Ditemukan 1845 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pilkada
Register : 07-05-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 8/G/2013/PTUN-KPG
Tanggal 25 Juli 2013 — YOHANES YAN TAHU
182115
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 — WALIKOTA SUNGAI PENUH VS EPENDI;
215151 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 27-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/TUN/2018
Tanggal 9 April 2018 — ASMADI VS BUPATI DEMAK;
11473 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 24-08-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/TUN/2018
Tanggal 4 Oktober 2018 — BOHKIR VS I. BUPATI KONAWE SELATAN., II. SITI NUDIATIN;
8649 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 02-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — HJ. TITIN KASTINIH VS I. BUPATI INDRAMAYU., II. MUHAYAN, S.Pd;
7838 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 11-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/TUN/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — MOCH. ROFIK VS I. BUPATI JOMBANG., II. NURHASANAH BUDIANTO, SE;
5831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di dalampetitum gugatan menuntut adanya pengembalian hakhak Penggugatsebagai peserta Pilkades Desa Gambiran serta menuntut Tergugat untukmenerbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Gambiran,sedangkan di dalam Posita Penggugat tidak menguraikan secara rinci danHalaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 36 PK/TUN/2017jelas landasan hukum dan dasar kewenangan terkait tuntutannya.
    Olehkarena telah terjadi kKekaburan dalam gugatan (obscuur libel) denganadanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan;Dengan demikian patut dan layak gugatan Penggugat untuk ditolak atautidak dapat diterima;Eksepsi Errorin PersonaBahwa dalam Petitum angka 4 dan angka 5, dimana Penggugat menuntutpengembalian hakhak Penggugat sebagai peserta Pilkades DesaGambiran serta menuntut Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentangPemilinan Ulang Kepala Desa Gambiran adalah tidak berdasarkan hukum.Apa
    ketentuan Pasal 53 ayat (2)huruf (b) UndangUndang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, sehingga sepatutnya objek sengketa dinyatakan tidak sah;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, karena pada waktupendaftaran calon kades Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syaratsebagai calon peserta Pilkades
Register : 05-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/TUN/2017
Tanggal 7 Maret 2017 — H. MAHYAR, DKK VS I. BUPATI SERANG., II. HJ. ETI JARNIYAH;
7846 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat Il Intervensi sebagai calon Kepala Desayang sebelumnya dalam proses Pilkades Sujung tahun 2015 tidak pernahdilaporkan pelanggarannya kepada Panitia Pengawas sesuai dengan syaratdan mekanisme/prosedur hukum yang berlaku, dimana untuk kepentinganPara Penggugat yang sama, sebelumnya dalam proses Pilkades Sujungtahun 2015 sudah diberikan forumnya kepada Para Penggugat sebagaicalon ataupun kepada masyarakat apabila kepentingannya dirugikan akibatditetapkannya Hj.
    Ety Jarniyah sebagai calon Kepala Desa dalam PilkadesSujung tahun 2015, Para Penggugat sebagai calon maupun masyarakatdapat mengajukan laporan pelanggaran tahapan Pilkades Sujung tahun2015 berupa ditetapkannya Hj. Ety Jarniyah sebagai calon dalam PilkadesSujung tahun 2015 kepada Panitia Pengawas untuk kemudian diputuskanpenyelesaiannya;Halaman 23 dari 26 halaman.
Register : 09-06-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — RUSLI VS I. BUPATI JEPARA., II. H.M. SUTRISNO, SH;
4113 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-03-2013 — Putus : 06-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 PK/TUN/2013
Tanggal 6 Mei 2013 — BANGUN VS KEPALA DESA PAYAMAN KEC. PLEMAHAN KAB. KEDIRI;
3713 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 03-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — I. BUPATI KARAWANG., II. YAHYA VS I. DEDI MULYADI, DKK., II. TATANG, DKK;
6035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13Tahun 2014 tentang Desa, serta belum adanya undangundang dan atauPeraturan Hukum tentang Pegelaran Pilkades Ulang sebagaimanadimaksud dalam amar ke4 (empat) Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung tertanggal 17 Juli 2013, Nomor 14/G/2013/PTUNBDG,maka demi hukum Pegelaran Ulang Pilkades dalam perkara ini dipastikanakan membutuhkan anggaran biaya yang cukup besar dan anggaranuntuk keperluan tersebut pada saat ini juga tidak ada dipersiapkan untukkeperluan
    tersebut, maka Pegelaran Ulang Pilkades dalam perkara ini:Hanya dapat dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa secaraserentak di Kabupaten Karawang yang diperkirakan baru dapatdigelar pada sekitar Bulan Desember 2018.Keberatan Ad 4:Adanya Pencabutan Gugatan dari Penggugat dan Penggugat VI:Bahwa berdasarkan alat bukti baru (novum) sebelumnya berupa Bukti PK1 danBukti : PK2, maka diperoleh suatu fakta bahwa dengan kesadaran sendiriPenggugat (H.
