Ditemukan 18 data
ADEK MERY SASTI SIREGAR
Terdakwa:
HOTRIN SIREGAR Als SIREGAR Bin PANGADILAN SIREGAR
122 — 33
Harahap berperansebagai orang yang memantau situasi sedangkan yang menggiring kerbautersebut adalah Panggaran Harahap dan yang memuat kerbau tersebutkedalam pickup adalah Saksi bersama dengan Panggaran Harahap, JelokSiregar dan Terdakwa sendiri;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh bahwa kami berempat kemudian berangkat menggunakan mobil pickupmilik Terdakwa dengan membawa kerbau hasil curian tersebut menuju KotaPinang; bahwa setibanya di Kota Pinang kami menjual kerbau tersebut denganharga
Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) dan kemudian kami bagi denganrincian saksi memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000, (Satu juta tujuhratus ribu rupiah), Panggaran Harahap sebanyak Rp.1.700.000, (Satu jutatujuh ratus ribu rupiah), Jelok Siregar sebanyak Rp.1.700.000, (satu jutatujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh bagian sebanyakRp.1.700.000, (satu juta tujun ratus ribu rupiah) dan ongkos sewasebanyak Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah); bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik
KAberwarna hitam; Bahwa kemudian Terdakwa bersama sama dengan Chandra Siregar,Panangaran Harahap berangkat menuju Kota Pinang dengan tujuan untukmenjual kerbau tersebut dan sesampainya di Kota Pinang pukul 06.00 WIBdan langsung menuju kandang milik Sonti Siregar dan kerbau tersebut dijualseharga RP.8.000.000, (delapan juta rupiah); Bahwa dari uang hasil penjualan kerbau tersebut kami bagi denganrincian Chandra Siregar memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000, (Satujuta tujuh ratus ribu rupiah), Panggaran
Harahap berperan sebagai orang yangmemantau situasi sedangkan yang memuat kerbau tersebut kedalam pickupadalah Chandra Siregar bersama dengan Panggaran Harahap, JelokSiregar dan Terdakwa sendiri; Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan Chandra Siregar,Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar kemudian berangkat menggunakanmobil pickup milik Terdakwa dengan membawa kerbau hasil curian tersebutmenuju Kota Pinang dan setibanya di Kota Pinang kami menjual kerbautersebut dengan harga Rp.8.000.000
, (delapan juta rupiah); Bahwa benar uang hasil penjualan kerbau tersebut kemudian dibagidengan rincian Chandra Siregar memperoleh bagian sebanyakRp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Panggaran Harahapsebanyak Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Jelok Siregarsebanyak Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkanTerdakwa memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000, (Satu juta tujuhHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbhratus ribu rupiah) dan ongkos
26 — 5
tersebut,kemudian dibuatlah patok batas yang terbuat dari kayu oleh KepalaDesa dan memanggil saksi untuk pergi kelokasi dan diukur lah bataspatok tersebut yang hasilnya 10 meter X 74 Meter dan dari hasilpengukuran tersebut maka kami masingmasing sudahmenyetujuinya, kemudian esok harinya saksi menyuruh CarlesSiregar dan Pananggaran Hutasuhut untuk mencor membuat patokbatas yang sama sama disetujui, esok harinya terdakwa yang padasaat itu berada dilokasi lahan miliknya datang menjumpai SamsirHarahap, Panggaran
tersebut sudah rusak dan dibongkar, sehingga Saksimelaporkan kepada Panaekan Siregar dan Panaekan Siregar punmelaporkannya ke Kantor Polisi;Bahwa pemasangan patok batas tanah pada batas tanah TimbulHasibuan dengan Palar Harahap sebanyakk 2 (dua) buah yangdipasang pada pangkal dan ujung batas yang terbuat dari coran15semen dan pakai angker besi sebanyak 3 (tiga) batang yangterpasang dalam coran batas tanah tersebut;e Bahwa yang mengerjakan patok batas tanah tersebut adalah CarlesSiregar bersama dengan Panggaran
sudah dirusak tersebutkemudian tanggal 27 Maret Panaekan Siregar melaporkan kejadiantersebut kepada Kepolisian Polres Tapanuli Selatan;e Bahwa pemasangan patok batas tanah pada batas tanah TimbulHasibuan dengan Palar Harahap sebanyak 2 (dua) buah yangdipasang pada pangkal dan ujung batas yang terbuat dari coransemen dan pakai angker besi sebanyak 3 (tiga) batang yangterpasang dalam coran batas tanah tersebut;e Bahwa yang mengerjakan patok batas tanah tersebut adalah CarlesSiregar bersama dengan Panggaran
7 — 0
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggaran, Kabupaten Lebak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).
27 — 11
No 2882/Pdt.G/2020/PA.Smgmengusahakannya;2. saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tempat tinggal di JalanFlamboyan 3, RT.003 RW.05, Kelurahan Panggaran Lor, KecamatanGenuk, Kota Semarang.
