Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 Panitia PemilihanKepala Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan Surat dengan Nomor0008/1611/BPMDPKB/KK/2015, Perihal: Pemberitahuan Hasil RapatEvaluasi Pilkades Tahun 2015 yang berisikan Evaluasi danmengukuhkan Hasil Pemilinan Kepala Desa oleh Panitia PemilihanTingkat Desa, yang tidak berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Surat Pengukuhan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa olehPanitia Pilkades Desa Suka Banjar, Kecamatan Tetap KabupatenKaur Nomor 0008/1611/BPMDPKB/KK/2015, tertanggal 24November 2015;Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaurmengeluarkan Surat Nomor 140/02/B.1I/2016 tentang PenundaanPelantikan dan Sumpah Jabatan Calon Kepala Desa Suka Banjar Terpilihatas nama Muslim sampai ada kekuatan hukum tetap dari Putusan PTUNBengkulu;Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 gugatan Penggugat

Hal inidapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu pada tanggal 10 Februari 2016 Nomor Perkara 07/G/2015/PTUNBKL Perihal: Putusan Sengketa Pilkades Suka BanjarKecamatan Tetap Kabupaten Kaur dengan Nomor Perkara 07/G/2015/PTUNBKL yang intinya menerangkan objek gugatan Penggugatbelum bersifat final;Bahwa surat keputusan a quo yang diterbitkan Tergugat berpotensimenimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit bilamanahasilpermohonan dan klarifikasi tentang keberadaan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13Tahun 2014 tentang Desa, serta belum adanya undangundang dan atauPeraturan Hukum tentang Pegelaran Pilkades Ulang sebagaimanadimaksud dalam amar ke4 (empat) Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung tertanggal 17 Juli 2013, Nomor 14/G/2013/PTUNBDG,maka demi hukum Pegelaran Ulang Pilkades dalam perkara ini dipastikanakan membutuhkan anggaran biaya yang cukup besar dan anggaranuntuk keperluan tersebut pada saat ini juga tidak ada dipersiapkan untukkeperluan

tersebut, maka Pegelaran Ulang Pilkades dalam perkara ini:Hanya dapat dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa secaraserentak di Kabupaten Karawang yang diperkirakan baru dapatdigelar pada sekitar Bulan Desember 2018.Keberatan Ad 4:Adanya Pencabutan Gugatan dari Penggugat dan Penggugat VI:Bahwa berdasarkan alat bukti baru (novum) sebelumnya berupa Bukti PK1 danBukti : PK2, maka diperoleh suatu fakta bahwa dengan kesadaran sendiriPenggugat (H.

Putusan Nomor 179 PK/TUN/2016Bahwa secara yuridis normatif, idealnya prosedur Pemilihan KepalaDesa (Pilkades) sejak tahapan penjaringan bakal ca/on sampaipada tahap penetapan calon terpilih, harus sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan rang Baik, sehingga tidak terdapat cacat yuridisdan/atau cacat administratif. Akan tetapi hal tersebut sangat tidakmungkin dapat diwujudkan, karena penyelenggaraan Pilkadesmerupakan bagian dalam ranah politik.

telah dibalas oleh Mensesneg melaluiSuratnya Nomor : R.81/M.Sesneg/Dl/HK.04.02/0S/2016 tanggal 9 Mei2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Karawangpembinaan dan pengawasannya dokoordinasikan oleh Menteri DalamNegeri dan penanganan lebih lanjut dilaksanakan dengan prinsipkehatihatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; tetapi sampai saat ini Mendagri dan pihakpihak yangdimintakan petunjuk tersebut belum memberikan petunjukpelaksanaannya. dengan demikian maka Pegelaran Pilkades

Putusan Nomor 180 PK/TUN/2016dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama ini kami sampaikan suratKetua PTUN Bandung tersebut untuk penanganan lebih lanjut dengan prinsipkehatihatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,akan tetapi sampai saat ini Mendagri dan pihakpihak yang dimintakan petunjuktersebut belum memberikan petunjuk pelaksanaannya. dengan demikian makaPagelaran Pilkades Ulang sebagaimana dimaksud dalam amar ke4 (empat)Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

telah dibalas oleh Mensesneg melalui suratnyaNomor R.81/M.Sesneg/D1/HK.04.02/05/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang padapokoknya menyatakan bahwa Bupati Karawang pembinaan danpengawasannya dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dan penangananlebih lanjut dilaksanakan dengan prinsip kehatihatian dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan tetapi sampai saat ini Mendagri danpihakpihak yang dimintakan petunjuk tersebut belum memberikan petunjukpelaksanaannya. dengan demikian maka Pagelaran Pilkades

bahkan berasal dari luar daerah kabupaten Jeneponto itusendiri;Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sehari setelah hari pemungutansuara dilangsungkan, Para Penggugat menyampaikan keberatan tertuliskepada Panitia Pemilihan Desa Sapanang dan ditembuskan juga kepadaTergugat I, Tergugat Il, Ketua DPRD Jeneponto, Ketua Panitia PemilinanKepala Desa Kabupaten Jeneponto, Camat Binamu yang isinya diantaralain berupa memberikan sanggahan terhadap proses dan hasil Pilkadesdan menyatakan tidak menerima hasil pilkades