    Putusan Nomor 179 PK/TUN/2016Bahwa secara yuridis normatif, idealnya prosedur Pemilihan KepalaDesa (Pilkades) sejak tahapan penjaringan bakal ca/on sampaipada tahap penetapan calon terpilih, harus sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan rang Baik, sehingga tidak terdapat cacat yuridisdan/atau cacat administratif. Akan tetapi hal tersebut sangat tidakmungkin dapat diwujudkan, karena penyelenggaraan Pilkadesmerupakan bagian dalam ranah politik.
    telah dibalas oleh Mensesneg melaluiSuratnya Nomor : R.81/M.Sesneg/Dl/HK.04.02/0S/2016 tanggal 9 Mei2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Karawangpembinaan dan pengawasannya dokoordinasikan oleh Menteri DalamNegeri dan penanganan lebih lanjut dilaksanakan dengan prinsipkehatihatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; tetapi sampai saat ini Mendagri dan pihakpihak yangdimintakan petunjuk tersebut belum memberikan petunjukpelaksanaannya. dengan demikian maka Pegelaran Pilkades
Register : 03-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 K/TUN/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — I. SYAIFUL ADRI., II. BUPATI SAROLANGUN VS EKA PERNATA DAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN DEWA KECAMATAN MANDIANGIN, KABUPATEN SAROLANGAN;
13260 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada PemilihanKepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, KabupatenSarolangun tahun 2016, tanpa nomor, Penggugat sudah mengajukankeberatan yaitu dengan tidak bersedia menandatangani Berita AcaraSahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa,Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpanomor, Tanggal 11 Mei 2016, dan selanjutnya Penggugat melalui surattertanggal 13 Mei 2016 mengajukan Laporan kepada Panitia PengawasPemilihan Pilkades
    Kecamatan (Camat, Polsek, Danramil) yang padapokoknya berisi laporan perselisihan data pemilinan Kepala desa TamanDewa, setelah diadakan klarifikasi terhadap Ketua Panitia Pilkades dan 1(satu) saksi yang ditunjuk oleh Panitia yakni, maka disepakati mengenaiperselihan hasil pemilinan Kepala Desa dilanjutkan ke tingkat Kabupaten.Dan di tingkat Kabupaten pun dibuat keputusan tanpa meminta kehadiranPenggugat selaklu pihnak yang melapor atau mengadu yang salah satukeputusannya menyatakan: Terhadap mobilisasi
    (vide Bukti P15=T9=T.II.Int9=keterangan saksi hadifis dan hermasyah SH, ME), maka dapatlah diketahuibahwa penerbitan Objek Snegketa Ke 1 (satu) (Bukti P1, T.I1 dan T.II.Int1)tidak didasarkan pada hasil penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala DesaTaman Dewa yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Vide Bukti T8=T.Il.Int8) dan panitia pemilinan Kabupaten (vide Bukti T9=T.II.Int9),meskipun pada ketentuannya terhadap perselisinan hasil pemilihan KepalaDesa tidak menghambat Pelaksanaan tahapan Pilkades
    Bahwa penyusunan DPT sudah sesuai dengan Perbub Nomor 26 Tahun2016 tentang Pilkades;2. Proses pilkades Taman Dewa sudah sesuai dengan SK bupati Nomor545/BPMPD/2015 tentang tahapan pilkades;3.
    Bahwa penyusunan DPT sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor26 Tahun 2016 tentang Pilkades;2. Proses Pilkades Taman Dewa sudah sesuai dengan SK Bupati Nomor545/BPMPD/2015 Tentang Tahapan Pilkades;3.
Putus : 15-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2021
Tanggal 15 Maret 2021 — SEWAJAR NDRURU VS KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HILISIBOHOU
4910 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-02-2005 — Putus : 10-05-2005 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 02/G./TUN/2005
Tanggal 10 Mei 2005 — Jaka Wibawa, SH; Ketua badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Gilangharj, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul;
8751
  • Undang undang nomor 9 tahun2004, maka produk in casu Keputusan BPD in litis adalahbukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat diPengadilan Tata Usaha Negara)..............c.eceeeeeesMenimbang, bawha selain pertimbangan pertimbangan diatas. dalam menghadapi sengketa ini Mejlis Hakimberpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor; 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, yangmerumuskan kaidah hukum sebagai berikut;.......... ee eee ee eeeeeeee ;Bahwa pemilihan Kepala Desa (Pilkades
    MHasil Pilkadesjuga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifatumum di lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karenaKeputusan hasil Pilkades tidak termasuk pengertianKeputusan Tata Usaha Negara menurut Undang undang nomor 5Tahun 1986 (Pasal 2 huruf g Undangundang Nomor 5 Tahun1986) 3... eee cece ee eee eee32Menimbang, bahwa apabila Penggugat merasa dirugikansehubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desatersebut, maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan Perdatake.