45 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Kasasi /semula Tergugat keberatan atas putusan Pengadilan NegeriMedan yang tidak mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /semula Tergugat yaitu antara lain:Foto copy Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 32 ayat (3) huruf pAnggaran Dasar Partai Hanura, yang menerangkan bahwa DPPPartai Hanura mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkandan memberi persetujuan tertulis Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diajukan DewanPimpinan Daerah
193 — 59
RTDHPakpahan dan Tumiar br Siburian ;Menimbang, walaupun sertifikatnya adalah foto copy tetapi aslinya sertifikat tersebut ada padatergugat jadi sertifikat itu dianggap sah adanya ;Menimbang, bahwa surat bukti P5 yaitu surat pernyataan yang menggambarkan bahwaSembilan orang anak dari RTDH Pakpahan dan Tumiar br siburian sepakat bahwa seluruh harta diatasberhak dijual oleh anakanaknya dengan catatan bahwa harta tersebut dibagi kepada sepuluh bahagianyaitu yang satu bahagian untuk cucu 30 % kepada cucu (per panggaran
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Novum tersebut di antaranya yaitu:a.BuktiPK Surat Pernyataan saksi SUROSO dalam jabatannya sebagai Ketua KeTani Agung Basuki tertanggal 28 Oktober 2010, yang pada intinya merbahwa:"Kelompok Tani Agung Basuki telah menyelesaikan pelaksanaaPeningkatan Ketahanan pangan, Penyediaan Infra Struktur PertanianAreal/Pembukaan Lahan HMT yang tertuang dalam daflar isian pAnggaran (DIPA) Nomor: 1737.0/01808.4//2009, tanggal 31 Desedan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A. 2009 tanggal 02 JeDitjen PLA Tahun
192 — 62
menerbitkan Pemberhentian aquo didasarkan pada hasil persetujuan dan/ atau keputkolektif kolegial anggota Dewan Pengurus yang hadir pada Rakernas 2abukan menjadi keputusan sepihak dari PARA TERGUGAT, sehingga apPARA PENGGUGAT hendak menyatakan PARA TERGUGAT telah melaktindakan Penyalahgunaan Wewenang, maka seharusnya PARA PENGGUjuga menyatakan seluruh Dewan Pengurus ASPHURINDO versi Munas II Btelah melakukan tindakan Penyalahgunaan Wewenang.Bahwa selain itu, Anggaran Dasar ASPHURINDO yang berjumlah 20 PAnggaran
Terbanding/Terdakwa : KHAIRIAH,S.Pd
109 — 52
Tentang Penetapan Madrasah Swasta 4 BtnPenerima Kekurangan BantuanOperasional Sekolah Periode Juli a/dDesember Tahun 2018Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan SAHIDIN, S.16 Islam Nomor : 7141 Tahun 2017 Tentang 1 (satu) Pd* Petujuk Teknis Bantuan Operasional Eicsnvol aySekolah Pada Madrasah Tahun PAnggaran 2018;Keputusan Direktur Jenderal PendidikanIslam Nomor : 7381 Tahun 2016 Tentang 1 ; SAHIDIN17. Petujuk Teknis Bantuan Operasional 7 (88 en S.
119 — 31
Nomor : 2386/Kolant/0813 tanggal 23 Agustus 201313.9 (sembilan) lembar Asli Surat jin Persetujuan Tambahanooo F PAnggaran Pendistribusian KPS yang terdiri dari :a.
92 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ricky Putra Abadi;Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tahun2929 5 panggaran 2007 +#2mengalokasikan anggaran sebesarRp8.356.709.398,88 (delapan miliar tiga ratus lima puluh enamjuta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapanrupiah delapan puluh selapan sen), dilaksanakan oleh parakontraktor (22 kontraktor), yang nota benenya ada (7 kontraktor)yang tidak memenuhi syarat / melanggar hukum maka yangharus bertanggung jawab seyogyanya panitia lelang;Bahwa menurut hemat Pemohon yang
Pembanding/Penggugat II : H. LALU ABDUL DJABAR
Pembanding/Penggugat III : DRS. H. LALU BUKRAN
Pembanding/Penggugat IV : LALE TERADI
Pembanding/Penggugat V : LALE SEKAR KEDATON
Pembanding/Penggugat VI : H. LALU PARJA
Pembanding/Penggugat VII : H. LALU JELADRI
Pembanding/Penggugat VIII : H. LALU ABD. KAHAR
Pembanding/Penggugat IX : H. LALU TAUHID
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA, WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Terbanding/Tergugat III : LALU ERVI NAZWIN SRI GEDE
Terbanding/Tergugat IV : PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA PT. PPI. PT. ITDC
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
242 — 115
Bahwa karena kawasan pariwisata yang dikelola oleh Tergugehanya di pulau Bali saja melainkan juga di pulau Lombok maka rPengembangan Pariwisata Bali (Persero) sudah tidak tepat lagi8 Tergugat 4 kemudian melakukan pergantian nama melalui pAnggaran Dasar dan telah dituangkan dalam Akta Notaris berpernyataan Keputusan Rapat Perusahaan PerseroPengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development) dNotaris Evi Susanti Panjaitan Nomor : 63 Tanggal 24 Maret :. telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
120 — 45
Seharusnya Tergugat II Intervensi yangsangat dirugikan dengan adanya SHM sebagaimana didalilkan olehPenggugat, dimana menurut hemat Tergugat II Intervensi perolehan hakdari Penggugat patut diduga diperoleh dengan adanyatindakanmelawan hukum.Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka (5) halaman 5 (lima) yangmenyatakan Tergugat telah melanggar UndangUndang Pokok Agraria,Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah,Peraturan Daerah maupun panggaran Administrasi sebagaimana dalamPasal
Terbanding/Terdakwa : SAKUR RUMBAROA alias SAKUR
134 — 61
Panggaran Terbayar (fiktif) Dipertangetngjawabkan1 2 3 4 5 6 7BIDANGPENYELENGGARAANPEMERINTAH NEGERIPenghasilan Tetap!dan Tunjangan. Kepala Desa. 8,880.000. 8,880.000. = Sekertaris Desa. 6,216.000. 6,216.000. = = Bendahara 6,216.000. 6,216.000. : = ~ Kaur Tata Usaha) 4 440,000. 4,440,000. : : :Umum Kaur Keuangan 4,440,000. 4,440,000. = = = Kaur Perencanaan. 4,440,000. 4,440,000. = =~ Kepala Sets 4,440,000. 4,440,000. : :Pemerintahan Kepala Seksi 4,440,000. 4,440,000.