Lukman dan tidak melakukanpengesahan terhadap hasil Pilkades tersebut karena mulai dari prosespencalonan sampai pada proses pemilinan tidak sesuai dengan UndangUndang Pilkades Tahun 2015 dan banyak halhal yang merugikan ParaPenggugat;Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas hingga gugatan ini diajukantidak juga mendapatkan tanggapan dari Pantia Pemilihan Desa SapanangKecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto termasuk juga Tergugat I. AkanHalaman 11 dari 23 halaman.

Bahwa pelaksanaan Pilkades di Desa Sapanang adalah sangatbermasalah dan berpotensi untuk bisa dibatalkan;b. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 7 Perda Nomor 1 Tahun 2015bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilinan Kepala DesaBupati wajib menyelesaikan perselisinan dalam jangka waktu 30 hari;c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dari poin 1 dan poin 2 tersebut diatas, maka Komisi DPDRD Kab.

Jeneponto memohon kepadaPimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto untuk merekomendasikankepada Bupati Jeneponto untuk menindak lanjuti permasalahanataupun sengketa hasil pemilihan pilkades di Desa Sapanang untukdiselesaikan;Akan tetapi atas rekomendasi tersebut, Tergugat dan Tergugat II jugatidak ada respon positif;Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desadan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin MenjadiHalaman

Sapanang hanyaditandatangani oleh Ketua Pilkades Sapanang dan Lukman, tanpa adatandatangan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang Anggota Pemilihan,sehingga bertentangan dengan Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112Tahun 2014 jo.

Putusan Nomor 477 K/TUN/2017 Bahwa jelas dan sangat keliru, Para Majelis Hakim Tata Usaha NegaraMedan, menyimpulkan tidak adanya kesalahan dalam Pilkades DesaSubarak, padahal secara jelas bukti P6 dan P7 yangPemohon/Penggugat ajukan di persidangan. Dan hingga saat iniTermohon/Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan kebenaranberkas hasil Pilkades tahun 2015 yang merupakan dasar menerbitkanObjek a quo.

Dan juga di perkuat dengan bukti P16 yang sudahberkekuatan hukum tetap mengenai Pelanggaran yang dilakukan olehPanitia Pelaksana Pilkades Desa Subarak Tahun 2015; Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangatlahkeliru Pemohon/Pengugat telah melayangkan bukti P9, P13, dan P14 guna agar tidak dilaksanakannya Pelantikan Razali,SR olehTermohon/Tergugat.

haruslahdibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendirisebagaimana amar putusan dalam perkara ini; Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangatlahkeliru, Karena berkesimpulan/berpendapat Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru Nomor 49/G/2016/PTUN.Pbr tanggal 20April 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga haruslahdibatalkan dikarenakan Pemohon/Penggugat telah membuktikan danmenguatkan Gugatannya dengan membuktikan:Bukti P1 yang menjadikan acuan Pelaksanaan Pilkades

DesaSubarak Tahun 2015, yang mana telah dilanggar oleh PanitiaPilkades Desa Subarak Tahun 2015, sehingga menyebabkanPanitia Pilkades Desa Subarak Tahun 2015 tidak mau kotak suarayang berisi Kertas suara sah dan tidak sah hasil pelaksanaanPemilihnan Kepala Desa Subarak Tahun 2015, sehinggaHalaman 16 dari 19 halaman.

Pilkades Desa Subarak tahun2015 dan menyarankan agar dilakukan pengitungan ulang atas hasilpemilihan Pilkades Desa Subarak, dengan mengeluarkan buktitersebut ke Panitia Pilkades Desa Subarak tahun 2015 laluditebuskan ke Camat Gunung Sahilan;Bukti P8 menyatakan bahwa Panitia Pilkades Desa Subarak Tahun2015 menolak bukti P6 yang dikeluarkan oleh Termohon/T ergugat;Bukti P11 dan P12 menjelaskan bahwa Objek a quo belum bisaditerbitkan oleh Termohon/Tergugat dikarenakan dalam prosesKasasi di Mahkamah

ObyekSengketa : Bahwa kepetusan Tergugat Nomor : 10/PAN/I/2011,tanggal 28 Januari 2011, perihal hasil penyaringanPanitia yang mengugurkan bakal calon Kepala Desa dariDusun E atas nama Penggugat berdasarkan pertimbanganpertimbangan Tergugat sebagaiberikut : Dapat dijelaskan bahwa bakal calon Kepala Desa Nulledari Dusun E atas nama Penggugat di gugurkan padatahapan seleksi administrasi karena berdasarkan tatatertib Panitia Pencalonan Pilkades Nulle Periode20112017 Nomor 03 /PAN/I/2011 tanggal 08 Januari2011

