Bahwa yang dimaksud dengan perbanyak menurut Pasal 1 angka6 UUHC adalah :Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baiksecara keseluruhan maupun bagian yang sangat subtansialdengan menggunakan bahanbahan yang sama ataupun tidaksama, termasuk mengalinwujudkan secara permanen atautemporer;3.2.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUHC, unsur yangterpenting dari perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatuciptaan dan dengan menggunakan bahanbahan yang samaataupun tidak sama;Bahwa yang dimaksud dengan Ciptaan berdasarkan Pasal 1angka 3 UUHC adalah :Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkankeasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra;Hal. 17 dari 39 hal.

Putusan Nomor 1706 K/Pid.Sus/20133.3.3.4.Bahwa menurut Pasal 12 ayat (1) huruf a, Program Komputeratau software merupakan ciptaan yang dilindungi oleh UUHC;Bahwa untuk dapat disebut sebagai subyek pelaku tindak pidanaPasal 72 ayat (3) UUHC, Terdakwa harus memenuhi unsurterpenting dalam Pasal tersebut, yaitu perbuatan memperbanyakatau perbanyakan terhadap program komputer;Bahwa perbuatan memperbanyak penggunaan programkomputer secara gamblang dan terang benderang dijelaskandalam Penjelasan Pasal 72

Bahwa pemahaman Pasal 72 ayat (83) UUHC menjadi sangatterang benderang ditujukan untuk penguasaan kode sumberprogram komputer, bukan untuk penguasaan atas kode obyekprogram komputer;Bahwa pemahaman Majelis Hakim Tingkat Banding dan TingkatPertama sangatlah sempit atas penggunaan Pasal 72 ayat (3)UUHC karena tidak bisa memahami perbedaan kode sumber dankode obyek program komputer.

Selain itu juga karena contohpenjelasan penggandaan Pasal 72 ayat (3) UUHC inkonsistendengan substansi Pasal 72 ayat (3) UUHC itu sendiri;Bahwa dalam perkara a quo terbukti program komputer yangtidak berlisensi di Toko CIDO merupakan bentuk pengusaan ataskode obyek yang digandakan oleh penjual komputer sebagaiarsip dan tidak diperjualbelikan, olen karenanya Mohon MajelisHakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan TingkatBanding dan Tingkat Pertama;4.

Putusan Nomor 7 P/HUM/201918.19.pengelolaan royalti Hak Cipta bidang lagu dan atau musik dalamwadah LMK nasional untuk perwakilan kepentingan Pencipta dankepentingan pihak Terkait yang memenuhi syarat Pasal 88 UUHC;Pemohon merupakan salah satu badan yang mengajukan sebagaiLMK dan telah mememuhi syarat Pasal 88 UUHC dan telahdikeluarkan izin oleh Menteri Hukum dan HAM (Bukti P21) dengandemikian Pemohon adalah LMK nasional yang dimaksud oleh Pasal89 UUHC;Bahwa isi Pasal 89 UUHC adalah memperjelas dan

Putusan Nomor 7 P/HUM/201924.295.Bahwa jika dilihat dari waktu penerbitan objek permohonan jugapatut diduga melanggar Asas Kepatutan, karena hanya diterbitkan 1(satu) hari (17 Oktober 2014) setelan UUHC ditetapkan dandiundangkan (16 Oktober 2014):Permasalahan Yang Timbul Setelah Terbentuknya LMKNasional;Bahwa akibat Termohon salah tafsir terhadap pasal 89 UUHC lalumenerbitkan objek permohonan memuat norma membentuk suatulembaga baru yaitu LMKN tetapi dalam Pasal 5 Permenkumhamyang selaras dengan

Yang ada hanya CollectiveManagement Organization atau sejak lahirnya UUHC tahun 2014dikenal dengan LMK;Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/201926.

TerlebihLMKN bukanlah mewakili para pencipta lagu/musik karena tidakmemiliki kuasa sebagaimana disyaratkan oleh UUHC vide UUHCPasal 88:Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/20192/.

Bahwa Termohon salah menafsirkan Pasal 89 UUHC yangmempertegas apa yang dimaksud dengan Pasal 87 UUHC;3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang mengujimateriil dan memeriksa perkara a quo;4. Bahwa cukup beralasan Pemohon Keberatan dengandiberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi ManusiaNomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan DanPenerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga ManajemenKolektif oleh Termohon,;5.

