GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA vs PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS;;

PERSATUAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN INDONESIA (P3RSI), DKK VS MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI;

PUTUSANNomor 28 P/HUM/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak ujimateriil terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 23/Prt/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskansebagai berikut, dalam perkara:1.PERSATUAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUNINDONESIA (P3RSI), tempat kedudukan di Apartemen ThamrinResidences, Lantai P9

Pemohon adalah Persatuan Perhimpunan Penghuni RumahSusun Indonesia (P3RSI), selaku perkumpulan berbadan hukumprivat beranggotakan gabungan Perhimpunan Penghuni RumahSusun (P3RS) di seluruh Indonesia.b.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun2007 tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan PenghuniRumah Susun Sederhana Milik; dan;b.

Kelembagaan yakni Selama ini, perhimpunanyang terbentuk adalah perhimpunan penghuni, yang dalamperjalanannya dan sejumlah studi kasus, tidak memberikan kejelasandan perlindungan terhadap pemilik sarusun. Guna menjalankan urusankepentingan bersama, perhimpunan pemilik yang dibentuk nantinya,mempunyai paling banyak memiliki 1 (Satu) hak suara yang sah atassetiap pengambilan keputusan setiap pemilik sarusun.

Persatuan Perhimpunan PenghuniRumah Susun Indonesia (PPPRSI) adalah badan hukum privat yangberanggotakan gabungan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS)yang bertindak untuk dan atas nama organisasi, sedangkan Para Pemohon,2. Harni, 3. Henny Liem, 4. Johnny Susanto, 5.

HERI DJOHAN (KETUA UMUM PERHIMPUNAN DISTRIBUSI IMPORTIR DAN PRODUSEN PELUMAS INDONESIA (PERDIPPI)) VS MENTERI PERINDUSTRISN RI;

Putusan Nomor 22 P/HUM/201910.11.12.13.14.1S.16.17.Fotokopi Akta Pendirian Perhimpunan Distributor, Importir Dan ProdusenPelumas Indonesia, berikut perubahanperubahannya (Bukti P8);Fotokopi Undangundang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014tentang Perindustrian (Bukti P9);Fotokopi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral nomor053 tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan DiDalam Negeri (Bukti P10);Fotokopi Undangundang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2014tentang Standarisasi

31ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009:b. ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunyaperaturan perundangundangan di bawah undangundang yangdimohonkan pengujian;Menimbang bahwa Pemohon selaku perseorangan warganegaraIndonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannyaPeraturan Menteri Perindustrian No.25 Tahun 2018 Tentang PemberlakuanStandar Nasional Indonesia Pelumas secara wajib, mendalilkanalasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pemohon adalah Asosiasi Perhimpunan

Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundangundangan dibawah undangundang dari Pemohon PERHIMPUNAN DISTRIBUTORIMPORTIR DAN PRODUSEN PELUMAS INDONESIA (PERDIPPI) tidakditerima:2. Menghukum Pemohon membayar' biaya perkara sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINUM AMARTAPURA (PPKA)

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN "GADING RESORT RESIDENCES" (diwakili Drs. FAHRIAN, Dk) VS I. PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN "GADING RESORT RESIDENCES" (diwakili ARITANTO)., II. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA;

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA(PPRIP) vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKIJAKARTA, dkk

Menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukanPemohon dalam hal ini Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plazayang diwakili Harry.M.Sihombing untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 122 PK/TUN/2019.Mengabulkan seluruh alasanalasan hukum Peninjauan KembaliPerhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza diwakili Harry.M.Shombing;Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 553/TUN/2018 Tanggal 30Oktober 2018;.

Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza(PPRIP) belum disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai BadanHukum;Bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidakbersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan kasasi:;Halaman 4 dari 6 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA(PPRIP);2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Dr. H.

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN GRAHA CEMPAKA MAS (PPPSRS GCM) VS I. PENGURUS PERHIMPUNAN RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC-GCM)., II. AGUS ISKANDAR., DKK;

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN ROBINSON (PPPSRS Apartemen Robinson);

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUANRUMAH SUSUN APARTEMEN ROBINSON (PPPSRSAPARTEMEN ROBINSON), beralamat di ApartemenRobinson, Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2,Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, KotaAdministrasi Jakarta Utara, yang diwakili oleh LennywatiTeddy, S.E., jabatan Ketua dan Emmy Gustinawati,jabatan Sekretaris;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa YudiRhisnandi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada Kantor Hukum Yudhie & Rekan, beralamat diHalaman 1 dari 6 halaman

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 48Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020 tentang Pencatatan danPengesahan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunApartemen Robinson Kota Administrasi Jakarta Utara;3.

