Ditemukan 959 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-04-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 14/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 21 Juli 2014 — ROSDIYANA PORA, ST
6728
  • Buku Rekening Bank BPD Atas nama UPK (Unit Pengelolah Kegiatan) Kecamatan Bacan Timur Selatan tahun 2010.22. Buku Rekening Bank Maluku Atas nama SPP Bacan Timur Selatan.23. Buku Kas SPP (Simpan Pinjam Perempuan) milik UPK Kecamatan Bacan Timur Selatan ;Dikembalikan Kepada UPK Kecamatan Bacan Timur Selatan24. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang telah diberikan oleh ROSDIANA PORA ke UPK Bacan Timur Selatan.25.
    RINTOMINANGKABAU selaku Ketua UPK (Unit Pengelolah Kegiatan) Kec.
    Halmahera Selatan, setelah disetujuidilakukan pencairan ke rekening UPK (Unit Pengelolah Kegiatan) Kecamatanmelalui Bank BPD Cabang Labuha, setelah itu Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan ke UPK(Unit Pengelolah Kegiatan) untuk dilakukan penyaluran dana ke TimPengelolah Kegiatan (TPK) di tingkat Desa ;Bahwa dana PNPMMPd Tahun Anggaran 2009 yang diperuntukkan bagi paraguru honor lepas di Desa Wayaua berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC)Bacan Timur
    Halmahera Selatan,setelah disetujui dilakukan pencairan ke rekening UPK (Unit PengelolahKegiatan) Kecamatan melalui Bank BPD Cabang Labuha, setelah itu TimPengelolah Kegiatan (TPK) mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD)sesuai kebutuhan ke UPK (Unit Pengelolah Kegiatan) untuk dilakukanpenyaluran dana ke Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) di tingkat Desa ;Bahwa dana sebesar Rp. 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) telahdicairkan selurunnya ke Rekening UPK (Unit Pengelolah Kegiatan) dalam 3tahapan
    Unit Pengelolah Kegiatan) Bacan Timur Selatan.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.Saksi SUSILAWATI KAMARULLAH, SE.
    TteSelatan, dan dipegang oleh terdakwa ROSDIYANA PORA,ST bukan olehBendahara UPK (Unit Pengelolah Kegiatan) Kecamatan Bacan Timur Selatan ;.
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT MANADO Nomor 185/PDT/2020/PT MND
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : ANDRIES SARENDAREN Diwakili Oleh : ANSEL LUMENDEK, SH
Pembanding/Tergugat II : JERMIAS WINOWODA Diwakili Oleh : ANSEL LUMENDEK, SH
Pembanding/Tergugat III : HERMAN WINOWODA Diwakili Oleh : ANSEL LUMENDEK, SH
Terbanding/Penggugat : AGUSTINUS AWULE
Terbanding/Turut Tergugat : HUGU MANGALU
8935
  • Bahnwa atas dasarapa Penggugat mendalilkan Tergugat (Pemilik), Tergugat II (Pengelolah),Tergugat Ill (Pengelolah) telan melakukan perbuatan melawan hukum?
    ), Tergugat III (Pengelolah) tidak memiliki hubungan hukum;Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat (Pemilik), Tergugat Il (Pengelolah), Tergugat III (Pengelolah),maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugatTergugat (Pemilik), Tergugat Il (Pengelolah), Tergugat III (Pengelolah).Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanyadapat diajukan oleh pihakpihak yang mempunyai hubungan hukum satusama lain.
    ), Tergugat Ill(Pengelolah) menolak dengan tegas dalildalil Penggugat kecuali dalildalil yangdiakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat (Pemilik), Tergugat II(Pengelolah), Tergugat III (Pengelolah);Bahwa dalildalil yang dikemukan oleh Tergugat (Pemilik), Tergugat II(Pengelolah), Tergugat III (Pengelolah) dalam Eksepsi di atas mohon dianggapsebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalildalil dalampokok perkara;Tanggapan Terhadap Dalil angka 1 dalam Posita Gugatan;1.
    Bahwa Tergugat (Pemilik), Tergugat Il (Pengelolah), Tergugat III (Pengelolah)menolak dengan tegas angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9gugatan Penggugat yang intinya menyatakan Tergugat (Pemilik), Tergugat II(Pengelolah), Tergugat III (Pengelolah) memasuki, menguasai dan mengambilhasil dari tanah objek sengketa dimaksud.
    Bahwa Tergugat (Pemilik), Tergugat II (Pengelolah), Tergugat III (Pengelolah)menolak dengan tegas dalil angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 danangka 19 gugatan Penggugat.