Bahwa menurut Pasal 1 butir 1 jo Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.19Tahun 2002 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut "UUHC"), HakCipta adalah " : merupakan Hak Ekseklusif bagi Pencipta atau PemegangHak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yangtimbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangipembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku ",Sementara berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC yang dimaksudHak Eksklusif adalah "hak yang sematamata

Bahwa Pasal 1 butir UUHC telah memberikan rumusan / penafsiran autentikyang dimaksudkan dengan Perbanyakan, yaitu : "penambahan jumlahsesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangatsubstansial dengan menggunakan bahanbahan yang sama ataupun tidaksama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer " ;Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC, dalam pengertian memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan,

Bahwa terhadap pemberian lisensi tersebut sebagaimana dinyatakan dalamPasal 45 ayat (3) UUHC disertai dengan kewajiban royalty kepadaPemegang Hak Cipta yang wajib dilakukan oleh penerima lisensi ;. Bahwa, Tergugat telah melakukan tindakan memperbanyak dan/ataumenjual KIT GURU IPA sejak tahun 2009 ke Sekolah DasarSekolah Dasardan sederajatnya di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta sampai gugatan iniHal. 2 dari 23 hal. Put.

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 7Gugatan aquo di atas adalah merupakan perbuatan yang termasuk dalamkualifikasi "Perbanyakan " berdasarkan Pasal 1 butir 6 jo Pasal 2 ayat (1)UUHC beserta Penjelasannya ;9.

yang menyatakan:"Suatu ciptaan haruslah sesuatu yang original, yang nyata harus dilandasioleh itikad baik, jelas telah menunjukan telah ada pelanggaran hak ciptayang dilakukan oleh Penggugat (Dk); Berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1ayat 3 UUHC jelas sudah Tergugat (DR) juga telah melakukan pelanggaranhak cipta terhadap produk serupa hak cipta milik orang lain; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 UUHC Penggugat (DR) telahdilaporkan oleh Tergugat (DR) di Polda Jabar

lama (UUHC No. 19 Tahun 2002), sebagaimanapenjelasan Pasal 15 mengatur tentang kegiatan yang bersifat non komersialtermasuk sosial, bukan sebagai pelanggaran Hak Cipta, begitu juga tidak dianggappelanggaran Hak Cipta dalam hal dilakukannya pengambilan ciptaan untukpertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran sebagaimana diaturlebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 15 yang menjelaskan ."

dengan Hak Cipta, yaitu hak ekslusif bagi Pelaku untukmemperbanyak atau menyiarkan pertunjukkannya; bagi Produser rekaman suarauntuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekamanbunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, ataumenyiarkan karya siarannya ;Demikian pula dalam UUHC yang barn sebagai pengganti UUHC No. 19 Tahun2002 yakni Undangundang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1sub 5 menentukan bahwa Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan

Hak Ciptayang merupakan hak ekslusif bagi pelaku pertunjukkan, produser fonogram, atauLembaga Penyiaran ;Pasal 3 UUHC No. 28 tahun 2014 menentukan Undangundang ini mengatur :a.

tegastegas diatur dalam pasal 3 UUHC., jo. pasal 29 UUHC.

No : 550K/ Sip/ 1979, tanggal 8Mei 198) yang menyatakan;"Tuntutan tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidakdiadakan perincian mengenai kerugiankerugian yang dituntut"Disamping itu UUHC sendiri sudah dengan tegas menentukan terhadap halhal apayang dapat dituntut dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta atau atas pelanggaranHak Terkait, vide, Pasal 99 ayat 2 UUHC no. 28 Tahun 2014, dan tuntutan manaadalah bersifat normatif bukan rekaan sebagaimana angka 25 gugatannya ;Bahwa

Bahwa keberlakuan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentangHak Cipta (yang selanjutnya disebut dengan UUHC), pada subbagian "Menimbang huruf b, disebutkan :Hal. 18 dari 30 hal. Put.

;Dengan demikian, jelaslah bahwa landasan atau dasar hukum yangutama dan yang paling dasar bagi perlindungan Hak Cipta diIndonesia adalah berbagai Konvensi/Perjanjian Internasional dibidang Hak Cipta yang harus diejawantahkan dalam UUHC.Sehingga terhadap segala aturanaturan serta prinsipprinsip yangada dalam UUHC haruslah sejalan dengan Konvensi internasionalmengenai Hak Cipta tersebut.

Sebab,dengan didaftarkannya suatu Ciptaan yang bertentangan denganunsurunsur Suatu Ciptaan yang dilindungi berdasarkan UUHC, makaHal. 19 dari 30 hal. Put.

LLM. yang memiliki keahliandalam bidang HaklI baik secara praktisi maupun akademisi, sertaturut serta dalam Tim Penyusun UUHC, telah pula memberikanketerangan bahwa : hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat,jadi siapapun yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatanatau gugatan dan itupun dilindungi oleh Undangundang Hak Cipta,jadi siapapun pihakpihak yang merasa dirugikan dapat mengajukankeberatan/gugatan.

Sehingga seni mempunyai unsurhasil kKemampuan pikiran, imajinasi, kKecekatan, keterampilan maupunkeahlian yang mengasilkan suatu karya yang selanjutnya disebut karyaseni sehingga dapat dilindungi oleh UUHC ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 beserta Penjelasan UUHCtersebut di atas, maka jelas bila yang dimaksud dengan seni terapanadalah tidak untuk diproduksi secara massal dan oleh karenanya tidakHal. 26 dari 30 hal. Put.

suatu public domain yang tidakdiketahui dengan pasti siapa Penciptanya serta kapan diciptakannya barangtersebut;24.Bahwa telah jelas dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC, dimana dinyatakan:Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyatyang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya senilainnya.

Establishing the World Trade Organization (PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia), Lembaran Negara Tahun 1994Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564) jugamerupakan poin pengantar berlakunya UUHC;Dengan demikian, jelaslah bahwa landasan atau dasar hukum yangutama dan yang paling dasar bagi perlindungan Hak Cipta Indonesiaadalah berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang Hak Ciptayang harus diejawantahkan dalam UUHC.

Bahwa khusus menyangkut pada perkara a quo, Penggugat /Pemohon Kasasi telah secara nyata adalah termasuk sebagai pihakyang berkepentingan, sebab Penggugat /Pemohon Kasasi telahmenjalani proses persidangan pidana dengan dugaan pelanggaranHak atas Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta sebagaimanadimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UUHC.

Anmad Zein Purba, S.H., LL.M yang memilikikeahlian dalam bidang Haki baik secara praktisi maupun akademisi,serta turut serta dalam Tim Penyusun UUHC, telah pula memberikanketerangan bahwa: hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat,jadi siapapun yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatanatau gugatan dan itupun dilindungi oleh UndangUndang Hak Cipta,jadi siapapun pihakpihak yang merasa dirugikan dapat mengajukankeberatan/gugatan.

MENGENAI BAD FAITH TERMOHON KASASI DALAM MENCATATKANBARANG YANG TIDAK TERMASUK PADA HAK CIPTASEBAGAIMANA DIMAKSUD UNDANG UNDANG HAK CIPTA;Bahwa pendaftaran atas suatu ciptaan yang diketahui benar sesungguhnyatidak termasuk pada unsur suatu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC adalahbentuk nyata dari suatu perbuatan iktikad buruk (bad faith) dari TermohonKasasi /Tergugat .

1998 ;Bahwa pada dasarnya perlindungan terhadap ciptaanhanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengumumkanciptaannya kepada masyarakat, dan dengan demikian berartilukisan badak yang pertama kali dipublikasikan olehPenggugat membawa akibat hukum (secara otomatis) Penggugatmerupakan Pencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta atasCiptaan berupa seni lukisan Badak yang melekat pada merekCap Kaki Tiga, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta(UUHC

pendaftaran Hak Cipta Tergugat tersebutdi atas menunjukkan adanya itikad tidak baik Tergugatdengan maksud untuk menguasai lukisan Badak CiptaanPenggugat, yaitu) dengan nyata nyata, dengan sengaja, telahmenjiplak hasil karya Penggugat ;Bahwa dalam hal ini jelas lukisan Badak Tergugatbukanlah suatu ciptaan asli Tergugat, melainkan merupakanpenjiplakan Ciptaan Penggugat ;Bahwa Penggugat selaku Pencipta dan Pemegang Hak Ciptaberupa seni lukis Badak yang melekat pada merek Cap KakiTiga berdasarkan Pasal 42 UUHC

diberikan hak untukmengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta, yang berbunyiDalam hal Ciptaan yang di daftar menurut Pasal 37 ayat (1)dan(2) serta pasal 39, pihak lain menurut Pasal 2 UUHC atasHak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melaluiPengadilan Niaga ;Bahwa dengan adanya dalil dalil hukum tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendaftaran senilukis Badak oleh Tergugat telah dilakukan tanpa hak danbertentangan dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta dan karenanya

