Ditemukan 4733 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-08-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PTA SURABAYA Nomor 283/Pdt.G/2015/PTA.Sby
Tanggal 30 September 2015 — PENGGUGAT & TERGUGAT
32
  • Terbanding masihmembutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dan tidak menginginkanadanya perceraian;Pembanding dan Terbanding sewaktu proses persidangan verzet diPengadilan Agama Situbondo sekitar bulan Pebruari 2015 sempat rujukkembali, Terbanding pulang kerumah dan kembali hidup intim dan harmonissebagaimana layaknya suami isteri, hal ini tidak masuk dalam pertimbanganmajelis pemeriksa perkara ini;Apabila keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pembandingdikabulkan Pengadilan, maka akan menjadi preseden
    iniPembanding tidak sungguhsungguh berperkara, sehingga apa yang telah diuraikandalam surat perlawanannya tersebut tidak dapat dibuktikan, oleh karena ituperlawanannya terhadap putusan verstek Nomor 1167/Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal26 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah,tidak beralasan;Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 10Juni 2015 berkeberatan atas putusan mengabulkan gugatan perceraian dengan alasanalasan yang tidak jelas dan membuat preseden
Putus : 27-10-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 121/PID/2014/PT.BTN
Tanggal 27 Oktober 2014 — NURYANTO Als NUR bin ROKIP , dkk.
135
  • patut dan seksama ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhisyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, karena itu permintaanbanding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penutut Umum dalam MemoriBandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidakmempertimbangkan pengaruh perbuatan para terdakwa tersebut,bisa menjadi preseden
    Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya ;Menimbang, bahwa atas Memori banding Jaksa Penuntut Umumtersebut Kuasa hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra MemoriBanding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan NegeriTangerang, tanggal 6 Oktober 2014 pada pokonya sebagai berikut : Bahwa Para Terbanding tidak sependapat dengan alasan PenuntutUmum yang menyatakan bahwa Mejelis Hakim Pengadilan NegeriTangerang tidak mempertimbangkan pengaruh perbuatan paraTerdakwa yang bisa menjadi preseden
    terkaittermasuk pihak lain yang membaca putusan tersebut dapat memahamipenjatuhan pidana bersyarat tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tingkat Pertama tidakmempertimbangkannya maka Pengadilan Tinggi akan menambahkanpertimbangan terhadap putusan Hakim tersebut sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat denganalasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang padapokoknya disimpulkan bahwa dengan tidak menjatuhkan pidana penjarakepada para terdakwa maka akan memberikan preseden
Putus : 17-11-2009 — Upload : 19-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 014PK/PDTSUS/2009
Tanggal 17 Nopember 2009 — CV. BUMI WARAS BANDAR LAMPUNG, ; SUHARTA,
63 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 13 Juli 2005 yang bersangkutan sudahdiberitahukan secara lisan mengenai hal tersebut di atas sekaligusmembicarakan masalah akomodasi, transportasi dan tempat tinggal (mess),akan tetapi tetap saja pekerja tidak mau melaksanakan mutasi walaupuntelah diberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 tetap tidak mengindahkanmutasi/menolak mutasi, maka perusahaan menganggap yang bersangkutantidak ada keinginan untuk bekerja lagi di perusahaan, dan bila tidak diambiltindakan tegas dapat menjadikan contoh preseden
    Suharta tidakmelakukan pekerjaan sehingga hal ini akan menjadi preseden buruk dansesuai dengan bunyi Pasal 4 PP No.8 Tahun 1981 tentang PerlindunganUpah disebutkan Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukanpekerjaan;6.
Putus : 07-08-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373K/TUN/2006
Tanggal 7 Agustus 2007 — PT. KERTA ANGSANA ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
84 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mentolerir tindakan reaksionersemacam itu hanya akan memberikan contoh/preseden buruk bagi karyawanlain ;Kesalahan Sdr. Saimin1. Bahwa Sdr. Saimin telah bekerja di Hotel Paragon sejak 19 April 1996 sampaidengan 23 November 2002 (+ 6 Tahun) dengan Jabatan Supervisor F & Bdan gaji terakhir adalah sebesar Rp. 616.300, ;2.
