Skauastrand, bendera Noiwey Cargo 41.559 MT;Pekerjaan sebagai operation manager berjalan dengan lancar, namunPenggugat selalu menanyakan bagaimana pembayaran piloting feenya, Mr.Christian Auberth selalu memberikan jawaban masih dibicarakan di kantorpusat di Paris/Cetragpa/LDA;Bahwa, selama 2 (dua) tahun pertama bekerja kepada Tergugat piloting feeyang dijanjikan tidak kunjung diberikan Tergugat kepada Penggugat, sampaipada 23 April 2002 piloting fee mulai dibayar kepada Penggugat;Bahwa, pembayaran

fee yang semula disepakati 7 juta antara Penggugatdengan Tergugat sejak April 2002 hanya dibayar 1 juta perkapal, danpembayaran dari tahun 2000 sampai 2002 piloting fee tetap tidak dibayaroleh Tergugat;Bahwa, tiap bulan sejak April 2002 Penggugat selalu menagih kepadaTergugat sisa pembayaran piloting fee yang belum dibayar oleh Tergugat,mulai pembayaran dari tahun 2000 sampai 2002 ataupun tiap 6 juta darisisa yang belum dibayar Tergugat;Bahwa, setelah sampai pada 5 April 2005 akhirnya Peggugat memutuskanuntuk

atau tanggungan piloting fee terhadap Penggugat;Bahwa, untuk menindaklanjuti atas tidak tercapainya kesepakatan antaraPenggugat dan Tergugat maka Penggugat bantuan Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) Kota Surabaya untuk melakukan tripartit dengan tujuan supayaDisnaker bisa memediasi atas belum dibayarnya piloting fee yang menjadihak Penggugat;Bahwa, upaya mediasi melalui Mediator pada Kantor Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya juga tidak mencapai kesepakatan dan mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 59/PHK/VII/2015

Namun begitu mohon dicatat bahwa adanya surat perintah tersebuttidak dapat diartikan bahwa Kementerian Perhubungan adalah pihak yangbertanggung jawab untuk membayar upah pandu atau piloting fee terhadapPemohon Kasasi dahulu Penggugat karena adanya surat perintah tersebutberdasarkan permintaan atau permohonan yang diajukan oleh TermohonKasasi dahulu Tergugat sebagai majikan dari Pemohon Kasasi dahuluPenggugat;Fakta kewajiban Termohon Kasasi dahulu Tergugat membayar upah panduatau piloting fee kepada

Nomor 258 K/Padt.SusPHI/2016 Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 karena terbukti Penggugat telah memasuki usiapensiun dan Tergugat telah memberi kompensasi pensiun sesuai ketentuan; Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan hukum pembuktian mengenaituntutan piloting fee yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugatperiode 20002005 karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanyaperjanjian mengenai piloting fee tersebut;Menimbang, bah

No. 111/G/2015/PHISby Bahwa, pada saat pembicaraan mengenai fasilitas dan piloting feeMrChristian Auberth tidak sendirian, Mr Christian Auberth didampingi olehBranch Manager Capt DarmansyahBahwa, setelah Penggugat bekerja kepada Tergugat, kapal pertama yangdisandarkan Penggugat MV.

Skauastrand, bendera Norwey Cargo 41.559Pekerjaan sebagai Operation Manager berjalan dengan lancar, NamunSaya selalu menanyakan bagaimana pembayaran Piloting fee nya, MrChristian Auberth selalu memberikan jawaban masih di bicarakan di kantorpusat di Paris / Cetragpa/Bahwa, selama 2 (dua) tahun pertama bekerja kepada Tergugat pilotingfee yang dijanjikan tidak kunjung diberikan Tergugat kepada penggugat,sampai pada 23 April 2002 piloting fee mulai dibayar kepadaPenggugat.Bahwa, pembayaran fee yang

semula disepakati 7 juta antara Penggugatdengan Tergugat sejak April 2002 hanya dibayar 1 juta perkapal, danpembayaran dari tahun 2000 sampai 2002 piloting fee tetap tidak dibayaroleh10.11.TSF AY seen ree I RcBahwa, tiap bulan sejak April 2002 Penggugat selalu menagih kepadaTergugat sisa pembayaran piloting fee yang belum dibayar oleh Tergugat,mulai pembayaran dari tahun 2000 sampai 2002 ataupun tiap 6 juta darisisa yang belum dibayar0Bahwa, setelah sampai pada 5 April 2005 akhirnya Peggugat memutuskanuntuk

