Ditemukan 542164 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 09-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2022
Tanggal 17 Maret 2022 — PERKUMPULAN PETANI BANYURINGIN (PPB) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX;
10553 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN PETANI BANYURINGIN (PPB) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX;
Register : 19-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 PK/TUN/2023
Tanggal 6 April 2023 — PERKUMPULAN PETANI BANYURINGIN (PPB) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX;;
4915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN PETANI BANYURINGIN (PPB) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX;;
Register : 03-01-2023 — Putus : 20-02-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/TUN/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — KELOMPOK PETANI DESA BERUAM (KPDB) VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT., 2. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO);;
9546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK PETANI DESA BERUAM (KPDB) VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT., 2. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO);;
Register : 22-06-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/TUN/2022
Tanggal 4 Agustus 2022 — KELOMPOK MASYARAKAT (RAKYAT) PETANI MAJU JAYA vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK MASYARAKAT (RAKYAT) PETANI MAJU JAYA vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
Register : 05-07-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2023
Tanggal 3 Oktober 2023 — HIMPUNAN KELOMPOK PETANI SERAYU VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PTPN II)., III. PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG (PT LNK);;
730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HIMPUNAN KELOMPOK PETANI SERAYU VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PTPN II)., III. PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG (PT LNK);;
Register : 04-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/TUN/2021
Tanggal 7 Juni 2021 — KELOMPOK MASYARAKAT (RAKYAT) PETANI "MAJU JAYA" diwakili oleh ZAKARIA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II, diwakili oleh M. ISWAN ACHIR;
11988 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK MASYARAKAT (RAKYAT) PETANI "MAJU JAYA" diwakili oleh ZAKARIA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II, diwakili oleh M. ISWAN ACHIR;
    PUTUSANNomor 197 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KELOMPOK MASYARAKAT (RAKYAT) PETANI MAJUJAYA, tempat kedudukan di Desa Sei Mencirim,Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, ProvinsiSumatera Utara, yang diwakili oleh Zakaria dan Alfian,masingmasing selaku Ketua dan Sekretaris KelompokMasyarakat (Rakyat) Petani Maju Jaya;Selanjutnya dalam hal ini diwakili
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KELOMPOKMASYARAKAT (RAKYAT) PETANI MAJU JAYA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H.
Putus : 29-01-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 727 K/PID/2012
Tanggal 29 Januari 2013 — JAMAHIR; Petani;
4242 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAMAHIR; Petani;
    PUTUSANNomor 727 K/PID/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:1 Nama : JAMAHIR;Tempat lahir : Pancor Dao;Umur / tanggal : 31 tahun / Tahun 1980;lahir : Lakilaki;Indonesia;Jenis kelaminDusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, KecamatarKebangsaanTempat tinggal Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;Islam;Agama Petani;Pekerjaan JAMI AH;2 Nama Pancor Dao;Tempat lahir 29 tahun /
Putus : 28-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pdt/2013
Tanggal 28 Nopember 2014 — KOPERASI PETANI JAYA ABADI VS JIRIN, DKK
220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PETANI JAYA ABADI VS JIRIN, DKK
Register : 09-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — PERKUMPULAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT VS PRESIDEN RI;
75118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT VS PRESIDEN RI;
    PUTUSANNomor 10 P/HUM/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:PERKUMPULAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT,tempat kedudukan di Perumahan Bogor Baru, Blok A 5,Nomor 17, Kelurahan Tegal Lega, Kecamatan BogorTengah