    No. 373 K/TUN/2006.jawab, bijak, elegan, rasional bukan emosional dalam upaya pemecahanmasalah ; Mentolerir tindakan reaksioner semacam itu hanya akan memberikancontoh/preseden buruk bagi Karyawan lain ;(ili) Tergugat dalam pertimbangan Putusannya pada halaman 10 alinea 4menyatakan : bahwa tuduhan Pengusaha terhadap Sdr. Saimin tidakdapat dibenarkan, karena Pekerja Sdr.
    Termohon Kasasi seolaholahmenutup mata terhadap kesalahankesalahan berat yang sudah dilakukanoleh Para Pekerja, sehingga bisa berakibat menimbulkan preseden yangtidak baik dihadapan Pekerja yang lainnya.B. Salah dalam penerapan hukum.Bahwa Judex Factie di dalam memutus perkara a quo telah salahmenerapkan hukum sebagaimana dijelaskan pada alinea kedua halamandua puluh delapan Putusannya :bahwa tindakan Pengusaha Hotel Paragon yang menyatakan bahwaterhadap perbuatan Pekerja Sdr.
    Bagi Pengusaha mentolerir tindakan reaksioner semacam itu hanya akanmemberikan contoh/preseden buruk bagi karyawan lain. Sehingga wajar bila Pengusaha tidak mempunyai pilihan lain kecualimelakukan PHK karena melakukan kesalahan berat sesuai Pasal 18 ayat1 huruf e Kepmenaker No. Kep150/MEN/2000 jo. Pasal 36 ayat 4Kelompok C butir (f) Peraturan Perusahaan. Selain itu , merupakan wewenang Pengusaha untuk mencari keterangandari Pekerja lain bila ada yang ingin diketahuinya.
Upload : 10-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PDT.SUS/2009
CV. BUMI WARAS ; SUHARTA
44 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 13 Juli 2005 yang bersangkutan sudahdiberitahukan secara lisan mengenai hal tersebut di atas sekaligusmembicarakan masalah akomodasi, transportasi dan tempat tinggal (mess),akan tetapi tetap saja pekerja tidak mau melaksanakan mutasi walaupuntelan diberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 tetap tidak mengindahkanmutasi/menolak mutasi, maka perusahaan menganggap yang bersangkutantidak ada keinginan untuk bekerja lagi di perusahaan, dan bila tidak diambiltindakan tegas dapat menjadikan contoh preseden
    Suharta tidakmelakukan pekerjaan sehingga hal ini akan menjadi preseden buruk dansesuai dengan bunyi Pasal 4 PP No.8 Tahun 1981 tentang PerlindunganUpah disebutkan Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukanpekerjaan;. Bahwa masalah mutasi atau perpindahan tugas sebenarnya telah pula diaturdalam Kesepakatan Kerja Bersama atau Perjanjian Kerja Bersama dalamHal. 5 dari 6 hal. Put.
