.; HOTEL SAPHIR YOGYAKARTA

., Advokat, berkantor di Jatimulyo BaruNo.C3 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15Mei 2008 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;melawan:HOTEL SAPHIR YOGYAKARTA Cq. MANAGEMENT Cq.GENERAL MANAGER HOTEL SAPHIR YOGYAKARTA,beralamat di Jalan Laksda Adisucipto No.38 Kota Yogyakarta,dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.

Perundingan Bipartit ;Tanggal 11 Oktober 2007 di Hotel Saphir Yogyakarta;b. Perundingan Bipartit Il;Tanggal 12 November 2007 melalui Surat Kuasa Hukum Penggugat No.027.R11.2007 ;c.

General Manager Hotel Saphir Yogyakarta, yangmana bukanlah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yangmemiliki kapasitas menjadi subyek hukum yang dapat digugat.

Seharusnya yang menjadipihak sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Perseroan Terbatassebagai badan hukum yang memiliki Hotel Saphir Yogyakarta, sehinggadengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telahsalah pihak. Oleh karenanya sudah sewajarya gugatan dinyatakan di tolakatau setidaknya tidak dapat diterima..

Tentang salah menerapkan atau melanggar hukum dalam Subyek Hukum:1.Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum yang Pokok Perkara(putusan hal.2021) menyimpulkan gugatan Penggugat kabur karenagugatan mencantumkan Hotel Saphir Yogyakarta cq Management cqGeneral Manager Hotel Saphir Yogyakarta secara tidak jelas sebagaiBadan Hukum apa, dan tidak jelas pemilik atau karyawan denganbatasan kewenangan (job description);Bahwa yang pertamatama harus diperhatikan dengan cermat danseksama, bahwa Penggugat dalam

SAPHIR YOGYA SUPER MALL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SAPHIR YOGYA SUPER MALL

SAPHIR YOGYA SUPER MALL;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3406/PJ/2019, tanggal 9 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT SAPHIR

Tanggapan tanggal 6 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005186.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01882/NKEB/WPJ.23/2018 tanggal 4Juni 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Saphir

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01882/NKEB/WPJ.23/2018 tanggal 4 Juni 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Saphir Yogya Super Mall,NPWP 02.265.078.2541.000 beralamat di Jalan Laksda AdisuciptoNomor 3234, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga

Putusan Nomor 3165/B/PK/Pjk/2020nama PT Saphir Yogya Super Mall, NPWP 02.265.078.2541.000beralamat di Jalan Laksda Adisucipto Nomor 3234, Demangan,Gondokusuman, Yogyakarta, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu penerbitan keputusan Tergugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkankewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan karena PT Saphir Yogya SuperMall telah dibubarkan dan seluruh harta pailitnya

PT SAPHIR YOGYA SUPER MALL ; PT BANK BUKOPIN Tbk

PUTUSANNo. 290 K/PDT.SUS/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara antara :PT SAPHIR YOGYA SUPER MALL, yang diwakili oleh M.

No. 290 K/PDT.SUS/2012pengajuan rencana perdamaian oleh PT Saphir Yogya Super Mall melalui kuasahukumnya pada tanggal 28 Oktober 2009 ;Bahwa Pengadilan Niaga Semarang telah mengabulkan permohonanPKPUS PT Saphir Yogya Super Mall dan menyatakan PT Saphir Yogya SuperMall berada dalam PKPU melalui putusan Nomor 02/PKPU/2009/PN.Niaga.Smg jo.

Nomor 13/Pailit/2009/PN.Niaga.Smgtanggal 15 Februari 2010 ;Menyatakan TERMOHON, yaitu PT Saphir Yogya Super Mall, berada dalampailit dengan segala akibat hukumnya ;5. Menunjuk hakim pengawas dalam proses kepailitan Termohon ;6.

Saphir Yogya Super Mall, berada dalampailit dengan segala akibat hukumnya;Menunjuk Sdr. LILIK NURAINI, S.H sebagai Hakim Pengawas dalam proseskepailitan ini ;Menunjuk dan mengangkat kurator: Saudara Wahyudi Dewantara, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftarsebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus NomorAHU.AH.04.0339 yang berkantor di Law Office Tandra & Associates danberalamat di The Belezza Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower 6"Floor, Jalan Letjend.