Register : 15-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/TUN/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PANGULU NAGORI (KEPALA DESA) DOLOK MARAWA VS NORDEN PURBA, DKK;
4117 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 06-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/TUN/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — I. BUPATI KARAWANG., II. IWAN KURNIAWAN VS JEJEN;
7235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Situdam KecamatanJatisari Nomor : 141.2/004/Kep.BPD/X/2014 tanggal 6 Oktober 2015tentang Pernyataan Sikap atas Kinerja dan Pelaksanaan Tugas BPD dalamPelaksanaan Pilkades di Desa Situdam dan Tindak Lanjut AspirasiMasyarakat Hasil Rapat LPM Desa Situdam, yang menerangkan bahwaBPD Situdam sepakat agar kepemimpinan Kepala Desa IWANKURNIAWAN dapat dilaksanakan sampai akhir masa jabatan;4.
Register : 09-12-2011 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/TUN/2011
Tanggal 28 Maret 2012 — ARIF RIYAN RIFAI, DKK VS KEPALA DESA WOLO, KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN DAN ANTONIUS SURYANTO, DKK;
5515 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 — YULI HARTINI VS BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH;
11755 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negaraadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabattata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata;Kepentingan Penggugat:Bahwa Tergugat adalah salah satu calon Kepala Desa Pasar Pedati padapemilihan kepala desa serentak yang diadakan oleh Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah, dalam pelaksanaan Pilkades
    Bahwa pada tanggal, 31 Desember 2015 Bupati Bengkulu Tengah tetapmelantik Rahaya sebagai Kepala Desa pasar Pedati walaupun prosespelaksanaan Pilkades tersebut telah cacat hukum.
    bahwa Panitia Pilkades DesaHalaman 10 dari 14 halaman.
    Putusan Nomor 164 K/TUN/2017Tentang Nota Kesepakatan Pilkades Damai, Bersih, Jujur dan Adil yangdibuat pada Sekretariat Panitia Pilkades Desa Pasar Pedati;Kesimpulan:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah jelasjelas tidak melihat alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembandingdimana alat bukti yaitu Surat dan Saksisaksi tersebut telah menunjukkan faktaperistiwa yang sebenarnya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalammemeriksa dan memutus
    perkara ini tidak secara mendalam,mempertimbangkan alat bukti surat saja dalam Pertimbangannya di manahal tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dimana Saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat jelasjelas adalah Saksi Fakta (vide keterangan saksi Muhamad Rianto adalahsekretaris Panitia Pilkades Desa Pasar Pedati) dalam perkara ini, di manapara saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah; adanyakesalahan Prosedural Panitia Pilkades Desa Pasar Pedati dalammenjalankan
Register : 15-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/TUN/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — BUPATI JENEPONTO VS SYAMSUDDIN Y, DKK DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;
4617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahkan berasal dari luar daerah kabupaten Jeneponto itusendiri;Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sehari setelah hari pemungutansuara dilangsungkan, Para Penggugat menyampaikan keberatan tertuliskepada Panitia Pemilihan Desa Sapanang dan ditembuskan juga kepadaTergugat I, Tergugat Il, Ketua DPRD Jeneponto, Ketua Panitia PemilinanKepala Desa Kabupaten Jeneponto, Camat Binamu yang isinya diantaralain berupa memberikan sanggahan terhadap proses dan hasil Pilkadesdan menyatakan tidak menerima hasil pilkades
    Lukman dan tidak melakukanpengesahan terhadap hasil Pilkades tersebut karena mulai dari prosespencalonan sampai pada proses pemilinan tidak sesuai dengan UndangUndang Pilkades Tahun 2015 dan banyak halhal yang merugikan ParaPenggugat;Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas hingga gugatan ini diajukantidak juga mendapatkan tanggapan dari Pantia Pemilihan Desa SapanangKecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto termasuk juga Tergugat I. AkanHalaman 11 dari 23 halaman.
    Bahwa pelaksanaan Pilkades di Desa Sapanang adalah sangatbermasalah dan berpotensi untuk bisa dibatalkan;b. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 7 Perda Nomor 1 Tahun 2015bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilinan Kepala DesaBupati wajib menyelesaikan perselisinan dalam jangka waktu 30 hari;c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dari poin 1 dan poin 2 tersebut diatas, maka Komisi DPDRD Kab.
    Jeneponto memohon kepadaPimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto untuk merekomendasikankepada Bupati Jeneponto untuk menindak lanjuti permasalahanataupun sengketa hasil pemilihan pilkades di Desa Sapanang untukdiselesaikan;Akan tetapi atas rekomendasi tersebut, Tergugat dan Tergugat II jugatidak ada respon positif;Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desadan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin MenjadiHalaman
    Sapanang hanyaditandatangani oleh Ketua Pilkades Sapanang dan Lukman, tanpa adatandatangan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang Anggota Pemilihan,sehingga bertentangan dengan Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112Tahun 2014 jo.
Register : 02-09-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — ABDUL GHOFUR vs KEPALA DESA GLAGAH WARU, KECAMATAN UNDAAN, KABUPATEN KUDUS
4527 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — IMAM MUGHNI VS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PACEWETAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK, DKK
219 Berkekuatan Hukum Tetap