Register : 24-04-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 10-10-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 September 2014 — TJONG DIANTO;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, 2. AKWILA NATANAEL, SHI
139
  • maka berdasarkanpasal 54 ayat (1) Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenanguntuk mengadili gugatan Penggugat adalah Pengadilan Tata UsahaNG Gaia JEKEIE f ~nnnnn nne rn nnn enn nnn mnmannnmnmnmrinnSurat Keputusan yang sewenangwenang dan melanggar/bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum,asas keadilan dan asas kecermatan diluar norma kebiasaan, kelaziman sertadapat menciptakan suatu preseden
    yang buruk dalam penyelenggaraanpemerintahan yang baik di Indonesia ; Halaman 9 dari 51 halaman, Putusan Nomor 81/G/2014/PTUNJKT1011.12.13.10Bahwa dasar/alasan keberatan Penggugat terhadap Surat KeputusanTergugat diatas adalah suatu tindakan sewenangwenang dan melanggarasas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum,asas keadilan dan asas kecermatan diluar norma kebiasaan, kelazimanserta dapat menciptakan suatu preseden yang buruk dalampenyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia
    LP/2320/V1/2013/PMJ/Dit.Reskrimum, yanghingga gugatan ini didaftarkan masih dalam tahap penyidikan denganmemanggil para pihak yang terkait ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti Tergugatmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku dengansewenangwenang dan melanggar/bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keadilandan asas kecermatan diluar norma kebiasaan, kelaziman serta dapatmenciptakan suatu preseden yang buruk dalam penyelenggaraanpemerintahan
Register : 28-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.PAL
Tanggal 12 Maret 2019 — PEMBANDING VS TERBANDING
275
  • Pemikiran inimungkin dapatkan pembenaran adanya Peringatan bahwa : Talak adalahperbuatan halal yang di benci/dimurkai ALLAH .Terasakan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendahulukan/mengutamakanKuantitas Penyelesaian Perkara ketimbang berbagai aspek hukum dan halhal lainnya;Selanjutnya dimohonkan Majelis Hakim Banding tidak terhalang memberipenilaian dan atau penelusuran penganalisaan yang akurat terhadap eksesyang ditimbulkan sebab akibat Preseden ini;Terobsesi oleh Pola Penyelesaian perkara in casu
    , dari apa yang diprediksioleh Pembanding/Termohon, (Preseden buruk, bahwa Pegawai Negeri dapatmengajukan Cerai, tanpa mempedulikan ketentuan sebagaimana tersebutdalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Joncto PP.
Putus : 16-12-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 552 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — AMRUL ANDIKA VS PT. SENTEK INDONESIA BATAM
3218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Faktatersebut merupakan ketidakpahaman Tergugat dalam memahamiaturan ketenagakerjaan di Indonesia, dimana seharusnya sebagaiInvestor sebelum melakukan usaha di Indonesia terlebin dahulu diIndonesia dapat mengetahui UndangUndang Ketenagakerjaan atauTergugat (sebagai Investor) dapat menempatkan di HRD perusahaanTergugat orang yang mempunyai kKemampuan (kompetensi dan skill) dibidang ketenagakerjaan, sehingga tidak menjadi preseden di Indonesiaburuk bagi dunia ketenaga kerjaan indonesia ;17.Bahwa, pemutusan
    Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim salah subjek gugatan(Termohon Kasasi) adalah preseden buruk bagi perlindungan pekerjasecara umum dan Pemohon Kasasi khususnya, dan merupakanbagian dari system pengesahan terjadinya perbudakan di negeri inioleh kapitalis, karena system Kontrak Kerja melalui sub con sangatbertentangan dengan bertentangan dengan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 59 ;Bahwa kembali tegaskan bukti Tergugat (T7) tentang adanyaperjanjian pekerjaan antara PT
    Bahwa faktafakta hukum (bukti dan saksisaksi) dari Pemohon Kasasiseharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan hukum dalam memutuskanperkara ini bukan dikesampingkan karena akan menjadi preseden buruk bagiperlindungan Pekerja ;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:mengenai keberatan ke 1, 2 dan 3:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Januari 2013 dankontra memori kasasi
Register : 16-07-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA WATES Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Wt
Tanggal 30 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
32
  • meyakini bahwa anaktersebut telah siap untuk memasuki jenjang pernikahan termasuk di dalamnyabagaimana pengelolaan ekonomi sehingga dapat dibebankan kepengurusanharta kepadanya.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UndangUndangNomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan tegas menyatakanbahwa: Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakMenimbang, bahwa telah terjadi preseden
    Majelis berpendapat bahwa telah tumbuh preseden buruk dalammasyarakat bahwa peradilan (khususnya Peradilan Agama) pasti akanmengabulkan permohonan Dispensasi Kawin, jika anak Pemohon dancalon istrinya telah berhubungan badan.