    Bahwa Pemohon telah mendapatkan status hukum sebagai badanhukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, sebagaiberikut:Pemohon dalam Pasal 6 AD SPKS menyebutkan bahwa tujuanperkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit/SPKS adalah mewujudkanpetani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dansejahtera;Selanjutnya Pasal 7 AD SPKS menyebutkan bahwa kegiatan yangdilakukan dalam mencapai tujuan tersebut diatas, organisasimenjalankan kegiatan sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2018Kepemimpinan dan politik;Kewirausahaan,Manajemen perkebunan kelapa sawit;a2 0cTeknis perkebunan kelapa sawit;Penguatan dan konsolidasi usahausaha ekonomi anggota;Inisiasi diversifikasi usahausaha ekonomi bersama anggota;Penelitian untuk menjawab kebutuhan petani kelapa sawit;Promosi untuk menguatkan posisi petani sawit:oa K WNAdvokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit.Seberapa perlu Pemohon menegaskan pula di sini bahwakeberadaan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah
    Sehingga tujuan pendirianorganisasi Pemohon akan terhalangi terlebin lagi anggota Pemohonyaitu petani pekebun skala kecil akan terus diperlakukan secara tidakadil atau diskriminasi:Selain itu adalah sebuah kewajiban bagi seluruh masyarakat untukberperan aktif serta melakukan kontrol sosial terhadap peraturanperundangundangan yang tidak berpinak kepada rasa keadilan dantidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas sertamenghambat terciptanya kepastian hukum dan keadilan;Sedemikian secara
Register : 10-04-2012 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 14-05-2012
Putusan PA WATAMPONE Nomor 373/Pdt.G/2012/PA.Wtp.
Tanggal 1 Mei 2012 — ERNIWATI BINTI PETANI melawan UMAIN BIN H. SUMMI
94
  • ERNIWATI BINTI PETANI melawan UMAIN BIN H. SUMMI
    BONE,selanjutnya disebut Penggugat.MelawanTERGUGAT, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempattinggal di KAB.
    SAKSI 2, tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE.Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu satu kali denganpenggugat. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 tahundengan dikaruniai tiga orang anak.Hal. 4 dari 11 Put. No. 373 /Pdt.G/2012 /PA.Witp.
Register : 15-12-2021 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN PELALAWAN Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Plw
Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat:
NASRUDDIN
Tergugat:
KOPERASI PETANI SEJAHTERA
5611
  • Penggugat:
    NASRUDDIN
    Tergugat:
    KOPERASI PETANI SEJAHTERA
    PLW tertanggal 22 Desember 2021 untuk selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:Koperasi Petani Sejahtera yang beralamat di RT.O1 RW.01 Desa BatangNilo Kecil Kecamatan Pelalawan kabupaten Pelalawan dalam hal ini diwakilloleh:Dahlian, S.IP, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Dahlian yangberalamat di jalan Bukit Barisan Ujung Nomor 270 Kecamatan TenayanRaya, Pekanbaru Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 21/SKKPLW/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 yang didaftarkan padaHal. 1 dari 3 Hal.
Putus : 16-04-2008 — Upload : 01-09-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2075K/PDT/2006
Tanggal 16 April 2008 — KOPERASI PETANI KOTO BANDAN ; PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V ; GUSTAF KUNING
153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PETANI KOTO BANDAN ; PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V ; GUSTAF KUNING
Register : 12-12-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Ptk
Tanggal 5 Maret 2024 — Penggugat:
ANTON
Tergugat:
Koperasi Petani Sawit Citra Mandiri
115
  • Penggugat:
    ANTON
    Tergugat:
    Koperasi Petani Sawit Citra Mandiri
Putus : 07-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2726 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Februari 2017 — Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa BASIRUN, S.E.,
485296 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam ... [Selengkapnya]
  • UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, karena konsep setiap orang berarti meliputi siapa saja,Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, swasta atau bukan swasta,petani, buruh dan sebagainya, yang mempunyai wewenang.
Register : 03-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 18-07-2022
Putusan PN BLITAR Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Blt
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
KOPERASI PETANI TEBU RAKYAT NUGROHO (KPTR NUGROHO)
Tergugat:
BONAJIANTO
4010
  • MENGADILI

    Menghukum para pihak yaitu KOPERASI PETANI TEBU RAKYAT NUGROHO (KPTR NUGROHO) dan BONAJIANTO untuk mentaati isi persetujuan yang telah di sepakati di atas;

    Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp995.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), secara tanggung renteng;

    Penggugat:
    KOPERASI PETANI TEBU RAKYAT NUGROHO (KPTR NUGROHO)
    Tergugat:
    BONAJIANTO
Register : 20-01-2011 — Putus : 01-03-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 13/Pdt.G/2011/PTA.Mks
Tanggal 1 Maret 2011 — Petani (Terbanding)
2219
  • Petani (Terbanding)
Register : 10-03-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 21-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penggugat:
PT Alfa Fintech Indonesia
Tergugat:
PT Qomunitas Petani Satu
588225
  • Penggugat:
    PT Alfa Fintech Indonesia
    Tergugat:
    PT Qomunitas Petani Satu
Putus : 09-08-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1665 K/Pdt/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT KABUPATEN ROKAN HULU (SPKS) VS PT. MAZUMA AGRO INDONESIA
229160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT KABUPATEN ROKANHULU (SPKS) VS PT. MAZUMA AGRO INDONESIA
    PUTUSANNomor 1665 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT KABUPATEN ROKANHULU (SPKS), berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 3, SeiDeras Pasir Pengaraian, diwakili oleh M. Nasir Sihotang, selakuSekjen Serikat Petani Kelapa Sawit Kabupaten Rokan Hulu(SPKS) sebagai Wakil Kelompok;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;LawanPT.
    Nasir Sihotang(Penggugat) pada tanggal 26 September 1998 dibakar oleh pihak PT.Mazumaagro Indonesia, maka berdasarkan hasil musyawarah anggota,kami dirikan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sebagai wadah kami,dan pada tanggal 21 Oktober 2010 telah mendapatkan Akta Notarispendirian organisasi dan M.
    TM.0127502.Dan tanah milik anggota kelompok tani harapan makmur dulunyasekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Seluas 501 Ha(lima ratus satu hektar) berada pada koordinat :P.49.47N.0629111.UTM.0127502.Jb.Lbs.47N.0630088.UTM.012536947N.0628255.UTM.0127504.P43.47.N.0628247.UTM.0124778.Halaman 4 dari 31 hal.Put. Nomor 1665 K/Pdt/20164.
    Menyatakan sah menurut hukum tanah seluas 501 Ha (lima ratus satuhektar) yang dirampas oleh Tergugat dari anggota kelompok tani HarapanMakmur dulunya sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)adalah milik dahulu anggota kelompok tani Harapan Makmur sekarangHalaman 9 dari 31 hal.Put. Nomor 1665 K/Pdt/2016anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sesuai dengan Suratketerangan tanah kami masingmasing;4.
    Nomor 1665 K/Pdt/2016Harapan Makmur yang sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit(SPKS) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah masingmasing anggotakelompok; Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala aktifitasnya di atasobjek sengketa serta menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baikdan kosong tanah seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) kepada kelompoktani Harapan Makmur yang sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit(SPKS) untuk dapat dikuasai dan dimiliki sebagai Pemilik yang sah atasTanah
Register : 03-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Blt
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
KOPERASI PETANI TEBU RAKYAT NUGROHO (KPTR NUGROHO)
Tergugat:
BONAJIANTO
5010
  • MENGADILI

    Menghukum para pihak yaitu KOPERASI PETANI TEBU RAKYAT NUGROHO (KPTR NUGROHO) dan BONAJIANTO untuk mentaati isi persetujuan yang telah di sepakati di atas;

    Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp995.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), secara tanggung renteng;

    Penggugat:
    KOPERASI PETANI TEBU RAKYAT NUGROHO (KPTR NUGROHO)
    Tergugat:
    BONAJIANTO
    KOPERASI PETANI TEBU RAKYAT NUGROHO (KPTRNUGROHO), alamat Desa Tales RT. 001, RW. 006, Kel/Desa TalesKecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur, dalam hal inimemberika kuasa kepada Ir. SusantoHartanto, S.H., M.H.,advokat/Penasihat Hukum dari KOPERASI PETANI TEBU RAKYATNUGROHO (KPTR NUGROHO) yang berkantor di JI.