Register : 30-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN Melonguane Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mgn
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat - Agustinus Awule Tergugat - Andries Sarendaren, dkk
14890
  • Bahwa atas dasar apa Penggugatmendalilkan Tergugat (Pemilik), Tergugat Il (Pengelolah), Tergugat Ill(Pengelolah) telah melakukan perbuatan melawan hukum?
    ), Tergugat Ill (Pengelolah) tidakmemiliki hubungan hukum;Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat (Pemilik), Tergugat Il (Pengelolah), Tergugat Ill(Pengelolah), maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untukmenggugat Tergugat (Pemilik), Tergugat Il (Pengelolah), Tergugat Ill(Pengelolah).
    ), Tergugat Ill(Pengelolah) menolak dengan tegas dalildalil Penggugat kecuali dalildalilyang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat (Pemilik), Tergugat Il(Pengelolah), Tergugat Ill (Pengelolah);Bahwa dalildalil yang dikemukan oleh Tergugat (Pemilik), Tergugat Il(Pengelolah), Tergugat Ill (Pengelolah) dalam Eksepsi di atas mohon dianggapsebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalildalil dalampokok perkara;Tanggapan Terhadap Dalil angka 1 dalam Posita Gugatan;1.Bahwa
    Bahwa Tergugat (Pemilik), Tergugat Il (Pengelolah), Tergugat Ill(Pengelolah) menolak dengan tegas angka 5, angka 6, angka 7, angka 8,dan angka 9 gugatan Penggugat yang intinya menyatakan Tergugat (Pemilik), Tergugat Il (Pengelolah), Tergugat Ill (Pengelolah) memasuki,menguasai dan mengambil hasil dari tanah objek sengketa dimaksud.
    Bahwa Tergugat (Pemilik), Tergugat Il (Pengelolah), Tergugat Ill(Pengelolah) menolak dengan tegas dalil angka 15, angka 16, angka 17,angka 18 dan angka 19 gugatan Penggugat.
Register : 30-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 29/PID.TPK/2015/PT MKS
Tanggal 9 Juli 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ADRI EDDYANTO PONTOH, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir.EFFENDI PATINTINGAN
6732
  • Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur;
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172 tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan tahun
    Anggaran 2009;
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 70 tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2010;
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan
    Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2011;
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 103/IV/Tahun 2012 Tanggal 05 April 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara
    (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2012;
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172?
    IV/TAhun 2013 tangga; 16 April Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan
    Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2013;
  • Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2005;
  • Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima
    Pengelolah Dana Bantuan20.21.22.23.24.97Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2011;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 103/IV/Tahun2012 Tanggal O05 April 2012 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) danUnit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaiPengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahunAnggaran 2012;Foto Copy Surat
    Keputusan Bupati Nomor : 172/IV/TAhun2013 tanggal 16 April Tentang Perubahan Atas KeputusanBupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentangPenetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara(UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan KabupatenLuwu Timu tahun Anggaran 2013;Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal PenerimaBantuan PNPMMPd di Kecamatan Malili tahun 2005;Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal PenerimaBantuan
    Pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2011;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 103/IV/Tahun2012 Tanggal O05 April 2012 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) danUnit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaiPengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)21.22.23.24.25.26.27.28.113PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahunAnggaran 2012;Foto
    Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS)sebagai Pengelolahn Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan KabupatenLuwu Timu tahun Anggaran 2010;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40/1/2011Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)dan Unit Pengelolah KegiatanSementara..............Sementara
    (UPKS) sebagai Pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2011;20.21.22.23.24.135Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor103/IV/Tahun 2012 Tanggal O05 April 2012 TentangPerubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit PengelolahKegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah KegiatanSementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2012
Putus : 18-01-2007 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN LIMBOTO Nomor 299 / Pid.B / 2005 / PN LBT
Tanggal 18 Januari 2007 — Pidana - Terdakwa an. IBRAHIM KODAI
11854
  • uang adalah pengelolah beras miskin yaitu ABDUL RAHMANBIAHIMO. 164.
    Bahwa untuk tahun 2004 saksi tidak menerima beras miskin dan setahu saksisebagai pengelolah beras miskin adalah ABDUL RAHMAN BIAHIMO.
    Bahwa pada waktu saksi sebagai pengelolah beras miskin di Desa IlotideaAnggota yang berhak menerima beras miskin adalah berjumlah 105 KepalaKeluarga tetapi akhirnya dikurangi menjadi 79 Kepala Keluarga dan saksi padawaktu itu tidak menjadi pengelolah beras miskin karena saksi sementara istirahatdan menyerahkan pengelolaan beras miskin ini kepada pengurus yang lain.
