sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran atas namaSarono, diberi tanda P1 ;Foto copy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran atas namaDarwinih, diberi tanda P2;Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor145.1/174/V/2019, diberi tanda P3;Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Masih Ada HubunganKeluarga Nomor 145.1/180/V/2019, diberi tanda P4;Foto copy sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Walikota Nomor823/Kep.144BKPPD/IX/2018 tentang kenaikan pangkat PNSdilingkungan Pemkota

Mediasi tidak layak dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kepadaPemohon, agar mau bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri denganTermohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan suratpermohonan Pemohon tersebut, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan buktibukti surat berupa : a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an,Pemohon dari Pemkota

Mediasi tidak layak dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kepadaPemohon, agar mau bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri denganTermohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan suratpermohonan Pemohon tersebut, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan buktibukti surat berupa : a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an,Pemohon dari Pemkota

Ratna Nilasari, selanjutnyaterjadi realisasi pembayaran oleh Pemkota Batu secara bertahap tahun 2006sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan tahun 2007 sebesar Rp981.865.000,00sehingga total pembayarannya sebesar Rp1.481.865.000,00 melalui rekeningbank BCA Cabang Pamulang milik Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dan setelahmenerima uang pembayaran melalui transfer tersebut maka dibuat tandaterima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj.

Pemkota Batu sejumlah Rp4.815.000,00.58Bahwa untuk pengurusan pembuatan akte Tatik Retno Herawati danKomsul telah menemui saksi Roy Pudyo Herawan, SH , Notaris di Kota Batuuntuk membuatkannya dengan pembayaran honorariumnya sebesarRp34.350.000,00 (kwitansi tanggal 7 Maret 2007), padahal sesuai ketentuanseharusnya sebesar Rp13.740.000,00 ditambah biaya sosiologis sebesarRp5.000.000,00 sehingga seluruhnya seharusnya sebesar Rp18.740.000,00Bahwa untuk permohonan sertifikat atas nama Pemkota Batu saksi

Sudiyono, MM yang mewakili Pemkota Batu,apalagi menerima pembayaran penjualan tanah tersebut meialui rekeningTerdakwa pada bank BCA Pamulang seluruhnya berjumlah Rp1.481.865.000,00dan hal ini menurut Majelis hakim banding dalam pertimbangan hukumnya jugadinyatakan telah menyalahgunakan kepemilikan rekening bank BCA yangdipergunakan sebagai sarana titipan uang pembayaran tanah karenapenyalahgunaan dalam penandatangan perjanjian jual beli di bawah tangan sebagaipenjual dan adanya rekayasa pada akte

Pemkota Batu berkehendak untuk mengembalikan uang yangada pada Terdakwa Hj.

No. 2388 K/Pid.Sus/20131.6.64tidak turut terlibat dalam menentukan harga jual beli tanah sebesarRp1.500.000.000,00, demikian juga proses pembayarannya apanila dianggapmenyalahi aturan bukan karena pengaruh atau dipengaruhi oleh Terdakwa Hj.Ratna Nilasari, melainkan tanggungjawab internal di Pemkota Batu Yakni TatikRetno Herawati sebagai Pengguna Anggaran, Sudiyono sebagai PenanggungjawabKegiatan TA. 2006, Udiono sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )dan Komsul sebagai pemegang Kas TA.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1171042901810005, tanggal 14052012, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemkota BandaAceh. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesual, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;2. Asli dan fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B349/Kua.01.22.02/Pw.01/5/2018, tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoukseumawe.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 14052012, atas namaPemohon, yang dikeluarkan oleh Pemkota Banda Aceh. Bukti tersebuttelah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2. Asli dan fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 21 Mei 2018,yang dikeluarkan oleh KUA di Kota Lhoukseumawe.

