Ditemukan 801 data
176 — 36
Surat Persetujuan Gubernur Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor143.1/2019/Pemdes Tentang Persetujuaan Pelepasan Tanah Kas Desa(TKD) Desa Pakualam, Pondok Jagung, Pakulonan, Cisauk, KecamatanSerpong, tertanggal 26 Juni 1995 (Bukti P4.a);Dalam Keputusan Gubernur, diduga telahterjadi pelanggaran hukum,diantaranya:1) Yang menandatangani Persetujuan adalah Wakil Gubernur;2) Pada bagian akhir butir Ill disebutkan kewajiban kepada PT.
1.TRI ENDRA WIDADA
2.WIYONO
Tergugat:
KEPALA DESA BALONGREJO, KECAMATAN SUGIHWARAS, KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR
169 — 280
Bahwa, terkait dengan sumber dana dari PAD Desa Balongrejo yangdigunakan untuk pengisian Perangkat Desa dimaksud berasal hasillelang Tanah Kas Desa (TKD) yang biasanya atau pengalaman daritahun sebelumnya lelang tersebut dilaksanakan pada bulan Oktobertahun anggaran berjalan, untuk itu) Tergugat mempertanyakananggaran yang digunakan untuk pengisian Perangkat Desa Balongrejoyang lalu menggunakan anggaran darimana? Atau menggunakan uangsiapa?
, oleh karena itu. seharusnya pengisian Perangkat DesaBalongrejo dilakukan setelah lelang TKD Desa Balongrejo dilaksanakandan hasil lelang telah disetorkan ke kas Desa;16.
42 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Pasal 2, Pasal3, Pasal 4 dan Pasal 5 secara tegas menyebutkan bahwatanah yang akan dijual tersebut adalah Tanah Desa/Cawis,namun di dalam Pasal 6 disebutkan : untuk memudahkanproses penjualan Tanah Desa/Cawis tersebut makapenjualan di atas namakan ahli waris" ;Bahwa pada pertimbangan selanjutnya Majelis Hakimmempertimbangkan bukti surat (lampiran dari bukti No.1.04), yang berupa surat Pemerintah Daerah GresikNomor : 143/633/403.13/2004 tanggal 15 Juli 2004,perihal tukar guling Tanah Kas Desa (TKD
IRFAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 20
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
149 — 69
Pelaksanaan TKD;Huruf b. TKD harus diikuti oleh seluruh tenaga honorer yang ada dalamdaftar nama (listing) tenaga honorer yang telah melalui uji publikyang tidak ada pengaduan atau keberatan dan/atau yang adapengaduan/keberatan tetapi telah diselesaikan dan diputuskanpengaduan atau keberatannya.VI. C. Pemeriksaan Kelengkapan:Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasiyang dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk, denganketentuan:1.
Pembanding/Penggugat II : H. Maskur Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat III : Hj. Soliha Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat IV : Al Jufri Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat V : Ahmad Juanda Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat VI : Siti Nurhabibah Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Buana Media Nusantara
Terbanding/Tergugat II : P.T. Mutiara Auction
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Alm Nissan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pejabat Lelang Kelas II F.X. Tri Sumaryanto SH., MH., Wilayah Jabatan Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Tata Kota Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat V : Kecamatan Taruma Jaya
Terbanding/Turut Tergugat VI : Desa Pahlawan Setia
Terbanding/Turut Tergugat VII : Bank Tabungan Negara BTN Pusat
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi
125 — 145
Tarumajaya membuat Surat Nomor: 590/51 /III/PS/2014 Perihal : Keberatan atas masuknya Tanah TKD (TanahKas Desa) Pahlawan Setia pada tanggal 19 Maret 2014 yang ditujukankepada : Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi adapun maksud dantujuan Surat Keberatan telah masuk dan diambilnya sesuai pengukuranSHM No. 40 GS No : 17/1972 Persil 19 atas nama NJ HALIMAH seluas +13.000M* dan bermohon agar mengecek meninjau kembali pengukurantersebut karena telah merugikan/menghilangkan aset Pemerintah DaerahKabupaten
Masuknya tanah TKD / bengkok Pahlawan Setia kedalam hasilukur yang dilakukan dilokasi tersebut, sehingga menimbulkan kerugianbagi pemerintah Desa dan Kabupaten Karena lahan / pisiknya terambiloleh SHM No : 40 65, No : 17/1972 atas nama Nj Halimah7. Tidak adanya penggarap dilapangan / pisik dari tahun 1972sampai dengan saat in24.
AHMAD MUZAKKI, SH
Terdakwa:
BAMBANG NURYANTO, S.P
153 — 61
- 1 (satu) Lembar asli Permintaan Data Tanah Kas Desa (TKD) di Jawa Timur Tahun 2018.
- 1 (satu) Lembar asli Data Tanah Kas (TKD) Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
- 1 (satu) Bendel Asli Rekapitulasi Data Tanah Kas Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018.
Letter C Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- 1 (satu) Bendel Peta Blok Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- 1 (satu) satu lembar Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan bahwa desa bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R;
- 1 (satu) satu lembar Asli Data Tanah Kas Desa (TKD
ASIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 29
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
BUDI SETIAWAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 30
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD)dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan olehPanselnas (Kemenpan).9.
BURHAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 32
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD)dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan olehPanselnas (Kemenpan).9.
HURMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 25
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD)dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan olehPanselnas (Kemenpan).9.