Bahwa pada dasarnya perlindungan terhadap Ciptaan hanya diberikankepada pihak yang pertama kali mengumumkan Ciptaannya kepadamasyarakat, dan dengan demikian berarti lukisan BADAK yang pertama kalidipublikasikan oleh PENGGUGAT membawa akibat hukum (secaraotomatis) PENGGUGAT merupakan Pencipta sekaligus Pemegang HakCipta atas Ciptaan berupa seni lukisan BADAK yang melekat pada merekCAP KAKI TIGA, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 2UndangUndang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yangberbunyi

Ciptaan maupundalam bentuk pengumuman melalui media massa dan atau bentukbentukpengumuman lainnya kepada masyarakat luas sehingga ciptaan tersebutdapat dilihat, dibaca atau didengar;.Bahwa bukti pendaftaran Hak Cipta atas nama bersama tersebut di atasmenunjukan adanya itikad tidak balk TERGUGAT dan TERGUGAT Ildengan maksud untuk turut serta menguasai logo CAP KAKI TIGA CiptaanPENGGUGAT;12.Bahwa PENGGUGAT selaku satusatunya Pencipta dan Pemegang HakCipta berupa logo CAP KAKI TIGA berdasarkan Pasal 42 UUHC

diberikanhak untuk mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta, yang berbunyi :Dalam hal Ciptaan yang didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan (2) sertaPasal 39, pihak lain menurut Pasal 2 UUHC atas Hak Cipta dapatmengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga;13.Bahwa dengan adanya dalildalil hukum tersebut di atas, maka dapat ditarikkesimpulan bahwa pendaftaran logo CAP KAKI TIGA oleh TERGUGAT IItelah dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan UndangUndangHal. 3 dari 16 hal.

Sesuai UUHC No. 19/2002 tentang HakCipta. BuktiTI5Hak Cipta Seni Lukis Buaya atau CROCODILE dengan kata singkatan CRD No. 026302 sebagaiPencipta dan Pemegang Hak Cipta pada tgl 11 Juni 2003 atas nama Hertiny Soedjianto yangberalamat di jalan Kampung Utri No. 3, Semarang.

Sesuai UUHC No. 19/2002 tentang Hak Cipta BuktiTI6Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya daftar No. 429062 untuk melindungi jenis barangGesper, sandal ....dst termasuk dalam kelas 26 atas nama EDDY yang beralamat di jalanSurabaya, Medan. BuktiTI7Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor 429059 dengan nomorperpanjanganROO.05.05568 untuk melindungi jenis barang sandal yang termasuk dalam kelas 25 atas namaEdy yang beralamat di jalan Surabaya, Medan.

UUHak Cipta No. 19 tahun 2002 yang baru menggantikan UUHC No. 6 tahun982 Jo. UUHC No. 12 tahun 1997 Jo. UUHC No.

UUHC No. 7 tahun 1987.b Bahwa UUHC No. 19 tahun 2002 pasal 1 :Ayat(1) : Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerimahak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataumemberikan izin untuk itu) dengan tidak mengurangipembatasan menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.Ayat (3) : Cuiptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkankeasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atausastra.c Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik dari Hak Cipta Seni LukisCROCODILE No

Dengan mengingat tidak tertutup kemungkinanpendaftaran lisensi dapat saja ditolak dengan adanya ketentuan Pasal 82Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC)Bahwa dengan tidak adanya bukti telah tercatat dalam daftar umum perjanjianlisensi pada kantor Kementrian Hukum dan HAM RI tersebut jelas terbuktibahwa keterangan kedua saksi Termohon Kasasi/Penggugat, saksi AgungDamarsasongko, S.H.,M.H., dan Budi Agus Riswandi, S.H.

adalahmerupakan pertimbangan hukum yang salah/keliru, dan sangat gegabahtermasuk pertimbangan hukum halaman 62 alinea kedua adalah jugamerupakan pertimbangan hukum yang salah/keliru, dan melanggar Pasal 1(20) juncto Pasal 8, 9, juncto Pasal 47 (2), Pasal 83 (1) dan (8) UUHC,sehingga pertimbangan hukum tersebut patut untuk dibatalkan;2.

