Ditemukan 735 data
59 — 12
Penetapan No. 001/Pat.P/2017/PAJUMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009sehingganya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulusebelum pemeriksaan pokok
10 — 0
cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanHalaman 7 dari 14 halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2019/PAJUAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
79 — 9
Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah dibah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.
16 — 2
...Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas,Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalil permohonannya yaitu Pemohon dengan Pireno Widodo,BA. yang pada tanggal 09 Maret 2011 telah meninggal dunia adalah suamiisteri yang dikaruniai Seorang anak perempuan dan anak tersbeut saat inimasih dibawah umur, sehingga ketentuan Pasal 35 UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon selaku Ibu yang masih hidupmenjadi Wali dari anaknya yang masih dibah
9 — 0
dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
178 — 27
dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha Negara Jayapura padatanggal 3 Desember 2008 sehingga jika dihitung sejak diketahui olehPenggugat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan sejak tanggal3 September 2008 sampai didaftarkannya gugatan dikepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 3 Desember 2008sudah melampaui waktu mencapai 92 (sembilan puluh dua) hari, dengandemikian tenggang waktu untuk mengajukan suatu gugatan ke PengadilanTUN 90 (sembilan puluh hari) sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986sebagaimana dibah
13 — 1
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempatperkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftaryang disediakan untuk itu, maka secara ex officio Majelis Hakim mencantumkan perintahtersebut pada amar putusan meskipun Pemohon tidak memintanya dalam petitumpermohonan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah dibah
15 — 7
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka menurut majelishakim sudah memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan sesuai pasal 158 hurufb Kompilasi Hukum Islam, maka mutah tersebut dapat dikabulkan.Dalam konvesi dan rekonvensiMenimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor 7 tahn 1989 yang telah dibah dengan Undangundang nomor 3 tahn2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahn 2009,Hal. 14 dari 16 Hal.
12 — 2
pemainsebesar Rp.5000,7 (lima ribu rupiah), lalu setiap pemain megjnniahkanbulatanbulatan yang ada dikartu domino tersebut, apabila pemain merasajumlah kartunya kurang dari sembilan maka pemain akan mengambil kartusatu lagi dengan dengan menambah uang sebesar Rp. 10.000,(Sepuluh riburupiah), dan apabila kartu masingmasing pemain akan diadu maka pemainmemberikan uang taruhan sebesar Rp. 15.000,(lima belas ribu rupiah) danpemain yang menang adalah yang jumlah bulatan kartu dominonya sembilanatau dibah
68 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
berbatasan dengan lahan almarhum JapodangHutapea; Sebelah Barat berbatasan dengan Bah Boluk;Bahwa isi surat 1 (Satu) lembar surat bertuliskan aksara Batak dibuat pada10 September 1920 oleh Tuan Parhundalian yang dalam 1 (satu) lembarterjemahan Bahasa Indonesia dibuat pada tanggal 10 Agustus 1964 oleh SutanOloan Sinaga pada pokoknya menerangkan bahwa: Tuan Parhundalianmenyerahkan tanah Talun Sigomgom kepada Japodang, berbatas RajaHombang di Hilir, berbatas Panombean Parhundalian di Hulu dan lebarnya diBah
82 — 6
Putusan No.358 /Pdt.G/2013/PA.Plk.yang disediakan untuk itu, maka secara ex officio Majelis Hakim mencantumkan perintahtersebut pada amar putusan meskipun Penggugat tidak memintanya dalam petitum gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah dibah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Penggugat;Mengingat, Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989
21 — 17
, yang terletak diBah Bulaga/Buttu, Dusun Huta Pinang, Nagori Pardomuan Bandar,Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, dengan batasbatassebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Josep PurbaSebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rosdameita SaragihSebelah Timur berbatasan dengan tanah Kuswendi SaragihSebelah Barat berbatasan dengan tanah Jekkeh Sipayung, Jamer Purba;Bahwa semasa hidupnya Alm.
49 — 27
dengan harga Rp.400.000, (empatratus nibu rupiah) pada terdakwa kemudian polisi menyerahkanuang sebesar Rp.400.000, (empat ratus nibnu rupiah) kepadasaksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain)dan uang tersebut sebelumnya telah difoto copy lalu saksiSinta Puspitasan (terdakwa dalam berkas perkara lain)menelpon terdakwa untuk membeli sabu sabu dan terdakwamenyanggupinya kemudian saksi Sinta Puspitasari (terdakwadalam berkas perkara lain) dan terdakwa bertemu dan melakukantransaksi dibah
15 — 5
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempatperkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftaryang disediakan untuk itu, maka secara ex officio Majelis Hakim mencantumkan perintahtersebut pada amar putusan meskipun Pemohon tidak memintanya dalam petitumpermohonan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah dibah
9 — 0
Termohon;Menimbang, bahwa Termohon menerangkan tidak akan mengajukanbukti maka majelis hakim menilai bahwa Termohon telah menghilangkanhaknya untuk mengajukan bukti dengan demikian bahwa Termohon tidakmengajukan bukti dalam perkara quo;Menimbang, bahwa saksi dari Pemohon tersebut telah didengarkesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dantelah dibah
55 — 3
Sesuaidengan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah dibah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohontelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
9 — 0
acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
8 — 0
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,.Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera PengadilanAgama Gresik untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksuduntuk ketertiban administrasi ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang dibah
13 — 8
Pemohon I dan Pemohon II mendapatkanpengesahan pernikahannya adalah agar memiliki bukti otentik, sedangkan imstansi yangberwenang menerbitkan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam adalah KantorUrusan Agama maka selanjutnya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKabupaten Lampung Tengah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah