Foto copy Perjanjian Pinjam Meminjam Uang No. 04/PPMU/VIV2015tanggal 2 Juli 2015, antara CHOI JONGGYU (Penggugat) denganHENDRI PRASTOWO (Tergugat) , diberitanda P 1 ;2. Foto copy Sertipikat Tanah (SHM) No. 00032, dengan surat ukur tanggal11112002 No. 447/Cilangkap/2002 atas nama Hendri Prastowo yangterletak di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kota DepokPropinsi Jawa Barat, seluas 49.010 m?

Saksi: Maria Sisca Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi seorang interpreter(penerjemah) dari Penggugat yang merupakan seorang WNA asal Koreadan kenal dengan Tergugat pada waktu perjanjian antara Penggugatdan Tergugat ; Bahwa saksi mengetahui perjanjian PPMU No. 04/PPMU/VIV2015 dibuatpada tanggal 2 Juli 2015; Bahwa saksi mengetahui Tergugat hendak meminjam uang kepadaPenggugat sebesar Rp. 500.000.000, dengan jaminan sebidang tanahyang terletak di Kel. Cilangkap, Kec.

(Empat Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Meter Persegi) denganSertipikat No. 00032;Hal 8 dari 17 hal.Putusan nomor.120/Pdt.G/2016/PN.Tng.Bahwa dalam klausul PPMU tersebut, tanggal jatuh tempo 1 (satu) bulandikembalikan, disertai komisi 10% perbulan;Bahwa saksi pernah melihat PPMU karena saksi sendiri yang membuatklausul perjanjian tersebut;Bahwa Tergugat sudah menerima sejumlah uang yang dijanjikan dalamperjanjian PPMU sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah);Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat

(Empat Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Meter Persegi) denganSertipikat No. 00032;Bahwa dalam klausul PPMU tersebut, tanggal jatuh tempo 1 (satu) bulandikembalikan, disertai komisi 10% perbulan;Bahwa Tergugat tidak bisa dihubungi lagi karena sepengetahuan saksidari informasi terakhir Tergugat sedang berada diluar negeri dan sampaisaat ini tidak ada lagi kabar atau informasi apapun dari Tergugat;Bahwa Tergugat sudah menerima sejumlah uang yang dijanjikan dalamperjanjian PPMU sebesar Rp. 500.000.000, (Lima

satu juta enam ratus lima puluh juta rupiah)dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu)bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupiuang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta bendayang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan;Menetapkan barang bukti berupa :Surat perjanjian penggunaan Dana BOMM Nomor 32/SATKER/PPMU

/ST/2006;Kwitansi penerimaan dari pejabat komitmen PPPM SMU SulawesiTengah Sebesar Rp. 40.000.000.00,;Berita Acara serah terima dana BOMM Nomor 32.a/SATKER/PPMU/ST/2006;Berita Acara pembayaran dana BOMM 32.b/SATKER/PPMU/ST/2006;Pedoman pelaksanaan Block Grant sekolah menengah atas 2006;Laporan pertanggungjawaban Komite Sekolah SMA Negeri 1 Pagimana(dana sumbangan siswa baru tahun 2004/2005);Buku pedoman pelaksanaan pembelian Block Grant pendidikanmenengah umum tahun anggaran 2003;Pernyataan guruguru

1 (satu) buah bower midhigh; 4(empat) buah salon bas; 2 (dua) buah salon mid; 2 (dua) buah homhigh; 2 (dua) buah rel kabel Spiker dan 1 (satu) buah stand mixer +echo + equaliser + power + pavel;dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Pagimana.b. bukti surat berupa : 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban dana BOMMSMA Negeri 1 Pagimana tahun 2004/2005; 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban dana BOMMSMA Negeri 1 Pagimana tahun 2006/2007; Surat Perjanjian penggunaan dana BOMM No. 32/SATKER/PPMU

No.1447 K/PID.SUS/2009 Kwitansi penerimaan dari pejabat komitmen PPMU SMUSulawesi Tengah sebesar Rp.40.000.000, (Empat puluh jutarupiah); Berita Acara serah terima dana BOMM No. 32.a/SATKER/PPMU/ST/2006; Berita Acara pembayaran dana BOMM No. 32.b/SATKER/PPMU/ST/2006; Pedoman pelaksanaan Block Grant sekolah menengah atas2006; Laporan Pertanggungjawaban komite sekolah SMA Negeri 1Pagimana (Dana Sumbangan siswa baru tahun 2004/2005); Buku Pedoman pelaksanaan pembelian Block Grant pendidikanmenengah

Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan No. 01/PPMU/XII/2008,tanggal 9 Desember 2008 berisi tentang Penutupan PT Razio SetiaMukti;e 4 (empat) lembar pas foto berukuran 3R berisikan saung yang dipakaiuntuk menutup jalan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

Menetapkan barangbarang bukti berupa:e 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan No. 01/PPMU/XII/2008,tanggal 9 Desember 2008 berisi tentang penutupan PT Razio Setia Mukti;e 4 (empat) lembar pas foto berukuran 3R berisikan saung yang dipakaiuntuk menutup jalan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pemerasan, sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan alternatif Pertama;e Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Tursopa, S.Ag., M.Pd. bin H.Komarna tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;e Memerintahkan masa penahananpenahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatunkankepada Terdakwa;e Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) lembar photo copy Surat Peryataan No. 01/PPMU

Menetapkan barangbarang bukti berupa:e 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan No. 01/PPMU/XII/2008,tanggal 9 Desember 2008 berisi tentang penutupan PT Razio Setia Mukti;e 4 (empat) lembar pas foto berukuran 3R berisikan saung yang dipakaiuntuk menutup jalan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung

., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo,Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/PPMU/X/2008, tanggal 11 November 2006;Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;.

kamu;Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukanreplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula,begitupula Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabansemula yaitu tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersamaPenggugat karena ada anaknya yang membutuhkan kasih sayang dariPenggugat dan Tergugat sebagai ayah ibunya;Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta NikahNomor: 06/PPMU

Fotokopi ljazah Madrasah Tsanawiyah Miftaahul Uluum Nomor: 105/X/PPMU/2003, tertanggal 11102003, diberi tanda P.4;5.

Bahwa pengendali kinerja Penggugat sebagai Fasilitator Masyarakat (FMCD) adalah Satker PSPAM Provinsi, Provincial Project Management Unit(PPMU), District Project Management Unit (DPMU) dan Regional OversightManagement Service (ROMS)); 222222 n nnn n cence nnn nee. Bahwa kinerja Fasilitator Masyarakat dievaluasi secara rutin oleh SatkerPSPAM Provinsi, District Project Management Unit (DPMU) dan DistrictCoordinator Regional Oversight Management Service (DC ROMS); Halaman 12 Putusan PHI.

Bahwa evaluasi kinerja Fasilitator Masyarakat tingkat kabupaten yangdilakukan oleh District Project Management Unit (DPMU) dan DistrictCoordinator Regional Oversight Management Service (DC ROMS)disampaikan oleh District Project Management Unit (DPMU) kepadaProvincial Project Management Unit (PPMU) dan Satker PSPAM Provinsi,selanjutnya Provincial Project Management Unit (PPMU) menyampaikanhasil evaluasi kinerja kepada Central Project Management Unit (CPMU)sebagai dasar pertimbangan perpanjangan atau

Satker PSPAM sekarang Balai Prasarana PermukimanWilayah dan Provincial Project Management Unit (PPMU)yang terdiri 5 dinas di tingkat Provinsic. Satker PIP Pamsimas dan District Project Management Unit(DPMU) yang terdiri dari 5 dinas di Tingkat Kabupaten .Pelaksana Program Pamsimas.Dalam Pelaksanaan program Pamsimas di lapangan,Kementerian PUPR memberikan mandat kepada paraKonsultan pelaksana yang terdiri dari:a.

Pasal 832KUHPerdata dan sampai saat ini tanah tersebut masih tetap dikuasai dandiusahai Para Penggugat;Bahwa pada tahun 2001 dimana Tergugat sebagai Pelaksana ProyekPIU (Project Implementation Unit) dan Tergugat Il sebagai PenanggungJawab Tim Koordinasi PPMU (Provincial Project Management Unit)dalam proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti telahmengambil sebahagian tanah masyarakat setempat dan juga tanah ParaPenggugat untuk kepentingan jalan umum;Bahwa terhadap tanah seluas lebih kurang 10.950

perselisihan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat, atau lebih konkritnya adanya hak subjektifTergugat yang dilanggar Penggugat dan atau Tergugat telah melakukanperbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;Bahwa dalam uraian dalil gugatan aquo, Tergugat II menilai sama sekalitidak terurai dengan jelas hubungan hukum apalagi perselisihan hukumantara para Penggugat dengan Tergugat Il sebab dalam gugatantersebut kedudukan Tergugat Il disebutkan hanyalah sebagaiPenanggung Jawab Tim Koordinasi PPMU