    Bonajianto, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di DesaSambigede, RT. 004, RW. 002 Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar,sebagai Tergugat;Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor19/Pdt.G/2021/PN.
    BItSetelah mendengar persetujuan para pihak yang berperkara ;Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01Tahun 2016 serta ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenghukum para pihak yaitu KOPERASI PETANI TEBU RAKYATNUGROHO (KPTR NUGROHO) dan BONAJIANTO untuk mentaati isipersetujuan yang telah di sepakati di atas;Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesarRp995.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), secaratanggung renteng;Demikian
Register : 03-04-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pbr
Tanggal 11 Januari 2019 — Adei Plantation dan Industri
Tergugat:
Koperasi Petani Harapan Maju
7334
  • Adei Plantation dan Industri
    Tergugat:
    Koperasi Petani Harapan Maju
    memberikankuasa kepada :Dr.Fahmi, SH.MH, Noverdy Indra Pratama, SH,Dewi Juliani, SH, Nuraini, SH, Para Advokat Pada Kantor HukumFahmi & Partners yang beralamat di Hotel Mutiara MerdekaLantai IV Jl.Yos Sudarso No 12 A Pekanbaru Riau berdasarkanSurat Kuasa No.02/SK/FM/II/2018 tanggal 2 Februari 2018, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbarupada tanggal 03 Maret 2018 Nomor 298/SK/PDT/2018/PN Pbr,selanjutnya GiSeDUt SCDAGAL.............cccccceeeeeeeeeeeaeaeees PENGGUGAT;Lawan:Koperasi Petani
    Kemitraan tersebut diwujudkanberupa kerjasama dalam pembangunan dan pengolahan perkebunankelapa sawit dengan pola kemitraan KKPA (kredit koperasi primeranggota) dengan Koperasi Petani Harapan Maju Desa Telayap yangdibentuk berdasarkan perjanjian kerjasama No.AD.KN/PK/VII/2005 danNo.001/KOPTAN HM/VII/20005.3.
    Membimbing, member bantuan teknis budi daya danmanajemen kepada KUD/petani sesuai dengan tahapanpembangunan kebun plasma sehingga KUD/petani pesertadapat melaksanakan kegiatan usahanya dan bermitra denganbaik;b. Melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai denganketentuan yang berlaku;c. Membeli, mengolah dan memasarkan seluruh hasil produksikebun plasma;d. Memberi peran kepada KUD dalam masa konstruksi, masapenyerahan sampai pelunasan kredit dan masa pasca kreditlunas;e.
    Hal ini Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pbr2.32.42.52.62.7teridentifikasi dengan terdapatnya pemisahan biaya pengelolaanterhadap KKPA;Bahwa Sistem pengelolaan KKPA, berdasarkan keputusan bersamaMenteri Pertanian, Menteri Koperasi dan pembinaan Usaha Kecilmengenai KKPA menyatakan bahwa tugas Perusahan inti daripengelolaan koperasi primer anggota (KKPA) adalah membimbing,memberi bantuan teknis budi daya dan manajemen kepadaKUD/petani peserta.
    Kemitraan tersebut diwujudkanberupa kerjasama dalam pembangunan dan pengolahan perkebunankelapa sawit dengan pola kemitraan KKPA (kredit koperasi primeranggota) dengan Koperasi Petani Harapan Maju Desa Telayap yangdibentuk berdasarkan perjanjian kerjasama No.AD.KN/PK/VII/2005 danNo.001/KOPTAN HM/VII/20005.e Bahwa pada tanggal 25 Juli 2005 diadakan perjanjian kerjasama antaraPenggugat dengan Tergugat dalam pembangunan dan pengolahanperkebunan kelapa sawit pola kemitraan model KKPA di Desa Telayap,