PT.NATIONAL OILWELL VARCO VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;;

PT.ION EXCHANGE INDONESIA >< PT.NATIONAL SAGO PRIMA CS

PT.NATIONAL SAGO PRIMA >< KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN RI

keberadaannyadalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsurlingkungan hidup21.Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha yang bergerak dibidangusaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutandarat dan telah memperoleh IUPHHBK seluas 21.418 (Dua PuluhSatu Ribu Empat Ratus Delapan Belas) hektar di kabupatenKepulauan Meranti Provinsi Riau berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.77/MenhutIV2013 tanggal 4 Februari 2013.22.Bahwa berdasarkan Akta Nomor 71 tertanggal 26 Juli 2010 PT.National

Populasi fauna Terjadi perubahan 100 % populasi 27.Bahwa peristiwa kebakaran hutan harusnya dapat dihindari jika PT.National Sago Prima (PT. NSP) memiliki early warning system yangmemadai dalam hal pengendalian kerusakan lingkungan hidup yangterjadi sebagai akibat adanya kebakaran hutan.Halaman 9 dari 55 hal.

Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa PT.National Sago Prima berupa kewajiban melengkapi saranapencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai denganpetunjuk standarisasi sarana pencegahan dan penanggulangankebakaran hutan dengan pengawasan Badan Lingkungan HidupKabupaten Kepulauan Meranti dalam Jangka Waktu 1 (satu)tahun.6. ....dst....38.Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa karena adanyakelalaian Tergugat menyebabkan terbakarnya hutan dan/atau lahandi areal milik Tergugat.

Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan yangterbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsiyaitu kompos.Berikut disampaikan pehitungan mengenai biaya yang harus digunakandalam rangka pemulihan areal konsesi bekas terbakar di IUPHHBK PT.National Sago Prima di Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riauseluas 3000 ha dengan menggunakan kompos.

Sago Prima (NSP) yang berada di Jalan Amelia No. 4 Selatpanjangdengan maksud untuk menindaklanjuti rencana peminjaman modal dari PT.National Sago Prima yang sebelumnya pernah diceritakan oleh saksiALBERT;Bahwa sesampainya di Kantor PT.

NSP merasa tertipu dikarenakan suratsurat tanah yangdiagunkan Saksi FAHMI Bin AHMAD tersebut ternyata fiktif dan SaksiFAHMI Bin AHMAD ternyata tidak memiliki tanah maupun kebun sagu;Bahwa benar akibat perobuatan Terdakwa bersamasama dengan SaksiFAHMI Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) PT.National Sago Prima (NSP) menderita kerugian sebanyak + Rp.1.210.492.000, (satu milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus sembilanpuluh dua ribu rupiah); Bahwa barang bukti yang diperlihatkan

NSP mengirimkan uang melalui rekening BNI SaksiFAHMI FAHMI dengan nomor 02109188994 sebanyak dua kali transfer, yangpertama pada Tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp. 630.000.000, (enam ratustiga puluh juta rupiah) dan yang kedua pada Tanggal 19 Agustus 2011sebesar Rp. 603.000.000, (enam ratus tiga juta rupiah);Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah menerima ongkos panen dari PT.National Sago Prima sebesar Rp. 35.250.000, (tiga puluh lima juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui tranfer

., Jepang dengan PT.National Gobel, Technical Assistance Agreement tertanggal 27 Juli 1970 antara MatsushitaElectric Industrial Co.Ltd., Jepang dengan PT.National Gobel, Technical Assistance Agreement tertanggal 01 April 2005 antaraMatsushita Electric Works Co.Ltd., Jepang dengan Pemohon Banding, Technical Assistance Agreement tertanggal 03 Agustus 2003antara Panasonic Communications Co.

,Jepang (MEI) dengan PT.National Gobel (NABEL), NABEL / PemohonBanding sepakat untuk membayar Technical Assistance Fee sebesar 3% dariNet Sales Price semua produk yang terjual kepada MEI.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (Article) 13.01 Trademark LicenseAgreement tertanggal 05 April 2004 antara Matsushita Electric IndustrialCo.Ltd., Jepang (MEI) dengan Pemohon Banding (PMI), PMI / PemohonBanding wajib membayar royalti / Brand License Fee sebesar 1% dari NetSales Price semua produk yang menggunakan

Menyatakan Terdakwa PT.National Sago Prima tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua, Ketiga dan Keempat;2. Membebaskan Terdakwa PT.National Sago Prima dari dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua, Ketiga dan Keempat tersebut;3. Menyatakan Terdakwa PT.