Pasal 832KUHPerdata dan sampai saat ini tanah tersebut masih tetap dikuasaidan diusahai Para Penggugat;Putusan Perk.Reg.No.416/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 3 dari 44 HalamanBahwa pada tahun 2001 dimana Tergugat sebagai Pelaksana ProyekPIU (Project Implementation Unit) dan Tergugat ll sebagai PenanggungJawab Tim Koordinasi PPMU (Provincial Project Management Unit)dalam proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti telahmengambil sebahagian tanah masyarakat setempat dan juga tanahPara Penggugat untuk

perselisihan hukum antara Penggugatdengan Tergugat, atau lebih konkritnya adanya hak subjektif Tergugatyang dilanggar Penggugat dan atau Tergugat telah melakukan perbuatanyang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;Bahwa dalam uraian dalil gugatan aquo, Tergugat Il menilai sama sekalitidak terurai dengan jelas hubungan hukum apalagi perselisihan hukumantara para Penggugat dengan Tergugat Il sebab dalam gugatan tersebutkedudukan Tergugat Il disebutkan hanyalah sebagai Penanggung JawabTim Koordinasi PPMU

Qw kiraz takut sma qw pnagangka qw anak nya Siapa ppmu b dotii sy td mo tkut lau iblis ku jaga so di kepala.

Selanjutnya dimulai tanggal 29 Oktober 2018 s/d 7 Nopember2018 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telahmelakukan reviu pelaksanaan verifikasi dan hasil reviu akandisampaikan ke PPMU ditembuskan ke PIU, CPMU dan BPKPPusat, namun untuk hasil reviu belum ada diterbitkan dandiserahkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.Apabila hasil reviu telah terbit, selanjutnya PPMU berdasarkanlaporan hasil reviu BPKP dan laporan hasil verifikasi konsultan,akan menyampaikan surat laporan hasil

terlampir P2.1 dan P2.2)Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017, ketika ada acara Pelatihan Satker di HotelPolonia Medan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Simalungun NormaPanjaitan menyampaikan keberatannya mengenai status Penggugat (FS) yangsakit, dimana menggangu/menghambat/memperlambat proses kegiatan dalampembuatan PKS untuk dana yang ditampung oleh APBD, hal tersebut dibahasbersama dengan District Coordinator (DC) Simalungun, Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Simalungun, Ketua Provincial Project Management Unit(PPMU

PIU lainnya belumpernah menerima Laporan Progres Triwulan yang terdiri dari laporankemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana dari sekretarisProject Implementation Unit (PIU), penyusunan laporan progress triwulanHalaman 78 dari 149 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN Bnasebagaimana yang dimaksud dilaksanakan atau dibuat oleh sekretarisProject Implementation Unit (PIU) yang selanjutnya diserahkan kepadasaya untuk dikoreksi dan diteruskan kepada TIM Provincial ProjectManagement Unit (PPMU

MitraLingkungan Dutaconsult (MLD) kemudian pihak konsultan melakukanverifikasi pemasangan SR lalu setelah dilakukan verifikasi maka pihakkonsultan menerbitkan rekomendasi hasil verifikasi selanjutnyarekomendasi tersebut diserahkan kepada PPMU yaitu di Dinas CiptaKarya Propinsi Aceh kemudian PPMU Propinsi Aceh menerbitkanrekomendasi kepada CPMU di Dinas Pekerjaan Umum Pusat di Jakartakemudian atas rekomendasi tersebut, CPMU Pusat menerbitkan lagirekomendasi sebagai lampiran pencairan penggantian dana

satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Bambang untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021

Provinsi Sulbar terkait Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021

satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Bambang untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021

Provinsi Sulbar terkait Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021

Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;

2019 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;

Tahun 2019;
21. Realisasi anggaran tanggal 11 Juli 2019 senilai Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk kegiatan pengumpulan, pendataan, peta jaringan, Verifikasi data awal, pembuatan peta jaringan dan pendampingan tim survei diterima oleh Nawir;
22. SPJ Pembuatan berkas Tahun 2019;
23. Realisasi anggaran tanggal 02 September 2019 senilai Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor CPMU, PPMU

Tahun 2019;
21. Realisasi anggaran tanggal 11 Juli 2019 senilai Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk kegiatan pengumpulan, pendataan, peta jaringan, Verifikasi data awal, pembuatan peta jaringan dan pendampingan tim survei diterima oleh Nawir;
22. SPJ Pembuatan berkas Tahun 2019;
23. Realisasi anggaran tanggal 02 September 2019 senilai Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor CPMU, PPMU

Realisasi anggaran tanggal 02 September 2019 senilai Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor CPMU, PPMU dan PIU diterima:

a.

Kuitansi tanggal 03 September 2019 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima oleh Muh.