P11 Surat Bank Bukopin Nomor: 9378/DKM/IX/2011 tanggal 21September 2011 perihal Persetujuan Penyesuaian ASLIPembayaran Kewajiban dan lzin Perubahan Peruntukan Lantai 2 Saphir Square Menjadi Hotel. 24.Bahwa terhadap Addendum Nomor: 9378 tanggal 21 September 2011tersebut tidak pernah ada pembatalan baik yang disampaikan oleh pihakTermohon Kasasi/dahulu Pemohon maupun pihak Pemohon Kasasi/dahuluTermohon.25.Bahwa seharusnya diperlukan adanya surat pembatalan dari TermohonHal. 13 dari 17 hal. Put.

SAPHIR YOGYA SUPER MALL;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3350/PJ/2019, tanggal 7 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT SAPHIR

Tanggapan tanggal 6 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005187 .99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01883/NKEB/WPJ.23/2018 tanggal 4Juni 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Saphir

Saphir Yogya SuperMall, NPWP 02.265.078.2541.000 beralamat di Jalan LaksdaAdisucipto Nomor 3234, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3169/B/PK/Pjk/20203.3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00102/106/11/541/12tanggal 11 Oktober 2012, atas nama PT.

Saphir Yogya Super Mall,NPWP 02.265.078.2541.000 beralamat di Jalan Laksda AdisuciptoNomor 3234, Demangan Gondokusuman, Yogyakarta, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.4.

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu penerbitan keputusan Tergugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkankewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan karena PT Saphir Yogya SuperMall telah dibubarkan dan seluruh harta pailitnya

SAPHIR YOGYA SUPER MALL;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3353/PJ/2019, tanggal 7 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT SAPHIR

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Saphir YogyaHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3168/B/PK/Pjk/2020Super Mall, NPWP 02.265.078.2541.000 beralamat di JalanLaksda Adisucipto Nomor 3234, Demangan, Gondokusuman,Yogyakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu penerbitan keputusan Tergugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkankewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan karena PT Saphir Yogya SuperMall telah dibubarkan dan seluruh harta pailitnya

SAPHIR YOGYA SUPER MALL;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3347/PJ/2019, tanggal 7 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT SAPHIR

Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005178.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01866/NKEB/WPJ.23/2018 tanggal 4Juni 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Saphir

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012Nomor 00018/107/12/541/12 tanggal 11 Oktober 2012, atas namaPT Saphir Yogya Super Mall, NPWP 02.265.078.2541.000Halaman 3 dari 7 halaman.

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu penerbitan keputusan Tergugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkankewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan karena PT Saphir Yogya SuperMall telah dibubarkan dan seluruh harta pailitnya

SAPHIR YOGYA SUPER MALL;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3406/PJ/2019, tanggal 9 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT SAPHIR

Tanggapan tanggal 6 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005186.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01882/NKEB/WPJ.23/2018 tanggal 4Juni 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Saphir

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01882/NKEB/WPJ.23/2018 tanggal 4 Juni 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Saphir Yogya Super Mall,NPWP 02.265.078.2541.000 beralamat di Jalan Laksda AdisuciptoNomor 3234, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga

Putusan Nomor 3165/B/PK/Pjk/2020nama PT Saphir Yogya Super Mall, NPWP 02.265.078.2541.000beralamat di Jalan Laksda Adisucipto Nomor 3234, Demangan,Gondokusuman, Yogyakarta, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu penerbitan keputusan Tergugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkankewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan karena PT Saphir Yogya SuperMall telah dibubarkan dan seluruh harta pailitnya

SAPHIR YOGYA SUPER MALL;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3348/PJ/2019, tanggal 7 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT SAPHIR

Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005175.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01879/NKEB/WPJ.23/2018 tanggal 4Juni 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Saphir

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu penerbitan keputusan Tergugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkankewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan karena PT Saphir Yogya SuperMall telah dibubarkan dan seluruh harta pailitnya

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SAPHIR YOGYA SUPER MALL

SAPHIR YOGYA SUPER MALL;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3352/PJ/2019, tanggal 7 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT SAPHIR

Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005172.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01880/NKEB/WPJ.23/2018 tanggal 4Juni 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Saphir

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012Nomor 00018/107/12/541/12 tanggal 11 Oktober 2012, atas namaPT Saphir Yogya Super Mall, NPWP 02.265.078.2541.000Halaman 3 dari 7 halaman.