123 — 151
2): Pembahasan prioritas dan plafon anggsementara sebagaimana dimaksud pada ayaldilakukan paling lambat minggu kedua bulantahun anggaran sebelumnya.Ayat (3): Pembahasan oprioritas dan plafon anggsementara sebagaimana dimaksud pada ayaldilaksanakan dengan langkahlangkah sekberikut:a. menentukan skala prioritas dalam urusan dan urusan pilihan;b. menentukan urutan program dalam masingmurusan,c. menyusun plafon anggaran sementara Lmasingmasing program.Ayat (4): Kebijakan umum APBD dan prioritas dan panggaran
Zulfadli kemudian Zumenyerahkannya kepada Erry Ibrahim dan juga sepengetahuan selain diserahkan pada SKPD diserahkan juga kepada Sekda;Bahwa dengan masuknya daftar namanama yang diajukan Ketua DJamal Abdillah pada Sekretaris kemudian diinput dulu setelah itu banaik ke Sekda;Bahwa setelah masuk usulanusulan dari DPRD, semula panggaran belanja hibah yang tertuang dalam RKA SKPD PPKD sekRp. 96.399.100.000, ( sembilan puluh enam milyar tiga ratus sempuluh sembilan juta seratus ribu rupiah ) dengan masuknya
ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluhsembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);Menimbang, bahwa demikian juga untuk APBD Perubahan Kaburatas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersamasama dengan Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis melakipenandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tertanggal 10 Oktober dengan Nomor: 06/MoUHK/XII/2012 03/DPRDSKB/2012 perihal KebijUmum APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012Nomor: 07/MoUHK/XII/2012 04/DPRDSKB/2012 perihal Prioritas PAnggaran
puluh tiga rupiah);Menimbang, bahwa demikian juga untuk APBD Perubahan KaburBengkalis Tahun Anggaran 2012, Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bengatas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersamasama dengan Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis melakipenandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tertanggal 10 Oktober dengan Nomor: 06/MoUHK/XII/2012 03/DPRDSKB/2012 perihal KebijUmum APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012Nomor: 07/MoUHK/XII/2012 04/DPRDSKB/2012 perihal Prioritas PAnggaran
ADIN NUGROHO PANANGGALIH, SH
Terdakwa:
WAHYU BUDI WARDOYO Bin Alm SUWARNO
96 — 40
Suratmajan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Nomor 17 tahun 2020 Desa Suratmajan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Kepala Desa Nomor 09 tahun 2020 Desa Suratmajan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tentang Perubahan Penjabaran Panggaran
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
JOHAR BOINAUW Alias Jo
108 — 63
Dari Kegiatan Alokasi Dana Desa :Selisih DanaYang ; .Jumlah dana Yang tidak) YangTidakNo dibelanjak Di MarkUraian Kegiatan sesuai mata / dibelanjaka T Dapat Diperan oe: panggaran n (fiktif) tanggungTerbayarjawabkan1 2 3 4 5 6 7BIDANGPENYELENGGARAAN PEMERINTAHNEGERI Halaman 17 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019 /PN Amb + ATK Penghasilan Tetapdan Tunjangan. Gaji Pokok KepalalPemerintah Negeri,PerangkatBPNAOperasionalPerkantoranBelanja Barang danJasa.
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
94 — 32
Dandapat Saksi tambahkan keternagn bahwa berhubung pasar Pontolomerupakan Panggaran APBN maka keterkaitan terhadap anggarannyaberhubungan langsung dengan Kementrian dan SKPD Pengelola programtersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;Halaman 38 dari 209 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN Gto.