Putusan Nomor 224 K/TUN/2021Tangga Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunApartemen Robinson Kota Administrasi Jakarta Utara;3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 48 Tahun2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Robinson KotaAdministrasi Jakarta Utara;4.

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN TAMAN RASUNA (P3SRS-ATR);;

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN ROBINSON (PPPSRS Aparetemen Robinson);

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPPSRS) CONDOTEL SAKALA SUITES BALI;

,dan kawankawan, kesemuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat yang beralamat kantor di JalanSerma Kawi Nomor 11 Denpasar, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 806 Tahun 2019 tanggal 5September 2019;PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUANRUMAH SUSUN (PPPSRS) CONDOTEL SAKALAHalaman 1 dari 7 halaman.

suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN:1.Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan = yangdimohonkan oleh Para Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan ataspelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Badung tentangPengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Badungtentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun/Kondotel Nomor:014/6100/PPPSRS/PEM/1X/2018 tertanggal 14 September 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Badungtentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun/Kondotel Nomor:014/6100/PPPSRS/PEM/1X/2018 tertanggal 14 September 2018;4.

Juli 2019 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar Nomor:24/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 14 Maret 2019;DENGAN MENGADILI SENDIRI:DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN:1.Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan = yangdimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi (sebelumnya ParaPembanding/Para Penggugat);Memerintahkan Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding /Tergugat 1)untuk untuk menunda/menangguhkan atas pelaksanaan lebih lanjutSurat Keputusan Bupati Badung tentang Pengesahan AktaPembentukan Perhimpunan

Mewajibkan Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding I/Tergugat 1)untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Badung tentang PengesahanAkta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun/Kondotel Nomor : 014/6100/PPPSRS/PEM/X/2018 tertanggal 14September 2018;5.

PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN MEDITERANIA PALACE RESIDENCES KEMAYORAN;

PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK DANPENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN MEDITERANIAPALACE RESIDENCES KEMAYORAN, tempatkedudukan di Jalan Landas Pacu Utara Selatan Blok A1Nomor 2, Kelurahan Kebon Kosong, KecamatanKemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh KhairilPoloan dan Yeny Rosa, jabatan masingmasing sebagaiKetua dan Sekretaris;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Amrul KhairRusin, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Law Office Amrul KhairRusin & Partners, beralamat di

Jakarta Nomor 272 Tahun 2019, tentangPencatatan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan PengawasPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunMediterania Palace Residences Kemayoran Kota Administrasi JakartaPusat Periode 20192022, tertanggal 23 April 2019;Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Objek Gugatan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan KawasanPermukiman Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 272Tahun 2019, tentang Pencatatan dan Pengesahan Susunan Pengurusdan Pengawas Perhimpunan

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN MEDITERANIA PALACE RESIDENCE KEMAYORAN;;

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN MENARA IMPERIUM DAN SADIKUN WIRATNO DAN ANGELINA WARIAWAN ARIEF PUTRI;

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUANRUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN MENARAIMPERIUM, tempat kedudukan di Jalan H.R. RasunaSaid Kav. 1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi,Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diwakili olehEunice Meriati Satyono, dan kawan, jabatan KetuaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun Bukan Hunian Menara Imperium;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.

Putusan Nomor 594 K/TUN/2018Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 1167 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Menara Imperium yangterletak di Jalan H.R.

. , Kota Administrasi JakartaSelatan;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1167 Tahun 2017 Tanggal 16Juni 2017 tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilikdan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Menara Imperiumyang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 1167 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Menara Imperium yangterletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. , Kota Administrasi JakartaSelatan;Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 594 K/TUN/20183.

Adanya dua permohonan pengesahan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Menara Imperium telahdiselesaikan melalui mediasi oleh Tergugat sesuai dengan tugas dantanggung jawabnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappenghunian rumah susun;Halaman 6 dari 8 halaman.