;Sehingga terhadap pertimbangan hukum Judex Facti halaman 65 alineakedua adalah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau melanggarhukum pembuktian dalam Pasal 40 (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun2014 (UUHC).

ayat 24 UUHC yang menentukan:Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau HakTerkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumberatau berbayar;Bahwa menurut hukum, bahwasanya Termohon Kasasi/Penggugatlah yangHalaman 47 dari 81 hal Put.

Dengan mengingat tidak tertutup kemungkinanpendaftaran lisensi dapat saja ditolak dengan adanya ketentuan Pasal 82Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC);Bahwa dengan tidak adanya bukti telah tercatat dalam daftar umumperjanjian lisensi pada kantor Kementrian Hukum dan HAM RI tersebut jelasterbukti bahwa keterangan kedua saksi Termohon Kasasi/Penggugat, saksiAgung Damarsasongko, S.H.,M.H., dan Budi Agus Riswandi, S.H.

MenyatakanPenggugatadalahPencipta dan PemegangHak Cipta atasciptaanlagu (notasimusiktanpamenggunakanlirik) berjudul SKJ88 (Senam KesegaranJasmani1988);

;

Desember 1998;Bahwa pada dasarnya perlindungan terhadap Ciptaan hanya diberikankepada pihak yang pertama kali mengumumkan Ciptaannya kepadamasyarakat, dan dengan demikian berarti lukisan BADAK yangpertamakali dipublikasikan oleh Penggugat membawa akibat hukum(secara otomatis) Penggugat merupakan Pencipta sekaligus PemegangHak Cipta atas Ciptaan berupa seni lukisan BADAK yang melekat padamerek CAP KAKI TIGA, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal2 UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC

No. 765 K/Pdt.Sus/201011.Bahwa dalam hal ini jelas dilukiskan BADAK Tergugat bukanlah suatuciptaan asli Tergugat, melainkan merupakan penjiplakan CiptaanPenggugat.12.Bahwa Penggugat selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta berupaSeni lukis BADAK yang melekat pada merek CAP KAKI TIGAberdasarkan Pasal 42 UUHC diberikan hak untuk mengajukan gugatanpembatalan Hak Cipta , yang berbunyi;Dalam hal Ciptaan yang didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan(2) serta Pasal 39, pihak lain menurut Pasal 2 UUHC atas HakCipta

Desember 1998;Bahwa pada dasarnya perlindungan terhadap Ciptaan hanya diberikankepada pihak yang pertama kali mengumumkan Ciptaannya kepadamasyarakat, dan dengan demikian berarti lukisan BADAK yang pertama kalidipublikasikan oleh PENGGUGAT membawa akibat hukum (secara otomatis)PENGGUGAT merupakan Pencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta atasCiptaan berupa seni lukisan BADAK yang melekat pada merek CAP KAKITIGA, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 2 UndangUndangNo.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC

No. 766 K/Pdt.Sus/2010 menunjukkan adanya itikad tidak baik TERGUGAT dengan maksud untukmenguasai lukisan BADAK Ciptaan PENGGUGAT, yaitu dengan nyatanyata,dengan sengaja, telah menjiplak hasil karya PENGGUGAT;Bahwa dalam hal ini jelas lukisan BADAK TERGUGAT bukanlah suatuCiptaan asli TERGUGAT, melainkan merupakan "penjiplakan CiptaanPENGGUGAT.Bahwa PENGGUGAT selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta berupaseni lukis BADAK yang melekat pada merek CAP KAKI TIGA berdasarkanPasal 42 UUHC diberikan hak untuk

mengajukan gugatan pembatalan HakCipta, yang berbunyi :"Dalam hal Ciptaan yang di daftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan (2) sertapasal 39, pihak lain menurut Pasal 2 UUHC atas Hak Cipta dapatmengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga".Bahwa dengan adanya dalildalil hukum tersebut diatas, maka dapatditarik kesimpulan bahwa pendaftaran seni lukis BADAK oleh TERGUGAT telahdilakukan tanoa hak dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 19tahun 2002 tentang Hak Cipta dan karenanya pendaftaran

Dimana dalam menu/daftar lagunya menyajikan daftar lagu yang terdiridi antaranya: Koleksi lagulagu Indonesia; Koleksi lagulagu Barat (Western); Koleksi lagulagu Daerah; Koleksi lagulagu Anakanak; dan Koleksi lagulagu Rohani;Bahwa Tergugat selaku user, sesuai ketentuan hukum yang mengatur hakatas kekayaan intelektual/haki (intellectual property rights) in casu UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), demi hukumuntuk melaksanakan usaha karaoke (performing) tersebut, maka harusmendapatkan