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa PT.National Sago Prima berupa kewajiban melengkapi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan petunjuk standarisasi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

NSP kepada BAJURI tanggal 23Oktober 2013.Legalisir Foto Copy Perjanian pemborongan Pekerjaan PT.National Sago Prima PT. Nuansa Pertiwi Nomor : NSP/SPKLC/2013/1/0001.Legalisir Foto Copy Perjanjian pemborongan Pekerjaan PT.National Sago Prima PT. Sumatera Multi Indah Nomor : NSP/SPKLC/2014/I/002.Legalisir Foto Copy PerjanJian pemborongan Pekerjaan tentangPekerjaan Penanaman bibit sagu Ir.

Namun dalam melakukan kegiatannya Terdakwa PT.NSP menggunakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Murni Sagu Milik atas nama PT.National Timber and Forest Product yang disetujui dan disahkan olehKomisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan untukPT. National Timber and Forest Product dengan surat Nomor : 134/DJP/ANDAL/99 Tanggal 31 Agustus 1999. Dengan kata lain, AMDAL PT.National Timber and Forest Product hanya untuk PT.

Namun dalam melakukan kegiatannya Terdakwa PT.NSP menggunakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Murni Sagu Milik atas nama PT.National Timber and Forest Product yang disetujui dan disahkan olehKomisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan untukPT. National Timber and Forest Product dengan surat Nomor : 134/DuP/ANDAL/99 Tanggal 31 Agustus 1999. Dengan kata lain, AMDAL PT.National Timber and Forest Product hanya untuk PT.

NSP kepada BAJURI tanggal 23Oktober 2013.Legalisir Foto Copy Perjanian pemborongan Pekerjaan PT.National Sago Prima PT. Nuansa Pertiwi Nomor : NSP/SPKLC/2013/1/0001.Legalisir Foto Copy Perjanjian pemborongan Pekerjaan PT.National Sago Prima PT. Sumatera Multi Indah Nomor : NSP/SPKLC/2014/1/002.Legalisir Foto Copy PerjanJian pemborongan Pekerjaan tentangPekerjaan Penanaman bibit sagu Ir.

NSPmenggunakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) ~~ HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Murni Sagu Milik atas nama PT.National Timber and Forest Product yang disetujui dan disahkan olehKomisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan untukPT. National Timber and Forest Product dengan surat Nomor : 134/DJP/ANDAL/99 Tanggal 31 Agustus 1999. Dengan kata lain, AMDAL PT.National Timber and Forest Product hanya untuk PT. National Timberand Forest Product karena pemrakarsanya adalah PT.

NSP.menggunakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) ~~ HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Murni Sagu Milik atas nama PT.National Timber and Forest Product yang disetujui dan disahkan olehKomisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan untukPT. National Timber and Forest Product dengan surat Nomor : 134/DJP/ANDAL/99 Tanggal 31 Agustus 1999. Dengan kata lain, AMDAL PT.National Timber and Forest Product hanya untuk PT. National Timberand Forest Product karena pemrakarsanya adalah PT.

National Timber AndForest Product menjadi PT.National Sago Prima (PT.NSP.)

Nomor : SK.353/MenhutIl/2008, tanggal 24September 2008 Tentangpemberian IUPHHBK pada HutanTanaman Industri dalam HutanTanaman (Sagu) kepada PT.National Timber And ForestProduct Atas Areal Hutan Produksiseluas + 21.620 hektar di PropinsiRiau dilakukan perubahan denganKeputusan Menteri Kehutanan RINo. : SK.380/MenhutII/2009,tanggal 25 Juni 2009 yangmemutuskan perubahanpemegang konsesi dari yangsemula PT. National Timber AndForest Product menjadi PT.National Sago Prima (PT.NSP.)

Tjut Hartaty Syang dilegalisir ;Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 6405/2010 a.n PT.National Finance berikut Akte pemberian Hak Tanggungan no.107/2010 yang dilegalisir ;Surat penghapusan (Roya) Hak Tanggungan Peringkat (pertama) yang dilegailisir ;Foto copy kutipan risalah lelang No. 215/2012 tanggal 13September 2012 yang dilegalisir ;Foto copy penetapan No. 22/Eks.RI/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal19 Oktober 2012 yang dilegalisir ;Dikembalikan kepada saksi Dra. Tjut Hartaty S4.