104 — 50
Tunjangan Rp. 1.260.000Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan No. 2593/Pdt.G/2020/PA.Dpk.KinerjaDaerah(TKD)SertifikasiTOTALRp. 2.891.420Rp. 7.788.520Sertifikasi adalah tunjangan profesi guru dengan syarat yangsesualdengan Peraturan MenteriNo 37 Tahun 2017 dandiperbaharui Permendikbud No 37 Tahun 2020.Sertifikasi diberikan dengan nominal Rp. 2.791.420 apabila telahmemenuhi persyaratan Peraturan Menteri yang berlakuNo1.8.Keterangan Pengeluaran TergugatCicilan BankBiaya ListrikBiaya PulsaBiayaKebersihandanKeamananLingkunganBayar
71 — 30
(fotokopi sesuai denganasli) ;Perikatan Untuk Menjual dan Membeli Tanah DiKebon Jeruk Nomor SPP/TKd/ 001469. A.90/VIII/90 tanggal 9 Agustus 1990 antara PT.Intercon Enterprises dengan Agus Suryadi(Penggugat) atas pembelian lunas tanah kavlingdi Jalan Taman Kebon Jeruk Blok R Kavling57, Srengseng, Jakarta Barat (fotokopi darifotokopi)Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJBLunas) No. 317 tertanggal 31 Mei 1999, antaraAgus Suryadi (Penggugat) dengan PT.
114 — 42
Bukti P13Bukti P14: Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat tanggal5111999 No. 005.35336 dari Kepala Bagian Tata UsahaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Timur perihal : Undangan, beserta lampirannya ; : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari BupatiKediri tanggal 31 Mei 2000 No.143/653/421.07/2000Perihal : Permohonan Hak GunaPakai Tanah Negara di 5 (lima) Desa dalam wilayahKecamatan Ploso Klaten untuk TKD, besertalampirannya ; Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat
MARDONA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
36 — 31
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
NURUL AISYAH
Tergugat:
1.H. AR-ROSIKH
2.CIPTO
3.RIRIN PRAYUGO alias RIRI WAHYUGO
67 — 26
Ruqoyyah, dengan batas batasnya antara lain sebagai berikut :
- Sebelah Selatan : Tambak TKD/ Sungai ;
- Sebelah Timur : H. Mahmudi/ Hj. Umiyah ;
- Sebelah Utara : H. Jupri ;
- Sebelah Barat : Hj.
245 — 153
persyaratan Tenaga Honorer untukdapat diangkat menjadi CPNS meliputi :1) Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19(Sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006 ;2) Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu)tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNSmasih bekerja secara teruS MeNerUS ;=ne ee nen nee enn3) Penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD ;4) Bekerja pada instansi pemerintah ;5) Dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD
WIWIN INDRAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
106 — 22
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD)dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan olehPanselnas (Kemenpan).9.
SYUPRIATMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 24
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD)dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan olehPanselnas (Kemenpan).9.
HAKIM ALBANA, SH., MH.
Terdakwa:
FARIDA Binti H. MULIADI
97 — 37
Surat pernyataan dan surat kuasa bendahara yang ditandatangani olehterdakwa FARIDA.Bahwa sekira 1 (Satu) Minggu setelah ditandatanganinya PKS, terdakwamenerima berkas permohonan pinjaman dari saksi SUHERI, terdakwakemudian melengkapi permohonan tersebut dengan menandatangani daftarpenghasilan pegawai, daftar tunjangan kesejahteraan daerah (TKD), suratrekomendasi pinjaman Bank Mandiri dan Surat Kuasa untuk melakukanHalaman 23 dari 193 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.pemotongan gaji, pada saat
Surat pernyataan dan surat kuasa bendahara yang ditandatangani olehterdakwa FARIDABahwa sekira 1 (satu) Minggu setelah ditandatanganinya PKS, terdakwamenerima berkas permohonan pinjaman dari saksi SUHERI, terdakwakemudian melengkapi permohonan tersebut dengan menandatangani daftarpenghasilan pegawai, daftar tunjangan kesejahteraan daerah (TKD), suratrekomendasi pinjaman Bank Mandiri dan Surat Kuasa untuk melakukanpemotongan gaji, pada saat itu yang bertindak sebagai MKS dari PT.BankMandiri (Persero
Surat pernyataan dan surat kuasa bendahara yang ditandatangani olehterdakwa FARIDABahwa sekira 1 (Satu) Minggu setelah ditandatanganinya PKS, terdakwamenerima berkas permohonan pinjaman dari saksi SUHERI, terdakwakemudian melengkapi permohonan tersebut dengan menandatangani daftarpenghasilan pegawai, daftar tunjangan kesejahteraan daerah (TKD), suratrekomendasi pinjaman Bank Mandiri dan Surat Kuasa untuk melakukanpemotongan gaji, pada saat itu yang bertindak sebagai MKS dari PT.BankMandiri (Persero
PNS, Taspen, Karpeg, Daftar Gaji;Bahwa SK CPNS, SK PNS, Taspen dan Karpeg asli Sampai saat ini masihmenjadi agunan di Bank 9 Jambi;Bahwa Pembayaran di Bank 9 Jambi dipotong melalui bendahara;Bahwa untuk meminjam di Bank Prima dan Bank Mitra saksimenggunakan Fotocopy SK Berkala, dimana pada masingmasing banksaksi mendapat pinjam Rp30 juta, dengan memotong TKD yang saksiterima melalui bendahara;Halaman 65 dari 193 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.12.