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu penerbitan keputusan Tergugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkankewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan karena PT Saphir Yogya SuperMall telah dibubarkan dan seluruh harta pailitnya

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SAPHIR YOGYA SUPER MALL

ISMARHAENI, S melawanTIM KURATOR PT SAPHIR YOGYA SUPER MALL

Saphir Super Mall (dalam Pailit);Hal.8 Dari 91 Hal.Put.Sela.Perk.Pdt.No.19/Pdt.G./2013/PN.Yk.m.n.PENGGUGAT I sebagai Pemilik kios GF B 12 Nomor 6 dan kios GFB 12 NOMOl 7 j nnn nnn nnn nnn enn enn nnnPENGGUGAT II sebagai Pemilik kios GF A 8 Nomor 7 dan kios GF B 11 NOMOSP 5 jnnnnnnnn nnn nn nnn nnn nnn concn cece cece nne PEGGUGAT III sebagai Pemilik kios GF A 3 Nomor 6, kios GF A 3Nomor 7 dan kios GF B 9 Nomor 3 ; 297222 222PEGGUGAT IV sebagai Pemilik kios GF A 19 Nomor 9 dan kios GF BIL NOMOP 6

SAPHIR YOGYA SUPER MALL

SAPHIR YOGYA SUPER MALL, beralamat di Suite309 Menara Thamrin, Jl. MH. Thamrin KAV. 3, Jakarta, melalui :DIREKSI PT. SAPHIR YOGYA SUPER MALL CabangYogyakarta, yang berkantor di JI.

SAPHIR YOGYA SUPER MALL ;Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2459 K/Pdt/20082. Bahwa PT. SAPHIR YOGYA SUPER MALL adalah badan hukum yangdidirikan menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, danoleh karenanya memiliki hak dan kewajibannya sendiri ;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ditujukankepada Direktur BUKAN kepada PT.

SAPHIR YOGYA SUPER MALL ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas dan nyatanyata gugatanPenggugat salah pihak / error in persona dan sudah sepantasnya gugatanPenggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ;DALAM REKONVENS :1.Yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap telah termasuk dalamRekonvensi ini ;Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik Gedung Saphir Square yangdidalamnya terdapat 8 (delapan) unitunit kios yang dipesan oleh TergugatRekonvensi yang terletak di Lantai 2 Blok A 6

Somasi dari kuasa hukum Tergugat No. 38 A3Sms/Saphir Square/II/06tanggal 20 Februari 2006 ;d. Pemberitahuan dari Kuasa Hukum Tergugat kepada Penggugat denganNo.45/GEks/Saphir Square/HV/06 tertanggal 01 Maret 2006 ;. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi telah memberikan teguran yangcukup dan patut atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak melaksanakankewajibannya ;.

SAPHIR YOGYA SUPER MALL telahmelakukan ingkar janji, yang kemudian Pemohon Kasasi menghentikanpenyetoran, dikarenakan tidak dipenuhinya komitmen/janji Termohon KasasiHal. 11 dari 21 hal. Put.

PT MURINDA IRONSTEEL ( PERSEROAN, PT.PULAU INTAN BAJA PERKASA KONSTRUKSI ( perseroan lawan PT SAPHIR YOGYA SUPER MALL

Ykbertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut baik sendirisendirimaupun bersamasama , selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;MELAWAN:PT SAPHIR YOGYA SUPER MALL; Yang beralamat di Jalan Laksda Adi Sucipto No 3234, KantorManajemen Shaphir square, lantai Parkir 1 Yogyakarta , selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT.