Tjut Hartaty Syang dilegalisir ;2) Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 6405/2010 a.n PT.National Finance berikut Akte pemberian Hak Tanggungan no.107/2010 yang dilegalisir ;3) Surat penghapusan (Roya) Hak Tanggungan Peringkat (pertama) yang dilegalisir ;4) Foto copy kutipan risalah lelang No. 215/2012 tanggal 13September 2012 yang dilegalisir ;5) Foto copy penetapan No. 22/Eks.RI/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal19 Oktober 2012 yang dilegalisir ;Dikembalikan kepada saksi Dra. Tjut Hartaty S4.

lokasi simpang 4 (empat) paritkanal disekitar areal yang dirambah.e LU 00 0 52' 12,85" E 102 0 46' 03,09" dilokasi sekitar parit kanal danhutanYang mana dari hasil pengecekan lapangan dan berpedoman kepadapeta hasil tata batas kawasan hutan maka pohon yang ditebang olehterdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan yang mana merupakanHutan Produksi Terbatas (HPT) yang didalamnya telah dibebani izinusaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanamanindustry dalam hutan tanaman (sagu) kepada PT.National

lokasi simpang 4 (empat) paritkanal disekitar areal yang dirambah.LU 00 0 52' 12,85 " E 102 0 46 03,09 " dilokasi sekitar parit kanal danhutanYang mana dari hasil pengecekan lapangan dan berpedoman kepadapeta hasil tata batas kawasan hutan maka pohon yang ditebang olehterdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan yang mana merupakanHutan Produksi Terbatas (HPT) yang didalamnya telah dibebani izinusaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanamanindustry dalam hutan tanaman (sagu) kepada PT.National

lokasi simpang 4 (empat) paritkanal disekitar areal yang dirambah.e LU 00052 12,85" E 102 0 46' 03,09 " dilokasi sekitar parit kanal danhutane Yang mana dari hasil pengecekan lapangan dan berpedoman kepadapeta hasil tata batas kawasan hutan maka pohon yang ditebang olehterdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan yang mana merupakanHutan Produksi Terbatas (HPT) yang didalamnya telah dibebani izinusaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanamanindustry dalam hutan tanaman (sagu) kepada PT.National

lokasi simpang 4 (empat) paritkanal disekitar areal yang dirambah.LU 00 0 52' 12,85 " E 102 0 46' 03,09 " dilokasi sekitar parit kanal danhutanYang mana dari hasil pengecekan lapangan dan berpedoman kepadapeta hasil tata batas kawasan hutan maka pohon yang ditebang olehterdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan yang mana merupakanHutan Produksi Terbatas (HPT) yang didalamnya telah dibebani izinusaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanamanindustry dalam hutan tanaman (sagu) kepada PT.National

di lokasi simpang 4 (empat) paritkanal disekitar areal yang dirambah.e LU 000 52 '12,85" E 102 46 03,09 " dilokasi sekitar parit kanal danhutanYang mana dari hasil pengecekan lapangan dan berpedoman kepadapeta hasil tata batas kawasan hutan maka pohon yang ditebang olehterdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan yang mana merupakanHutan Produksi Terbatas (HPT) yang didalamnya telah dibebani izinusaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanamanindustry dalam hutan tanaman (sagu) kepada PT.National

JenderalSudirman KAV 45 Jakarta12930 Indonesia / KantorPerwakilan PT.NATIONAL SAGOPRIMA (NSP) di JalanTebing Tinggi Nomor :66Selat Panjang KabupatenKepulauan MerantiProvinsi Riau; Kebangsaan.Indonesia; Jenis/Bidang Usaha.Pertanian, Perindustrian,Perdagangan,Pengangkutan NPWP. 2.873.766.2218001Tanggal 28 Juli 2010; Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwayaitu :NamaTempat LahirUmur / Tanggal LahirTempat tinggalJenis kelaminKebangsaanAgamaTerdakwa tidak ditahan;35 Tahun

NSP tersebut semula berasal dari areal PT.National Timber and Forest Product sesuai Keputusan MenteriKehutanan Nomor SK.353 / Menhutll / 2008 Tanggal 24 September2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan BukanKayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu)Kepada PT. National Timber and Forest Product Atas Areal HutanProduksi Seluas + 21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh)Hektar di Provinsi Riau; Dan kemudian menjadi areal Terdakwa PT.

