Niaga.Mdn, Tanggal 14 Januari 2016 yang menetapkan DebitorPT.BBH INVESMENT (Dalam PKPU Sementara) selama 45 Hari terhitung sejaktanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 17 Maret 2016 ;Putusan No. 2/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.MdnHalaman 9Bahwa, masa (PKPU Sementara) Debitor PT.BBH INVESMENT akanberakhir pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, maka diadakanlah Rapatpada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 di Pengadilan Niaga/Negeri Medanguna membahas usulan Proposal Rencana Perdamaian Debitor PT.BBHINVESMENT

(PKPU Sementara) dan Pemungutan Suara/ Voting, sebagaiberikut :USULAN PERDAMAIAN :Bahwa, dalam Rapat tanggal 10 Maret 2016, di Pengadilan Niaga/NegeriMedan, Debitor PT.BBH INVESMENT (Dalam PKPU Sementara) telahmengajukan Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 8 Maret 2016 terhadapPara Kreditornya ;Bahwa, oleh karena Debitor PT.

Niagapada Pengadilan Negeri Mdn agar Menyatakan Perdamaian DAPATDIKABULKAN ;REKOMENDASI, Tentang Biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa atau FeePengurus PT.BBH INVESMENT (PKPU Sementara ;Bahwa, berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor : 2/Pdt.Sus PKPU/ 2016/ PN.Niaga.Mdn, tanggal 14 Januari 2016, yangmemutuskan PT.BBH INVESMENT (dalam keadaan Penundaan KewajibanPembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (Empat puluh lima) hariterhitunq seiak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal

yang diajukan oleh Debitor PT.BBH INVESMENT(DALAM PKPU Sementara) telah diterima oleh seluruh Kreditor (1 KreditorSeperatis dan 9 Kreditor Konkuren yang memiliki hak suara dalam proses PKPUa quo ;Bahwa, dengan demikian Proses PKPU antara seluruh Kreditor (1Kreditor Seperatis dan 9 Kreditor Konkuren dengan Debitor PT.BBHINVESMENT (DALAM PKPU Sementara) dalam Perkara Nomor : 2/ Pdt.Sus Putusan No. 2/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.MdnHalaman 15PKPU/ 2016/ PN.Niaga Mdn telah berakhir dengan Perdamaian,

Pembayaran pertama sekali dilakukan pada tanggal 24 Maret2016;Bahwa selanjutnya setelah disetujuinya perdamaian terhadap PKPU PT.BBH Investment (dalam PKPU), maka Pengadilan berwenang untukmemberikan Homologasi;Namun demikian, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 285 (2),Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:..

SetahuSaksi kapan SHGB Nomor 2242 oleh PT.Sentul City sebelum dijualkepada PT.BBH ?

, kemudian Saksi mengatakan di bawah tahun 2010belum ada ;Bahwa terkait pertanyaan, Saksi mengatakan bahwa ketika pembelianantara PT.Sentul City dengan PT.BBH ketika itu Saksi masih bekerja diPT.Sentul City, apakah di dalam proses jual beli antara PT.Sentul CityHalaman 49 dari 67 Putusan Perkara Nomor : 58/G/2021/PTUN.BDGdengan PT.BBH ada surat menyurat atau dokumen lain yang sebelumnyadiperiksa oleh PT.Sentul City, adakah suratsurat lain yang terbit menurutSaksi ketahui yang mengakibatkan sehingga

, kemudian Saksi mengatakan waktudi lokasi PT.BBH itu ada teman saya Bapak Hanif Maksi yang mematokmatok disitu, alasannya karena Dia mengakui katanya itu beli dari AnmadBaih, itu yang setelah diserahkan ke PT.BBH, tetapi ketika pengkavlingantidak ada ributribut ;Bahwa setahu Saksi dalam transaksi jual beli itu) pembayaranlangsungnya kepada Bapak Salim Ikam di saksikan oleh Bapak AhmadBaih dan di saksikan oleh saya juga ;Bahwa setahu Saksi PT.Sentul City tidak pernah membeli tanah dariBapak Ahmad

Saksi Komarudin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekdes Cijayanti pada awal tahun 2018 ;Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa pernah ada pembeliantanah antara PT.Sentul City dengan PT.BBH., karena kalau SHGB atauSHM itu biasanya tidak langsung datang ke Desa lagi ;Bahwa sejak tahun 2018 Saksi menjabat Sekdes Cijayanti, Saksi tidakpernah mengetahui bahwa PT.BBH itu pernah melakukan permohonanmengenai bahwa lahan yang sudah di beli PT.Sentul

City sudah dialinkanke PT.BBH, akan tetapi PT.BBH pernah ada catatan persil 48 saja itu bedablok, 62 sama 74.

Penggugat:
ERWIN SYAH
Tergugat:
1.PT.BHAKTI BANGUN HARMONI (PT.BBH)
2.PT.CIPTA HARMONI LESTARI (PT. CHL)
3.PT. SENTUL CITY Tbk
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BOGOR

Penggugat:
ERWIN SYAH Bin MUH
Tergugat:
1.PT.Bhakti Bangun Harmoni ( PT.BBH )
2.PT.Cipta Harmoni Lestari ( PT.CHL )
3.Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor