Ditemukan 1411 data
18 — 13
nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selamadalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dandalam keadaan tidak hamil;Menimbang, bahwa frase dapat mewayjibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padapelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya atauhak ex oficio
8 — 3
telah dijatuhitalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c). melunasi maharyang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila gobla al dukhul,Menimbang, bahwa frase dapat mewajibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padapelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannyaatau hak ex oficio
33 — 0
Namun Majelis Hakim akanmempertimbangkan gugatan nafkah mendatang untuk anakanak tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugat Rekonpensi tentang nafkahnafkah tersebut, secara ex oficio oleh Majelis Hakim akan ditetapbkan sesuaikepatutan kondisi kebutuhan hidup yang layak dan kondisi penghasilan TergugatRekonpensi sekarang sebagai berikut :1. Tuntutan nafkah lampau bagi isteri selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan) setiapbulan berjumlah Rp 300.000, x 18 bulan = Rp 5.400.000.
18 — 1
Jbg.dan nafkah lahir batin dari tahun 2015 sebesar Rp. 4.000.000, (empat jutarupiah) setiap bulan, tidak dapat diterima harus dikesampingkan karena tidaksesuai dengan ketentuan pasal 132 b HIR;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara iniatas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktur amar putusan, majelis hakim secara ex oficio memandang perluuntuk mempertimbangkan akibat hukum dari putusnya perkawinan karenakehendak talak dari Pemohon tersebut
10 — 4
nilainilai etis (keadilan), denganpertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri in casutermohon kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yang sematamatatidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan denganberupa sejumlah uang maupun benda berharga, tetapi yang patut dilihatadalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhanhak dan kewajiban rumah tangga;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelishakim memiliki kewenangan secara ex oficio
44 — 29
Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum sertamemudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis HakimTingkat Banding secara ex oficio menghukum kepada TergugatRekonvensi untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mutahtersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talakdilaksanakan.Hak asuh anak (hadhanah)Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatanhadlanah (hak asuh anak) benana8 eh i EE, mono agar tetapberada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu
20 — 3
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai PencatatHal.22 dari 31 Halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PA.SmnNikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon konpensidan Termohon konpensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c UU No 01 tahun 1974maka majelis hakim secara eks oficio
13 — 3
Menimbang, bahwa berdasarkan~ pasal 41 whuruf = (c),Majelis Hakim secara ex oficio menghukum kepada Tergugatrekonpensi memberi mut ah yang layak kepada bekasisterinya, dan hal ini sesuai dengan pedoman dalam AlQuran surat Al Baqaroh ayat 241 yangberbunyi : Artinya : Kepada wanita wanita yang di talak ( hendaknyadiberikan oleh suaminya ) mutah~ menurut = yangmaruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang orangyangbertaqwa. eee eee ee eee eee eee eee Menimbang, bahwa dari ayat yang lain, Alloh berfirmandalam
16 — 6
mewujudkanperadilan yang sederhana atau menyederhanakan proses pemeriksaanmaka Majelis dapat menerima penggabungan permohonan tersebutdengan memperhatikan Putusan MA 575K/Pdt/1983 yangmemperbolehkan penggabungan tiga atau beberapa perkara jika untukmemudahan proses dan bermanfaat ditinjau dari hukum acara olehkarena hak asuh anak juga menjadi gugat rekonpensi PenggugatRekonpensi maka Majelis akan mempertimbangkan dalam gugatanrekonpensi ;Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian Pengadilan secaraex oficio
17 — 8
nafkah anak a quo kepada penggugat;Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadi dipersidanganmeskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai sebagianberalasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,gugatan penggugat tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek, tidak menerima danmenolak selebihnya;Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraianpenggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka secara ex oficio
18 — 3
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002, maka Majelis Hakim menghukumTergugat untuk menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut kepadaPenggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasihsayangnya kepada anak tersebut;Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak dan kebaikan Penggugatdan Tergugat dalam mengimplementasikan rasa kasih sayang dan perhatian mereka kepadaanak, maka Majelis Hakim dengan merujuk pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 secara ex oficio
14 — 7
(tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat tidak menuntut mutah terhadap Tergugat,namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex oficio akan mempertimbangkan agarTergugat dihukum untuk memberi mutah kepada Penggugat.Menimbang, bahwa Mutah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yangdijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan pemberian tersebut wajib diberikankepada bekas isteri apabila perceraian itu atas kehendak suami berdasarkan Pasal 158 huruf (b)dan Pasal 149
5 — 8