National Timber and Forest Product hanya untuk PT.National Timber and Forest Product karena pemrakarsanya adalah PT.National Timber and Forest Product. ;"e Bahwa Terdakwa PT. NSP tidak melakukan prakarsa untuk merevisiAMDAL dari yang semula AMDAL PT. National Timber and ForestProduct menjadi AMDAL PT.

NSP tersebut semula berasal dari areal PT.National Timber and Forest Product sesuai Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.353/Menhutll/2008 Tanggal 24 September 2008Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan KayuPada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) KepadaPT. National Timber and Forest Product Atas Areal Hutan ProduksiSeluas + 21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) Hektar diProvinsi Riau.Dan kemudian menjadi areal Terdakwa PT.

NSP tersebut semula berasal dari areal PT.National Timber and Forest Product sesuai Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.353/Menhutll/2008 Tanggal 24 September 2008Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan KayuPada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) KepadaPT. National Timber and Forest Product Atas Areal Hutan ProduksiSeluas + 21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) Hektar diProvinsi Riau;Dan kemudian menjadi areal Terdakwa PT.

National FinanceCabang Yogyakarta, 4 Menghukum Pelaku Usaha/Tergugat/PT.National Finance agarmemperhitungkan bunga yang telah dipotong didepan daripinjaman yang belum berjalan sebagai pemenuhan kewajibanKonsumen/Penggugat sesuai posita nomor; 2 ( dua ),5 Menghukum Pelaku Usaha/ Tergugat/PT.National Finance CabangYogyakarta untuk memperpanjang jangka waktu Pinjamanmenjadisampai dengan tahun 2015, Putusan perkara No. 222/Pdt.G/2012/PN.Slmn6 Menyatakan sah dan Berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag

Arteri Utara,Ruko Casa Grande no, 42, Maguwoharjo, Depok, Sleman.Yogyakarta. 7 Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding,maupun kasasi. 8 Menghukum Pelaku Usaha/Tergugat/PT.National Finance untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini, SUBSIDERApabila dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadil adilnya.

National Sago Prima Mill dokumen RKL / RPL semester tahun 2013 PT.National Sago Prima.Fotocopy yang dilegalisir oleh Perusahaan PT. National SagoPrima Mill dokumen RKL / RPL semester Il tahun 2013 PT.National Sago Prima.Tetap terlampir dalam berkas perkara. a. Menetapkan supaya terdakwa Ir. Erwin dan terdakwa II.

Dalam hal dokumendokumen tersebut tidak menyatakan PT.National Sago Prima telah melakukan kegiatan yang memerlukan izinkhusus, maka PT.

National SagoPrima Mill dokumen RKL / RPL semester tahun 2013 PT.National Sago Prima.Fotocopy yang dilegalisir oleh Perusahaan PT. National SagoPrima Mill dokumen RKL / RPL semester Il tahun 2013 PT.National Sago Prima.

National SagoPrima Mill dokumen RKL / RPL semester tahun 2013 PT.National Sago Prima.Fotocopy yang dilegalisir oleh Perusahaan PT.

(BB382);385 1 (satu) lembar tulisan dari Bupati Siak tanggal 4 Oktober 2003 yangditujukan kepada Kadishut/Bapedalda dan 1 (satu) lembar surat dari PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor : 59/NT/HTID/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang ditujukan kepada Bupati Siak perihalpermohonan IUPHHKHT an. PT. NATIONAL TIMBER AND FORESTPRODUCT, berikut lampiran peta permohonan TUPHHKHT an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.(BB383);386 2(dua) lembar Surat Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak H.

PT.NATIONAL TIMBERAND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha yang ditujukan kepada BupatiSiak berikut Lampiran peta.(BB384);3872(dua) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani) No: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002 Perihal: Persetujuan Prinsip PencadanganLahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ((UPHHK) Hutan Tanamanan. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 HaHal. 73 dari 270 hal. Put.

