Pemohon sebagaiTaruna di Akademi Pelayaran Niaga Indonesia (AKPELNI) Semarang harusmemenuhi Standar Pendidikan di Akademi tersebut salah satunya yaitu praktek laut(Prala) untuk mendapatkan COP (Certificate Of Profesion) yang langsungberhubungan dengan Dishub (Dinas Perhubungan) Indonesia dan Internasional,sehingga diperlukan paspor yang sesuai dengan identitas yang sebenarnya/ash agarbisa lintas damai, oleh karena itu ada tahun kelahiran Pemohon dalam papor NomorAR 472525 tercantum tahun kelahiran

Pemohon sebagaiTaruna di Akademi Pelayaran Niaga Indonesia (AKPELNI) Semarang harusmemenuhi Standar Pendidikan di Akademi tersebut salah satunya yaitu praktek laut(Prala) untuk mendapatkan COP (Certificate Of Profesion) yang langsungberhubungan dengan Dishub (Dinas Perhubungan) Indonesia dan Internasional,sehingga diperlukan paspor yang sesuai dengan identitas yang sebenarnya/asli ;5.

menjalankan tugas profesinyadengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan kliendidalam maupun diluar Sidang Pengadilan .The Basic Principle Role of Lawyers sebagaimanadiadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan BangsaBangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskanbahwa Pemerintah wajid menjamin bahwa advokat dalammenjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi,intervensi dan gangguan termasuk didalamnya tuntutansecara hukum.International Bars association Standards For TheIndependence of The legal Profesion

tugas profesinyadengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan kliendidalam maupun diluar Sidang Pengadilan .e The Basic Principle Role of Lawyers sebagaimanadiadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan BangsaBangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskanbahwa Pemerintah wajid menjamin bahwa advokat dalammenjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi,intervensi dan gangguan termasuk didalamnya tuntutansecara hukum.e International Bars Association Standards For TheIndependence of The legal Profesion

menjalankan tugas profesinyadengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan kliendidalam maupun diluar Sidang Pengadilan .The Basic Principle Role of Lawyers sebagaimanadiadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan BangsaBangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskanbahwa Pemerintah wajid menjamin bahwa advokat dalammenjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi,intervensi dan gangguan termasuk didalamnya tuntutansecara hukum.International Bars Association Standards For TheIndependence of The legal Profesion

tugas profesinyadengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan kliendidalam maupun diluar Sidang Pengadilan .The Basic Principle Role of Lawyers sebagaimanadiadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan BangsaBangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskanbahwa Pemerintah wajid menjamin bahwa advokat dalammenjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi,intervensi dan gangguan termasuk didalamnya tuntutansecara hukum.e International Bars Association Standards For TheIndependence of The legal Profesion

Bernadez)

Bahwa dalam menjalankan Profesinya sebagai bank,Terlawan bekerja sesuai dengan standart profesion(Prudential Banking System) sehingga jika Pelawanmenyatakan sebagai Rentenir adalah tidak benar danhanya alasan dari Pelawan untuk menghindar daripelaksanaan eksekusi ataS barang jaminan yang sudahdijaminkan;12. Bahwa sebagai Debitur selayaknya sudahmengetahui jika barang yang dijaminkan beresiko untukdilelang, ketika yang bersangkutan inkarjanji/ wanprestasi;Hal 14 dari 25 hal Put.

Bahwa dalam menjalankan Profesinya sebagai bank,Terlawan bekerja sesuai dengan standart profesion(Prudential Banking System) sehingga jika Pelawanmenyatakan sebagai Rentenir adalah tidak benar danhanya alasan dari Pelawan untuk menghindar daripelaksanaan eksekusi atas barang jaminan yang sudahdijaminkan;21.

Fc sertificate or marine profesion (Aurellio. C. Laurente);Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara Ini;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bitungtersebut, telah diajukan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umumdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 11 Juli 2018,sebagaimana ternyata pada akta permintaan banding Nomor: 19/Akta.Pid.SusPRK/ 2018/PN Bit.

Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

KDItentang Peradilan Tata Usaha Negara : yang dimaksud dengan "asasasasumum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas :e Kepastian NUKUM j 9+ n noe noe non nnn non non cen ene nn nee nee nnn nee Tertib Penyelenggara Negara;@ Ketter Kalan esas sae rsnices ee eet reese rnieenemeeensemenenee Proposionalitas 20+ 20+ 202 22 22 one nn noe none nn nen nnn Profesion aliSme j 25 222 22222 ono nnn ene nnn eee neeee Akuntabilitas 222 22222 non non noe eon nnn nn nnn eeSebagaimana dimaksud dalam UndangUndang

PeraturanDesa Kalipucang Kulon, Kecamtan Batang, Kabupaten BatangNomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDesa Tahun Anggaran 2017 bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, serta Peraturan Desa yangdigugat tersebut bertentangan dengan azas azas umumpemerintahan yang baik; dan yang dimaksud daripada azasazasumum pemerintahan yang baik adalah meliputi :Tertib penyelengaraan negara; Keterbukaan j= 90 non nnn nnn nn nnn nnn nnn non nnn son nne conanProporsionaltas; profesion

Sehingga keputusan bapek Nomor :224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal22 November 2012 dalam hal membaca angka satu dan halmemutuskan menetapkan Pertama sudah terdapat cacat hukumbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas TertibPenyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Profesion alitas;d) Dalam objek sengketa keputusan bapek Nomor2224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 dalam halmembaca angka 1 dan 3, dalam hal menimbang huruf a,b,c dan d,dalam

Bukti tersebutjustru memberikan izin kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Rekonvensiuntuk membuka Business College program profesi 2 tahun yang jelas tidak diaturdalam perjanjian guodnon, karena Termohon Kasasi/Terbanding/PenggugatRekonvensi dalam hal ini LP3I tidak mampu menyediakan program profesi satutahun (profesion center) yang menjadi objek perjanjian a quo.

Bahwa selama Penggugat tidak masuk kerja dio BalaiTaman Nasional Kayan Mentarang mulai tanggal 3 Januari hingga 22Pebruari 2017, Penggugat tidak pernah menghubungi, menjawab panggilantelepon dan membahas pesan yang dikirim melalui Aplikasi WhatsAPP olejhKepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kayan Mentarangmenunjukkan bahwa Penggugat memiliki sikap yang tidak Profesion,Disiplin, tidak bertanggung jawab;20.

Hal ini dapat lihat sesuai dengan fakta yangterungkap di muka persidangan dimana berawal pada saat Klien kami dimintaoleh Saudari Nurlela (DPO) untuk mengantarkannya ke Pulo Serdang, dansetelah ditengah jalan Nurlela meminta merubah arah tujuan menjadi ke AekBatu, Cikampak, dan Pembanding/Terdakwa pun tidak mengetahul bahwaNurlela (DPO) membawa bungkusan berisikan Narkotika jenis sabusabu,sementara pemilik barang (NURLELA) tersebut karena tidak profesion danLalainya Pihak Kepolisian sehingga kabur

: 1217 Tahun 2007 Tanggal : 5 September 2007Daftar: Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran,Staf Teknis dan Pejabat Penanda Tanganan SPM danPejabat Penanda Tanganan Penguji SPM pada RumahSakit Umum Daerah Brigjen H.Hasan Basry KandanganTahun Anggaran 2007;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berita Acara SerahTerima Pertama (BAST1) No. 445/1650/RSUDHHB/XII/2007 Tanggal 14 Desember 2007;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Serah TerimaPertama (BAST1) Profesion

Hasan Basry Kandangan.34) 1 (satu) bundel fotocopy Serah Terima Pertama (Bast-1) Profesion Hand Over (PHO) pekerjaan Pembangunan Gedung OK RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan TA 2007;35) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast-1) No : 445/1680/RSUD-HHB/XII/2007.

Hasan Basry Kandangan.34) 1 (satu) bundel fotocopy Serah Terima Pertama (Bast-1) Profesion Hand Over (PHO) pekerjaan Pembangunan Gedung OK RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan TA 2007;35) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast-1) No : 445/1680/RSUD-HHB/XII/2007.36) 1 (satu) bundel fotocopy RAB.37) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (KONTRAK) Nomor : 640/26.11/PWS-RS/GED/DPU-CK/HSS/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007.38) 1 (satu) lembar kuitansi LS bukti

Hasan Basry Kandangan.34) 1 (satu) bundel fotocopy Serah Terima Pertama (Bast-1) Profesion Hand Over (PHO) pekerjaan Pembangunan Gedung OK RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan TA 2007;35) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast-1) No : 445/1680/RSUD-HHB/XII/2007.36) 1 (satu) bundel fotocopy RAB.37) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (KONTRAK) Nomor : 640/26.11/PWS-RS/GED/DPU-CK/HSS/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007.38) 1 (satu) lembar kuitansi LS bukti

Hasan Basry Kandangan.34) 1 (satu) bundel fotocopy Serah Terima Pertama (Bast-1) Profesion Hand Over (PHO) pekerjaan Pembangunan Gedung OK RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan TA 2007;35) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast-1) No : 445/1680/RSUD-HHB/XII/2007.