Dan tibatiba justru sebaliknya Bupati Timor TengahSelatan dan Camat Amanuban Barat mengeluarkansurat penegasan tentang pembatasan jumlah Dusunseperti pada butir Z (dua) diataS 9 3 Disampaikan kepada Panitia Pencalonan Pilkades Nulleuntuk diketahui dan menjadi perhatian dalamproses pencalonan dan Pilkades Nulle untukdiketahui dan menjadi perhatian dalam prosesPencalonan dan Pemilihan Kepala Desa NullePeriode 20112017; Atas dasar surat Pjs Kepala Desa Nulle,No.140.2/15/Des.Nul/2011, tanggal 26 Januari

tidak sah danberdasarkan tata tertib panitia pencalonan PilkadesNulle periode 2011 2017 Pasal 5 poinTerhadap poin 2 seperti yang diangkat penggugat makaTergugat menjelaskan bahwa berdasarkan Perda No.16tahun 2007 poin 1 ( satu) huruf f yang berbunyiPanitia melakukan penelitian persyaratanadministrasi dan syarat syarat yang lain daribakal calon, maka perlu dipahami Penggugatkarenaselain penilaian administrasi juga penilaian syaratsyarat lain seperti yang dijabarkan pada tata tertibpanitia pencalonan Pilkades

diangkat Penggugat maka dapat dijelaskansebagaiberikut : 17Bahwa secara administrasi, Penggugat tidak memenuhisalah satu kelengkapan administrasi yaitu Penggugat direkomendasikan T@fh@@aRicalonkan dari Dusun yang tidak sah berdasarkan surat pjs KepalaDesaNulle, surat penegasan Camat Amanuban Barat dansurat penegasan Bupati Timor Tengah Selatan(terlampir) pr occ ee ee eee eee ee Bahwa secara administrasi juga Penggugat tidakmemenuhi kelengkapan administrasi tentang tatatertib panitia pencalonan Pilkades

Bahwa berdasarkan perihal surat Penggugat' tentangpenghentian proses pilkades Nulle dapatdijelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hak danwewenang untuk menghentikan proses pilkades NulleSurat keberatan Penggugat tersebut tidak perluditanggapi karena ditanda tangani oleh KepalaDusun yang tidakTerhadap poin 8 yang diangkat Penggugat tentangkeputusan Tergugat mengugurkan Penggugat padatahapan seleksi administrasi dan meloloskan 3 bakalcalon an Ofret R Selan, Yoksan H R Selan~ danSeherseli A S.

Bahwa menanggapi surat keberatan PENGGUGAT, Panitia PemilihanKepala Desa Padang Jati, melalui surat Tanggal 28 Oktober, Nomor004/P.Pilkades/PJ/KI/2015 perihal : tanggapan surat keberatan calonnomor urut 1 atas keputusan panitia Pilkades Desa Padang Jati, Kec.Luas Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015, menerangkanbahwa :Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 46 K/TUN/2017sehubungan dengan dengan surat keberatan PENGGUGAT dandesakan dari masyarakat agar pemilihan ulang karena belum adapemenang

Luas melalui surat Tanggal 28 Oktober, Nomor004/P.Pilkades/PJ/KI/2015 perihal : tanggapan surat keberatan calonnomor urut 1 atas keputusan panitia Pilkades Desa Padang Jati, Kec.Luas Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015, yang pada intinyamenerangkan agar TERGUGAT mempertimbangkan keresahanmasyarakat Desa Padang jati untuk melaksanakan pemilihan ulang;Bahwa Surat Keputusan aquo yang diterbitkan TERGUGAT, berpotensimenimbulkan Kerugian Negara yang tidak sedikit bilamanahasilpermohonan dan klarifikasi

Tergugat Il Intervensi sebagai calon Kepala Desayang sebelumnya dalam proses Pilkades Sujung tahun 2015 tidak pernahdilaporkan pelanggarannya kepada Panitia Pengawas sesuai dengan syaratdan mekanisme/prosedur hukum yang berlaku, dimana untuk kepentinganPara Penggugat yang sama, sebelumnya dalam proses Pilkades Sujungtahun 2015 sudah diberikan forumnya kepada Para Penggugat sebagaicalon ataupun kepada masyarakat apabila kepentingannya dirugikan akibatditetapkannya Hj.

Ety Jarniyah sebagai calon Kepala Desa dalam PilkadesSujung tahun 2015, Para Penggugat sebagai calon maupun masyarakatdapat mengajukan laporan pelanggaran tahapan Pilkades Sujung tahun2015 berupa ditetapkannya Hj. Ety Jarniyah sebagai calon dalam PilkadesSujung tahun 2015 kepada Panitia Pengawas untuk kemudian diputuskanpenyelesaiannya;Halaman 23 dari 26 halaman.