No. 226 PK/Pid.Sus/20127474ditujukan kepada Direktur PT.NATIONAL TIMBER AND FORESTPRODUCT. (BB385);3881 (satu) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani) No: 660/BpdlS/458 tanggal 27 Desember 2002 Perihal: PersetujuanANDAL,RKL,RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman (IUPHHKHT) PT.NATIONAL TIMBER AND FORESTPRODUCT ditujukan kepada Pimpinan PT.NATIONAL TIMBER ANDFOREST PRODUCT.

(BB387);390Buku Studi Kelayakan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman(IUPHHKHT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCTKabupaten Siak Provinsi Riau, telah mendapatkan persetujuan Kepala DinasKehutanan Kab. Siak HAASRAL RACHMAN,SH (ditandatangani) tanggal 31Januari 2003.

PT.NATIONAL TIMBER AND FORESTPRODUCT ditandatangani oleh H.ASRAL RACHMAN,SH berikutlampirannya. (BB403);4055(lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor:KPTS/522.2/PK/8103 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pengesahan RencanaKerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanamantahun 2005 di Kabupaten Siak an. PT.NATIONAL TIMBER AND FORESTPRODUCT ditandatangani oleh H.ASRAL RACHMAN,SH berikutlampirannya.

National Timber and Forest Product sesuai KeputusanMenteri Kehutanan Nomor : SK.353/MenhutII/2008 Tanggal 24 September2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan KayuPada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT.National Timber and Forest Product Atas Areal Hutan Produksi Seluas +21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) Hektar di Provinsi Riau.Dan kemudian menjadi areal PT.

National Timber and Forest Product sesuai KeputusanMenteri Kehutanan Nomor : SK.353/MenhutlI/2008 Tanggal 24 September2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan KayuPada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT.National Timber and Forest Product Atas Areal Hutan Produksi Seluas +21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) Hektar di Provinsi Riau.Dan kemudian menjadi areal PT.

fotocopy Perjanjian Kerja antara PT.National Sago Primadengan PANDUMAAN SIREGAR tanggal 01 April 2010;Legalisir fotocopy Perjanjian Kerja antara PT.Sampoerna Bil Fuel denganERWIN tanggal 15 Januari 2009;Legalisir fotocopy Surat Keputusan PT.NSP No.005/NSP/HRS/SK/P/III/2012 tanggal 15 Maret 2009;Hal. 62 dari 92 hal.

No. 2300 K/PID.SUS.LH/2015 Legalisir fotocopy surat PT.NSP kepada BAJURI tanggal 23 Oktober2013; Legalisir fotocopy Perjanjian Pemborongan pekerjaan PT.National SagoPrimaPT.Nuansa Pertiwi Nomor:NSP/SPKLC/2013/1/0001; Legalisir fotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT.National SagoPrimaPT.Sumatera Multi Indah Nomor:NSP/SPKLC/2014/1/002; Legalisir fotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tentang PekerjaanPenanaman bibit sagu Ir.ERWININDRA SYAFRIZAL Nomor:03/SPK/PBS/NSP/V/2013; Legalisir fotocopy

Nurul Komariah berada di selatpanjangkeadaan sedang hujan sehingga berteduh di Gapura bekas kilang kayu PT.NATIONAL TIMBER, tidak lama kemudian terdakwa sempat buang air keciltersangka di semaksemak, setelah selesai buang air kecil, terdakwamelihat Sdri. Nurul Komariah sedang menerima telepon dengan orang yangtidak dikenal kemudian terdakwa menghampiri dan berusaha merampashandphone yang sedang di pegang Sdri.

Nurul Komariah berada di selatpanjangkeadaan sedang hujan sehingga berteduh di Gapura bekas kilang kayu PT.NATIONAL TIMBER, tidak lama kemudian terdakwa sempat buang air keciltersangka di semaksemak, setelah selesai buang air kecil melihat Sdri.Nurul Komariah sedang menelpon dengan orang yang tidak terdakwa kenalkemudian menghampiri dan bertanya kepada Sdri. Nurul Komariah siapayang menelpon mi lalu Sdri.

Bina Kualita Teknik) kepada Tergugat (PT.National Finance) adalah sebesar Rp.22.500.000.000, (dua puluh dua milyar lima ratus jutarupiah) ;5. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaranhutang dari Penggugat sebesar Rp. 22.500.000.000,(dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambahbunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak 12 Oktober2010 sampai dengan hutang dibayar lunas ;6. Mengukum Tergugat untuk mengembalikan kepadaPenggugat barang jaminan milik Penggugat, yaitu :1.