No. 111/G/2015/PHISbyBahwa, untuk mempertanyakan piloting fee yang menjadi hak Penggugatmaka Penggugat mengajukan Bipartit kepada Tergugat dan Tergugatmengundang Penggugat untuk melakukan Bipartit di kantor Tergugat padatanggal 5 Desember 2014.Bahwa, dari pertemuan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat tidakmencapai kesepakatan dikarenakan Penggugat merasa tidak punyakewajiban atau tanggungan piloting fee terhadapPenggugat.Bahwa, untuk menindaklanjuti atas tidak tercapainya kesepakatan antaraPenggugat

Christian Aubert yang menurut Penggugat pernah menjanjikanpekerjaan pemanduan kapal dan Piloting Fee sebesar Rp 7.000.000,(tujuh juta rupiah) per kapal tidaklah benar karena Mr.

pendorongan = pipa(microtunnelling/boringjacking).Bahwa setelah diketahui lahan kerja pertama jauh berbeda dari apa yangdijanjikan TERGUGAT, kemudian dengan kehendaknya sendiri TERGUGATmengganti tata urutan kerja yang sebelumnya adalah: Pembuatan 2 pit harus dipersiapkan oleh TERGUGAT pada saatPENGGUGAT mengerjakan titik pengeboran yang lain (simultan dengandengan pekerjaan titik sebelumnya), sehingga pekerjaan PENGGUGATdititik yang baru tidak menunggu pembuatan pit oleh TERGUGAT,diubah menjadi : Piloting

PENGGUGAT baru kemudian dibuat pit olehTERGUGAT, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan bertambah 22(dua puluh dua) hari kerja yaitu menunggu selama pembuatan 2 buahpit, serta menambah faktor kesulitan pekerjaan PENGGUGAT karenabelum tersediannya pit untuk melakukan pemantauan dan koreksielevasi.Akibat dari perubahan waktu dan tata urut kerja tersebut, PENGGUGATharus menanggung sewa alat dan biaya tenaga kerja yang lebih lama, demitercapainya pemeriksaan tanah secara cobacoba dengan cara memantauhasil piloting

(padahal seharusnya tugas PENGGUGAThanya melakukan piloting ditempat lubang/pit yang telah disediakan olehHalaman 4 Putusan Nomor 411/PDT/2018/PT.DKI8)TERGUGAT dan tidak menanggung biaya maupun usaha yang berkaitandengan pemeriksaan tanah.

Kemudiansesual laporan harian versi PENGGUGAT yang di dikirim via email keTERGUGAT setelah penandatangan kontrak tanggal 10 Februari 2015,maka PENGGUGAT baru bisa melakukan mobilisasi ke lokasi kerja(medan) pada tanggal 2 April 2015 dan pada tanggal 6 April 2015,PENGGUGAT sudah melakukan Pekerjaan pemasangan pipa dengandiawali Pekerjaan piloting di lokasi tersebut.

Bahwa, Pada pertengahan Maret 2021 diumumkan secara elektronik padahalaman /ose.kemenkeu.go.id mengenai lelang terbuka pekerjaan JasaKonsultan Asistensi Piloting Dan Implementasi Financial IntegrityRating/Review On Money Laundering And Terrorist Financial (untukselanjutnya disebut sebagai Konsultan FIR). Penggugat menjadi salah satuperusahaan yang telah mendaftarkan diri;2.

Bahwa, anehnya pada tanggal 28 April 2021 itu juga diterimapemberitahuan (otomatis) dari LPSE yang menyatakan lelang pekerjaan JasaKonsultan Asistensi Piloting Dan Implementasi Financial IntegrityRating/Review On Money Laundering And Terrorist Financial dengan IDTender: 32822011 itu telah dilakukan pembatalan, Setelah pembatalan inipengumuman lelang ini hilang dari halaman /pse.kemenkeu.go.id;Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUNJKT.11.