(duajuta rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah dan mutah telahdisepakati dalam mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang nafkah anak belumdisepakati dalam mediasi, maka Majelis Hakim secara ex oficio akanmenetapkan nafkah anak tersebut Sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi:;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi agarTergugat Rekonpensi memberikan nafkah untuk seorang anaknya yangbernamaAnak
11 — 5
1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal pasal80 ayat 4 kompilasihukum islam;Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiba pula suami terhadapisterinya berlaku sejak adanya tamkin sempurna selama keduanya telahbergaul sebagai mana layaknya suami isteri, gugur kKewajiban suami tersebuthanya berlaku apbila isteri nuzus, Sebagaimana bunyi pasal 80 ayat 7 khi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidanga tidak terdapatPenggugat dikatergorikan sebagai nuzus . maka berdasarkan hal tersebutmaka secara ex oficio
Syamsinar binti Syamsul Haq
Tergugat:
Abd. Wahid bin Patahuddin
15 — 9
anaktersebut, karena itu, untuk memenuhi asas keadilan hukum (teori etis) dalamperkara a quo, tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan olehmajelis hakim di bawah ini dengan tetap memberikan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut denganpemberlakuan untuk waktu setiap bulan, dengan menetapkan jumlah yangharus ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan, denganpertimbangan secara ex oficio
15 — 12
berlaku masa iddah selama 3 kali sucidan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknya suamiistri, dan masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon, tujuannya tidaklahsematamata untuk mengetahui kandunganya berisi (hamil) atau tidak, akantetapi dalam masa iddah tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidakmenerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuanPasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; dan atas dasarketentuan tersebut, secara ex oficio
48 — 23
maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sendiri berapa19lamanya terdakwa dijatuhi pidana penjara atas perbuatan yang telah terbukti tersebut,untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan danmeringankan bagi terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut,halhal mana membawa sikap kepada Majelis Hakim Tingkat Banding mengenaiberapa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa mengingatdan berdasarkan pasal tersebut Undang Undang secara Ex Oficio
404 — 237
Kantor PertanahanKabupaten Malang), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,maka Majelis Hakim dapat mengabulkan dengan menambahkan redaksinya,dengan secara ex oficio berdasarkan asas ex aequo et bono Majelis Hakimmemperbaiki redaksinya, yaitu menambahkan redaksi petitum sampai denganPara Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi ketentuanketentuan dalam SKMendagri Nomor 35/HGU/Da 1988 dan SK Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3VIll1996 Tentang KebijaksanaanPenataan
Penggugat 0,5 Hektar/5000 M2 (4 orang), dari SHGU Nomor 2Tahun 2010 sesuai SK Mendagri Nomor 35/HGU/DA/1988 tahun 1988, dansesuai SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor 460.353.0177tahun 1998, oleh karena dalam pertimbangan pokok perkara telah dinyatakanbahwa Para Penggugat (termasuk Warga Desa Tegalrejo) sebanyak 598KK/929 bidang seluas 324,3880 Hektar yang berhak mendapatkan lahantersebut belum diberikan haknya, maka sudah sepatutnya petitum tersebutuntuk dikabulkan, dengan secara ex oficio
ketidakpatuhanmembayar ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam petitum kedua belas,oleh karena petitum kedua belas dinyatakan ditolak, maka petitum ketigabelasinipun patut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat belas yang padapokoknya meminta menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat mematuhiputusan ini tanpa syarat, atau apabila tidak dilaksanakan maka menggunakanupaya paksa melalui aparat yang berwenang, maka Majelis Hakimmengabulkan petitum tersebut, dengan secara ex oficio
Pembanding/Tergugat III : MEITHA LANTANG
Pembanding/Tergugat I : MERY LENGKONG
Terbanding/Penggugat III : OLLYVIANTY A POLLY Alias OLLY ROLY
Terbanding/Penggugat I : ANEKE RUMAMPUK
Terbanding/Penggugat IV : BETHNY POLLY
Terbanding/Penggugat II : ALBERT POLLY
Turut Terbanding/Tergugat VI : KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA
Turut Terbanding/Tergugat IV : JHON FRITSEN KULLIT
Turut Terbanding/Tergugat II : GERTJE DOMPAS
31 — 17
Hanny Kosasih, dengan demikian karena para Penggugat dalam gugatan aquo menggugat Tergugat tanpa menarik/ melibatkan ahli waris lain (ketiga anak)tersebut, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan KURANG PIHAK(Plurium Litis Consortium);Bahwa sebagaimana fakta gugatan, para Penggugat dalam perkara a quo ikutmenggugat/melibatkan Kepala Desa Paslaten pada saat ketika itu ex officio dijabatoleh MEITHA LANTANG, selaku Tergugat III, dan Sekretaris Desa Paslaten padasaat ketika itu ex oficio dijabat
GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).Bahwa sebagaimana fakta gugatan, para Penggugat dalam perkara a quo ikutmenggugat/melibatkan Kepala Desa Paslaten pada saat ketika itu ex officio dijabatoleh MEITHA LANTANG, selaku Tergugat Ill, dan Sekretaris Desa Paslaten padasaat ketika itu ex oficio dijabat oleh JHON FRITSEN KULLIT, selaku Tergugat IV,namun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada saat ketika itu dijabat olehRONNY LUMUWA, SIP tidak ditarik/dilibatkan dalam perkara a
43 — 14
Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrskewenangan Majelis Hakim secara ex oficio menetapkan pemberian mutahberdasarkan kepatutan dan batas kewajaran, dan Majelis Hakim berpendapatadalah wajar dan patut apabila Tergugat dibebani untuk memberikan mutahkepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);wocnen enna nn == Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gunamelindung!