Register : 15-02-2013 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 15-K/BDG/PMT-II/AU/II/2013
Tanggal 20 Maret 2013 — Firman Mustaqim Kapten Kes
160
  • melihat hal tersebut, walaupun saat iniTerdakwa kondisinya sakit namun putusan sebelumnya juga harusmenjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap putusanperkara selanjutnya, dan putusan terhadap Terdakwa yang sekarang inijuga harus mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan terhadapmasyarakat dan kesatuan Terdakwa, karena dengan putusan tersebutmaka keadilan terhadap masyarakat menjadi tidak terpenuhi sertaakibat bagi kesatuan yaitu dengan putusan tersebut akan menjadicontoh yang tidak baik / preseden
    Putusantersebut akan menjadi contoh yang tidak baik/preseden burukterhadap penegakan hukum dan pembinaan personel di satuan .Berdasarkan alasan dan kesimpulan tersebut di atas, makapengajuan memori banding di atas adalah sangat tidak beralasansehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquoberkenan memutus dan mengadili perkara ini sebagai berikut : Menolak permohonan Banding Oditur Militer II11Yogyakarta.
    Pengadilan Militer I11 YogyakartaNomor : 60K/PM.II11/AU/VI/2012 Tanggal 20 Desember 2012.Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer sebagaimana yangdikemukakan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Bandingakan mengemukakan pendapat sebagai berikut :MenimbangMenimbang111 Bahwa Oditur Militer keberatan atas penjatuhan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan)bulan, yang menurut Oditur sangat ringan dan tidak menunjukkanrasa keadilan masyarakat dan menjadi preseden
Register : 31-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 01-07-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 119/PDT/2021/PT MTR
Tanggal 1 Juli 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
2026
  • hal tersebut ternyata terbukti sekitar bulan februari 2020tergugat secara sepihak mengambil alih penguasaan danpengerjaan tanah obyek sengketa dari penggugat tanpamengembalikan/menebus uang gadainya sejumlah tersebutHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 119/PDT/2021/PT MTRdiatas setelah tanah kebun tersebut selesai dibersihkan dandibajak tanahnya agar menjadi subur.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut sangatlahmengecewakan, karenatidak ada mencerminkan keadilan samasekali serta dapat menjadi preseden
    Bahwa sebagai mana yang telah diuraikan oleh semula Tergugatsekarang Terbanding diatas ,kecewa , tidak mencerminkan keadilanadalah kata kata dari setiap yang kalah berperkara sedangkan bagisemula Tergugat sekarang Terbanding menilai putusan tersebuttelah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan dan patutuntuk dikuatkatn/dipertahankan pada tingkat banding , adapun daliildari semula Penggugat sekarang Pembanding yang mendalilkanmenjadi preseden burukburuk ditenggah tenggah masyarakatkarena keputusan
    tersebut tidak adanya kepastian hokum yangjelas justru, bagi semula Tergugat sekarang Terbanding menilaisebagai preseden yang baik ditenggah masyarakat karena adanyakepastian hukum, yang mana pihak yang berperkara akanmenyampaikan halhal yang benar jika berperkara tidakberdasarkan kebohongan karena didepan persidangan akanterungkap pakta yang sebenarnya sebagaimana dalil gugatansemula Penggugat sekarang Pembanding didepan persidangantidak mampu membuktikan dalildalil gugatannya tidak ada satusaksipun
Register : 03-08-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 212/Pdt.P/2015/PN.Bpp
Tanggal 19 Agustus 2015 — SAMIONO Bin PARTODIKROMO (Alm) : Tempat tanggal lahir Balikpapan, 24 Nopember 1958, pekerjaan buruh harian lepas, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, beralamat Jalan Gunung Empat RT. 16. No. 40. Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kuasanya 1. MOHAMMAD RIFAI, S.H., 2. AGUS AIRWANTO, S.H., 3. ITA MA’RUF S. Ag, S.H., 4. LA ODE BENI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Juli 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikappan tanggal 30 Juli 2015 dibawah regester No. 243/II/KA/Pdt/2015/PN.Bpp, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; ---------------------------------
32
  • kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat sipil atas permintaanpenduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telahmemperoleh kekuatan hujkum tetap; Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 30(tig puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa pentinglainnya diatur dalam Peraturan Preseden
    ; Peraturan Preseden Nomor : 25 tahun 2008 (Peppres 25/2008) tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; Pasal 81 yang berbunyi : Pencatatan kematian dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanaditempat terjadinya kematian; Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menenuhisyarat berupa :a Surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepadaDesa / Lurah /dan/atau; b Keterangan kematian dari dokter/ paramedic
Register : 30-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA WATES Nomor 56/Pdt.P/2018/PA.Wt
Tanggal 30 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
45
  • harusmeyakini bahwa anak tersebut telah siap untuk memasuki jenjangpermikahan termasuk di dalamnya bagaimana pengelolaan ekonomisehingga dapat dibebankan kepengurusan harta kepadanya.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UndangUndangNomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan tegasmenyatakan bahwa: Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untukmencegah terjadinya perkawinan pada usia anakMenimbang, bahwa telah terjadi preseden
    Majelis berpendapat bahwa telah tumbuh preseden burukdalam masyarakat bahwa peradilan (khususnya Peradilan Agama)pasti akan mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin, jika anakPemohon dan calon istrinya telah berhubungan badan.