Bahwa Penggugat merupakan peserta Tender/Seleksi terbukapekerjaan jasa konsultan asistensi piloting dan ImplementasiFinancial Integrity Rating/Review on Money Laundering and TerroristFinancial.d.

Terhadap keterangan yang disampaikan pada huruf a s.d k diatasdapat disimpulkan bahwa Penggugat merupakan pesertatender/seleksi Jasa konsultan asistensi piloting dan ImplementasiFinancial Integrity Rating/review on Money Laundering and TerroristFinancial yang oleh karenanya atas kapasitasnya sebagai pesertatender/seleksi, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 1 Perpres PBJatas perbuatan Penggugat sebagai peserta pemilihan yangmenyampaikan dokumen keterangan palsu dapat lah dikenakansanksi penetapan

T02b :Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Jasa KonsultanAsistensi Piloting dan Implementasi Financial Integrity Rating/ReviewOn Money Laundering And Terrorist Financing Pada Penyedia JasaKeuangan dan Penyedia Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021Nomor: BAP.1/PL.02/V/2021/KonsultanFIR tanggal 7 Mei 2021(Fotokopi dari fotokopi lampiran sesuai cetakan);7. T03a: Nota Dinas Nomor: T/079/PL.02/V/2021 Hal : UsulanPenetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 7 Mei 2021 (Fotokopi darifotokopi);8.

Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;Asli Surat Nota dan VP Perencanaan dan Pengembangan TeknologiInformasi Nomor POS 215059/131111 tanggal 11 Nopember 2013perinal HUS Aphikasi Delivery PDT 2013;Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 diPDT tanggal 12 Desember 2013;Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 diPDT tanggal 12 Pebruari 2014;Purchase Order No. SPB PST NA No. 13.05.0031;Invoice No. PSI TRD13100641;Delivery Order DO.

Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan TeknologiInformasi Nomor POS 215059/131111 tanggal 11 November 2013 perihalHUS Aplikasi Delivery PDT 2013;61) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDTtanggal 12 Desember 2013;62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDTtanggal 12 Pebruari 2014;Purchase Order Nomor SPB PST NA Nomor 13.05.0031;Invoice Nomor PSI TRD13100641;Delivery

Pos Indonesia sebagai Piloting, tidak seluruhspesifikasi dan requirements dalam perencanaan (TOR) terimplementasi.Kondisi PILOTING tampak pada saat pemeriksaan, dimana belumtersedia prasana untuk PDT seperti : tempat pengisian baterai, tempatpenyimpanan, SOP ketika terjadi kerusakan (belum adapetunjukpelaksanaan, yang ada petunjuk teknis).

Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan TeknologiInformasi Nomor: POS 215059/131111, tanggal 11 November 2013,Perihal: HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;61) Berita Acara piloting aplikasi IPOS modul delivery versi 1.4.10.34 di PDTtanggal 12 Desember 2013;62) Berita Acara piloting aplikasi IPOS modul delivery versi 1.4.10.36 di PDTtanggal 12 Pebruari 2014;Purchase Order Nomor: SPB PST NA Nomor: 13.05.0031;Invoice Nomor: PSI TRD13100641

Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan TeknologiInformasi Nomor Pos 215059/131111 tanggal 11 November 2013perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;61) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 diPDT tanggal 12 Desember 2013;62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 diPDT tanggal 12 Pebruari 2014;Purchase Order Nomor SPB PST NA Nomor 13.05.0031;Invoice Nomor PSI TRD13100641;Delivery

Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan TeknologiInformasi Nomor POS 215059/131111 tanggal 11 November 2013perinal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;61) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 diPDT tanggal 12 Desember 2013;62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 diPDT tanggal 12 Pebruari 2014;Purchase Order Nomor SPB PST NA Nomor 13.05.0031;Invoice Nomor PSI TRD13100641;65) Delivery

No. 1936 K/PID.SUS/201661) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDTtanggal 12 Desember 2013;62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDT636465666768~S~ wrerr WTS wi T/T /aarretanggal 12 Pebruari 2014;Purchase Order Nomor SPB PST NA Nomor 13.05.0031;Invoice Nomor PSI TRD13100641;Delivery Order DO. TRD13100636;Invoice Nomor PSITRD 13102576;Delivery Order DO. TRD13101144;Satu Surat Kontrak antara PT. Noah Arkindo dan PT.

Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan TeknologiInformasi Nomor: POS 215059/131111, tanggal 11 November 2013,Perihal: HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;61) Berita Acara piloting aplikasi IPOS modul delivery versi 1.4.10.34 di PDTtanggal 12 Desember 2013;62) Berita Acara piloting aplikasi IPOS modul delivery versi 1.4.10.36 di PDTtanggal 12 Pebruari 2014;Purchase Order Nomor: SPB PST NA Nomor: 13.05.0031;Invoice Nomor: PSI TRD13100641

DATINDO) 222222 noon nnn nnn enn nnn nn ence ence neeBahwa pada tanggal 11 November 2013 dikeluarkan hasil uji system versi1.4.10.33 dengan menyatakan bahwa aplikasi sudah sesuai permintaannamun setelah dilakukan Piloting (uji terbatas) terdapat permasalahan yangada di data base local sehingaa dilakukan perbaikan baik dari PT. Pos untukdata basenya, jaringan wifi dan dari pihak PT.

berita acara tersebut tidak benar, karena saksimenandatangani pada bulan Desember 2013; Bahwa saksi tahu karena saksi menandatanganinya setelah selesaimelakukan pengujian sebagaimana HUS (hasil Uji System) aplikasiDilevery PDT 2013 Nomor : POS.215059/131111 tanggal 11 NovemberBahwa mengenai jumlah fisik barang serta telah teraplikasi secaraKeseluruban Sake Tak TaAU j= Kem eneremnessan senna neersBahwa saksi masih melaksanakan tugas pengujian aplikasi softwearpengadaan PDT sampai pada implementasi piloting

tanggal 12 Februari2014, saksi masih melaksanakan tugas karena pekerjaan belum selesaikarena masih ada temuan eror aplikasi atau bug (aplikasi tidak berfungsiSECAlA NOMA) jn nnn nnn nena ncn n ncaa sansHalaman 77 dari 296 Putusan Nomor : 73/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgBahwa sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 masih dilakukanpengujian softwear karena dalam kegiatan piloting masih ditemukanadanya error pada aplikasi, dan masih ada perbaikan hingga tanggal 12Februari 2014, perbaikan yang dilakukan adalah

saksi tahu karena terdapatbarang berupa PDT yang datang atauHalaman 89 dari 296 Putusan Nomor : 73/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgdikirim pada tanggal 23 Desember2013 dari Kantor Pos Pusat Bandung;Bahwa saksi menerima dari RickyRidwan dari Kantor Pos PusatBandung sejumlah 50 (lima puluh)pada tanggal 23 Desember 2013 danpada tanggal 21 Maret 2014 sejumlah145 (seratus empat puluh lima) unit;Bahwa setelah menerima PDTsejumlah 50 (lima puluh) unit tersebutsaksi melakukan running test atau Ujicoba atau buat piloting

Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan TeknologiInformasi Nomor POS 215059/131111 tanggal 11 November 2013 perihalHUS Aplikasi Delivery PDT 2013;61) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDTtanggal 12 Desember 2013;62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDTtanggal 12 Pebruari 2014;63) Purchase Order Nomor SPB PST NA Nomor 13.05.0031;64) Invoice Nomor PSI TRD13100641

Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan TeknologiInformasi Nomor: POS 215059/131111, tanggal 11 November 2013,Perihal: HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;61) Berita Acara piloting aplikasi IPOS modul delivery versi 1.4.10.34 di PDTtanggal 12 Desember 2013;62) Berita Acara piloting aplikasi IPOS modul delivery versi 1.4.10.36 di PDTtanggal 12 Pebruari 2014;Purchase Order Nomor: SPB PST NA Nomor: 13.05.0031;Invoice Nomor: PSI TRD13100641

Halaman, Perkara No.67/G/2020/PTUN.SRGdibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri Pembuat Akta TanahKabupaten Tangerang;b) bahwa perlu Tergugat jelaskan Girik bukan sebagai tanda buktikepemilikan tanah, dan di dalam Girik tidak tercantum posisi,bentuk dan batasbatas bidang tanah, dengan demikian sangatlahsulit dibuktikan letak tanah yang didalilkan Penggugat berada diatas bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat Hak AtasTanahnya, apalagi Penggugat baru mengajukan permohonanpengukuran dan piloting