    Bahwa selama ini tidak pernah ada laporan ke dolog mengenai pembagian berasmiskin tersebut dari kepala Desa maupun dari pengelolah beras miskin.
    menjadikepala Desa Ilotidea dan pada waktu itu yang menjadi pengelolah beras miskinadalah RAFLIN ABDULLAH dan karena pada tahun 2000 ada keluhan darimasyarakat penerima beras miskin maka Terdakwa mengganti sementaradengan pengelolah yang baru yaitu ABDUL RAHMAN BIAHIMO.Bahwa sebelumnya beras miskin langsung diantar ke Desa oleh Dolog denganmenggunakan mobil truk dan yang menerima adalah pengelolah namun beras miskin tersebut di drop ke Kecamatan dan nanti dari Kecamatan yangmembagi bagi ke tiap
Register : 22-12-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PT MAKASSAR Nomor 29/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS
Tanggal 9 Juli 2015 — Ir. Efendi Patintingan
6723
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 103/IV/Tahun 2012 Tanggal 05 April 2012 Tentang PerubahanAtas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan(UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS)sebagai Pengelolah Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan KabupatenLuwu Timu tahun Anggaran 2012;21.
    Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172/IV/TAhun 2013 tanggal 16 April Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara(UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan KabupatenLuwu Timu tahun Anggaran 2013;22. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) PerihalPenerima Bantuan PNPMMPd di Kecamatan Malilitahun 2005;23.
    Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 103/IV/Tahun 2012 Tanggal 05 April 2012 Tentang PerubahanAtas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan(UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS)sebagai Pengelolah Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan KabupatenLuwu Timu tahun Anggaran 2012;11821. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172?
    (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten LuwuTimur;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang PerubahanAtas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan(UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara(UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan tahunAnggaran 2009;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 70tahun 2010 tanggal O1 Maret 2010 TentangPerubahan Atas Keputusan Bupati Luwu
    Timur Nomor40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit PengelolahKegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah KegiatanSementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2010;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40/1/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang PerubahanAtas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan143(UPK) dan Unit Pengelolah KegiatanSEMEN seesSementara (UPKS) sebagai Pengelolah
Register : 16-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 2580/Pid.B/2018/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ANWAR KETAREN, SH
Terdakwa:
ANDRE GINTING Alias ANDRE Bin TRI SULA GINTING
7110
  • MedanJohor Kota Medan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disitabarang bukti berupa 3 (tiga ) buah mesin jackpot, 149 koin mesin jekpot dan Uangtunai sebesar Rp 41.000 (empat puluh satu ribu rupiah), terdakwa melakukan kegiatanatau turut campur dalam kegiatan perjudian jenis jackpot dan peran terdakwa dalamperjudian tersebut adalah sebagai pengelolah dan penyedia tempat dalam permainanjudi jekpot, sedangkan MUHAMMAD ISA PARANGIN ANGIN Als ISA Bin ABDULHAMIT PARANGIN ANGIN, LESTA
    PARANGIN ANGIN ALS LESTA Bin MUHAMMADISA PARANGIN ANGIN yang berperan berada dilokasi perjudian mesin jekpot ketikadilakukan penangkapan serta SITI TARWIA Als MEMBOT Binti PONIMAN berperansebagai penjual minuman di lokasi perjudian jekpot dalam perjudian mesin jekpotdilakukan dengan cara membeli koin kepada Pengelolah dan penyedia tempat mesinjekpot seharga Rp. 1.000, / koin kemudian 1 buah koin dimasukkan kedalam mesinJackpot untuk 1 kali game.