Augustin BeatriceSuyanto, SH., PPAT di Jakarta Timur (bukti P4) ;Fotocopy Surat Nomor S265/DirNF/XI/2011, tanggal 17 November2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Hilman Saputra D danGanang Kusumo, masingmasing Direktur Utama dan Direktur PT.National Finance (bukti P5) ;Fotocopy Printout Rekening Koran Bank Capital Nomor00.00.00.00502.5 atas nama : Samuel Purba, MBA., Drs.

Bina Kualita Teknik dengan PT.National Finance ada hubungan hukum pinjam meminjam, yaitu Penggugatmeminjam kepada PT.

Hak Guna Bangunan Nomor 00334/Cipayung (buktiT.I6) ;Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 94/2010, tanggal 13Oktober 2010, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan : Ny.Augustin Beatrice Suyanto, SH., PPAT di Jakarta Timur (bukti T.I7) ;Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4307/2010 (bukti T.I8) ;Fotocopy Surat Nomor S067/DirNF/III/2011, tanggal 18 Maret 2011,perihal pemberitahuan fasilitas pembiayaan yang akan jatuh tempo,yang dibuat dan ditandatangani oleh : Ganang Kusumo, Direktur PT.National

National Finance adahubungan hukum pinjam meminjam, yaitu Penggugat meminjam kepada PT.National Finance ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut, apakah dalam perkara ini gugatan diajukan oleh Drs. SamuelPurba, MBA dalam kapasitas selaku pribadi atau selaku Direktur PT.

NSP tersebut semula berasal dari areal PT.National Timber and Forest Product sesuai Keputusan Menteri KehutananNomor SK.353/MenhutII/2008 tanggal 24 September 2008 tentang PemberianIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industridalam Hutan Tanaman (Sagu) kepada PT. National Timber and Forest ProductHal. 4 dari 108 hal. Put.

Dengan kata lain, AMDAL PT.National Timber and Forest Product hanya untuk PT. National Timber andForest Product karena pemrakarsanya adalah PT. National Timber and ForestProduct:Bahwa Terdakwa PT. NSP tidak melakukan prakarsa untuk merevisiAMDAL dari yang semula AMDAL PT. National Timber and Forest Productmenjadi AMDAL PT. NSP sendiri, karena sesungguhnya PT.

NSP tersebut semula berasal dari areal PT.National Timber and Forest Product sesuai Keputusan Menteri KehutananNomor SK.353/MenhutlI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang PemberianIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan TanamanIndustri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber and ForestHal. 35 dari 108 hal. Put.

National Sago Prima;Bahwa dengan tidak dilakukannya perubahan amdal, RKL dan RPL PT.National Timber and Forest Product menjadi atas nama PT. National SagoPrima, dapat diartikan bahwa PT. National Sago Prima tidak pula melakukanperubahan izin lingkungan sebagai syarat untuk melakukan usaha/kegiatannya di areal konsesi tersebut, karena izin lingkungan atas nama PT.National Timber and Forest Product tidak dapat digunakan oleh PT. NationalSago Prima;Hal. 102 dari 108 hal. Put.

Dan Perumahan Pabrik PT.National Sago Prima (PT.NSP) di TanjungBandul,KecamatanKelurahan Kepau Baru,Tebing Tinggi Timur,Hal. 1 dari 35 hal. Put.

No. 2303 K/Pid.Sus.LH/2015Kabupaten Kepulauan Meranti, ProvinsiRiau;Agama : Islam;Pekerjaan : Manager Pabrik (Factory Manager) PT.National Sago Prima (PT.NSP) di TanjungBandul, Kelurahan Kepau Baru,Kecamatan Tebing Tinggi Timur,Kabupaten Kepulauan Meranti, ProvinsiRiau;Terdakwa berada di luar tahanan:yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karenadidakwa:KESATU:Bahwa ia Terdakwa Ir. Erwin, selaku Pimpinan Cabang PT.