Register : 14-11-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 24-03-2014
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 165/PID.B/2013/PN.MTW
Tanggal 6 Maret 2014 — HARMOKO alias MOKO bin H. IDI
70
  • dikurangkan terdakwa berada dalamtahanan;2 Bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriMuara Teweh itu terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatanterpidana yang telah membuat duka yang mendalam bagi saksi korbankarena tulang punggung keluarda dan penopang kehidupan sehariharitelah meninggal dunia akibat dibunuh oleh terdakwa, selain itupenjatuhan hukuman tersebut telah mengabaikan rasa keadilan dalammasyarakat (sosial justice) terutama para pencari keadilan karena akanterjadi preseden
Register : 30-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA WATES Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Wt
Tanggal 30 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
33
  • meyakini bahwa anaktersebut telah siap untuk memasuki jenjang pernikahan termasuk di dalamnyabagaimana pengelolaan ekonomi sehingga dapat dibebankan kepengurusanharta kepadanya.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UndangUndangNomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan tegas menyatakanbahwa: Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahtenyadinya perkawinan pada usia anakMenimbang, bahwa telah terjadi preseden
    Majelis berpendapat bahwa telah tumbuh preseden buruk dalammasyarakat bahwa peradilan (khususnya Peradilan Agama) pasti akanmengabulkan permohonan Dispensasi Kawin, jika anak Pemohon dancalon istrinya telah berhubungan badan.
Putus : 26-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/Pid/2017
Tanggal 26 April 2017 — NOVA SURENTU
198 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebutmenjadi preseden buruk bagi penegakan hukum ke depan. Dimana setiap orangdapat melakukan hal yang sama seperti dilakukan Terdakwa karena tahu pastihukuman yang diterima hanya hukuman percobaan.
    No. 307 K/Pid/2017Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Manado atas perkara a quo akanmenimbulkan preseden buruk terhadap penegakan hukum kedepannya dansuatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Edukatif,Preventif, Korektif, dan Represif, sehingga menjadi daya tangkal terhadapTerdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupasehingga putusan tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat(M.
Register : 27-01-2010 — Putus : 08-06-2010 — Upload : 23-08-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 06/BDG/K-AD/PMT-II/I/2010
Tanggal 8 Juni 2010 — Iwan Subhan./Kopda/3910521070570. /Ta Tuud Kodim 0609/Kab.Bandung. /Kodim 0609/Kab.Bandung.
151
  • Menurut OditurMiliter hat ini bukanlah menjadikan= alasan bagiTerdakwa untuk tidak dijatuhi pidana penjara karenaini akan menjadikan preseden yang buruk bagi anggotayang lain, mengingat penjatuhan pidana penjara tidakserta merta harus dilaksanakan, Oditur Militer.sebagai eksekutor dapat saja menunda eksekusi denganalasan alasan tertentu) atau. alasan sampai Terdakwasembuh.Berdasarkan hal hal tersebut di atas OditurMiliter sebagai Pembanding memohon kepada MajelisHakim Tinggi Il Jakarta berkenan untuk
    Semua keadilan tersebutharus dipertimbangkan menjadi keadilan yang utuhsehingga tidak ada satu pihak pun yang terlukaatau dirugikan atas putusan pengadilan militer.Cc; Keberatan ketiga:Oditur Militer berpendapat kondisi kesehatanbukan merupakan alasan untuk tidak dijatuhi pidanapenjara karena ini akan menjadi preseden yangburuk bagi anggota yang lain, mengingat penjatuhanpidana penjara tidak serta merta harusdilaksanakan, Oditur Militer sebagai eksekutordapat saja menunda eksekusi dengan alasan alasantertentu
    Dengan demikianjelas anggapan Oditur Militer yang menyatakanpenjatuhan pidana ini akan menjadi preseden burukmenjadi terpatahkan dan mohon, da Majelis HakimTinggi untuk mengesampingkannya.Perlu, saya sampaikan bahwa sakit yang sayaderita dibutuhkan penyembuhan dalam waktu' yangpanjang dan tidak dapat ditentukan karenakondisinya parah dan berat dimana pinggul saya dipen dan diberikan MUR yang kata dokter harusdipasang secara permanen (tidak bisa dicabut).