    Dimana pemilik mesinJackpot tersebut adalah ZUL (belum tertangkap /DPO) dan yang menyediakan MesinJekpot untuk permainan judi tersebut yang Terdakwa ketahui adalah AGUS (belumtertangkap/DPO), sedangkan terdakwa yang berperan Pengelolah dan penyediatempat mesin jekpot mendapatkan imbalan/fee yang Saksi terima dari pemilikJackpot ZUL yang berperan sebagi Bandar adalah sebesar 20 % dari jumlah omsetsetiap 3 hari bongkar koin yang telah terjual dan pada saat terdakwa ditangkap telahditemukan dan disita
Register : 02-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN ATAMBUA Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Atb
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
CHRISMIATY SAY, SH
Terdakwa:
MARKUS LAKU alias MARKUS
40120
  • Hutan (KPH) WilayahKabupaten Belu; Bahwa tidak ada orang lain yang turut serta melakukan penebanganpohon bersama dengan terdakwa Markus Laku alias Markus; Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah dibawake Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolah Hutan (KPH)Wilayah Kabupaten Belu baru saksi kenal namun tidak ada hubungankeluarga; Bahwa pada waktu terdakwa menebang pohon jati tidak memiliki izinresmi; Bahwa Terdakwa menebang sekitar 7 pohon; Bahwa Terdakwa potong lagi dalam
    PN Atb Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah penebangan pohon jatididalam kawasan hutan produksi; Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitarpukul 13,00 wita bertempat di kawasan hutan produksi Udukama yangterletak di Km 6, Desa Naikasa, Kecamatan Tasifeto Barat, KabupatenBelu; Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwaMarkus Laku alias Markus; Bahwa korbannya adalah Pemerintah Kabupaten Belu dalam hal ini adalahUnit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolah
    berikut:Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah penebangan pohon jatididalam kawasan hutan produksi;Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitarpukul 13,00 wita bertempat di kawasan hutan produksi Udukama yangterletak di Km 6, Desa Naikasa, Kecamatan Tasifeto Barat, KabupatenBelu;Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwaMarkus Laku alias Markus;Bahwa korbannya adalah Pemerintah Kabupaten Belu dalam hal ini adalahUnit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolah
    Hutan (KPH) WilayahKabupaten Belu;Bahwa tidak ada orang lain yang turut serta melakukan penebanganpohon bersama dengan terdakwa Markus Laku alias Markus;Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah dibawake Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolah Hutan (KPH)Wilayah Kabupaten Belu baru saksi kenal namun tidak ada hubungankeluarga;Bahwa pada waktu terdakwa menebang pohon jati tidak memiliki izinresmi;Bahwa Terdakwa menebang sekitar 7 pohon;Bahwa Terdakwa potong lagi dalam
Register : 13-02-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN Namlea Nomor 10/Pid.B/LH/2020/PN Nla
Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum:
BOBBY SEPTA SAPUTRA, SH.
Terdakwa:
HERMAN Alias BAPAK ERNI
39927
  • Didik Setiawan Alias Didik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahanmaterial emas tanpa memiliki izin Pertambangan; Bahwa Terdakwa melakukan pengelolah material ampas (sisa olahanmaterial tanah yang mengandung emas) dengan menggunakan Tromol;Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2020/PN NiaBahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November2019, sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di halaman
    yanmar warna merah yang sering digunakan untuk mengelolahmaterial tanah yang mengandung emas, kemudian saat kami mengecekternyata tromol tersebut masih dalam keadaan panas dan didalamnya masihada material ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas),kemudian saat kami tanya kepada Terdakwa sebagai pemilik dari alatalatpengelolah emas tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedangmengelolah material ampas (sisa olahan material tanah yang mengandungemas) dengan menggunakan alatalat pengelolah
    saat itu adalah: Material Ampas; Ar;Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2020/PN Nila Air Perak (Mercury);Bahwa Terdakwa mengolah meterial tersebut dengan cara awalnya materialampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas) di ukur denganmenggunakan baskom kecil yang sering di sebut helm, setelah itu materialampas tersebut dimasukan didalam karung dengan takaran 1 karungberisikan 4 (empat) helm material ampas, setelah itu material ampastersebut dimasukan lagi kedalam tromol (alat pengelolah
    saat itu adalah:Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2020/PN Nia Material Ampas; Alt; Air Perak (Mercury); Bahwa Terdakwa mengolah meterial tersebut dengan cara awalnya materialampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas) di ukur denganmenggunakan baskom kecil yang sering di sebut helm, setelah itu materialampas tersebut dimasukan didalam karung dengan takaran 1 karungberisikan 4 (empat) helm material ampas, setelah itu material ampastersebut dimasukan lagi kedalam tromol (alat pengelolah
    Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan tersebut dilakukan dengan caraawalnya material ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas) diukur dengan menggunakan baskom kecil yang sering di sebut helm, setelah itumaterial ampas tersebut dimasukan didalam karung dengan takaran 1 karungberisikan 4 (empat) helm material ampas, setelah itu material ampas tersebutdimasukan lagi kedalam tromol (alat pengelolah emas) dengan takaran 1 (satu)buah tromol diisikan 1 karung material ampas, setelah itu tromol
Putus : 28-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — ASMADI BIN KASIM VS PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUMNAS), dkk
4226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.372 K/Pdt/20158.10.11Bahwa setelah dilakukan pengukuran tersebut Penggugat tetap melakukanaktifitas karena Penggugat merasa tidak pernah mengambil tanah orang lainapalagi tanah milik Tergugat , dan tibatiba Penggugat ditangkap dan ditahan diKepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan alasan karena Penggugatmelakukan aktivitas diatas tanah milik orang lain dan melakukan pencuriantanah milik Tergugat dengan Sertifikat Hak Pengelolah Nomor 01/Kel. AlangAlang Lebar.