No. 2122 K/Pid.Sus/2017Rp950.000,00/m2:Bahwa atas penjualan lanan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudianmendapat transfer dana dan Pemkota Sibolga pada bulan Juni sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pada bulanNovember sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah);Bahwa sertifikat diserahkan oleh Terdakwa selaku pemilik tanahkepada Pemkot selaku pembeli tanah telah dibalik nama;Bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo yaituTerdakwa

: Positifdilakukan Reksi Warna Uji Marquis + Uji Simon : + Ujin Mandeline : +GCMS : + Kesimpulan :o Sampel tersebuty mengandung METAMFETAMIN.Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.Bahwa terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tanpa seijin darimenteri Kesehatan Republok Indonesia dan terdakwa bukan seorang apotekerataupun seorang ahli dalam sediaan farmasi untuk pengembangan ilmupengetahuan, melainkan terdakwa merupakan seorang yang pekerjaannnyaSebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemkota

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1171042901810005, tanggal 14052012, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemkota BandaAceh. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesual, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;2. Asli dan fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B349/Kua.01.22.02/Pw.01/5/2018, tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoukseumawe.

Lagi pula Dinasyang merupakan bawahan PemKot Surabaya, bukanlah subyek hukumyang bisa mewakili PemKOta Surabaya didepan pengadilan ;Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi Tergugat yangmenyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, karenatidak ada dasar perjanjianyang merupakan sensi dari suatuperikatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telahmemasuki pokok perkara, yang akan dipertimbangkan dalampertimbangan pokok perkara ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pemkota Banjarbaru,tidak pernah menyampaikan surat tagihan Retribusi Parkir 2011 2013;halaman 144 dari 226 halamanPutusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PTBJM4.

Nadya Parkatama sebagai pengelolaparkir dengan Dinas tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat, alasanhalaman 179 dari 226 halamanPutusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PTBJMtersebut tidak lagi relevant, karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatanyang didakwakan, karena itu alasan tersebut tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa/Tim PenasihatHukum yang berisi pernyataan keberatan atas putusan, karena DinasPerhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pemkota Banjarbaru, tidak

pernahmenyampaikan surat tagihan Retribusi Parkir 2011 2013, Majelis HakimBanding, berpendapat alasan tersebut tidak benar, karena dari seluruhpertimbangan diketahui, bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi DanInformatika Pemkota Banjarbaru sudah melakukan hal itu, dan berakhir denganadanya Surat Pengakuan Hutang, Nopember 2015 dari CV.

Nadya Parkatama dengan Pemkota Banjarbaru (Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informasi) dalam pengelolaan lahan parkir milik PemkotaBanjarbaru, hubungan mana tercederai oleh perbuatan Terdakwa yang ingkarjanji terhadap pengakuan hutangnya, sebagaimana dipertimbangkan dalamputusan tingkat pertama, karena itu alasan tersebut tidak dapat diterima, danberhubung pertimbangan dalam putusan sudah benar, karenanyadipertahankan dalam pemeriksaan di tingkat banding;B.

ANTONI ARPAN,M.M, kedua terakhir ini adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemkota Banjarbaru sebagaimana yang didakwakan oleh penuntutumum;Menimbang, bahwa terhadap persoalan berapa jumlah harta benda yangdiperoleh terdakwa dari jumlah kerugian Negara/Pemkota Banjarbaru tersebut,Majelis Hakim Banding berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikanberapa jumlah harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

, yang menghambat penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB);Menimbang, bahwa dari bukti P12 tentang PemberitahuanPemberhentian Sementara Bangunan Undangan dari Dinas Pemkot PalopoNomor 503/27/DPMPTSP/UPT/VI/2020 tertanggal O8 Juni 2020, telahmenerangkan bahwa pemerintah Kota Palopo telah memerintahkan kepadaIsrawati (Tergugat IV) untuk segera memberhentikan pembangunan, sampaisemua proses perizinan diselesaikan (diterbitkan);Menimbang, bahwa dari bukti P13 tentang Surat UndanganKlarifikasi dari Pemkota

SURAHMI) uang~ makanmerupakan hak yang harus diterima oleh setiapPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkota Magelangsesuai beban kerja;8. Bahwa disamping masalah uang makan Penggugat(Ny.