Putus : 13-01-2010 — Upload : 14-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/MIL/2009
Tanggal 13 Januari 2010 — HANDRI KAARO
114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Drs.Buhari dianggap tidak berakibat merusak sendisendi kehidupan dikesatuan maupun di masyarakat sangatlah tidak tepat dan keliru karenaapabila atas perbuatan tersebut hanya dijatuhi pidana bersyarat akanmenjadikan pengaruh atau preseden buruk terhadap pembinaan disiplindilingkungan keprajuritan pada umumnya maupun di Kesatuan Terdakwapada khususnya serta di masyarakat kemudian akan dijadikan acuan ataualasan bagi setiap bawahan untuk melawan atasannya yang dilakukansecara spontan, sehingga perbuatan
    tanggal 15 Juli2008 atau sebagaimana tuntutan Pemohon Kasasi atau mengadili sendiri.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti(Pengadilan Militer Tinggi) kurang cermat dan teliti dalam memberipertimbangan hukumnya dimana secara kenyataan Terdakwa telah melawanatasan, telah memperlihatkan sikap menantang terhadap Saksi Mayor Inf Drs.Buhari yang sekaligus telah merusak sendi kehidupan Kesatuan yang dapatmenjadi preseden
Upload : 03-06-2020
Putusan PN LAMONGAN Nomor Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Lmg
64
  • sebagaimana dimaksud dalam Putusan pengadilan Agamatersebut diatas yang pada saat ini masih dalam tingkat Kasasi diMahkamah Agung Republik Indonesia.Bahwa, kalaupun seandainya Ekseksi yang berdasarkan atasPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 22 Agustus 2018No. 1/Pen.Eks/2018/PN.Lmg Juncto Permohonan dari Arif Handoko, S.E,S.H, M.Hum. berdasarkan Risalah Lelang No. 650/2016, tertanggal 17 Juni2016 tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lamongan makadikhawatirkan akan terjadi preseden
    Lmg bila tetap melakukan eksekusi akanterjadi preseden buruk dalam peradilan di pengadilan negerilamongan.
    Pengadilan Negeri Lamonganmengeluarkan surat Penetapan Eksekusi No.: 1 /Pdt.Eks/2018/PN.LmgLessee ee Bukti T3.Bahwa Pelawan Eksekusi sengaja melakukan gugatan pembatalaneksekusi hanya sebagai kedok untuk mengolorolor waktu pelaksanaaneksekusi yang secara nyata dan jelas dipaparkan dalam gugatandengan menggunakan dasar gugatan pelawanan eksekusi hanyamengunakan opini dimana Pelawan Eksekusi menyatakan bahwaPengadilan Negeri Lamongan telah keliru bila sampai melaksanakaneksekusi yang akan menjadi preseden
Register : 04-10-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN METRO Nomor 1/Pid.C/2019/PN Met
Tanggal 4 Oktober 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Suhardo, S.H.
Terdakwa:
Kartini binti Wagiman
20
  • pertimbangan diatas, maka PengadilanNegeri berpendapat bahwaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, PencurianRingan oleh karena itu ia harus dipidana dan dibebani pula membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akanditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perludipertimbangkan halhal yang meringankan dan memberatkan:Halhal yang memberatkan: Menimbulkan preseden