    Nomor 01/AlangAlang Lebar yang diterbitkan olehTergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;.Bahwa diterbitnya Sertipikat Hak Pengelolah Nomor 01/AlangAlang Lebaroleh Tergugat Il tersebut adalah oleh karena diajukan permohonanpenerbitan oleh Tergugat padahal tanah tersebut adalah milik orang lain,Hal. 5 dari 15 hal.
    No.372 K/Pdt/201512.13.14.15.dan data yuridis asli tanah tersebut masih ada ditangan Tergugat Ill padasaat itu;Bahwa dengan diterbitnya Sertipikat Hak Pengelolah Nomor 01/AlangAlangLebar oleh Tergugat Il jelas merupakan Perobuatan Melawan Hukumsehingga adanya hak orang lain yang dilanggar yaitu hak memiliki sebdangtanah oleh Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan sehingga Penggugatmerasa adanya ketidakpastian hukum oleh perbuatan Tergugat Ilmenerbitkan Sertipikat Hak Pengelolan Nomor 01/AlangAlang
    Lebarsehingga oleh karena itu, patut dan wajarlah perbuatan Tergugat Ilmenerbitkan Sertipikat Hak Pengelolah Nomor 01/Alangalang Lebarmerupakan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pengelolah Nomor 01/AlangAlang Lebar,atas nama Tergugat tertanggal, 27 Desember 1994 GS Nomor 4734/1994,tersebut telah diterbitkan Tergugat Il dengan cara melawan hukum makaadalah beralasan untuk menyatakan Sertifikat Hak Pengelolah Nomor01/AlangAlang Lebar, atas nama Tergugat tertanggal, 27 Desember
    Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolah Nomor 01/AlangAlang Lebar, atasnama Tergugat tertanggal, 27 Desember 1994, GS Nomor 4734/1994,Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yang Mengikat;.
Putus : 08-05-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 27/PDT/2014/PT.PLG.
Tanggal 8 Mei 2014 — ASMADI BIN KASIM VS 1. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS), DKK
3626
  • No.27/Pdt/2014/PT.PLG10PENGGUGAT ditangkap dan ditahan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatandengan alasan karena PENGGUGAT melakukan aktivitas diatas tanah milikorang lain dan melakukan pencurian tanah milik TERGUGAT I denganSertifikat hak pengelolah No.: 01/Kel. Alangalang Lebar.
    .: O01 / Alangalang Lebar, perbuatan tersebut adalahmengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian, oleh karenanya beralasanhukum untuk menyatakan Sertifikat Hak Pengelolah No.: 01/AlangalangLebar yang diterbitkan oleh TERGUGAT II tidak mempunyai kekuatanhukum apapun.Bahwa diterbitnya Sertipikat Hak Pengelolah No.: 01/Alangalang Lebaroleh TERGUGAT H tersebut adalah oleh karena diajukan permohonanpenerbitan oleh TERGUGAT I padahal tanah tersebut adalah milik orang lain,dan data yuridis asli tanah tersebut
    masih ada ditangan TERGUGAT III padasaat itu.Bahwa dengan diterbitnya Sertipikat Hak Pengelolah No.: 01/AlangalangLebar oleh TERGUGAT II jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukumsehingga adanya hak orang lain yang dilanggar yaitu hak memiliki sebdangtanah oleh PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dirugikan sehinggaPENGGUGAT merasa adanya ketidakpastian hokum oleh perbuatanTERGUGAT II menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolah No.: 01/AlangalangLebar sehingga oleh karena itu, patut dan wajarlah perbuatan Tergugat
    IImenerbitkan Sertipikat Hak Pengelolah No.: O1/Alangalang Lebarmerupakan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pengelolah No.: 01/AlangAlang Lebar,atas nama TERGUGAT I tertanggal, 27 Desember 1994 GS No.: 4734/1994,Halaman 9 dari 28 halaman, Pts.
    TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatanmelawan hukum clan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT IIuntuk membayar kerugian PENGGUGAT secara tanggung renteng .Bahwa akibat dari terbitnya Sertifikat Hak Pengelolah Nomor : 01/AlangAlang Lebar, atas nama TERGUGAT I tertanggal, 27 Desember 1994 GSNo.: 4734/1994.