Pemohon:
PERHIMPUNAN NASUTION,S.H

PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN MEDITERANIA GAJAH MADA RESIDENCES;

PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNISATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURANMEDITERANIA GAJAH MADA RESIDENCES, tempatHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/2021kedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Ir.

Menyatakan batal atau tidak sah 2 (dua) Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakartamasingmasing:Nomor 669 tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun KomersilCampuran Mediterania Gajan Mada Residences Kota AdministrasiJakarta Barat; danNomor 670 tahun 2019 tentang Pencatatan dan PengesahanSusunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik danPenghuni

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut 2 (dua) Surat Keputusan Tergugatmasingmasing: Nomor 669 tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun KomersilCampuran Mediterania Gajan Mada Residences Kota AdministrasiJakarta Barat; dan Nomor 670 tahun 2019 tentang Pencatatan dan PengesahanSusunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersil Campuran MediteraniaGajah Mada

Putusan Nomor 163 K/TUN/2021Nomor 669 tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun KomersilCampuran Mediterania Gajan Mada Residences Kota AdministrasiJakarta Barat tanggal 29 Oktober 2019; danNomor 670 tahun 2019 tentang Pencatatan dan PengesahanSusunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersil Campuran MediteraniaGajah Mada Residences Kota Administrasi

Barat Periode2019 2022 tanggal 29 Oktober 2019;Mewajibkan Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi untuk mencabutkedua Surat Keputusan masingmasing:Nomor 669 tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun KomersilCampuran Mediterania Gajan Mada Residences Kota AdministrasiJakarta Barat tanggal 29 Oktober 2019 danNomor 670 tahun 2019 tentang Pencatatan dan PengesahanSusunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon bernama DINDA HUMAIRA yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1306-LU-03062016-0003 menjadi DINDA AQILA HUMAIRA yang lahir di Sungai Rotan tanggal 30 April 2016 anak dari Perhimpunan Nasional dengan Melly Diyawati;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemohon:
Perhimpunan Nasution,S.H

PENETAPANNOMOR 32/Pdt.P/2019/PN LbbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:Nama Lengkap : Perhimpunan Nasution, S.H.

Menetapkan member izin kepada pemohon untuk melakukan penambahannama anak dalam Akte Kelahiran Nomor No.1306LU030620160003 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil KabupatenAgam sehingga menjadi DINDA AQILA HUMAIRA lahir di Sungai Rotantanggal 30 April 2016 anak dari Perhimpunan Nasution,S.H;3.

Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1306060511100003 atas nama kepalakeluarga Perhimpunan Nasional diberi tanda...............ccccccceee cee eee eee eeeeees P2;3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/06/IV/2006 antara PenghimpunanNasional dengan Melly Diyawati, Amd, diberi tanda....................00ceeeee eee3;4.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohonbernama DINDA HUMAIRA yang tertulis pada Kutipan Akta KelahiranNomor:1306LU030620160003 menjadi DINDA AQILA HUMAIRA yang lahirdi Sungai Rotan tanggal 30 April 2016 anak dari Perhimpunan Nasionaldengan Melly Diyawati;3.

Menyatakan SUTAN PERHIMPUNAN Pgl SUTAN Bin SILIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka ;2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

SUTAN PERHIMPUNAN Pgl. SUTAN Bin SILIN

PUTUSANNo : 53/Pid.B/2011/PN.PSB DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkaraperkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa : Nam : SUTAN PERHIMPUNAN PglIl SUTAN Bin SILIN;aLengkap Temp: Sikilang;atLahir Umu : 38 tahun/ tahun 1973;r/TglLahir Jenis : Lakilaki;Kelamin Keba : Indonesia;ngsaan Temp: Jjorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan at Sungai Aur Kabupaten

Menyatakan terdakwa SUTAN PERHIMPUNAN Pgl. SUTAN BinSILIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana DENGAN TERANGTERANGAN DAN DENGAN TENAGABERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANGYANG MENGAKIBATKAN LUKA; sebagaimana didakwakandalam dakwaan Alternatif Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170ayat (2) ke1 KUHP;2.

menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakantetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetappada permohonannya;Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yangdibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SimpangEmpat dengan No Reg Perkara PDM48/Sp.Em/04/2011 tertanggal 11April 2011 telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknyasebagai berikut :Dakwaan :Pertama :Bahwa ia terdakwa SUTAN PERHIMPUNAN

dr.lsphandraBakma, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam Ibnu SinaSimpang Empat tertanggal 20 Mei 2010 dengan Hasil PemeriksaanLuar : Ditemukan luka lecet di daerah dada kiri dengan ukuran nolkoma lima kali nol koma lima centimeter, luka memar di daerah pahakiri dan paha kanan, diakibatkan oleh kekerasan tumpul (Visumterlampir di dalam Berkas Perkara No.Pol : BP/O7/II/2011/Reskrim).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP.ATAUKedua :Bahwa ia terdakwa SUTAN PERHIMPUNAN

Menyatakan SUTAN PERHIMPUNAN Pgl SUTAN Bin SILINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Di Muka Umum Secara Bersamasama MelakukanKekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka ;2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa denganpidana penjara selama 8 (delapan ) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT) tersebut;

PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT) ; KIKI BARKI

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 37, alinea pertama, Judex Facti dalamputusannya No. 14/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 12 Juli 2012telah mempertimbangkan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Akta pendirian perhimpunan danaktaakta perubahannya, (bukti P1 s/d P9 dan T1 s/d T9), Majelis tidakmenemukan ketentuan yang mengatur dan memberikan wewenang kepadaDewan Pendiri untuk mewakili perhimpunan di dalam dan di luar Pengadilanmaupun kewenangan Dewan Pendiri untuk mengambil

Sebab dalam Akta inilah dibentukpertama kali organisasi yang bernama "Perhimpunan Pengusaha IndonesiaTionghoa". Dengan demikian, Termohon Kasasi sesungguhnya juga telahmengakui dan terikat pada kalimatkalimat yang disebutkan dalam AnggaranRumah Tangga tersebut juga;.

Ketentuan Pasal 1655KUHPerdata yang menyatakan bahwa yang berhak mewakili perhimpunan yangberbadan hukum baik ke dalam maupun ke luar Pengadilan adalah pengurusnya,tidak dapat diterapkan pada perkara ini.

permasalahaninternal perhimpunan.

kepada khalayakramai/masyarakat agar Termohon Kasasi tidak menggunakan seni logo"Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perpit) milik Pemohon Kasasi.Pengumuman mana disampaikan melalui media massa, yaitu harian Guo Ji RiBao;.

PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT) >< KIKI BARKI

Seni Logo berjudul: "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)", No.026808.

Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satusatunya dan pemegang hak eksklusifatas hak cipta seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" diIndonesia. ;3.

dan 17) posita gugatannya, bahwa Tergugat memakai/menggunakanmerek/nama PERPIT adalah dalam kedudukan dan kapasitas Tergugat sebagaiKETUA UMUM PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN PENGUSAHAINDONESIA TIONGHOA (PERPIT) yang telah dipilih dan diangkat secara sahberdasarkan Keputusan Rapat Anggota PERHIMPUNAN PENGUSAHAINDONESIA TIONGHOA yang diadakan di Jakarta pada tanggal 16102008 yangBerita Acara Rapatnya dituangkan ke dalam akta No. 84 tanggal 18112008 yangdibuat dihadapan Notaris DR.

BUKTI P11 Surat Pendaftaran CiptaanSeni Logo berjudul:"Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa(PERPIT)", No. 026808,tanggal 22 Februari 12. BUKTI P12 Surat PermohonanPendaftaran Ciptaan No.Agenda: C00200705753,tanggal 26 November 2007,dari Direktur Jenderal HakKekayaanIntelektual; 13. BUKTI P13 Surat Pendaftaran CiptaanSeni Logo berjudul:""Perhimpunan PengusahaIndonesia Tionghoa(PERPIT)", No. 039869,tanggal 29 Januari 14.

Dasar Perhimpunan Pengusaha IndonesiaTionghoa (PERPIT) Nomor 65 tanggal 21 Agustus 2001, dibuat di hadapan NotarisMisahardi Wilamarta, SH;6BuktiT6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perhimpunan PengusahaIndonesia Tionghoa (PERPIT) Nomor 84, tanggal 18 Nopember 2008, dibuat dihadapan Dr.