., joncto Nomor 594/PDT/2004/PN.Sby. jonctoNomor 1964 K/PDT/2005 joncto Nomor 467 PK/PDT/2008 menuruthukum yang dilawan dalam perkara adalah Penggugat pemenangyakni Terlawan Emanuel Djabah Soekarno; dan Para Terlawan dan II yakni Pemkota Surabaya c.g.

TApin dalam rangka mendampingi kenjugan kerja Komisi I DPRD ke Pemkota Solo untuk mempelajari Pencapaian Opini Wajar Tanpa pengecualian, pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2012 atas nama MASERANI, S.Sos dan khaderian, A.Md. pengesahan tanggal 11 Juli 2012.97. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Propinsi Kal-Sel bagi PNS Set. DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput pimpinan dan anggota DPRD Kab.

TApin dalam rangka mendampingikenjugan kerja Komisi I DPRD ke Pemkota Solo untuk mempelajari PencapaianOpini Wajar Tanpa pengecualian, pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2012 atas namaMASERANIT, S.Sos dan khaderian, A.Md. pengesahan tanggal 11 Juli 2012.5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahPropinsi KalSel bagi PNS Set. DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar danmenjemput pimpinan dan anggota DPRD Kab.

TApin dalam rangka mendampingikenjugan kerja Komisi I DPRD ke Pemkota Solo untuk mempelajari PencapaianOpini Wajar Tanpa pengecualian, pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2012 atas namaMASERANI, S.Sos dan khaderian, A.Md. pengesahan tanggal 11 Jul 2012.5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahPropinsi KalSel bagi PNS Set. DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar danmenjemput pimpinan dan anggota DPRD Kab.

TApin dalam rangkamendampingi kenjugan kerja Komisi I DPRD ke Pemkota Solo untukmempelajari Pencapaian Opini Wajar Tanpa pengecualian, pada tanggal 21 s.d24 Juni 2012 atas nama MASERANI, S.Sos dan khaderian, A.Md. pengesahantanggal 11 Juli 2012.5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahPropinsi KalSel bagi PNS Set. DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar danmenjemput pimpinan dan anggota DPRD Kab.

menangani permohonan IMB dari Penggugat tersebut ; Bahwa Saksi memproses IMB yang diajukan oleh Penggugat dan membuat Papan namaIMB atas nama Penggugat adalah atas perintah dari pak Novel setelah mendapat perintah dari Pak Walikota ; Bahwa saat itu proses permohonan IMB dari Penggugat masuk tahun 2012 untuk satu pintu tapi Ruko masih belum ada dibangun ; Bahwa setelah Surat Izin IMB dikeluarkan oleh Pemkot lalu Saksi melihat ada pekerjaandilaksanakan di lokasi tapi setelah ada Surat Larangan dari Pemkota

TApin dalam rangka mendampingi kenjugan kerja Komisi I DPRD ke Pemkota Solo untuk mempelajari Pencapaian Opini Wajar Tanpa pengecualian, pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2012 atas nama MASERANI, S.Sos dan khaderian, A.Md. pengesahan tanggal 11 Juli 2012.97. 5(lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Propinsi Kal-Sel bagi PNS Set. DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput pimpinan dan anggota DPRD Kab.

TApin dalam rangka mendampingi kenjugan kerja Komisi DPRD ke Pemkota Solo untuk mempelajari Pencapaian OpiniWajar Tanpa pengecualian, pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2012atas nama MASERANI, S.Sos dan khaderian, A.Md.pengesahan tanggal 11 Juli 2012.97. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya Belanja PerjalananDinas Keluar Daerah Propinsi KalSel bagi PNS Set. DPRDKab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput pimpinandan anggota DPRD Kab.