Register : 08-11-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 403/Pid.C/2018/PN Mjk
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ZAKI, SE
Terdakwa:
EDI SUBYANTORO
213
  • TERSANGKA 9 REREMRUAN dan menerangkan sebagai berikut :ee ~ EDI SUBYANTORO , Tempat / Tl Lahir : MOJOKERTO, 07 APRIL 1970 Usia: . 48 Tahun Pekerjaan : SWASTA Jenisene : LAK ~ LAKI/ REREMRUAN, Agama : ISLAM Alamat : SEGUNUNG, RT 05 RW 01 DESA SEGUNUNG KECAMATAN DLANGGUelaku Pemilik / Pengelolah KARAOKE CAESAR di JL. RAYA BY PASS DESA JABON, KECAMATAN MOJOANYAR, KABUPATENMOJOKERTO menerangkan sbb :a.
    Bahwa benar saya sebagai Pemilik / Pengelolah KARAOKE CAESAR yang beralamat sebagaimana tersebut diatas beroperasi sejakbulan AGUSTUS tahun 2018 berjualan MINUMAN RINGAN DAN MINUMAN BERALKHOHOL BERUPA BIR BINTANG, BIR HITAMGUINNESS dengan jam operasional mulai pukul 19.00 Wib s.d. 02.00 WIB :b, Benar saya menjual minuman beralkohol BIR BINTANG seharga Rp.37.000.; BIR HITAM GUINNESS seharga Rp. 37.000, dan belum /tidak memiliki jin SITU Minuman Beralkohol ;C.
Register : 05-08-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 409/Pid.C/2019/PN Mjk
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ZAKI, SE
Terdakwa:
MOKHAMAD JAELANI
204
  • MAGERSARI KOTAMOJOKERTO Selaku Pemilik / Pengelolah CAFE DEPASTA di DESA SAWO, KEC.
    JETIS menerangkan sbb :Bahwa benar saya sebagai Pemilik / Pengelolah CAFE DEPASTA yang beralamat sebagaimana tersebut diatas beroperasi sejak tahuna.2017 berjualan MAKANAN, MINUMAN RINGAN DAN MINUMAN BERALKHOHOL BERUPA BIR BINTANG, BIR HITAM GUINNESSdengan jam operasional mulai pukul 19.00 Wib s.d. 02.00 WIB ;Bahwa benar saya telah melanggar Peraturan Daerah karena menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi Surat Ijin Tempat Usahab.Minuman Beralkohol (SITUMB).Benar pada saat petugas Satpol PP bersama
Register : 03-08-2010 — Putus : 25-10-2010 — Upload : 02-12-2019
Putusan PT AMBON Nomor 49/PID/2010/PT AMB
Tanggal 25 Oktober 2010 — Pembanding/Jaksa Penuntut : I NYOMAN SUGIARTHA, SH Diwakili Oleh : JONATHAN MARKUS, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. NATANIEL FILINDITY
7620
  • %Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000, tertanggal Maret 2007Kwitansi Pembayaran Belanja ATK untuk Kegiatan Peningkatan KemampuanAparat Pengelolah Persampahan di Saumlaki bukti terlampir sebesar Kp. 2.342.000Kwitansi Pembayaran Pengadaan Pakaian Kejaipuan Aparat Pengolah Persampahan sesuai Kontrak No.
    h Operator, Heipet AlatRpyaran homeranim / peelen Juni 2007, sesem dafter tertarh x en etn tee Pennang verbever dejar burtanggal O4 bate 2007pir senectolah Porsampahan Kotafasa Pengelolah Persa2007Ruka: Kas Umum Dinas Keba Barat bulan Agustus 2007 tertanggal 3! Agustus 2007,terbayar dalam bulanariam/ Upah Pekerja Sapu Jalan ab.
    1S Agustus 2007, Buku Kas Umum pada Kegratan Jasna Pengelolah Peorsaripratart iulan Septem2007 tertanggal 30 September 2007Buku Besar pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persia oahan tular September 2007 rertanggal 30 September 2007, Buku Jurnal Umum pada Kepiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan Septenive9007 tertanggal 30 September 2007Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kepratan jasa PengelolahPersampahan Bulan September 2007 tertanggal 30 September 2007ptember 2007 t erbayar dalam
    Pembayaran honoraium / Jpah Or ator, Helper Alat Berat abyang terbayar dalam bulan Juni 2007, sesuai daflar terlampir sebesar Rp4 470 000,~ tertanggal 04 Juni 2007. puku Besar pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolah Persampahan KotaGqumlaki Bulan Juni 2007 terlangeal 31 Juli 2007Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolah Persampahan KotaSaumlaki Bulan Juni 2007 tertangpal 3 terlang pal s iDaflar Pembayaran Upah Pekerja Sapu JalanKeber 7 har, Pertamanan dan Kebak Agustus 2007, pe .