2011dengan nomor perkara Nomor 55/Pdt.G/2011/PN.Yk, yang pada pokoknyaadalah sebagai beriKut :nn on nnn nn nnn nn nnn nnn nnn1.Bahwa TERGUGAT telah menunjuk PENGGUGAT . danPENGGUGAT II sebagai main contractor untuk pekerjaan strukturkonstruksi, substruktur, dan pembangunan Sapir Yogya Super Mallyang terletak di Jalan Laksda Adi Sucipto Yogyakarta dengan nilaikontrak ( contract sum) sebesar Rp 44.157.000.000, ( empat puluhempat milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ( selanjutnya disebutPROYEK SAPHIR

penunjukkan dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT dan PENGGUGAT II telah bekerja sama dengan membentuk suatuJoint Operation dengan menggunakan nama JO MURINDAPULAUINTAN dan sebagai tindak lanjut dari penunjukkan tersebut makaantara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatanganiContract Agreement tertanggal 25 Desember 2004 ( Bukti P1 );Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telahmelakukan pembahasan nilai akhir kontrak yang dituangkan dalamBerita Acara Nilai Akhir Kontrak Pekerjaan Struktur Saphir

Bahwa pada lelang kedua Gedung Saphir Square ini, tidak berhasil pulamenjual obyek lelang. Hal ini disebabkan sampai dengan proses lelangdibuka, tidak ada satupun orang/pihak yang mendaftar sebagai pesertalelang;. Bahwa yang perlu diperhatikan disini adalah, ketika proses lelang keduaatas Gedung Saphir Square tersebut, Para Terlawan menentukan waktupelelangan mendekati Hari Raya Idhul Fitri 2012.

Mall Saphir Square;14.Bahwa ternyata tindakan yang diambil oleh Para Terlawan tidak sekedarmenutup/memberhentikan operasional Mall Saphir Square saja.

Dengancara melawan hukum, Para Terlawan juga telah melakukan penutupanGedung Saphir Square dengan dikelilingi memakai seng.

nilai atas Gedung Saphir Squaredan membuat kurang menarik bagi calon pembeli.

Dan halini pulalah yang telah membuat Gedung Saphir Square terjual denganharga jauh di bawah harga pasaran yang wajar.

GFA.21/1 dan GFA.21/2 yang terletakdi Saphir Yogya Super Mall atau biasa dikenal Saphir Square, yangberkedudukan di Jl.

GFA21/1 dengan luas 7.72m2 dan GFA.21/2dengan luas 7,45m2 yang terletak di Saphir Yogya Super Mall atau biasa dikenalSaphir Square di Jl.

Saphir Yogya SuperMall telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya melalui putusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor :02/PKPU/2009/PN.Niaga.SMG jo.

Saphir Yogya Super Mall (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III)dengan dasar alasan pada penjualan di bawah tangan yang dilakukan Kurator(Tergugat I, II dan III) atas harta pailit PT. Saphir Yogya Super Mall (dalampailit) ;Bahwa Tergugat I, II dan III menolak secara tegas gugatan Penggugat karenaberdasarkan ketentuan pada Undangundang Nomor : 37 Tahun 2004 TentangKepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU)Kurator PT.

Saphir Yogya Super Mall sesuai dengan kewenangan yang telahditentukan dalam UUK & PKPU berwenang untuk melakukan penjualan dibawah tangan (vide Pasal 185 Ayat (2)) atas harta pailit PT. Saphir Yogya SuperMall (dalam pailit) ;Bahwa dengan demikian sangat jelas perbuatan yang telah dilakukan Kuratoratas harta pailit PT. Saphir Yogya Super Mall dengan melakukan penjualan dibawah tangan atas harta pailit telah sesuai dan termasuk dalam lingkupkewenangan UUK & PKPU.

Yogyakarta, yang mana ruangan tersebut disewakanoleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi ll, berdasarkan perjanjian pengelolaan diskotik tertanggal 17November 1999, yang setelah berakhir kemudian disepakati oleh parapihak untuk dilanjutkan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasamapengelolaan diskotik Goedang Musik Hotel Saphir Yogyakarta padatanggal 18 November 2004 (selanjutnya di sebut Perjanjian Pengelolaan);(bukti PR1 dan PR 2);Bahwa berdasarkan ketentuan

/Saphir Yogya/VII/07;b. Tanggal 3 Agustus 2007 Kuasa Hukum Tergugat kembalimelayangkan Surat Somasi Terakhir dan Pemberitahuan dengan Nomor129/KJPCrs./Saphir Yogya/VIII/07;c. Tanggal 16 Februari 2009, Nomor 33/KJPCrs./Saphir Yogya/IV/09perihal somasi untuk pengosongan;d. Tanggal 24 Februari 2009, Nomor 36/KJPCrs./Saphir Yogya/II/09;e. Tanggal 6 Maret 2009, Nomor 40/KJPCrs./Saphir Yogya/IIl/09;(Bukti PR 37);6.