TApin dalam rangka mendampingi kenjugan kerja Komisi I DPRD ke Pemkota Solo untuk mempelajari Pencapaian Opini Wajar Tanpa pengecualian, pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2012 atas nama MASERANI, S.Sos dan khaderian, A.Md. pengesahan tanggal 11 Juli 2012.97. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Propinsi Kal-Sel bagi PNS Set. DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput pimpinan dan anggota DPRD Kab.

TApin dalam rangka mendampingi kenjugan kerja Komisi DPRD ke Pemkota Solo untuk mempelajari Pencapaian OpiniWajar Tanpa pengecualian, pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2012atas nama MASERANI, S.Sos dan khaderian, A.Md.pengesahan tanggal 11 Juli 2012.97. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya Belanja PerjalananDinas Keluar Daerah Propinsi KalSel bagi PNS Set. DPRDKab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput pimpinandan anggota DPRD Kab.

TApin dalamrangka mendampingi kenjugan kerja Komisi DPRD ke Pemkota Solountuk mempelajari Pencapaian Opini Wajar Tanpa pengecualian, padatanggal 21 s.d 24 Juni 2012 atas nama MASERANI, S.Sos dankhaderian, A.Md. pengesahan tanggal 11 Juli 2012.5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Propinsi KalSel bagi PNS Set. DPRD Kab. Tapin dalam rangkamengantar dan menjemput pimpinan dan anggota DPRD Kab.

diambilkan dariPos Belanja Sarana Pendukung Mata Anggaran Pembangunan di PMIbaik dari UDD maupun dari Markas, dengan perincian ;e Yang berasal dari UDD sebesar Rp. 1.702.557.000,e Yang berasal dari Markas sebesar Rp.151.000.000,e Bahwa Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung dimulai sejaktanggal 7 Juli 2007, dan sebagaimana laporan pendapatan dan belanjaPembangunan Gedung PMI Kota Bandung maka selesainyapembangunan gedung adalah per tanggal 29 Oktober 2009 ;e Bahwa Penerimaan Bantuan Hibah dari Pemkota

Dana hibah tersebut semula ditampung pada rekening PMI CabangKota Bandung, dan selanjutnya dipindahkan ke rekening atas nama terdakwasebesar Rp. 3.589.000.000, (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan jutarupiah), dan digunakan uuntuk membayar pinjaman modal awal sebesar Rp.2.200.000.000, (dua milyar dua ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa Bantuan Hibah dari Pemkota Bandung tertuangdalam Naskah Perjanjian antara Pemkot Bandung dan PMI Cabang KotaBandung dengan Nomor : 468.2826/Huk dan Nomor

TApin dalam rangka mendampingi kenjugan kerja Komisi I DPRD ke Pemkota Solo untuk mempelajari Pencapaian Opini Wajar Tanpa pengecualian, pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2012 atas nama MASERANI, S.Sos dan khaderian, A.Md. pengesahan tanggal 11 Juli 2012.97. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Propinsi Kal-Sel bagi PNS Set. DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput pimpinan dan anggota DPRD Kab.

TApin dalamrangka mendampingi kenjugan kerja Komisi DPRD ke Pemkota Solo untukmempelajari Pencapaian Opini Wajar Tanpa pengecualian, pada tanggal 21s.d 24 Juni 2012 atas nama MASERANI, S.Sos dan khaderian, A.Md.pengesahan tanggal 11 Juli 2012.5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Propinsi KalSel bagi PNS Set. DPRD Kab. Tapin dalam rangkamengantar dan menjemput pimpinan dan anggota DPRD Kab.

TApin dalamrangka mendampingi kenjugan kerja Komisi DPRD ke Pemkota Solountuk mempelajari Pencapaian Opini Wajar Tanpa pengecualian, padatanggal 21 sd 24 Juni 2012 atas nama MASERANI, S.Sos dankhaderian, A.Md. pengesahan tanggal 11 Juli 2012.97. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Propinsi KalSel bagi PNS Set. DPRD Kab. Tapin dalam rangkamengantar dan menjemput pimpinan dan anggota DPRD Kab.