National Sago PrimaMill dokumen laporan RKL/ RPLI semester tahun 2012 PT.National Sago Prima;> Fotokopi Yang dilegalisir oleh perusahaan PT. National Sago PrimaMill Dokumen laporan RKL /RPL semester II tahun 2012 PT.National Sago Prima;> Fotokopi Yang dilegalisir oleh perusahaan PT. National Sago PrimaMill Dokumen laporan RKL /RPL semester tahun 2013 PT. NationalSago Prima;> Fotokopi Yang dilegalisir oleh perusahaan PT.

National Sago PrimaMill Dokumen laporan RKL /RPL semester II tahun 2013 PT.National Sago Prima;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4. Menetapkan supaya Terdakwa Ir. Erwin dan Terdakwa II Nowo DwiPriyono, S.T. alias Nowo, dibebani membayar biaya perkara, masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls, tanggal 22 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa I. Ir Erwin dan Terdakwa II .

National Sago Prima dapatmemberikan pinjaman modal akan tetapi persyaratannya harus memilikiagunan berupa suratsurat kebun sagu Bahwa selanjutnya dari perkenalan dengan Saksi ALBERT tersebut,Terdakwa tertarik untuk mendapatkan pinjaman modal tersebut dari PT.National Sago Prima namun Terdakwa tidak memiliki agunan sebagaimanayang dipersyaratkan, sehingga Terdakwa berusaha untuk memenuhipersyaratan tersebut dengan cara merekayasa dan membuat Suratsuratketerangan tanah fiktif atau palsu yang diketik

tersebut ditandatangani oleh terdakwa danSaksi AZMAN, selanjutnya pihak PT National Sago Prima mengirimkanuang kepada Terdakwa dan Saksi AZMAN dengan cara transfer melaluirekening BNI Terdakwa FAHMI dengan nomor 02109188994 sebanyak duakali transfer, yang pertama pada Tanggai 27 Juni 2011 sebesarRp.630.000.000, (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua padaTanggai 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 603.000.000,(enam ratus tiga jutarupiah)Bahwa Terdakwa dan Saksi AZMAN juga menerima ongkos panen dari PT.National

danSaksi AZMAN dalam hal jual beli tual sagu, selanjutnya pihak PT NationalSago Prima mengirimkan uang kepada Terdakwa dan Saksi AZMANdengan cara transfer melalui rekening BNI Terdakwa FAHMI dengan nomor02109188994 sebanyak dua kali transfer, yang pertama pada Tanggai 27Juni 2011 sebesar Rp. 630.000.000, (enam ratus tiga puluh juta rupiah)dan yang kedua pada Tanggai 19 Agustus 2011 sebesar Rp.603.000.000,(enam ratus tiga juta rupiah) Bahwa Terdakwa dan Saksi AZMAN juga menerima ongkos panen dari PT.National

PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha yang ditujukan kepada Bupati Siak berikut Lampiran peta.(D.10);

(F.23);

(F.29);

PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha ditujukan kepada Direktur PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (G.10);

PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditandatangani oleh H.ARWIN AS, SH (Bupati Siak) berikut Lampiran Keputusan Bupati Siak dan Lampiran Peta Nomor: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002. (J.21);

PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, yang isinya antaralain menyebutkan Rencana Penebangan/Pemanenan dengan luas areal 1.650 Hadengan taksasi produksi 220.544 M? yang meliputi:e Kayu Pertukangan : 39.305 M3;e KBK (@ 2029 cm) : 72.320 M3;e Kayu@1019cm : 80.339 M3;e Pecah/growong : 16.845M3;e Cabang @ < 30 cm: 11.230 M?

PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, yangditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM (Q.14);1 (satu) examplar fotocopi telah dilegalisir, Rumusan Rapat HasilVerifikasi IWPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan olehBupati/Walikota/Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei2005 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.

PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, yangditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM (Q.14);1 (satu) examplar fotocopi telah dilegalisir, Rumusan Rapat HasilVerifikasi IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkanolehBupati/Walikota/Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei2005 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.

PT.NATIONAL TIMBER ANDFOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha ditujukan kepadaHal. 342 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTRDirektur PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (G.10);110) Asil Surat Bupati Siak Nomor : 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) An. PT. Balai KayangMandiri seluas + 28.500 Ha ditandatangani oleh Arwin AS.

PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, yangditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM (Q.14);283) 1 (satu) examplar fotocopi telah dilegalisir, Rumusan Rapat HasilHal. 375 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTRVerifikasi IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan olehBupati/Walikota/Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei2005 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.