Idris(selaku Penjual) atau Indrarini Sawitri, SH., belum pernahmengajukan permohonan pengukuran dan piloting sebagaimanaPeraturan tersebut pada huruf (b) di atas dan Girik sematamatahanyalah merupakan bukti pembayaran pajakpajak atas tanah,dengan demikian, apabila di atas bidang tanah yang sama, terdapatklaim dari pemegang girik dengan klaim dari pemegang surat tandabukti hak atas tanah (sertipikat), maka pemegang sertipikat atastanah menurut hukum akan memiliki klaim hak kebendaan yanglebih kuat

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penggunaandana yang dilakukan Terdakwa untuk bantuan biaya hidup atauperlengkapan bagi siswa/siswi kepada siswa/i/orang tua dinilai tidakmemenuhi aspek efektifitas pengelolaan Keuangan Negara yang karena:(a) Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk jenis kegiatan yangtercantum dalam ketentuan yang berlaku dalam PenyelenggaraanPendidikan Inklusif;(6) Berdasarkan catatan dan bukti penggunaan uang, justru tidak terdapatpenggunaan dana yang terkait piloting

Berdasarkan catatan dan bukti penggunaan uang, justru tidak terdapatpenggunaan dana yang terkait piloting penyelenggaraan pendidikaninklusif, seperti: Tidak terdapat penggunaan dana untuk aksesbilitas, yaitulingkungan sekolah dibuat agar dapat di akses oleh AnakBerkebutuhan Khusus (ABk);Hal. 30 dari 113 hal.

siswi;Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunaan dana Bansos untukbantuan uang tunai untuk biaya hidup atau perlengkapan bagi siswa/siswikepada siswa/i/orang tua dinilai tidak memenuhi aspek efektifitaspengelolaan keuangan Negara, hat ini disebabkan karena:Cc.Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk jenis kegiatan yangtercantum dalam ketentuan yang berlaku dalam PenyelenggaraanPendidikan Inklusif;Berdasarkan catatan dan bukti penggunaan uang, justru tidak terdapatpenggunaan dana yang terkait piloting

Sumberdana Bansos tersebut berasal dari APBNP sebesar Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) dan sudah termasuk pajak, dimana daerahKabupaten Karimun sebagai penerima dana Bansos akan dijadikan sebagaidaerah uji coba (piloting) penyelenggara pendidikan inklusif.

Kesemua kegiatan untuk piloting project tersebut harus selesaidilaksanakan dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak danaBansos diterima rekening Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun;Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan atau Juknis Tahun 2012disebutkan salah satu tugas Pokja Pendidikan Inklusif adalah melaksanakankegiatan sesuai dengan Proposal yang telah disepakati sesuai peraturanperundangundangan (abstrak, transparan, partisipatif dan akuntabel).

., the use of a satellite is a service, not rental; this would not be the caseonly in the event that the entire direction and control over the satellite such as piloting, steerin weretransferred to the user." (IBFD, Case Number 735 of 2006 Dell International Services (India) Pvt. Ltd.,Bangalore v. revenue, pages 14);10.

Halaman, Perkara No.67/G/2020/PTUN.SRGdibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri Pembuat Akta TanahKabupaten Tangerang;b) bahwa perlu Tergugat jelaskan Girik bukan sebagai tanda buktikepemilikan tanah, dan di dalam Girik tidak tercantum posisi,bentuk dan batasbatas bidang tanah, dengan demikian sangatlahsulit dibuktikan letak tanah yang didalilkan Penggugat berada diatas bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat Hak AtasTanahnya, apalagi Penggugat baru mengajukan permohonanpengukuran dan piloting

Idris(selaku Penjual) atau Indrarini Sawitri, SH., belum pernahmengajukan permohonan pengukuran dan piloting sebagaimanaPeraturan tersebut pada huruf (b) di atas dan Girik sematamatahanyalah merupakan bukti pembayaran pajakpajak atas tanah,dengan demikian, apabila di atas bidang tanah yang sama, terdapatklaim dari pemegang girik dengan klaim dari pemegang surat tandabukti hak atas tanah (sertipikat), maka pemegang sertipikat atastanah menurut hukum akan memiliki klaim hak kebendaan yanglebih kuat

Themethod used for this task shall utilize the ROV camera with regards tothe personnels experience in piloting and/or assessing the sitescondition.... (page 9, point 7.9.1);* Project PersonnelThe ROV Supervisor shall have all the qualifications andexperience of the ROV Pilot. In addition, the person shall be responsiblefor the general operation of the vehicle and directing the maintenance ofthe equipment spread.

The person shall be in charge, and fullyresponsible for carrying out any inspection WORK specified by theCompary....The ROV Pilot shall be a trained ROV technical with theappropriate skills and experience at piloting the type of vehicle used andshall keep it operational and utilize it with all the expertise required toobtain optimum usefulness of its capabilities....

(b) Berdasarkan catatan dan bukti penggunaan uang, justru tidakterdapat penggunaan dana yang terkait piloting penyelenggaraanpendidikan inklusif, seperti :e Tidak terdapat penggunaan dana untuk aksesbilitas, yaitulingkungan sekolah dibuat agar dapat di akses oleh AnakBerkebutuhan Khusus (ABK).74e Tidak terdapat penggunaan dana untuk penyediaan RuangSumber sebagai sarana pendukung.e Tidak terdapat penggunaan dana untuk pengadaan alatidentifikasi dan assesmen ABK.e Tidak terdapat penggunaan dana untuk

Sumber dana Bansos tersebut berasal dari APBNP sebesar Rp.900.000.000,00, (Sembilan ratus juta rupiah) dan sudah termasuk pajak,dimana daerah Kabupaten Karimun sebagai penerima dana Bansos akan dijadikansebagai daerah uji coba (piloting) penyelenggara pendidikan inklusif.

Kesemua kegiatanuntuk piloting project tersebut harus selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 30(tigapuluh) hari terhitung sejak dana Bansos diterima rekening Pokja Pendidikan InklusifKabupaten Karimun;Menimbang, bahwa adapun lingkup pekerjaan atau kegiatan yang akandilakukan dengan dana Bansos pendidikan inklusif tersebut telah diatur dalam Pasal 3Perjanjian Nomor 1970/C4/KU/2012 yaitu:a Peningkatan mutu manajemen pembelajaranb Peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaranc Penambahan sarana pendukung

; dand Penyusunan pelaporanMenimbang, bahwa di dalam Panduan Pelaksanaan Kegiatan (Juknis Tahun2012) secara terperinci telah diuraikan peruntukan dari dana Bansos tersebut sebagaiberikut:1 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pendidikaninklusif;2 Penyusunan kebijakan dan regulasi terkait pendidikan inklusif3 Membangun komitmen bersama melalui penguatan networking dalam rangkamenciptakan kepedulian dan pemahaman pendidikan inklusif;4 Melakukan uji coba (piloting) penyelenggaraan

Informasi Nomor : POS 215059/131111 tanggal 11 Nopember 2013perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 diPDT tanggal 12 Desember 2013;Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 diPDT tanggal 12 Pebruari 2014;Purchase Order No. SPB PST NA No. 13.05.0031;Invoice No. PSI TRD13100641;Delivery Order DO. TRD13100636;Invoice No. PSITRD 13102576;Delivery Order DO.

Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013; 60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan TeknologiInformasi Nomor : POS 215059/131111 tanggal 11 Nopember 2013 perihalHUS Aplikasi Delivery PDT 2013;61) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDTtanggal 12 Desember 2013; 62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDTtanggal 12 Pebruari 2014;63) Purchase Order No. SPB PST NA No. 13.05.0031; 64) Invoice No.

Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan TeknologiInformasi Nomor : POS 215059/131111 tanggal 11 Nopember 2013 perihalHUS Aplikasi Delivery PDT 2013;Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDTtanggal 12 Desember 2013;Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDTtanggal 12 Pebruari 2014;Purchase Order No. SPB PST NA No. 13.05.0031;Invoice No. PSI TRD13100641;Delivery Order DO.