tentang pengertian obat pada Pasal 1 angka 4 berbunyi: Obatadalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduanbahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,penyembuhan, pemulihnan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi

Fery Iskandar Sugiharto untuktransaksi pamasukan fee;32) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965440 tanggal 04Februari 2013 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta An. Bambang P, NIK.3174082501 720007 berlaku hingga tanggal 25 Januari 2015;Hal. 48 dari 160 hal. Put.

Fery Iskandar Sugiharto untuktransaksi pamasukan fee;32) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965440 tanggal 04Februari 2013 senilai Ro35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta An. BAMBANG P, NIK.3174082501 720007 berlaku hingga tanggal 25 Januari 2015;33) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965441 tanggal 04Februari 2013 senilai Ro150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah) dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta An.

Fery Iskandar Sugiharto untuktransaksi pamasukan fee;32) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965440 tanggal 04Februari 2013 senilai Ro35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta An. Bambang P, NIK.3174082501 720007 berlaku hingga tanggal 25 Januari 2015;33) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965441 tanggal 04Februari 2013 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah) dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta An.

Berangkat dari kepemilikan lahirlahpraduga yang benar;2.14.Bahwa Objek HUM yang. diajukan Keberatan/HUM telahmengamputasi Sumber pamasukan usaha Pemohonan Keberatan.Dengan kata lain, secara langsung maupun tidak langsung, Termohonbertanggungjawab secara empiris, formil, yuridis, dan sosiologisterhadap keberlangsungan usaha Pemohon Keberatan, di manakelangsungan usaha Pemohon Keberatan sangat bergantung eratterhadap citra ramah atau tidak ramahnya kantor pertanahanterhadap pembeli lelang.

Bahwa Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor64/KEPMENKP/2016 tentang Penetapan Tempat Pemasukan danPengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, ahlimenjelaskan bahwa Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Bali telahditetapbkan sebagai tempat pamasukan dan pengeluaran mediapembawa hama dan penyakit ikan karantina.

FERY ISKANDAR SUGIHARTOuntuk transaksi pamasukan fee;32) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965440 tanggal 4Februari 2013 senilai Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima jutarupiah) dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta an. BAMBANGP, NIK. 3174082501720007 berlaku hingga tanggal 25 Januari2015;33) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965441 tanggal 4Februari 2013 senilai Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta an.

Tinggal TANPA IMB (diakui blok A1 dan A2) TELAH TERBITSERTIPIKAT sejak tahun 2005, SEDANGKAN TergugatII Rekonpensi/PenggugatII Konpensi BARU MELAKUKAN Pembayaran UANG MUKA(tanda terima dan kwitansi) kepada TergugatI pada tahun 2006, dan hal inisudah TIDAK SESUAI dengan peraturan perundangundangan yangberlaku,Berdasarkan Pasal 37 ayat (1), PP No. 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, berbunyi :....Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pamasukan

pada tahun 2006, dan hal ini sudah tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku,Berdasarkan Pasal 37 ayat (1), PP No. 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, berbunyi :Halaman 161 dari 226 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Bil.....Peralihan ha katas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pamasukan dalam perusahaandan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahanhak melalui lelang hanya dapat didaftarkan Jika dibuktikan dengan aktayang

PLM, dimanapada saat penjualan dibuatkan Invoice dengan dilampirkan Berita AcaraPenjualan yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang dan dicatat dandibukukan oleh Kabag Keuangan yang dimasukkan ke rekening saksi dicatat dibagian kKeuangan sebagian hasil pamasukan penjualan emas;Halaman 23/90 Putusan No. 27/ Pid. SusTPK/2017/ PN.

PLM, dimanapada saat penjualan dibuatkan Invoice dengan dilampirkan Berita AcaraPenjualan yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang dan dicatat dandibukukan oleh Kabag Keuangan yang dimasukkan ke rekening saksi dicatat dibagian keuangan sebagian hasil pamasukan penjualan emas;Bahwa hasil penjualan disetor atas nama saksi akan tetapi saksi tidakpunya kewenangan untuk mengambilnya karena buku tabungan dipegangoleh kasir Harlina;Halaman 126/01 Putusan No. 28/ Pid. Sus/TPK) 2016/ PN.

FERY ISKANDAR SUGIHARTO untuk transaksi pamasukan fee; 32) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965440 tanggal 4 Februari 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta an. BAMBANG P, NIK. 3174082501720007 berlaku hingga tanggal 25 Januari 2015; 33) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965441 tanggal 4 Februari 2013 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta an.