Register : 12-05-2016 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN PELALAWAN Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN.PLW
Tanggal 26 Juli 2016 —
35611
  • TOBING ALS THOMSON pada saat itu beradadirumah nya di Jambi diperintahkan oleh sdr HUTABARAT (Dpo) untuk mengambil atau memuat minyak tanah kepada seseorangbernama Uban pengelolah minyak tanah dipalembang lalu denganmunggunakan mobilTruck Mitsubishi Canter warna No.Pol BH 8493MF, terdakwa berangkat menuju Palembang tepatnya di Kab.Banyu asin dan setelah bertemu dengan Sdr.Uban, selanjutnyawadah sebanyak 2 buah tangki dengan ukuran 2100 liter, 2 buahtangki ukuran 1000, dan 15 buah drum ukuran 200
    TOBING ALS THOMSON pada saat itu beradadirumah nya di Jambi diperintahkan oleh sdr HUTABARAT (Dpo) untuk mengambil atau memuat minyak tanah kepada seseorangbernama Uban pengelolah minyak tanah dipalembang lalu denganmunggunakan mobil Truck Mitsubishi Canter warna No.Pol BH8493 MF,terdakwa berangkat menuju Palembang tepatnya di Kab.Banyu asin dan setelah bertemu dengan Sdr.Uban, selanjutnyawadah sebanyak 2 buah tangki dengan ukuran 2100 liter, 2 buahtangki ukuran 1000, dan 15 buah drum ukuran 200
    TOBING ALS THOMSON pada saat itu beradadirumah nya di Jambi diperintahkan oleh sdr HUTABARAT (Dpo) untuk mengambil atau memuat minyak tanah kepada seseorangbernama Uban pengelolah minyak tanah dipalembang lalu denganmunggunakan mobil Truck Mitsubishi Canter warna No.Pol BH8493 MF, terdakwa berangkat menuju Palembang tepatnya diKab.
Register : 04-09-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 01-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 34/PID.TPK/2015/PT MKS
Tanggal 22 Oktober 2015 — Pembanding/Terdakwa : A. NURHAWAISA, S.PD BINTI A. NYIWI Diwakili Oleh : MUH. RUSDI,S.H.
Terbanding/Jaksa Penuntut : MONICA MEITI T, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDI NOVIATI ANDRIANI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MAHENDRA S, SH.MH
10527
  • S.Pd danSekretaris Rahmiwati, S.Pd yang sesuai petunjuk Teknis PelaksanaanKegiatan PNPMMP bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaanadministrasi dan pelaporan Kegiatan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) adalah Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) yang diketahuloleh Wawangsa, S.Pd Bin Nyalla, terdakwa Nurhawaisa selaku Bendaharadan Rahmiwati, S.Pd selaku sekretaris; Bahwa pada tahun 2013 Kec.
    NyiwiBendahara Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) bersamasama dengan KetuaUnit Pengelolah Kegiatan (UPK) yakni Wawangsa, S.Pd Bin Nyalla (berkasperkara terpisah) padahal terdakwa tahu kalau yang seharusnya pengajuanpencairan dana tersebut ke Bank, sleep penarikan ditanda tangani olehKetua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Wakil masyarakat, Fasilitator TekniKecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan namun Wawangsasebagai ketua Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) memalsukan tanda tanganWakil Masyarakat,
    NYIWI selaku BendaharaUnit Pengelolan Kegiatan (UPK) sebagai pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP) Berdasarkan SK Bupati Wajo tanggal Nomor203 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang diketuai olen Wawangsa, S. Pddan sekretaris Rahmiwati, S.
    S.Pdsekretaris Rahmiwati, S.Pd yang sesuai petunjuk teknis pelaksanaankegiatan PNPMMP bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaanadministrasi dan dan pelaporan kegiatan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) adalah Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) yangdiketahuioleh Wawangsa, S.Pd Bin Nyalla, terdakwa Nurhawaisa selakubendahara dan Rahmiwati, S.Pd selaku Sekretaris; Bahwa pada tahun 2013 Kec.
