Ditemukan 727 data
73 — 8
Reg I/181.1/DUVII/1982 yang telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya disebut0) 21. cc P.1.2021.Fotocopy surat undangan dari Kepala Desa Danau Usung dengan nomor1255/09/Pem.b/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaDanau Usung yang telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagaine P.1.2122.
bahwapersoalan atas tanah objek sengketa pernah diselesaikan di kantor Desa Danau Usung,Kecamatan Murung, Kabupaten Murung raya dan mengenai hasil keputusannya tersebutmenurut hukum menjadi mentah kembali karena pihak Penggugat telah mengajukan gugatanke Pengadilan Negeri Muara Teweh ;Menimbang, bahwa bukti surat P.1.20 berupa Pencabutan/pe mbatalan surat keteranganHak Milik Tanah Perwatasan A.n BAKI tanggal 23 Djuni 1957 dan Surat Keterangan tanahA.n AMRAH Binti BAKI tanggal 09 Juli 1982 No.RegJI/181.1
DUVII/1982;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 26 ayat 2 jo pasal 29 Undangundang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, tindakan yang dilakukan oleh saksi SAHIDINselaku Kepala Desa tidaklah sejalan dengan apa yang diharapkan atau dicitacitakan olehUndangundang tersebut, dimana saksi SAHIDIN mengeluarkan bukti surat P.1.20 berupapencabutan /pembatalan surat keterangan Hak Milik Tanah Perwatasan A.n BAKI tanggal 23Djuni 1957 dan Surat Keterangan tanah An AMRAH Binti BAKI tanggal 09 Juli 1982No.Reg.I/181.1
87 — 60
,MHkeduanya PNS pada Bagian HukumSetda Kabupaten Pontianakberdasarkan Surat Tugas Khusus dariBupati Pontianak Nomor180/1858/HKB tertanggal 8 Juli 2014dan Surat Kuasa Khusus dari ENOKYURNIATI, S.lp Nomor : 181.1/157/Settertanggal 14 Juli 2014., kemudianpenambahan Kuasa kepada M.TAMSIL SJOEKOER, SH, MH,SAMSIL, SH KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat dariKantor Advokat M.
TAMSILSJOEKOER & REKAN alamat JalanHalaman 2 dari 37 Putusan Nomor 25/Padt.G/2014/PN MPWNurali Nomor 3 telp & fax (0561)769837, Berdasarkan Surat KuasaNomor : 181.1/18/Set tanggal 26Januari 2015, yang didaftarkanKepaniteraan Pengadilan NegeriMempawah dalam register Nomor12/SK/PDT/2015/PN. MPW, ~ yanguntuk = selanjutnya akan disebutsebagai pihak TURUT TERGUGAT;Pengadilan Negeri Tersebut. Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan para saksi.
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
HK 181.1/04/2004, tanggal 19 Januari 2004;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Pejabat Eselon IIB / AsistenAdministrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten
105 — 43
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor:181.1/SK13.76/X1/2016, Tanggal 19 November 2016 memberikankuasa kepada:1.3.
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengetahui kalau Tergugat berusaha menjual tanah sengketa,Penggugat lalu mencegah dan melarang baik secara langsung maupunmelalui Pemerintah Kelurahan Hewuli seperti antara lain terbukti dariSurat Larangan Lurah Hewuli tertanggal 29 Oktober 1998, Nomor HK.181.1/KH/98, yang ditujukan kepada Romanus Manu (Tergugat ) namunternyata Tergugat telah secara diamdiam dan tanpa hak menjualsebagian dari bidang tanah sengketa kepada Tergugat (Emanuel B.Hurint, S.H.) dan Tergugat III (Rovinus Paeng);Hal
76 — 31
PU TUS AN NOMOR : 07/B/2016/PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutussengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusansebagaimanatersebut di bawah ini dalam sengketa antaraWalikota Makassar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.2 Kota Makassar, dalam halini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/26/SK/HK/V/2015,tanggal 26 Mei 2015 diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasingbernama
91 — 35
., berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 181.1/5611, tanggal 17 November2008, yang selanjutnya disebut tergugat.Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca berkas perkara tersebut.Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dansaksi saksi di persidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwapenggugat dalam Surat Gugatantanggal22 Oktober 2008 yang diterima dan tedaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kendari tanggal 6 November 2008 Nomor66/Pdt.G/200 8/PN.Kdi mengemukakan sebagai berikut Bahwa penggugat
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
maupun alamat/domisili Penggugat dan Tergugat perbatasan3 (tiga) Dusun dan 3 (tiga) Desa: Dusun Awatanae, Desa Kalola; Dusun Lawatanae, Desa Sogi; Dusun Callaccu, Desa Mattirowalie;Sedangkan tanah objek sengketa terdaftar di buku rinci: DHKP dan; SPPT/PBB;Di wilayah Dusun Lawatanae, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, hal inisesuai dengan bukti surat berupa: Kwitansi pembayaran harga tanah antara Laside alias Agus dengan IndoAngka terletak di Dusun Lawatanae; Surat penyampaian hasil verifikasi, Nomor 181.1
89 — 52
Tanjung KrisikMakmur telah selesai sehingga secara hukum Penggugat / Terbanding tidakmemiliki hak untuk menyatakan tanah objek sengketaadalah miliknya; Bahwa Surat Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada Kepala BadanPertanahan Nasional No. 181.1/3691/Huk, tanggal 3 Desember 2004 (buktiP18) tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah seluas 80 ha yangterletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawangkarena berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997
68 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 133 K/TUN/2017sertipikat tanggal 27 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 00592/2011tertanggal 13 Oktober 2011, luas 53 m*, semula atas nama David Limbunansebagai pemegang hak pertama, dan terakhir atas nama Pemegang HakMuhammad Saleh Daeng Sewang, yang selanjutnya disebut objek sengketaa quo, diterbitkan di atas tanah yang masih merupakan bahagian dari garissempadan Jalan Sungai Saddang Baru yang seharusnya lahan tersebutadalah merupakan fasilitas umum (bukti surat Walikota Makassar Nomor :181.1
125 — 50
Nomor48, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, KotaBandung sebagaimana letak, luas dan batasbatas tanah yangdiuraikan dalam gugatan telah dijawab/dikonformasi dengansempurna oleh Tergugat XI melalui Surat Nomor1294/7.32.73/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang intinyamenjelaskan berdasarkan data yang ada pada Kantor PertanahanKota Bandung (Tergugat XI) dan sesuai dengan tembusan surat dariSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Agustus 2016Nomor : 593/6001/2016 dan Nomor : 181.1
sampai dengan TergugatIX konpensi yang disebutkan menjual tanah kepada Penggugat d.k/Tergugatd.r dan baru sekitar pertengahan tahun 2016lah secara tibatiba masuk parapenggarap liar diatas tanah milik Penggugat d.r dimaksud dengan caramerusak/menjebol bangunan pagar yang telah didirikan Penggugat jauhsebelumnya yakni tahun 2012 yang kemudian telah dilaporkan secara tertulisHalaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2019/PN.Bdgoleh Penggugat d.r kepada Kapolresta Bandung melalui Surat Nomor :181.1
Surat Mohon Penjelasan/Konfirmasi yangdisampaikan oleh kuasa masingmasing sebagaimana diuraikan secara rincidalam dalil jawaban Konvensi sebagaimana surat Tergugat XI Surat Nomor :1294/7.32.73/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 telah mengetahui penjelasandan konfirmasi yang lengkap tentang berdasarkan data yang ada pada KantorPertanahan Kota Bandung (Tergugat XI) dan sesuai dengan tembusan suratdari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Agustus 2016Nomor : 593/6001/2016 dan Nomor : 181.1
48, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, KotaBandung sebagaimana letak, luas dan batasbatas tanah yang diuraikandalam gugatan telah dijawab/dikonfirmasi dengan sempurna oleh TergugatXI melalui Surat Nomor : 1294/7. 32.73/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016yang intinya menjelaskan berdasarkan data yang ada pada KantorPertanahan Kota Bandung (Tergugat XI) dan sesuai dengan tembusansurat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Agustus2016 Nomor : 593/6001/2016 dan Nomor : 181.1
86 — 20
tanggal 1 April 2011, perihal lelangsewa tanah eks pengangonan musim tanam 2011/2012.Surat Setda Indramayu No. 143.13/932/Otdes, tanggal 23 Mei 2011, perihalpelelangan sewa rawa dan tanah eks pengangonan tahun 2011/2012.Copian Surat pemerintah Desa Bogor No.140/33/2011, tanggal 30 September2011, perihal pemberitahuan rencana lelang tanah pangonan Bogor seluas80.680 ha.Surat pemerintah Desa Bogor No.140/35/Ds.2010, tanggal 12 Oktober 2011,perihal lelang tanah pangonan Bogor.Surat Setda Indramayu No. 181.1
Atas adanya surat yang dikirimkan terdakwaSUKRA bin DURGI , Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu atas namaBupati Indramayu mengirim surat peringatan Nomor ; 181.1/303Huktanggal 17 oktober 2011 yang pada pokoknya menyampaikan bahwarencana lelang yang akan dilaksanakan Terdakwa SUKARTA bin DURGIbertentangan dengan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang, dan penggunaan hasillelang sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan.
tanggal 1 April 2011,perihal lelang sewa tanah eks pengangonan musim tanam2011/2012;Surat SetdaIndramayu No. 143.13/932/Otdes, tanggal 23 Mei2011, perihal pelelangan sewa rawa dan tanah ekspengangonan tahun 2011/2012;Copian Surat pemerintah Desa Bogor No.140/33/2011, tanggal30 September 2011, perihal pemberitahuan rencana lelangtanah pangonan Bogor seluas 80.680 ha;Surat pemerintah Desa Bogor No.140/35/Ds.2010, tanggal 12Oktober 2011, perihal lelang tanah pangonan Bogor;Surat Setda Indramayu No. 181.1
Atas adanyasurat yang dikirimkan Terdakwa SUKARTA Bin DURGI, Sekretaris DaerahKabupaten Indramayu atas nama Bupati Indramayu mengirim surat peringatannomor : 181.1/303Huk tanggal 17 Oktober 2011;Meimbang, bahwa dengan demikian unsurunsur melawan hukumdengan maksud untuik menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan adanya keuntunganynag diperoleh, baik terhadap diri sendiri atau orang lain atau terhadap suatukorporasi.