Vide Pasal 45 ayat (1)UUHC. Selanjutnya Tergugat wajib untuk membayar uang royalty kepadaPenggugat. Vide Pasal 45 ayat (3) UUHC. Kewajiban yang dibebankan danharus dipenuhi oleh Tergugat tersebut, telah memenuhi rasa keadilan, wajardan layak, baik bagi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat karena pihakHalaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.SusHKI/2015Tergugat secara nyata telah mendapatkan manfaat ekonomi dari suatuCiptaan dalam kegiatan usahanya yang bersifat komersial;8.

melawan hukum TERGUGAT yang mencantumkanfoto/portrait Lauw Ping Nio tanpa izin dan persetujuan Penggugat maupunseluruh ahli waris Lauw Ping Nio (almh) dalam produk minyak telonnyatersebut;Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat adalah ahli waris LauwPing Nio yang merasa hak ekonominya dilanggar oleh TERGUGAT karenamencantumkan/memuat portrait eyang Penggugat tanpa izin tertulis dariPenggugatseluruh ahli waris maka hal ini adalah pelanggaran rezim hukumhak cipta dan sesuai PASAL 95 dan PASAL 96 UUHC

PERIHAL DASAR HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA TERGUGAT23.24.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ( selanjutnya disebut UUHC 2014 )disebutkan bahwa:(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptraan dalam bidang ilmupengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas : Buku, pamphlet.......... Ceramah, kuliah.......... Alat peraga........ Lagu dan atau music Karya seni rupa..... Karya seni terapan... Karya arsitekjtur Peta Karya seni batik...

Karya fotograti POTRET sinematografi..........Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 40 UUHC 2014 potretmarupakan salah satu obyek yang dilindungi Hukum hak cipta:Bahwa di dalam Ketentuan Umum angka 10 UUHC 2014disebutkanbahwa potret adalah karya fotografi dengan obyek manusia.

Halini berdasar pada Ketentuan pasal 12 UUHC 2014 menjelaskan sebagaiberikut:(1) Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial,penggandaan, pengumuman, pendistribusian,dan ataukomunikasiatas potret yang dibuatnyaguna kepentingan reklameatau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dariorang yang dipotret atau ahli warisnya.(2) Penggunaan secara komersial, penggandaan,pengumuman,pendistribusian, dan atau komunikasi potret sebagaimana disebutayat(1) yang memuat potret 2

PERIHAL GANTI RUGI ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA30.31.Bahwa Pasal 96 ayat 1 UUHC 2014 dengan tegas menyebutkan : Pencipta,pemegang hak ciptadan atau pemegang hak terkait atau ahli warisnyayang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi:Bahwa in casu, atas perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat menderita kerugian baik materil maupuin imateril yangakan dijabarkan sebagai berikut:e Kerugian Materiil sebesar Rp. 43.200.000.000 (empat tiga milyardua ratus juta rupiah

1998;Bahwa pada dasarnya perlindungan' terhadap' Ciptaanhanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengumumkanCiptaannya kepada masyarakat, dan dengan demikian berartilukisan BADAK yang pertama kali dipublikasikan olehPenggugat membawa akibat hukum (secara otomatis) Penggugatmerupakan Pencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta atasCiptaan berupa seni lukisan BADAK yang melekat pada merekCAP KAKI TIGA, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal2 Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC

pendaftaran Hak Cipta Tergugat tersebut diatas menunjukkan adanya itikad tidak baik Tergugat denganmaksud untuk menguasai lukisan BADAK Ciptaan Penggugat,yaitu. dengan nyata nyata, dengan sengaja, telah menjiplakhasil karya Penggugat ;Bahwa dalam hal ini jelas lukisan BADAK TERGUGATbukanlah suatu Ciptaan asli Tergugat, melainkan merupakan"penjiplakan Ciptaan Penggugat ;Bahwa Penggugat selaku Pencipta dan Pemegang Hak Ciptaberupa seni lukis BADAK yang melekat pada merek CAP KAKITIGA berdasarkan Pasal 42 UUHC

KODE PRODUKSI: adalah Source Identification (SID) yang terdiri dariKode Stamper dan Kode Cetakan (mould), adalah harus tertera padaCakram Optik Isi ;e Bahwa berdasarkan rumusan UndangUndang Hak Cipta bagiankeempat disebutkan :a. pasal 12 UUHC 2002 ayat (1) : ciptaan yang dilindungi adalahciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yangmencangkup sinematografi (karyakarya film), programcomputer, lagu/music dengan atau tanpa teks ...dan lainlainb.