Register : 22-07-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 378/Pid.C/2019/PN Mjk
Tanggal 22 Juli 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ZAKI, SE
Terdakwa:
MUHAMMAD NAILUDDIN ALMANSYUR, S.Sos
15724
  • KEMUNING Gg 1/30 RT 02 RW 03 needsCANOIMULYO KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG Selaku Pemilik / Pengelolah KARAOKE DELIMA di JL. RAYA BY PA ~DESA JABON, KECAMATAN MOJOANYAR, KABUPATEN MOJOKERTO menerangkan sbb : ~~~" . ; sejaka.
    Bahwa benar saya sebagai Pemilik / Pengelolah KARAOKE CAHAYA 87 yang beralamat sebagaimana tersebut diatas DEE ATAMbulan AGUSTUS tahun 2018 berjualan MINUMAN RINGAN DAN MINUMAN BERALKHOHOL BERUPA BIR BINTANG, BIeeee rrGUINNESS dengan jam operasional mulai ukul 19.00 Wib s.d. 02.00 WIB ;b. Benar saya menjual minuman beralkohol BIR BINTANG seharga Rp.38.000.; BIR HITAM GUINNESS seharga RP. 38,000, dan belumtidak memiliki in SITU Minuman Beralkohol 5 c.
Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mks
Tanggal 28 April 2015 — - Ir. Efendi Patintingan VS. - JPU
6411
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 10 A Tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008 Tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur;17.
    Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172 tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan tahun Anggaran 2009;18.
    Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 70 tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2010;19.
    Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2011;20.
    Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 103/IV/Tahun 2012 Tanggal 05 April 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2012;21. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172?
    EFENDI PATINGTINGAN;Dana Based Pinjaman UEP Desa Laskap;Data Based Pinjaman SPP Desa Laskap;Dokumen Pencairan Dana PNPMMPd Tahun 2008;Dokumen Pencairan Dana PNPMMPd Tahun 2009;Dokumen Pencairan Dana PNPMMPd Tahun 2011;Dokumen Pencairan Dana PNPMMPd Tahun 2012;Daftar Tunggakan Per 25 Februari 2013;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 10 A Tahun 2008 tanggal02 Januari 2008 Tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) danUnit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah DanaBantuan
    Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan UnitPengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten LuwuTimu tahun Anggaran 2010;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40//2011 Tanggal 03 Januari2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan UnitPengelolah Kegiatan Sementara (UPKS)
    sebagai Pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten LuwuTimu tahun Anggaran 2011;20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 103/IV/Tahun 2012 Tanggal05 April 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu TimurNomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan KabupatenLuwu Timu
    Laporan Bulanan Desember 2007Laporan Bulanan Unit Pengelolah (UPK) Kecamatan MaliliTahunan 2008 :.
    Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten LuwuTimu tahun Anggaran 2010;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40//2011 Tanggal 03 Januari2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan UnitPengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten LuwuTimu tahun Anggaran 2011;Foto
Register : 01-04-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN TOBELO Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Tob
Tanggal 21 Juli 2014 — PERDATA - SUSANA BAUBAU VS - DEMSI POTU
7624
  • Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 970/77/2014 terhadapSUSANA BAUBAU dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2014 oleh Kepala DinasPendapatan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) KabupatenHalmahera Utara yang diberi tanda bukti P3;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pulamengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut :1.
    pergimeninggalkan Penggugat ke Manado pada tahun 2010 dan tidak pernah kembaili lagisampai dengan sekarang;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka terbuktibahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga sehingga gugatan penggugat adalah beralasan sebagaimanadisyaratkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yangbekerja pada Dinas Pendapatan Pengelolah
    Aset Daerah (DPPKAD)Kabupaten Halmahera Utara yang wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebihdahulu dari pejabat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang pada pokoknya menerangkanbahwa Penggugat telah memperoleh izin dari pimpinannya dalam hal ini adalah KepalaDinas Pendapatan Pengelolah
Putus : 17-09-2013 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN AMURANG Nomor 56/Pdt.G/2013/PN.AMG
Tanggal 17 September 2013 —
3519
  • Kepala Dinas Pengelolah Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
    Kepala Dinas Pengelolah Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah KabupatenMinahasa Selatan yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi ,Kelurahan Pondang,Kecamatan Amurang Timur, Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGATllBahwa dengan ini untuk mengakhiri sengketa Perdata pada PengadilanNegeri Amurang, maka telah tercapai kesepakatan diantara Para pihak untukmelakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :Pasal 1Pasal 2Pasal 3Pasal 4Pasal 5Pasal 6Bahwa Penggugat adalah pemenang lelang atas PekerjaanPeningkatan