293 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemuda No.Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2013146148 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/3962 tanggal 25 September 2013.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu) sebagai Terbanding/Tergugat;melawan:Ny. STEPHANIE RAHARDJA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JI. Agung No. 38Semarang.Ny.
47 — 55
2009tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 tahun 1989.DALAM POKOK PERKARA:1Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dari jawabanTergugat III dalam pokok perkara ini;Bahwa Tergugat HI menolak seluruh dalildalil gugatan Penggugat, kecuali yangdiakui oleh Tergugat III secara jelas dan tegas;11Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat III telah berdasarkanketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui Hibah oleh Pemda Pohuwato,sebagaimana Surat Pernyataan Hibah Nomor : 181.1
Terbanding/Jaksa Penuntut : RNALDY UMAR, SH
88 — 55
Rachmat Affandi Hatadji ; -------------------------------------------------------------------------------
- 1 (satu) eksemplar asli Nota Dinas Nomor: 181.1/4503-Bag.Hukum dan HAM tanggal 04 Juli 2013 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM kepada Walikota Bandung melalui Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung ; --------------
Tetap digunakan dalam perkara An.RachmatAffandi Hatadji ;1 (satu) eksemplar asli Nota Dinas Nomor: 181.1/4503Bag.Hukum danHAM tanggal 04 Juli 2013 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM kepadaWalikota Bandung melalui Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung ; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara An. Terdakwa Alex Tahsin dan Olih Darmawan Hatadji ; 6.
RachmatAffandi Hatadji ;35. 1 (satu) eksemplar asli Nota Dinas Nomor: 181.1/4503Bag.Hukum danHAM tanggal 04 Juli 2013 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM kepadaWalikota Bandung melalui Pit. Sekretaris Daerah Kota Bandung ; Tetap digunakan dalam perkara An. Terdakwa Alex Tahsin ; 7. Membebankan kepada terdakwa DIDI RISMUNADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.
RachmatAffandi Hatadji ;35. 1 (Satu) eksemplar asli Nota Dinas Nomor: 181.1/4503Bag.Hukum danHAM tanggal 04 Juli 2013 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM kepadaWalikota Bandung melalui Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung ; Tetap digunakan dalam perkara An. Terdakwa Alex Tahsin ; Halaman 51 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.8.
50 — 12
Surat dari Kepala Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, KotaProbolinggo, tanggal 28 Maret 2014, Nomor : 181.1/92/425.502.3/2014, yangdikeluarkan oleh Lurah Ketapang, Kota Probolinggo, diberi tanda P 1;2. Buku Letter C Desa (Lama/ Tahun 1937) no.209, Persil 18a, Kelas d.I, Luas :1700 M2 (170 da), atas nama B.LASMOENTI SARIJAH, diberi tanda P 2;3.
hakdan dalil itu dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR,para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, paraPenggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 dan 3(tiga) orang saksi, yaitu BUSA, MUHAMMAD YUSUF, dan HASANSANJAYA;Menimbang, bahwa bukti bertanda P1 berupa Surat dari KepalaKelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, tanggal 28Maret 2014, Nomor : 181.1
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Reg/181.1/DUVII/1982 tanggal 9 Juli 1982 berdasarkan musyawarahmasyarakat desa;9.
28 — 4
bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan II, Penggugat mengajukanReplik bertanggal 25 April 2013 yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannyaMenimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan IT mengajukanduplik tertanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya mempertahankan jawabannya .Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alatbukti surat sebagaimana fotokopinya telah diberikan materei yang cukup berupa:1 Bukti P1 : Surat Pengantar tertanggal 5 Juni 2012 Nomor 181.1
59 — 30
IV, luas + 4.530 m2Menimbang, bahwa Bukti P.10 berupa Surat Kelurahan TlogomasNomor 181.1/103/35.73.05.1003/2017 tanggal O05 April 2017 perihalPenjelasan Riwayat Tanah C.68 persil 131 kelas D.IV, menjelaskan bahwasetelah tahun 1960 tanah obyek sengketa 2 dijual kepada Rawi dan Samerun,dan pada Buku Tanah Langsiran tahun 1990 sebagian dari tanah dimaksudterpecah, luas + 2.560 m2 ke C 2662 SAMERUN persil 178 klas d. 44, namundi kolom keterangan tidak terdapat tulisan apapun, bukti tersebut tidak bisadinafikan
109 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anmad Hoesa Pakaya menerbitkan SuratPenunjukan Nomor 181.1/03/530/2002 tanggal 9 Desember 2002 yangmenunjuk Camat Limboto Abdul Gandi Pajuhi, SE. untuk :1. mewakili Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengadakan penelitian,inventarisasi tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain maupunhalhal lain yang berkaitan dengan penggunaan tanah dan bangunanyang hak dan atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;2. mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah danmembuat surat kKesepakatan kepada pihakpihak