Pasal 28 UUHC 2002 ayat (1) ciptaanciptaan yangmenggunakan sarana produksi berteknologi tinggi kususnyadibidang cakram optik (optikal disc) wajib memenuhi semuaperaturan perijinan dan persyaratan produksi yang ditetapkanoleh instansi yang berwenang. ayat (2) ; ketentuan lebih lanjutdiatur dalam peraturan pemerintah;c.

ribu rupiah) berisi berbagai macam judullagu;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;SAKSI IV TRI PRIYONO dibacakan;Ahli bekerja selaku Staf Pelaksana Bidang hukum dan HKI sejak tahun 1993 tugas dantanggung jawab ahli adalah dalam ruang lingkungan pelaksana Sistem Perlindungan danPenegakan Hukum di bidang HKI di Wilayah Jatim sebagaimana Fungsi dan KewenanganKanwil Dep Hukum dan Ham Jatim;Ahli menjelaskan karya music yang dilindungi Bagian keempat tentang Cipta Yang dilindungiPasal 12 UUHC

serta dapat dipidana berdasarkan kekuatan pasal 113 ayat (2) UUHC;Para Pengadu tidak memiliki kedudukan hukum = atau setidaknyakedudukannya tidak berkualitas untuk dapat mengadu dan dilindungikepentingannya berdasarkan UUHC ataupun menuntut hak berdasarkankekuatan ketentuan UUHC;Tindakan atau perbuatan Terdakwa Yandra Prapmono, S.TP.menggandakan dan mendisiribusikan Fiksasi dan atau atas Fiksasisalinannya pertunjukan untuk Penggunaan Secara Komersial didasarkanpada alas hak sah dan berdasarkan hukum

atau dengan kata lain tidakmelawan hukum;Terdakwa Yandra Prapmono, S.TP. tidak melakukan tindak pidana yangdiatur di dalam UUHC sebagaimana didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum;Peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa antara Terdakwa YandraPrapmono, S.TP. dengan Para Pengadu merupakan peristiwa perdata yangpenyelesaiannya seharusnya melalui pengadilan Perdata;Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Kpn8.Bahwa syarat terpenuhinya 1 (satu) dari 4 (empat) hal sebagai perwujudaninstrument

Bahwa oleh karenanya Tim Penasihat Hukum Terdakwa Yandra Prapmono,S.TP. memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa PerkaraPidana Nomor 661/PID.SUS/2017/PN.KPJ. agar memutus perkara sebagaiberikut:1.2.Menerima nota pembelaan/pledoi Tim Penasihat Hukum seluruhnya;Menyatakan menurut hukum dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umumtidak dapat diterima;Menyatakan Terdakwa Yandra Prapmono, S.TP. tidak terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pasal 116 ayat(4) UUHC

maupun Pasal 116 ayat (3) UUHC;Menyatakan menurut hukum Terdakwa Yandra Prapmono, S.TP. bebas ataulepas dari segala tuntutan;5.

Perbuatan Pelaku (Terdakwa) memenuhi ketentuan pasal 116 ayat (3)dan pasal 116 ayat (4) UUHC (vide angka 21 BAP Anhli);5.

KODE PRODUKSI: adalah Source Identification (SID) yang terdiri dariKode Stamper dan Kode Cetakan (mould), adalah harus tertera padaCakram Optik Isi ;e Bahwa berdasarkan rumusan UndangUndang Hak Cipta bagiankeempat disebutkan :a. pasal 12 UUHC 2002 ayat (1) : ciptaan yang dilindungi adalahciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yangmencangkup sinematografi (karyakarya film), programcomputer, lagu/music dengan atau tanpa teks ...dan lainlainb.

Pasal 28 UUHC 2002 ayat (1) ciptaanciptaan yangmenggunakan sarana produksi berteknologi tinggi kususnyadibidang cakram optik (optikal disc) wajib memenuhi semuaperaturan perijinan dan persyaratan produksi yang ditetapkanoleh instansi yang berwenang. ayat (2) ; ketentuan lebih lanjutdiatur dalam peraturan pemerintah;c.