Bahwa walaupun telah dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi melaluisurat Kuasa Hukumnya dengan nomor 40/KJPCrs/Saphir Yogya/II/09tertanggal 6 Maret 2009, dikarenakan telah berakhirnya jangka waktuperjanjian pengelolaan pada tanggal 18 November 2008, untuk segeramengambil seluruh barangbarang miliknya serta membongkar dengansukarela seluruh peralatan yang ada dan melekat di ruangan yangdisewanya, Tergugat Rekonvensi tetap tidak mengambil barangbarangmiliknya ;8.

Bahwa masih ada kewajiban Para Tergugat Rekonvensi yang belumdilaksanakan sampai dengan diajukannya gugatan ini, Sesuai dengan datatagihan dari Hotel Saphir Yogya, dengan ketentuan sampai dengan adanyapelaksanaan kewajiban pembayaran Para Tergugat Rekonvensi kepadaPenggugat Rekonvensi, maka adalah wajar kiranya Para TergugatRekonvensi dikenakan bunga sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulannyaHal. 8 dari 19 hal. Put.

NegeriYogyakarta kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan data tagihanHotel Saphir Yogyakarta;Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung rentenguntuk membayar bunga sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulannya terhitungsejak diajukannya gugatan Rekonvensi ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta,sampai dengan adanya pelaksanaan kewajiban pembayaran dari ParaTergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untukmembayar ganti rugi

Saphir Yogya Super Malluntuk mendirikan bangunan Saphir Mall, berdinding tembok% batu, bertingkat 6 (enam) lantai, ditambah basement,sedangkan sesuai Kerangka Acuan Analisis DamapakLingkungan ( bukti T17) kegiatan pembangunan tersebutdinamakan Pembangunan Saphir Square ;Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaantersebut, maka untuk penyebutan kegiatan pembanguangedung yang didasarkan pada objek sengketa, MajelisHakim untuk selanjutnya menyebutnya dengan nama kegiatanpembangunan gedung yang dilaksanakan

Berdasarkan surat daripihak PT Saphir Yogya Super Mall tersebut PemerintahPropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui AsistenFasilitasi dan Investasi yang juga pelaksana TugasKetua BAPEDALDA Propinsi DIY, dengan Surat Nomor050/3089 tanggal 30.

Saphir YogyaSuper Mall adalah pihak ketiga yang berkepentingandengan sengketa ini ;Menimbang, bahwa oleh karena itukedudukan PT.

Para Penggugat berikut keluarga menjalani hidup88sehari hari dalam radius kurang dari 1 kilometerdari lokasi kegiatan pembangunan Saphir Square.c. Hukum telah mengidentifikasi bahwa kegiatanpembangunan Saphir Square berpotensi menimbulkandampak i besar dan penting terhadap' lingkunganhidup sehingga mewajibkan adanya AMDAL.d. Aturan aturan hukum lingkungan mengenai AMDALadalah perangkat hukum untuk menjamin danmemelihara hak Para Penggugat atas lingkunganhidup yang baik dan sehat.e.

Saphir YogyaSuper Mall sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah No.27 Tahun 1999 adalah hak ~~ setiaporang, termasuk hak Para Penggugat, tetapi agarPara Penggugat dapat mempunyai hak gugat, maka ParaPenggugat harus dapat menunjukkan adanya bentuk danwujud dari kerugian yang dialaminya sebagai akibatlangsung dari kegiatan pembangunan gedung yangdilaksanakan oleh PT. Saphir Yogya Super Mallsesuai izin yang diberikan oleh Tergugat yangtermuat dalam objek sengketa.